Peristiwa Liga Doerah” Aa Ne en Na aa Sartono Kartodirdjo Dadang Juliantara 5 Pa | L Revolusi F ANTON LUCAS ONE SOUL ONE STRUGGLE: PERISTIWA TIGA DAERAH DALAM REVOLUSI INDONESIA Pengantar: Sartono Kartodirdjo (4 resist 00x Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT) Lucas, Anton E. ONE SOUL ONE STRUGGLE: Peristiwa Tiga Daerah Dalam Revolusi Indonesia — Anton E. Lucas/Kata Pengantar Edisi Pertama: Sartono Kartodirdjo/Kata Pengantar Edisi Revisi: Dadang Juliantara, Yogyakarta: Resist Book, Agustus 2004 400 halaman, i - xxxiv, 14,5 X 21,5 cm ISBN 979-3723-07-6 N ONE SOUL ONE STRUGGLE 2. Revolusi Sosial 3. Gerakan Sosial L Judul Cetakan Pertama, diterbitkan oleh Grafiti Pers, 1989 Cetakan Kedua, Agustus 2004 Penyelaras Bahasa: mmx dan R. Hidayat Setting dan.Rancang Sampul: Resist Book Design Diterbitkan oleh: Resist Book Jl. Magelang km 5 Gg. Bima No. 39 RT 02/28 Kutu Dukuh Sinduadi Sleman Yogyakarta 55284 Telp. 0274-7422 761 E-mail: resistbook@gmail.com Didistribusikan oleh: lppi Ji. Magelang km 5 Gg. Bima No. 39 RT 02/28 Kutu Dukuh Siduadi Sleman Yogyakarta 55284 Telp. 0274 7422 761 Faks. 0274-580439 (hunting) E-mail: ippibook@yahoo.com Pencetak: Nailil Printika Telp. 0274 7422 761 Isi di luar tanggung jawab percetakan. KATA PENGANTAR — EDISI PERTAMA SARTONO KARTODIRJDO DALAM suasana penuh perhatian kepada perjuangan sewaktu bangsa Indo- nesia melancarkan Revolusi Fisik untuk melawan kekuatan-kekuatan Belan- da yang berusaha menegakkan lagi kekuasaan kolonialnya, adalah sangat tepat menerbitkan karangan Saudara Anton Lucas ini. Sebagai episode dari Revolusi Fisik itu, Peristiwa Tiga Daerah merupakan gejala yang cukup unik serta sangat bermakna dalam konteks jalannya revolusi secara keseluruhan- nya. Kalau kehidupan sehari-hari di Yogyakarta pada tahun 1945-1947 tidak banyak mengalami pergolakan dan kegoncangan, di beberapa daerah timbul pergolakan dan kekerasan yang menciptakan suasana revolusioner sesuai de- ngan penggambaran situasi revolusioner di negeri-negeri lain. Pergolakan yang meletus di Sumatera Utara, Surakarta, Pekalongan, Tegal, dan Salatiga, dapar disebut sebagai pergolakan sosial atau revolusi sosial, tidak lain karena terjadinya banyak konflik sosial, perebutan kekuasa- an, penumpasan lawan dengan kekerasan. Pendeknya masyarakat betul-betul mengalami krisis dan kekacauan. Golongan-golongan saling bertentangan, rakyat mengambil kekuasan di tangan sendiri, bahkan pemerintah sementara telah mengangkat penguasa sendiri. Suasana yang penuh ketegangan, karena pertentangan TN konflik antara golongan-golongan dirasakan sebagai krisis politik, suatu situasai yang mengandung bahaya akan munculnya kekacauan serta rusaknya orde sosi- al. Lazimnya situasi krisis iru menyertai adanya semacam vakum kekuasaan yang didukung oleh kekuasaan pusat. “Hukum Rimba” dalam skenario itu mulai berlaku, dimana yang paling kuat akan menang. Kekuatan fisik hanya dijamin oleh adanya organisasi atau badan bersenjata, yang kemudian terke- nal sebagai badan perjuangan. Yang sangat menarik dalam skenario revolusi sosial itu adalah, antara lain: 1) Kristalisasi kekuatan sosial dalam badan perjuangan, 2) Penggolong- an kekuatan sosial itu berdasarkan ideologi yang terdiri atas tiga kategori, yaitu kanan, tengah, dan kiris 3) Polarisasi yang terjadi antara golongan itu, v 4) Dominasi golongan radikal dalam episode awal Revolusi Fisik. Kompleksitas situasi dapat dipahami dengan diadakan analisa berda- sarkan empat pokok itu, ditambah oleh tahap-tahap perkembangan politik, yang menunjukkan periode meluasnya dominasi suatu golongan, periode memuncaknya, dan akhirnya masa surutnya. Sudah barang tentu penjelasan (eksplanasi) baru lengkap kalau ditam- bah keterangan kausal mengenai mengapa sejarahnya perkembangan historis terjadi secara demikian. Suatu deskripsi yang jelas serta ketelitian mengupas detail dari peristiwa akan dapat mengungkapkan pertanyaan itu kesemuanya. Dalam keterangannya Saudara Anton Lucas memaparkan kejadian- kejadian secara mendetail serta kaya akan fakta-fakta, sehingga secara keselu- ruhan tersusunlah gambaran yang komprehensif mengenai Peristiwa Tiga Daerah itu. Yang sangat berharga dalam karya ini ialah bahwa fakta-fakta yang dimuat kesemuanya harus dikumpulkan dari wawancara dalam kerja lapang- an yang lama dan penuh persoalan. Masalahnya ialah bahwa praktis tidak tersedia dokumen-dokumen yang mencatat peristiwa itu. Metode “Oral His- tory” atau “sejarah lisan” dalam penelitian ini betul-betul dihayari dan cukup menunjukkan keberhasilan, Suatu keuntungan dari karya yang tidak terlalu diarahkan oleh kerang- ka analisa yang ketat ialah bahwa si penulis tidak terlalu terpaksa memasuk- kan fakta dalam “kotak-kotak konseptual,” tetapi tetap terbuka terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam perkembangan sejarah. Meskipun demikian dari deskripsi muncullah dengan jelas peranan pemimpin, baik di kota maupun di pedesaan, cara memobilisasi pengikut, ideologi yang menjiwai gerakan golongan-golongan protes yang melampias- kan keresahannya kepada para pejabat, golongan-golongan “di bawah ta- nah” yang dipimpin oleh “counter-elite,” tokoh-tokoh bandit pedesaan. Ideal tipe skenario revolusi sosial memang mewujudkan situasi di mana terjadi umwertung aller werte (perombakan semua nilai). Elite yang menjadi estab- lishment merupakan sasaran agresi penuh kekerasan golongan-golongan ren- dah yang berperan sebagai underdog, pihak yang senantiasa ada di bawah dan menderita. Di dalam keadaan vakum kekuasaan seperti yang mudah timbul dalam masa awal revolusi, massa mudah digerakkan oleh pemimpin alamiahnya dan keresahan memberi angin untuk menggerakkan massa me- lakukan serangan terhadap golongan yang berkuasa dan yang berada. Dalam teori sejarawan Yunani, Polybus, telah disebut adanya mob rule atau pemerin- tahan “rakyat kebanyakan.” Keganasannya meminta banyak korban, teruta- vi ma dari kalangan elite. Sering kali kebuasan timbul sebagai ekspresi rasa dendam atau kemasygulan rakyat yang menjadi obyek eksploitasi pada masa sebelumnya, seperti dalam kasus Tiga Daerah, yaitu penindasan pada zaman Jepang. Proses formasi kekuatan sosial sedang berjalan, maka belum ada pe- lembagaan yang mantap, sehingga situasi menjadi mengambang serta sa- ngat labil, maka situasi sangat eksplosif karena ketegangan antargolongan setiap saat dapat meledak. Setiap provokasi dapat menimbulkan pecahnya bentrokan. Gejala-gejala seperti penculikan (menyerobot), dan penurunan pe- nguasa (pendaulatan) menandai percaturan kekuasaan sehari-hari. Cukup banyak keleluasaan bagi tindakan kekerasan, seperti pembalasan dendam, penahanan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Diukur menurut model di atas, Peristiwa Tiga Daerah benar-benar mencakup pelbagai gejala seperti yang teruraikan itu. ciri-ciri revolusi sosi- al tercakup di dalamnya, suatu perbandingan dengan kasus Sumatera Utara, Surakarta, dan Salatiga akan menemukan banyak sedikitnya karakteristik- karakteristik yang sama. Sudah barang tentu yang menarik bagi studi sejarah ialah keunikan peristiwa-peristiwa itu yang memberikan warna lokal yang tak ada persamaan atau bandingannya. Dipandang dengan perspektif itu, maka studi Peristiwa Tiga Daerah ini adalah studi sejarah murni yang penuh dengan detailnya, sehingga “ba- gaimana terjadinya” peristiwa itu sepenuhnya dapat diungkapkan. Penggam- baran deskriptif-naratif ini membuka kesempatan leluasa untuk kemudian melangkah ke analisa struktural, sehingga dapat dilakukan eksplanasi sepe- nuhnya. Untuk studi sejarah revolusi Indonesia tidak berlebih-lebihan perlu ditegaskan, bahwa uraian deskriprif sangatlah tepat dan diusahakan sebagai metodologi juga paling memadai metode oral history atau sejarah lisan. Bagi semua yang akan melakukan penelitian dalam bidang itu, maka karya ini dapat dipakai sebagai model dari metodologi itu. Di samping itu dengan penuh menyadari bahwa bahan dokumen tersebut sangat Jangka, karya ini merupakan juga suatu perintisan yang sangat berharga bagi sum- bangan kepada penulisan sejarah perjuangan bangsa.I| Yogyakarta, 7 Oktober 1986 Sartono Kartodirjdo vii KATA PENGANTAR EDISI REVISI “DAERAH TIGA PERISTIWA DADANG JULIANTARA APAKAH yang akan terjadi ketika suatu “kekuasaan” ditinggalkan oleh pe- megangnya tanpa kejelasan siapa yang akan menegang kendali kekuasaan berikutnya? Pertanyaan ini sesungguhnya akan menjadi jelas dan mudah dijawab apabila penguasa (pemegang “kekuasaan” aktual), meninggalkan arena karena sebuah penyingkiran yang terencana dan sistematis. Atau de- ngan kata lain, pemegang kekuasaan baru adalah mereka yang sejak awal ingin merebutnya dan telah mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan tersebut. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika yang “mengusir” penguasa adalah kekuatan yang plural—bukan saja “dari dalam" tapi juga “dari luar”—dan terjadi secara spontan dan tidak terencana? Bisa dipastikan, masalah besar akan segera menyergap. Terlebih lagi, apabi- la proses peralihan model itu terjadi pada sebuah “kekuasaan” dengan struk- tur hierarki yang ketat dan menyimpan “dendam politik” yang mendalam, sebagai akibat dari penindasan yang tiada banding. Dalam situasi yang de- mikian, berbagai kekuatan politik yang ada, akan berusaha ambil bagian, ambil peran, dan jika mungkin merebut “kekuasaan” yang ada dengan semua cara yang tersedia. Fenomena tersebut laksana tanah kosong yang ditinggal- kan pemiliknya, dan kemudian diperebutkan oleh mereka yang datang. Sia- pakah yang akhirnya menjadi pemenang? Masa lalu Indonesia, khususnya pada kurun awal pembentukan nega- ra—sebagai organisasi “kekuasaan” pada tahun 1945—menyimpan kisah “Terima kasih pada R. Yando Zakaria atas komentarnya pada naskah awal pengantar ini. kelam tentang peristiwa tersebut. Kita bisa menemukan kasus serupa (tapi tidak sama) pada peristiwa tahun 1998, dalam sebuah kurun ketika gerak- an massa menguat, tekanan internasional meninggi dan faksionalisme me- najam, dan penguasa pergi tanpa terduga. Barangkali sernua pihak percaya bahwa perubahan akan datang, namun (dapat dikatakan) tidak ada yang mengira bahwa momentum peralihan terjadi pada 21 Mei 1998. Untuk menggambarkan ketridakterdugaan datangnya momentum peralihan ini, mungkin kita bisa meminjam ungkapan Sarimin (Bupati Brebes, 1965): « .kami mengira bahwa kemerdekaan itu hal yang masuk akal, tetapi prokla- masi' adalah hal yang tak pernah muncul dalam benak kami (cetak miring Penulis). Kita tidak tahu bahwa suatu negara dapat dengan mudah menya- takan proklamasi kemerdekaannya...” (hlm. 90). Kurun dimana “kekuasaan” ditinggalkan oleh pemegang (awalnya), dan kemudian diambil alih pihak lain, tentu saja merupakan masa yang penuh dengan pergolakan dan ketidakpastian. Peralihan kekuasaan telah terjadi. Namun, pertanyaannya adalah apakah peralihan tersebut menjadi momentum bagi perombakan semua nilai (umwertung aller werte) untuk mencapai transformasi sosial atau hanya sekedar pergantian penguasa (pemegang kekuasaan!) belaka. Jawabannya, tentu saja akan sangat bergan- tung pada proses ditinggalkannya “kekuasaan” tersebut, konstelasi kekuat- an politik yang ada dan sejarah—atau endapan peristiwa-peristiwa yang mampu membangkitkan perlawanan (fisik). Pemahaman yang utuh akan ketiga segi tersebut, akan membuat kita dapat mengenali dengan jelas apa yang sebetulnya sedang berlangsung, dan juga akan mempermudah kira da- lam memprediksi apa yang akan berlangsung, atau akhir dari keseluruhan peristiwa. 'Yang tidak terduga sebelumnya adalah momentum (persis) proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945, adalah momentum yang tidak direncanakan sebelumnya. Semua pihak barangkali telah mempersiapkan kemerdekaan, namun kapan hari H tersebut, belum ada satu pun pihak yang secara persis merencanakannya. Sebagai bahan perbandingan, dapat disimak ulasan Hans Antlov: “peristiwa ini mengejutkan bahwa presiden Indonesia dapat diganti secara tiba- tiba adalah sesuatu yang benar-benar baru. Di Indonesia selama tiga dekade terakhir mustahil bagi rakyat untuk mengganti kepala desa yang tidak disukai warganya...” (lihat Hans Antlov, Negara Dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal, Yogyakarta: LPU—pada bagian epilog). Pandangan yang senada datang dari Olle Tornguist, yang menyatakan: “...itu kesalahan besar yang pernah saya lakukan. Saya tidak menduga Soeharto jatuh secepat itu...." Kompas, 04 Februari 2004. Buku Anton E. Lucas ini, yang merupakan karya disertasi (The Bam- boo Spear Pierces the Payung: The Revolution Against the Bureucratic Elite in North Central Java in 1945), kiranya dapat dilihat sebagai suatu lukisan ten- tang dinamika yang berlangsung dalam suatu kurun waktu penuh kegen- tingan tersebut. Lukisan detail Anton E. Lucas, yang bila dilihat dengan pertanyaan di atas, kiranya akan dapat menyajikan suatu pemahaman yang lebih tajam mengenai suatu peristiwa dalam kurun “peralihan kekuasaan.” Segi apa yang penting untuk dilihat dan menjadi suatu bahan pelajaran bagi para penggerak perubahan di masa kini? Apakah benar bahwa peristiwa di tiga daerah tersebut, merupakan interpretasi lokal tentang Revolusi Indone- sia, sebagaimana yang ditulis oleh Abdurachman Surjomihardjo (Prisma 8, Agustus 1981), atau ketidaksiapan “elite nasional” atau bahkan bentuk repre- si'dan restriksi “elite nasional”, atas tuntutan revolusi sosial yang dilancar- ikan akar rumput, sebagai kelanjutan dari revolusi nasional (pembebasan 'nasional). Kekosongan Kekuasaan Kemerdekaan merupakan hal yang sudah sangat diyakini oleh para aktivis pejuang kemerdekaan. Kapan waktu kemerdekaan? Barangkali ma- salah ini (waktu), bukanlah soal teknis (mengenai kapan proklamasi harus dibacakan), melainkan masalah yang sangat politis (bahkan militer). Peng- umuman resmi Dai Nippon tentang penyerahannya pada Sekutu baru di- terima Jakarta tanggal 15 Agustus 1945 sore hari. Berita ini tidak terduga. Banyak dari mereka—baik penguasa Jepang di Indonesia, khususnya Ja- karta ataupun para aktivis kemerdekaan—tidak mengira bahwa bala ten- tara Jepang dapat menyerah dengan mudah dan cepat.? Kekosongan kekua- saan terjadi, persis setelah Jepang (dipaksa) menyerah. Apa yang terjadi pada (kurun) kosongan kekuasaan tersebut? Krisis politik! Yakni suatu kondisi dimana legitimitasi, legalitas dan kekuaran riil, dari penguasa de facto dan de jure, mencapai masa transisi di titik nol. Muncul ketidakjelasan mengenai sumber otoritas utama yang mampu menggerakkan kekuasaan. Kelemahan pihak lawan (penguasa Jepang) telah menjadi pendorong prakarsa pengambilalihan (secara cepat).' Dalam situasi yang 3Sekedar gambaran mengenai masalah ini, lihat Suhartono W. Pranoto, 2001, Revolusi Agustus, Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama. “Teks proklamasi menyebutkan: « ...hal-hal mengenai pemindahan ke- xi demikian, kekuatan anti-Jepang (anti penguasa asing), dengan mudah menyatu, menjadi kekuatan baru, yang siap mengambilalih kekuasaan. Namun, tepat disebelahnya, bayangan akan keberhasilan, sukses, atau ke- menangan, dengan cepat memicu kalkulasi perolehan (baca: porsi kekuasa- an), dan karenanya potensi polarisasi telah tersedia. Krisis politik yang mem- bawa perasaan tidak aman dan kegelisahan timbul karena kontrol penguasa militer Jepang mengundurkan diri bersamaan dengan datangnya ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa di tingkat elite, krisis politik dalam arti legalitas (formal), tidak berlangsung lama. Pada 17 Agustus 1945, telah diumumkan kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, yang dengan demikian, ke- kuasaan formal, telah (sedang) diambil alih. Akan tetapi, yang menjadi perta- nyaan adalah apakah kekuasaan legal (formal) tersebut, dapat menjadi efektif? Pengalaman reformasi di zaman sekarang (1998), memperlihatkan dengan sangat jelas, bahwa peralihan formal, tidak dengan sendirinya mengalihkan seluruh sumber daya kekuasaan. Datanglah pada berbagai peristiwa menje- lang dan pasca kejatuhan Soeharto, seperti: kerusuhan di Jakarta, Solo, Su- rabaya, Ujung Pandang, dan Medan, perisitiwa pembunuhan terhadap “dukun santet” di Banyuwangi (dan sekitarnya), kerusuhan SARA di Kebu- men (dan menjalar ke Gombong, Karanganyar, Prembun, Temanggung, Wo- nosobo, Banjarnegara, Purworejo), Ketapang, kerusuhan SARA di Kupang, sampai dengan kejadian-kejadian tragis di Ambon, dan daerah-daerah lain- nya.” Selain peristiwa yang menurut wacana umum disebut sebagai kerusuh- an, terdapat pula kasus-kasus pergolakan politik lokal, seperti pengguling- an kepala desa di beberapa daerah dan juga kasus-kasus perusakan simbol- simbol negara, terutama menjelang kejatuhan Soeharto. Konflik vertikal dan horisontal, menjadi bagian dari peralihan kekuasaan legal (formal). Dapat dikatakan bahwa meskipun peralihan kekuasaan sudah berlangsung, namun yang sedang terjadi pada dasarnya adalah kekosongan kekuasaan. Dalam kekosongan kekuasaan seperti yang mudah timbul dalam masa awal revo- lusi, massa mudah digerakkan oleh pemimpin alamiahnya dan keresahan kuasaan, dll. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat- singkatnya...” $Lihar Sartono Kartodirdjo, 1981, “Wajah Revolusi Indonesia di Pandang dari Perspekrivisme Struktural,” Prisma No. 8, LP3ES. SLebih jauh mengenai masalah ini, lihat: Laporan Akhir Penelitian tentang “Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu”. Kerja sama P3PK UGM dan Departemen Agama, 1998. xii memberi angin untuk menggerakan massa melakukan serangan terhadap golongan yang berkuasa dan yang berada.” Kekosongan kekuasaan sebagai sebuah peristiwa, tidak lain dari sebu- ah kondisi yang memungkinkan terjadinya pergolakan. Kekosongan kekua- saan adalah arena yang terbuka, yang memberikan ruang bagi berbagai ke- kuaran politik untuk ambil bagian dalam penataan ulang struktur kekuasa- an. Lukisan Anton E. Lucas, cukup jelas memberikan gambar tentang ba- gaimana regrouping politik terjadi, bahkan sampai pada kristalisasi kekuat- an dalam bentuk badan-badan perjuangan,8 yang berbasis pada polarisasi ideologis. Secara politik, dapat dibedakan adanya tiga kekuatan utama, yakni kekuatan konservatif (yang merupakan elemen-elemen pendukung penguasa kolonial atau fasis Jepang), kekuatan moderat, dan kekuatan radikal (yang umumnya merupakan sayap kiri, komunis). Sebagian ciri dari kekosongan kekuasaan tersebut adalah sikap (saling) menunggu, terutama dari kalang- an elite birokrat (lokal), pangreh praja? dan sikap menghalangi suatu prakarsa dari bawah. Saling menunggu, dapat dipahami bukan saja sebagai akibat dari ketidakjelasan atas apa yang sedang berlangsung, akan terapi dapat pula sebagai refleksi dari pertarungan siasat antar berbagai kekuatan yang ada. ?Lihat Sartono Kartodirdjo, Kata Pengantar buku Anton E, Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, 1989. "Sebagai bahan perbandingan—di masa reformasi suatu gejala liberalisasi politik dan kristalisasi kekuatan politik terjadi, dalam bentuk partai politik. Persis setelah Soeharto turun dan peluang pemilu terbuka, berbagai partai politik didirikan. Tercatat pada bulan Mei berdiri 33 parpol, bulan Juni 25 parpol dan bulan Juli 18 parpol. Pendirian parpol terus berlangsung, bak jamur di musim hujan, sampai dengan tahun 1999. Berdirinya berbagai parpol ini tentu dengan alasan dan landasan yang sangat beragam. Namun, dapat dikatakan bahwa pada umumnya, pendirian ini belum terencana sepenuhnya. Bahkan bila dilihat sejarah berdirinya Partai Kea- dilan (kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), yang merupakan partai kader yang dikenal solid, tidak ada suatu rencana matang sebelumnya. Keputusan diambil melalui polling dan musyawarah, dan memang sebagian besar “basis” (sekitar 6896) menghendaki pendirian partai politik. Lebih jauh mengenai ini, lihar Ali Said Da- manik, 2002, Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Bandung: Teraju. "Tanggapan mula-mula kaum elite tradisional terhadap pengibaran pertama Sang Merah-Putih di keresidenan itu adalah serupa: “turunkan itu!” katanya kepada kaum perjuangan, “karena kita tidak mendapat perintah resmi dari Dai Nippon.” Sikap demikian di masa Kemerdekaan jelas menandai keraguan akan makna Proklamasi (hlm. 93). xiii Pergolakan: Perebutan Kekuasaan Suatu kekosongan kekuasaan tidak lain mencerminkan pudarnya le- gitimitasi penguasa atau pulihnya keberdayaan rakyat. Hal yang segera men- jadi masalah adalah siapakah yang layak untuk mengambil alih kekuasaan, manakala sambungan atas (vertikal) telah putus. Apakah elite lama (elite birokrat) yang berhak untuk melanjutkan kekuasaan, ataukah perlu suatu kekuatan baru? Kalau elite birokrat lokal bersikap menunggu, maka hal ter- sebut tidak perlu dibaca (hanya) sebagai sikap tidak tahu, melainkan suatu strategi untuk mempertahankan status guo. Pada titik inilah tabrakan awal mulai terjadi, yakni antara pihak yang tidak menghendaki perubahan, yang masih ingin menunggu kejelasan dari pihak Jepang dan pihak yang meng- hendaki perubahan, terutama untuk mengakhiri segala bentuk (dan jenis) penindasan. Mereka yang ingin mempertahankan status guo, tentu sudah sangat jelas, namun siapakah yang hendak mengambil-alih, merebut, atau menggantikan kedudukan yang lama? Apakah pihak yang terakhir ini memi- liki cukup legitimitasi dan legalitas? Atas dasar apa kekuasaan baru akan (dapat) didirikan? Masalah-masalah ini, patut diduga menjadi faktor yang ingin membangun suasana ketidakpastian dan sikap saling menunggu. Peralihan kekuasaan yang berlangsung pasca proklamasi di tingkat daerah, sudah barang tentu tidak dibekali atau tidak berdasarkan perangkat legal-formal. Justu peralihan tersebut membawa implikasi yang sangat jauh, yakni terjadinya destruksi atas simbol-simbol kekuasaan lama, termasuk hukum, etika, atau nilai. Oleh karena itu, sangat mustahil bila pembentu- kan kekuasaan baru mengandalkan proses formal, melalui legalitas yang sudah ada—meminjam Anton E. Lucas: perubahan itu bukanlah sesuatu yang akan begitu saja mereka serahkan." Perebutan kekuasaan tidak ber- jalan dalam mekanisme demokratis, karena perangkat hukumnya tidak ada dan perubahan itu sendiri sedang dalam maksud membentuk prosedur. Sua- tu perebutan kekuasaan berjalan melalui mekanisme alamiah, berdasarkan pada kekuatan yang tersedia. Kekerasan menjadi (salah satu) sarana utama"! di antara cara politik yang tersedia. "Lihat Anton E. Lucas, “Peristiwa Tiga Dacrah: Revolusi Sosial atau Pem- berontakan,” dalam Audrey R. Kahin, 1990, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemer- dekaan, Grafiti. "Maka menjadi sangat bisa dipahami mengapa lenggaong memiliki peran yang sangat besar. Keterlibatan dan posisi strategis lenggaong, bukan saja karena kekuatan fisik yang mereka miliki, akan tetapi karena sejak awal, mereka terlibat dalam proses politik (baca: politik keamanan). Sebagai sebuah contoh, seorang camat sebelum xiv Proses (perebutan kekuasaan) yang berlangsung, dapat dilihat sebagai tiga tahap penting, yakni: pertama, suatu proses dimana upaya menghancur- kan simbol-simbol kekuasaan formal dilakukan, terutama melalui aksi pelu- cutan pejabat lokal (setempat). Massa yang sudah siap, dengan mudah di- arahkan geraknya sesuai dengan keinginan pemegang otoritas. Penurunan pejabat secara paksa, menjadi pertanda bahwa kekuasaan telah lumpuh dan sekaligus telah diambil alih.? Kedua, suatu proses dimana sumber-sumber ekonomi diambil alih, terutama dari kalangan pengusaha, tuan tanah, atau orang kaya, yang telah diidentifikasi oleh massa sebagai bagian dari pengu- asa. Ketiga, suatu proses konsolidasi dalam hal ini dilakukan dua arah sekali- gus, yakni: (1) upaya mengisi kekosongan jabatan, yang dalam masalah ini terjadi pula dinamika, karena siapa yang duduk menjadi sangat penting: dan (2) upaya untuk melakukan konsolidasi legalitas, terutama melalui jalan mencari dukungan dari apa yang diakui sebagai pusat kekuasaan (Jakarta!). Aksi yang pertama, yakni penurunan pejabat setempat memang tidak terlalu sukar. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang akhir pendudukan, hubungan antara pangreh praja dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki perang mengungkapkan kembali pengalamannya yang menarik: “....saya membuat grafik statistik selama sepuluh tahun lebih. Saya tahu, manakala setoran pajak me- nurun, uangnya pasti telah digunakan oleh lurah. Bila seorang lurah tidak bisa me- nyetor pajak desanya ke kantor kecamaran, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa ia akan merampok desa lain dengan menggunakan gerombolan bayaran setengah bandit (lenggaong) agar segera mendapatkan uang itu...” (hlm. 16). Kesaksian lain, seorang nasionalis dari Kewedanaan Comal, tempat terdapat banyak lenggaong, melukiskannya sebagai berikut: “..kalau pencuri hampir setiap desa ada orang kerjanya mencuri, tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang kuar fisik dan punya ilmu-ilmu kesaktian (ngelmu), untuk menjadi lenggaong me- merlukan waktu lama belajar silat dan ilmu-ilmu dalam. Dan kalau sudah mendapat sebutan lenggaong nafkah hidupnya bukan dari mencuri, tetapi dari orang lain yang memerlukan perlindungan keamanannya. Pada jaman penjajahan, para leng- gaong umumnya disegani oleh rakyat, sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, dan yang diganggu adalah aparat Belanda atau kalau rakyat yang diganggu dikare- gorikan tuan tanah...” (hlm. 33). '?Proses yang dapar dilihar sebagai penghancuran legalitas (formal), melalui penghancuran semua simbol (formal) kekuasaan yang ada. Proses ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menghilangkan sumber legalitas bagi pemegang kekuasaan, sehingga (ia) tidak lagi dapat menggerakkan sumber daya kekuasaan, seperti tidak lagi dapat menggerakkan aparat kekerasan. Proses ini juga bermakna sebagai momen pembebasan rakyat atas hegemoni penguasa, sehingga rakyat (massa) tidak lagi me- miliki rasa takut, dan menyadari sepenuhnya bahwa penguasa telah lumpuh. Rakyat juga menyadari, pada saat itu, bahwa apa pun tindakan yang mereka lakukan, tidak akan membawa risiko politik (ataupun hukum). lagi. Pangreh praja juga kehilangan dukungan dari kelompok pergerakan. Me- ngutip lagi dr. Muryawan bahwa ketidakjujuran para pangreh praja dalam sistem distribusi sandang dan pangan di masa pendudukan Jepang, memun- culkan benih-benih dendam yang amat kuat di kalangan rakyat. Elite birok- rat di hadapan rakyat tidak lain dari kepanjangan tangan penguasa kolonial, yang telah melakukan penindasan lebih dari majikannya. Melalui kasus- kasus pemicu, seperti kelambanan membagi beras, pakaian, atau ketidakjelas- an dalam mengambil sikap, dapat dengan mudah memicu kemarahan massa, dan pada saat itulah “pengusiran” dilakukan, bahkan tidak j jarang mengguna- kan model yang sangat populer, yakni “mendombreng.” Pengambilalihan sumber daya politik dan kemudian diikuti penjarahan ekonomi, menjadi inti dari proses perebutan kekuasaan. Stabilisasi, Integrasi, dan Marjinalisasi Suatu revolusi sosial tidak hanya ditentukan oleh proses perebutan kekuasaan, melainkan juga pada proses setelahnya. Perebutan kekuasaan yang paksa, cepat, dan tidak menggunakan prosedur formal yang berlaku, tidak dapat serta merta dipandang sebagai sebuah revolusi, akan tetapi baru pada tahap awal sebuah proses menuju revolusi sosial. Meminjam Wertheim, “suatu revolusi selalu bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan masya- rakat atau susunan kekuasaan yang bercokol, sedangkan semua jenis ganggu- an ketertiban, apa pun namanya, tidaklah memiliki kemauan akan perubah- an fundamental ini dan hanya bertujuan untuk memberikan suatu pukulan terhadap para pemegang kekuasaan atau bahkan mencopot mereka dari ke- kuasaan itu atau secara fisik menyingkirkan mereka...” Apa yang terjadi '3Ja masih ingat benar suatu percakapannya dengan seorang pasien, seorang sais dokar mengenai keridakadilan itu: Perasaan pembalasan dendam, boleh saja gambarkan dengan pembirjaraannja toekang dokar, ketika saja masih mendjalankan koewadjiban sebagai dokter, bahwa mereka sebagai orang kerjil merasa dimakan oleh jang atasan, dan kemoedian hari menoeroet kejakinan mereka akan ada pembalsannja." (hlm. 71). Kasus lain yang menunjukan kebencian rakyat pada pejabat adalah kasus pembunuhan aras diri camat. Pembunuhan terhadap Camat Comal adalah akibat dari intimidasi kejam yang dilakukan camat dan para pembantunya, lurah, carik dan polisi terhadap kaum tani. Seperti tindakan Camar Raden Bambang Basirun, yang memasuki dan naik ke langit-langit rumah petani untuk mencari padi yang disembunyikan. Lebih-lebih lagi dia mempunyai nama buruk sebagai pejabat Je- pang yang biasa menggunakan kekerasan fisik terhadap rakyat dengan seenaknya menampar muka orang...” (hlm. 68). MLebih jauh lihar, WF Wertheim, Gelombang Pasang Emansipasi, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi. kemudian setelah pelucutan kekuasaan dilakukan? Masalah awal yang segera muncul ketika kekuasaan baru terbentuk adalah masalah legitimitasi dan legalitasnya. Manakala kalkulasi politik mulai dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ambil bagian dalam proses pere- butan kekuasaan tersebut, dari sanalah masalah mulai menyeruak. Ketidak- puasan segera mewarnai gerak kekuasaan yang baru, terutama apabila pengu- asa baru terindikasi lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya, dan hendak menyingkirkan yang lain. Namun, dalam logika yang sangat wajar, penguasa baru tentu akan segera melakukan stabilitasi, dengan maksud hen- dak mulai mengisi kekuasaan yang baru dengan praktik “pembangunan,” agar massa rakyat dapat segera merasakan makna dari peralihan kekuasaan. Untuk dapat melakukan “pembangunan” dengan baik, maka tidak terelakkan bila yang berkuasa melakukan konsolidasi, dan dengan demikian, rekrutmen politik lebih mengarah pada kelompok dalam, atau jarang melibatkan kelom- pok luar." Proses inilah yang kerap menjadi picu masalah, dengan berbagai isu yang menjadi dalihnya. Pengalaman revolusi yang terjadi di “Tiga Daerah” (Tegal, Brebes, dan Pemalang—Peny.) memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana per- golakan terjadi. Prakarsa “front rakyat yang radikal” yang terlihat sangat aktif, militan dan kuat, pada akhirnya membuat mereka mengambil posisi penting pada arena kekuasaan yang baru (terbentuk). Berkuasanya golong- an kiri menimbulkan reaksi keras dari golongan Islam dan golongan lain yang merasa dirugikan. Kahin menggambarkan, “...suatu ketegangan antara Front Rakyat yang radikal dengan kelompok Islam mengenai tujuan revolusi, ditambah dengan soal kegiatan para bandit, terutama di Tegal, membantu terwujudnya aliansi anti-radikal antara kaum Islam dan TKR (Tentara Kea- Realisasi proses konsolidasi kekuasaan setelah perebutan kekuasaan, tentu saja harus dapat dipahami dengan dingin. Sayangnya, wacana umum masih kurang dapat menyelami kenyataan ini, sehingga sering muncul kritik yang sebetulnya kurang dapat diterima dengan suatu akal sehat, meski mungkin harapannya bisa diterima. Kasus turunnya Gus Dur, sebagai contohnya. Di masa konsolidasi, Gus Dur, mulai menyingkirkan “orang luar” dan bergerak memperkuat konsolidasi ke dalam, dengan merekrut “orang dalam.” Akibatnya, “kawan koalisasinya” merasa ditinggalkan, dan kemudian mengadakan kalkulasi ulang. Akhirnya Gus Dur jatuh. “Abdurrachman Surjomihardjo, menyatakan, “...salah saru kekuatan politik yang penting selama peristiwa Tiga Daerah itu, walaupun tidak dapat diukur secara numerik, ialah gerakan bawah tanah PKI...” Lebih jauh lihat Abdurrachman Surjomihardjo, “Peristiwa Tiga Daerah, Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan,” Prisma No.8 tahun 1981-LP3ES, Jakarta. xvii manan Rakyat), yang kemudian menghancurkan Front Rakyat dan mena- wan para pemimpinnya sebelum pemerintah pusat ikut campur tangan se- cara langsung ...”” Mengapa TKR terlibat dalam upaya perebutan kekuasa- an, melalui proses penyingkiran golongan radikal. Lukisan Anton E. Lucas sebenarnya telah menjelaskan. Surjomihardjo, dengan lugas menyatakan, “pada umumnya TKR merupakan kekuatan konservatif dalam kehidupan politik Indonesia di tahun 1945... empat hari setelah kaum radikal berkuasa, golongan militer untuk pertama kali menunjukan peranannya memperta- hankan “ketertiban dan status guo. Korps perwiranya dengan kesetiaannya yang mendalam kepada golongan priyayi yang telah ditumbangkan selama revolusi sosial, juga merasa terancam oleh PKI dan golongan Muslim radikal di Tiga Daerah....” | Mereka yang disebut sebagai “elite nasional” pada dasarnya tidak me- miliki suatu sikap yang tegas, terhadap pergolakan yang sudah berlangsung. Akan tetapi, bila dilihat dengan hati-hati, sebenarnya “elite nasional,” telah membangun logika tersendiri mengenai apa yang disebut dengan proses sta- bilisasi, yang menjadi bagian dari proses integrasi nasional. “Jakarta”, tentu saja menghendaki ketenangan di daerah-daerah, agar proses politik dan dip- lomasi yang sedang dibangun, dapat berjalan lancar, tanpa meninggalkan kesan, citra yang negatif terhadap Republik yang baru berdiri. Sjahrir, sebagai contoh, hanya bisa diam. Bahkan menurut Johan Syahruzah, Sjahrir bukan pendukung feodalisme, tetapi tidak pula dapat menerima revolusi sosial yang tidak mematuhi hukum. Di bagian lain, Hatta, menganggap rakyat terlalu banyak mempunyai kedaulatan dan pangreh praja hanya dapat diganti oleh pemerintah. Apa yang dapat dikatakan bahwa sebetulnya, “elite nasional,” tidak sepakat dengan apa yang sudah berlangsung di daerah (Tiga Daerah), dan kemudian membenarkan proses stabilitas bagi kepentingan integrasi nasional, kendati proses tersebut pada dasarnya adalah gerakan marjinalisasi terhadap kelompok-kelompok radikal, yang secara kongkret terlibat aktif dalam upaya-upaya dekolonisasi. Cap sebagai pengacau keamanan, penjara dan hukuman mati, men- jadi imbalan yang dibayar tunai pada gerakan radikal. Tokoh gerakan radikal, seperti Kutil, menunjukkan dengan sangat jelas watak revolusionernya: tidak memberi ruang kompromi. Kutil tidak meninggalkan pesan dan memilih menghadapi butiran peluru yang hendak membunuhnya dengan mata ter- "Lihat Audrey R. Kahin, 1990, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan, Jakarta: Grafiti, hlm, 272. xvili buka—pada 5 Mei 1951. Anton E. Lucas memberi gambaran yang sangat dramatik dan sopan: “...ternyata revolusi nasional Indonesia tidak sanggup mengambil keputusan tentang makna Peristiwa Tiga daerah. Satu-satunya yang disetujui ialah mengambil seorang lenggaong sebagai kambinghitam, seorang wakil dari tradisi protes sosial petani di Jawa.” Apakah ini berarti bahwa elite nasional telah menghentikan gerak sejarah, dengan jalan menghentikan proses revolusi nasional (pembebasan nasional) agar tidak berlanjut menjadi revolusi sosial. Makna dan Konteks Kekinian Tiga Peristiwa penting di Tiga Daerah, yakni kekosongan kekuasaan, perebutan kekuasaan dan stabilisasi kekuasaan melalui proses marjinalisasi kelompok radikal, kiranya penting untuk menjadi bahan kajian dan reflek- si dari para penggerak pembaruan. Penelusuran Anton E. Lucas, yang sa- ngat rinci (kaya), sebetulnya telah sangat membantu untuk memberi pen- jelasan mengenai apa yang sedang berlangsung, dan dari sana kita dapat memberikan makna yang mendalam mengenai keseluruhannya. Gambaran yang rinci tentu sangat dibutuhkan, agar dapat diberikan konteks yang te- pat pada setiap peristiwa. Tindakan mendombreng pangreh praja, atau tin- dakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa, tentu saja akan mu- dah dianggap sebagai “kekerasan yang tidak patuh hukum” atau sebagai sebuah “tindakan kriminal,” apabila tidak diberikan konteks yang tepat. Cara pajabat “pusat” yang menilai apa yang terjadi di Tiga Daerah sebagai “krimi- nal,” merupakan contoh dari apa yang dapat dipandang sebagai ketidak- mampuan (elite) memahami apa yang sudah berlangsung di kalangan massa rakyat, karena mengabaikan konteks. Dalam situasi dimana hukum (legalitas), telah kehilangan legitimita- sinya, sebenarnya yang terjadi adalah kekosongan hukum. Di hadapan rak- yat, hukum adalah alat penindas yang nyata. Pengalaman rakyat memperli- hatkan bagaimana penguasa merampas milik rakyat dengan menggunakan hukum, dan mengirim siapa saja yang mempertahankan haknya ke penja- ra. Di Tiga Daerah, yang kehilangan legitimitasi bukan saja hukum, tetapi lebih dari itu, nilai itu sendiri. Para penguasa, elite, arau mereka yang di- anggap terpandang, yang menjadi pemilik “kebenaran” dalam pengalaman hidup rakyat, justru dianggap sebagai mereka yang mudah merampas milik rakyat. Mereka tidak melindungi rakyat, bahkan ikut memeras atau menin- das rakyat. Mereka menjadi kaki tangan penguasa kolonial, dan malah bertin- dak lebih kejam, sehingga rakyat mencatat dengan sangar jelas dalam memori xix mereka. Oleh sebab itu, dalam kurun peralihan kekuasaan, sesungguhnya tidak ada yang dapat dijadikan rujukan nilai, karena destruksi sedang ber- langsung. Apa yang dinyatakan sebagai “elite nasional,” pada dasarnya te- ngah berproses untuk menjadikan dirinya sebagai “elite nasional.” Dapat dikatakan bahwa mereka adalah para pemimpin yang mendudukkan diri mereka sendiri di atas kursi tersebut. Tindakan siapa sebetulnya yang paling benar menurut hukum dan moral? Sangat sulit memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kesulit- an ini sebetulnya dapat memberikan makna bahwa apa yang terjadi pada akhir tahun 1945, dan proses selanjutnya adalah suatu proses yang sangat politis, yakni upaya menyingkirkan salah satu pihak yang ikut ambil bagi- an dalam proses pergolakan, dengan menggunakan jargon hukum dan moral. Penyingkiran dengan menggunakan modus kriminalisasi menjadi sangat unik. Mengapa mereka yang semula dianggap berjasa, terlibat aktif, dengan sangat mudah dituding sebagai “penjahat”, mengapa aktivitas politik de- ngan mudah dikriminalisasi? Dengan melihat proses ini, sebetulnya terda- pat beberapa pertanyaan lain, yang rasanya belum dapar dijawab oleh riset Anton E. Lucas, yakni apakah tindakan-tindakan akar rumput, terutama pelucuran kekuasaan lokal dan tindakan kekerasan yang mengikutinya, me- rupakan tindakan spontan murni dari bawah, ataukah suatu hasil dari provo- kasi elite, dalam rangka untuk mengukur reaksi balik dari penguasa Jepang ataupun dari kekuatan kolonial Belanda. Bila dilihat dari para penggerak- nya, yang memiliki kaitan dengan jaringan politik (nasional), terutama para eks-Tapol Digul, maka sangat besar kemungkinan bahwa prakarsa yang ber- kembang di lapis bawah, sangat dipengaruhi oleh dinamika yantg berkem- bang di kalangan aktivis pergerakan di Jakarta. Terlebih lagi, para eks-Tapol, memiliki akses informasi yang kuat, selain mobilitas mereka juga sangat tinggi. Pertanyaan ini memang mengandung nada “teori konspirasi,” namun pertanyaan ini layak diajukan, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh dan benar mengenai apa yang sudah berlangsung di Tiga Daerah, bila dikaitkan dengan proses pembentukan Negara Republik Indonesia. Tanpa kejelasan masalah-masalah itu semua, maka membaca karya Anton E. Lucas, akan mudah menimbulkan kengerian, pada apa yang dise- but sebagai revolusi sosial. Masa-masa kacau (penuh kekacauan), kekerasan dan kehadiran bandit, telah menjadi “simbol” dari revolusi sosial atau malah menjadi semacam indikator suatu revolusi sosial. Suatu kekacauan karena ketidakmampuan pemerintah dan suatu kekacauan karena pemerintah telah terdekonstruksi dan proses rekonstruksi tengah berjalan, tentu punya makna lain: Aksi yang dilakukan oleh para bandit, dengan motif ekonomi, tentu sangat berbeda dengan “kekerasan” yang muncul sebagai akibat dari ben- turan kepentingan yang sulit didamaikan. —. Memberikan kejelasan konteks menjadi sangat penting, karena data suatu revolusi sosial akan dengan mudah dibiaskan oleh elite konservatif atau golongan mapan, status-guois, dengan maksud untuk memanipulasi “simbol” dan mencitrakan revolusi sosial sebagai tindakan kriminal, mela- wan hukum dan hanya menghasilkan ketidaktertiban. Kejadian yang serupa dapar dilihat pada kasus reformasi saat ini (pasca 1998), di mana gerakan reformasi mulai dicitrakan oleh golongan konservatif sebagai proses yang menyengsarakan rakyat. Elite masa lalu (elite Orde Baru), dengan terang- terangan mengatakan bahwa dulu (di masa Orde Baru) lebih baik, karena lebih aman (stabilitas politik) lebih mudah mencari duit, sedangkan di era reformasi hanya menghasilkan ketidakamanan dan penderitaan. Sasaran dari citra buruk ini sudah sangat jelas, yakni semua elemen yang menyimboli- sasi “rakyat.” Massa yang tidak memiliki akses dan kendali pada sarana prop- aganda, tentu saja akan dengan mudah dimanipulasi, dan dengan sendirinya, setiap upaya perubahan dari bawah, akan mudah dikriminalisasi, sebagaima- na yang juga dilakukan Orde Baru, terhadap gerakan rakyac. Keberhasilan kriminalisasi, memberikan refleksi yang sangat baik bagi setiap gerakan rakyat, agar tidak menjadi (hanya sekedar) tumbal, atau pem- buka jalan bagi golongan elite, yang setelah itu disingkirkan. Setiap gerak- an kerakyatan patut menjadikan pengalaman “Tiga Daerah” sebagai cer- min, agar “Tiga Peristiwa” yang terjadi di sana dapat dikenali dengan baik. Dari sana sangat jelas digambarkan bahwa gerakan rakyat (kerakyatan) tidak mungkin hanya mengandalkan massa. Tanpa jaringan politik yang kuat, sampai ke tingkat “elite,” logistik yang memadai, penguasaan sarana propa- ganda, dan akses pada kekuatan militer, sangat sulit bagi gerakan rakyat men- capai suatu tujuannya. Tanpa kesemuanya itu, gerakan rakyat hanya membe- rikan sedikit gangguan pada struktur kekuasaan, atau malah memberikan alasan bagi “penyegaran struktur” kekuasaan, tanpa pernah dapat mengubah struktur keridakadilan. Akhir kisah Kutil, sebagai tokoh arus bawah yang terlibat dalam proses mobilisasi dalam pelucutan kekuasaan, barangkali memberikan pesan bagi pentingnya mempertahankan idealisme. Namun berakhirnya Kutil (dan kawan-kawan) juga menjadi akhir dari langkah rea- lisasi idealisme. Penutup Riset Anton E. Lucas, sejarah lisan, kiranya memberikan sumbangan yang sangat besar untuk melihat apa yang tersembunyi, atau apa yang tidak terekam dalam dokumen resmi," khususnya berkait dengan prakarsa arus bawah ataupun keterlibatan massa rakyat dalam proses perubahan (pemba- ruan). Hal ini tentu saja penting bagi para aktivis pembaruan dan juga ilmu- an kritis yang terlibat dalam gerakan pembaruan, agar tidak lagi menganggap remeh (atau malah meremehkan), makna dokumen dan dokumentasi pra- karsa pembaruan. Suatu dokumen dan pendokumentasian, pada dasarnya menjadi bagian penting dari proses pembaruan itu sendiri, sebab arena bagi sebuah refleksi untuk kepentingan perbaikan langkah-langkah pembaru- an, hanya dapat dihadirkan oleh proses pendokumentasian yang baik. “Tiga Daerah” dengan “Tiga Peristiwa” di dalamnya, memuat pelajar- an-pelajaran yang sangat penting bagi setiap prakarsa pembaruan. Pengala- man melakukan pengorganisasian, memobilisasi, menghimpun logistik, me- lakukan pelucutan kekuasaan, konsolidasi kekuasaan dan pergolakan-per- golakan dalam kurun nir-hukum, pada dasarnya adalah pengalaman yang sangat berharga. Para penggerak pembaruan mungkin tidak terlalu perlu menggali ilmu bongkar dan ilmu pasang dari pengalaman di luar seperti kasus revolusi di Filipina ataupun kasus Amerika Latin, cukuplah membu- ka kitab lama yang ada di negeri sendiri. Pengalaman negara lain, layak di- jadikan bahan perbandingan, dan bukan satu-satunya sumber. Malahan ke- mauan untuk belajar dari masa lalu, akan menjadi bagian yang penting dari proses memberikan harga pada pengalaman yang ada, termasuk mulai be- lajar membuat dokumentasi yang baik dan memberikan harga pada doku- men politik. Tiga Daerah meninggalkan pesan yang sangat penting, bahwa upaya pembaruan di tingkat paling bawah, tidak mungkin hanya mengandalkan '8Kuntowijoyo menyatakan, selain sebagai metode dan sebagai penyediaan sumber, sejarah lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan substansi penulisan sejarah. Pertama, dengan sifatnya yang kontempor, sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir-hampir tidak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah, yang tidak disebutkan dalam dokumen-dokumen, dengan kata lain, dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang egalitarian. Ketiga, sejarah lisan memungkinkan perluasan masalah sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis. Lihat, Kuntowijoyo, 2003, Metodelogi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 29-30. xxii spontanitas, dan regrouping politik yang melulu taktis. Suatu kekuatan politik riil perlu dibangun. Dalam konteks ini pula kritik Olle Tornguist pada ele- men gerakan prodemokrasi, yang dianggapnya menjadi demokrat yang mengambang, yang tidak lagi terlibat dalam “urusan politik” sehingga proses reformasi akhirnya diambil alih oleh elite, menjadi sangat relevan. Reformasi bisa berbelok arah, meski mungkin beberapa segi prinsip diadopsi. Upaya pembaruan tidak mungkin hanya berbekal prakarsa awal, tanpa suatu ke- inginan untuk melanjutkannya sampai pada taraf realisasi cujuan. Untuk maksud itu, tidak terhindarkan suatu “bangunan kekuatan” harus ditum- buhkan. Oleh sebab itu, membangun ikatan yang kuat dengan basis, atau “memiliki” basis politik yang jelas dan membangun keterampilan politik bagi basis, menjadi sangat penting, selain tentu saja, daya dukung basis, be- rupa jaringan politik yang luas dan juga logistik yang dihasilkan dari bawah. Pada sisi yang lain, riser Anton E. Lucas, juga memberikan perspektif dalam melihat masa lalu, agar tidak melulu digunakan perspektif Orde Baru. Sejarah juga perlu didemokratisasi, sehingga semua kekuaran politik turut dilihat dengan jujur dan dingin, tanpa perlu terideologisasi, sebagaimana cara Orde Baru menjadikan sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan. De- mokrasi dalam sejarah, melalui pengungkapan secara jelas apa yang sudah terjadi, dengan memberian ruang pada para aktornya untuk mengungkap- kan, akan menjadi sumbangan yang baik dalam menyusun bata merah masa depan. Demokratisasi sejarah adalah prasyarat utama jika bangsa ini hendak menyelesaikan persoalan masa lalunya, agar dapat melangkah di masa de- pan dengan lebih baik. Dengan berbagai sudut pandang dan sudut kepen- tingan inilah, kita menyambut baik penerbitan kembali naskah buku Anton E. Lucas, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengalaman bagi para penggerak pembaruan di tingkat akar rumput, dan juga para pihak lainnya. I) Yogyakarta, 5 April 2004 Dadang Juliantara Pernah aktif di Lappera Indonesia, sejak tahun 1993 telah meng- undurkan diri sepenuhnya, kini bekerja sebagai penulis lepas. xoili DAFTAR ISI Kata Pengantara Edisi Pertama v Kata Pengantara Edisi Kedua ix Pendahuluan/ BAB SATU Kaum Nasionalis Dan Elite Birokrat Di Pekalongan Sebelum Perang Peranan Pangreh Praja /2 @ Beban Pajak /4 28 Pengaruh Sosial-Ekonomi Pabrik Gula /8 @ Keresahan Politik 26 @ Para Lenggaong 34 BAB DUA Pengalaman Masa Jepang: Swasembada Penunjang Perang, Beban Ekonomi yang Berat Wajib Setor Padi 44 @ Penjatahan Beras 50 @ Penjatahan Bahan Sandang 57 @ Kerja Paksa (Romusha) 6/1 Usaha Koperasi 70 Usaha Penghindaran 71! MB Perlawanan dengan Kekerasan 73 @ Politik Jepang 75 BAB TIGA Oposisi dan Perlawanan Organisasi 81 @ Dana 83 B Kode dan Penyamaran 84 @ Kegiatan 85 B Kelompok Oposisi Loka! Lain 86 BAB EMPAT Proklamasi Kemerdekaan dan Berakhirnya Kekuasaan Jepang Tanggapan Kalangan Perjuangan 97 @ Reaksi Elite Birokrat 100 B8 Awal Mula Revolusi Kemerdekaan 108 @ KNI: Komite Nasional Indonesia /24 B Nasib Orang-orang Jepang 128 BAB LIMA Revolusi Sosial dan Ciri-cirinya Peranan Lenggaong dalam Revolusi Sosial 149 8 Kucil 1/57 @ Hilangnya Pemerintah Pro-Kolonia! 157 @ Brebes /6/ @ Pergantian Pangreh Praja di Tingkat Kewedanan dan Kecamatan /62 B Perubahan Kepemimpinan Desa 166 @ Pola-pola Pergolakan 173 BAB ENAM Masa-masa Kacau h Nasib Polisi 177 @ Golongan Indo Eropa 1/81 BAB TUJUH Kesadaran Revolusioner: Bayangan Bagi Kenyataan Tradisi Pangreh Praja /9/ B Tradisi Protes 193 M Sandiwara Perjuangan dalam Revolusi 200 H Demokrasi dalam Bahasa 20/ @ Gejala Dombreng 204 E Sama Rata Sama Rasa 205 Janur Kuning 206 @ Segi-segi Lain dari Revolusi 207 H Pandangan Elite Birokrat 2/ / BAB DELAPAN Revolusi Di Kota-kota Kabupaten Pemalang 2/6 Tegal 227 HI Brebes 234 BAB SEMBILAN Front Persatuan di Tiga Daerah Badan Pekerja di Tegal dan Brebes 248 gl Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah-GBP3D 257 8 Konferensi Pemalang 262 MB Pemerintah Baru 264 BAB SEPULUH Peranan Militer dalam Revolusi Lokal Latar Belakang TKR di Pekalongan 273 @ Tingkat Kehidupan yang Berbeda di Pera 274 @ Badan Keamanan Rakyat (BKR)276 & Tentara Keamanan Rakyat (TKR)277 B Unsur-unsur Militer yang Lain di Tiga Daerah 280 Front TKR di Semarang 28/ @ Campur Tangan Militer 283 BAB SEBELAS Pengadilan Peristiwa Tiga Daerah Sikap Pemerintah Pusat 29/ @ Perjuangan Hukum dan Politik 298 @ Masalah- masalah Politik 303 8 Kuril 309 KESIMPULAN Makna Sebuah Revolusi 3/7 @ Poscript 319 Lampiran 325 kepustakaan 373 Indeks 387 DAFTAR PETA DAN ILUSTRASI PETA Keresidenan Pekalongan ..........oo..oWo.ooooorenseanaknanan xxvili Kabupaten Brebes ..........o.ooooo.ooo.Wo.mo.o.Woro.oWoWomomatannnnnannna xxix Kabupaten Tegal ........ooo.ooco.oo.omooaanaananatnnnaaanan Kabupaten Pemalang .......oooomoWo.oo Peta Kotapraja Pekalongan dan Sekitarnya Dera Kotapraja Tegal: eren edge kanan nasa ILUSTRASI Gedung Societet, Tempat Penyimpanan senjata Jepang di Pekalongan Kediaman Residen Pekalongan (1945) Bekas "Hotel Merdeka", Markas Tiga Daerah di Pekalongan (Desember 1945) Balai Kota Tegal (T9A9) seinsinienenh nenen en men memanah inna an batam Peresmian Monumen Tugu Pahlawan 3 Oktober 1945 di Pekalongan, pada hari Kebangkitan Nasional 20 mei 1964 ............... 138 Markas Kuril di Bank Rakyat, Talang, Tegal, waktu Tiga Daerah ................... 138 Markas Tentara Jepang di Tegal, bekas Kantor Sernarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) ...oo.co.oWoWo 139 Rumah Walikota Tegal .......oooco.oocoWoWoomo.WoWoWoW Wo. 139 Alun-Alun Tegal beniennemnan atasan nanda anang 140 Masjid Randudongkal Pemalang Selatan ......o.ooooooooooo 140 Gedung Chung Hwa, Chung Hwee di Pemalang .......ooooooo.ooooWoo Kabupaten Pemalang (1975) .....oooo.oWoWo.WoooomooWomoom man Pengadilan Pekalongan (W979).-0. bohai uns aah Makam maling Aguna di Pemalang Selatan dag Sarimin Reksodiharjo, Bupati Brebes (1945) ........ocoro.WooocooWoWomommm. 144 Tokoh-tokoh Revolusioner Tiga Daerah Di Penjara Wirogunan, Yogyakarta, Sekitar Desember 1946 ....oooooo.”oooooooocooo 145-146 AT 2 uebuojeyag ueuspisese Y 1 VISINOONI VYINNVS : : Penta : , erASoA HA j mam UEduRGuRY CMN SG i PBOA na Bana nu 2 # £ - 2 sa T Detak Sg Pa ) 1 : 9 ) Ja a2N : ang oktsanse ? mun 1 Pi olaoaing ! ee A 1 4 ad p ea : 34 8 : ix Sian nd “ Pata Ne AN . Don agan” Tg “ om Pe NX Guan "3 TURITINS 9 s ta Tepitw : S nan 1 : ) se j Panja PP auselur BAWLL VMVP Pn KAV DN Bodor VM VA" “ 1 k 3 5 Ne PN Kg Pe Fi OWBUNO UNJ Pang 5 Babat ho persi ef Na, P- 51, SA YA ta 2 2 : £. 1 ) 5 PA ! aa LN NN LVIV9 VMVT 2 IPEPOAUNI,, pa vyvn3s , K3 TN 1 HI 1 Rpu3N ro1g Dgn SA OLX pa s o. at 1 | pare AL tang £ K3 3 sni TN mb Surgway ON TN Na 2 ” F Rn Y sedot : $ YMVI 1NVv1 NVONOTYM3I NYN3GISISIN KABUPATEN BREBES ST NA Aosari Fa Tg TN H 1 td , Pasarbatang MX F N Bulakam hn -. 2 BREBES P3 : Pama Ag AP pia wa 7 Pcd .Kemurang k e aa N ! Pj " ' Banjaratma £ : ! 9. Kn A ! , ya 2 Nan $ tg elEnggungan Barat... 4 Jatibarang Jatibarang 0 “ Na... nnga Parang an . , Pi Pa Fi 4 « , N « : KI & Ze, & 5 £ 1 , ' 3 3 : RA ye H Pi , Sun Na P3 BANJARHARIG Sg ! , i | £ 5 / ( Fa if P4 / K ' N KABUPATEN TEGAL ( : ks ! Panama Deng / £ Pd f 2 | £ y 3 £. .| h « | P N PN 3 pem. Ta L sa Sang 3 mamang Pe Sea LNG BANTAR KAWUNG 4 yan tag Kewedanaan “Tang . Kecamatan | Pa . Desa FI N BUKMAYU 3 Tomara AN ' Pabrik gula Ng, Meta ---.. Batas kecamatan 3 ! mm jalan ks AN ! 2 “Ng | “umma Jalan kereta api 12 ' (5 Batas provinsi KERESIDENAN BANYUMAS Hn Sand mm Batas kabupaten xxix KABUPATEN TEGAL LAUT JAWA : Ykemantran ud t , , ' 4 T 2 ' n , Warureja n ang AN, “| esayangan -“ ki p Pacul,“ Jarub 7 | KABUPATEN NN Ih bene” geponat tarmeseran BREBES gk 1 KA Kedungbanteng PANGI pose Kidul Inna ma “Tang “ PEMALANG BUMIJAWA Keterangan Jeieg O Kawedanan @ Kecamatan 8 Desa “ Pabrik gula mamim Batas kecamatan Gunung Siamet —e Jalan ——— Batas kabupaten KABUPATEN PEMALANG alan atas kecamatan Jalan kereta api Batas kabupaten , Batas keresidenan PANTAI WIDURI —. “ . “ da “ dd “ 1 ( . NG Sumberharjo Banjardawa V LA j T | Ampelgs Bojongbata df « Karahgasem, ," (Paduceksa Kendatsar! / ts A ' . . « : : « 1 k:) “ian . ea Kedungiati “s .-" KABUPATEN Bg TEGAL: . Kesesi 1 Bariarpotani 9 2 “ ht a 5 1 : KABUPATEN Jatinegara 1 1 ' Krbio , ' PEKALONGAN ka " n eng » Rembul " , Warungpring , Cibuyur” A ndowang £ “2 PN Pa “ MOGA ,, Hat 1 Mandirejo | nama Sima bi 2 | . “ - Rena N. Watukumpul Tni naa & sak 3) f7 K9 2. ' i -— AT Pa N 1 Kepelek N Pn Jaman N aa 0 0 & “. bj - Tan KARESIDENAN BANYUMAS XXXI Peta Kotapraja Pekalongan dan Sekitarnya Jalan Jalan Kereta Api Gedung . penjara Cikalsari . penjara Loji . balaikota . kantor pos dan tetegraf . gedung kediaman Residen Pekalongan . Hotel Merdeka . Kantor Keresidenan Pekalongan . asrama kenpeitai . Kantor Kewedanan Pekalongan . menara yang didirikan pemuda kereta api . alun-alun Pekalongan . Taman Ratu . tempat penembakan rombongan Residen Sarjio MP Ambokembang pada tanggal 14 Desember . 1945 12. tempat Kuti! ditembak mati N pada tanggal 5 Mei 1951 13. stasiun kereta api Pekalongan edi Kedungwuni xxxii KOTAPRAJA TEGAL (1 Markas AMRI Slawi.ic 2 aan SEPTEMBER- DESEMBER 1945 emual O| -Gran an H " 0s (Rute yang harus ditempuh para demonstran NA Aaimawa, Yungrusi memasuki kota pada 4 November) 6 Tempat kediaman dan kantor wedana a Adiwerna 7. Tempat pemakaman korban 4 November. Wakil Ketua KNI Marjono dan lain-lainnya. 18. Rumah Kutil di Pesayangan. 19, AMRI Talang (Gedung Bank Rakyat). —01 Pabrik Gula 40. Tompat kediaman dan Kantor camat Dukuhringin (Talang. . “41. AMRI Pagongan. (12 Kecamatan Dukuhtun. Ng 13. AMRI Dukuhturi. ke Pangkah A 44. Markas API di Bekas Pemerahan Susu |. Tubes. , 115, Rumah Sakit Kardinah. ! 16. Asrama Polisi Kejambon (diserang pada 4 — M Okober) | 17. Dua orang Jepang terbunuh. i 19. Orang-orang sipil Jepang lainnya yang 3 terbunuh. 149 Dua anggota keluarga Bouman (Indo |. Bopa) terbunuh. 20 Markas kedua Barisan Pelopor. 21 Tempat kediaman dan kantor bupati Tegal. 22 Markas ketiga Barisan Petopor 23. Alun-alun (lapangan tengah kota) Tegal. 24 Markas AMRI kota Tegal 25 Anggota keluarga Coster dan orang-orang Perpil Indo lainnya terbunuh. Hai W 26 Kantor KNI Kotapraja Tagal n t 37 Pula Gereja Katolik Roma, dalam suatu entembatan Meraji pertemuan di sinilah terjadi Walikota | RN |. ddawan dan dihina oleh kaum perjuangan Tegad, 11 September 1945 28 Balai Kota Tegal. - Kantor Badan Pekerja Tegal (bekas kantor “asiken residen). Markas PolisVPKN. . Asiama TKR (bekas kenpetai/Hotol Stork). Asrama TKR Kantor Barisan Pelopor yang pertama kat. Penjara. Halaman Galangan Kapal Kayu Jepang @oserjo). . Stasiun kereta api Tegal.” Ke Dasi . Markas daidan PETA Tegal. Lapangan Slerok. Pabek Tokstil Jawa. — Rute massa memasuki Tegal pada 4 November. ke jatiba ke Balamoa Tana | ke Brebes-Cireb — (021 | 9 1 1 1 ke Jodan Ne Mena D ea | 8 ' 1 ke Tegaisan ke Kandangmenjangan LAUT JAWA PENDAHULUAN PERISTIWA Tiga Daerah adalah suatu peristiwa dalam sejarah revo- lusi Indonesia yang terjadi antara Oktober sampai Desembar 1945 di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, di Keresidenan Pekalongan (Jawa Tengah), di mana seluruh elite birokrat, pangreh praja (resi- den, bupati, wedana, dan camat), dan sebagian besar kepala desa, “di- daulat” dan diganti oleh aparat pemerintahan baru, yang terdiri dari aliran-aliran Islam, Sosialis, dan Komunis. Peristiwa ini sering disebut, terapi pengertiannya masih kabur. Kata-kata perampokan, penyelewengan, dan pemberontakan masih sering dipakai di samping kata-kata pergerakan, perjuangan, atau pe- ristiwa untuk Tiga Daerah.' Contohnya seperti apa yang pernah ditu- lis oleh majalah Tempo: Waktu itu sekitar tahun 1950, Belanda baru saja pergi, dan Peristiwa Tiga Daerah (Brebes-Tegal-Pemalang), di sana-sini diiringi peram- pokan toko-toko dan penyunatan Cina.? Padahal perampokan toko-toko Cina di Tiga Daerah terjadi pada waktu kekosongan kekuasaan pada bulan Maret tahun 1942 (bukan 1950!) sebelum Jepang menguasai Keresidenan Pekalongan. Walaupun ada redistribusi kekayaan Cina dengan kekerasan pada ta- hun 1945, Peristiwa Tiga Daerah jelas bukan semata-mata gerakan anti-Cina, justru ada beberapa orang Cina yang menjadi pemimpin perjuangan di Pemalang. Di sini terlihat bahwa pengertian tentang Tiga Daerah memang masih simpang siur walaupun peristiwa itu te- lah terjadi lebih dari empat puluh tahun yang lalu. 'Lihat Anton Lucas, “My Story and Other Source: An Oral Approach to the Indonesian Revolurion,” Masyarakat Indonesia Vol !, No. 2, Desember 1974, 2Syu'bah Asa, “Cina Saleh”, Tempo 1 November 1986. ONE SOUL ONE STRUGGLE Sejarah Tiga Daerah penting sebagai peristiwa lokal revolusi Indonesia, karena merupakan sebuah revolusi sosial dengan ciri khas tersendiri. Di sini revolusi sosial diartikan sebagai suatu revolusi un- tuk mengubah struktur masyarakat kolonial/feodal menjadi suatu su- sunan masyarakat yang lebih demokratis. Cita-cita ini mulai diperju- angkan oleh Sarekat Islam di Pekalongan pada tahun 1918, diterus- kan oleh gerakan PKI dan Sarekat Rakyat sampai dengan tahun 1926, — tetapi baru tercapai pada bulan Oktober-November 1945. Salah satu tema pokok dalam studi ini adalah kemerosotan kehidupan ekonomi rakyat pedesaan pada zaman kolonial, yang disusul dengan kemelarat- an hebat pada zaman Jepang, dan menyebabkan amarah rakyat berko- bar melawan elite birokrat dalam aksi-aksi politik sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk mendukung hipotesa ini, di- lakukan pencarian dan penelusuran sumber arsip di Negeri Belanda, misalnya masalah beban pajak, pemilikan tanah, pendapatan dan pe- ngeluaran rakyat serta utangnya di Tiga Daerah sebelum perang. Da- lam hal ini keberadaan 17 pabrik gula di Keresidenan Pekalongan sebelum perang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi pedesaan, khususnya berkaitan dengan kemerosotan ekonomi pedesaan. Bab I menggambarkan dampak ekonomi kapitalis Belanda pada kehidupan ekonomi pedesaan dan peranan elite birokrat dalam pemerintah kolo- nial. Untuk memahami mengapa terjadi Peristiwa Tiga Daerah pada tahun 1945, kita perlu juga mengetahui sejarah politik daerah terse- bur. Pada abad sembilan belas terjadi aksi protes terhadap tanam paksa (gula) dan beban wajib kerja (corvee) yang menjadi inti dari sistem tanam paksa Belanda. “Brandal Mas Cilik” di Tegal merupakan pem- berontakan petani pada tahun 1864, dipimpin oleh seorang dukun bernama Mas Cilik, yang menyerang pabrik gula dan membunuh pegawai Belanda.” Aksi protes muncul lagi pada tahun 1926, dengan pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal. Kali ini petani melawan corvee dengan senjata ideologi modern, yaitu komunis. Pe- 3Tine Ruiter, “The Tegal Revolt in 1864” dalam Dick Kooiman, Otto van den Muizenberg, dan Peter van der Veer, 1984, Conversion, Competirion and Conflict: Essays on the Role of Religion in Asia, Amscerdam, Free University Press. 2 PENDAHULUAN: ristiwa pemberontakan tahun 1926 ini mengakibatkan banyak pe- mimpin dari Tegal dibuang ke tempat pembuangan Boven Digul di Irian Jaya. Golongan inilah yang muncul kembali memimpin badan- badan perjuangan dan menyusun strategi politik untuk mengubah struktur pemerintahan di Tiga Daerah pada tahun 1945 itu. Peristiwa Tiga Daerah lebih daripada sekadar protes sosial terha- dap eksploitasi Belanda. Selain latar belakang politik dan ekonomi, revolusi sosial di Tiga Daerah pada tahun 1945 juga harus disoroti faktor kepemimpinan, ideologi, dan konteks kebudayaannya—apa artinya revolusi bagi pelakunya sendiri. Sumber sejarah lisan membantu sekali mengkaji lebih menda- lam segi kebudayaan sebuah revolusi. Misalnya, apa makna “merde- ka” bagi rakyat pada waktu itu? Dari bahasa simbol di dalam sandiwa- ra-sandiwara revolusioner pada tahun 1945, kita bisa menghayati makna revolusi sosial dari persepsi para pelakunya sendiri, yang pada waktu itu disebut “pemuda,” walaupun umumnya sudah tidak muda lagi. Pendekatan kebudayaan memperlihatkan pentingnya persepsi tentang kedaerahan yang ada di dalam beberapa ungkapan orang Te- gal. Misalnya, Pekalongan, ibukota keresidenan yang kaya raya, telah lama menjadi pusat batik yang berkembang dengan sifat-sifat merak ngigel sinonderan, artinya seekor merak menari-nari memamerkan hi- asannya, tetapi tidak berani berkelahi. Brebes, yang berbatasan dengan Jawa Barat yang berbahasa Sunda dan daerah pedalaman Banyumas ke selatan, bukan saja secara geo- grafis terpecah belah, melainkan adat istiadat dan bahasanya pun di- tarik ke dua arah. Ia diibaratkan sebuah kenong (alat gamelan) yang bebas tergantung. Kalau retak, sukar di-” tambal”, atau kenong sigar ing gantungan. Memang Brebes, terletak antara Jawa Barat yang berbaha- sa Sunda dan Jawa Tengah yang berbahasa Jawa. Tegal, sebuah kota yang jauh lebih miskin dibanding dengan kota-kota tetangganya, namun mempunyai kebanggaan yang diiba- ratkan sebagai seekor kerbau liar yang hanya dapat ditunggangi dan dikuasai oleh seseorang (biasanya dilambangkan dengan seorang anak laki-laki) yang mengerti betul perwatakannya, banteng loreng bonceng- an. Tokoh legenda dalam dongeng rakyat setempat ialah seorang anak ONE SOUL ONE STRUGGLE penggembala yang menjaga kerbaunya dengan penuh kasih sayang, sehingga ketika harimau datang hendak menerkam si penggembala, kerbau itu melindungi dan menyelamatkan tuannya meski menderita luka parah di sekujur tubuhnya sendiri. Pemalang, sebuah kawasan kaya yang membentang di daratan pantainya, diibaratkan dengan sebuah perahu yang mulus, bila da- yung pengemudinya yang panjang itu mendadak patah, dengan mu- — dah akan diombang-ambingkan gelombang ke sana-sini, watang pu- tung ing ayunan. Orang Pemalang berucap bahwa mereka itu kadang kala suka dipengaruhi oleh yang satu (Tegal) atau oleh yang lainnya (Pekalongan). Bilamana dayung panjang perahu Pemalang dikemu- dikan oleh tangan yang kokoh seperti yang terjadi di dalam peristiwa nasional di tahun 1930-an, demikian juga halnya pergolakan Peris- tiwa Tiga Daerah yang membuktikan bahwa Pemalang dapat men- jadi petunjuk jalan bagi daerah lain. Dengan demikian timbullah ung- kapan kedua yaitu, bende munggeng tawang, artinya “sebuah gong kecil suaranya menggema di langit”, suara Pemalang yang kecil itu terde- ngar di mana pun juga. aa Sebelum terbitnya buku Regional Dynamics of The Indonesian Revolution, penulisan sejarah lokal zaman revolusi di Indonesia be- lum memadai. Perhatian, tenaga maupun biaya banyak dicurahkan kepada penulisan sejarah nasional. Walaupun proyek sejarah lisan Arsip Nasional RI sejak tahun 1973 menghasilkan arsip sejarah lisan di pusat, sumber sejarah lisan untuk zaman revolusi di daerah sampai saat ini masih sangat kurang. Salah satu alasan mengapa Peristiwa Tiga Daerah baru terung- kapkan dalam kumpulan karangan tentang revolusi lokal di Indonesia yang disebut tadi' ialah masalah sulitnya menemukan sumber sejarah lokal. Penulisan sejarah lokal zaman revolusi seharusnya merupakan perpaduan antara sumber lisan dan tertulis. Padahal sumber tertulis #Lihat Aaudrey R. Kahin (ed) Regional Dynamics of The Indonesian Revolution from Diversiry, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985) membahas sejarah delapan daerah pada waktu revolusi, yaitu Tiga Daerah, Banten, Banda Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Ambon. 4 PENDAHULUAN sangat langka, koleksi koran daerah maupun tulisan tokoh-tokoh se- jarah lokal sendiri jarang ditemukan, sehingga mencari sumber seja- rah lokal bagi penulisan sejarah Indonesia sulit. Di Arsip Nasional belum tentu ada, sedang di arsip pemerintah tidak selalu lengkap, kalau ada (tentu ada pengecualian, misalnya Sulawesi Selatan). Jadi memasukkan perspektif sejarah lokal dalam buku sejarah revolusi kemerdekaan memerlukan pelaku sejarah lokal sebagai sum- ber. Bagaimana sebaiknya menggarap sumber-sumber tersebut? Un- tuk mencari tokoh-tokoh sejarah lokal, di mana sekarang mereka ting- gal, memerlukan waktu yang panjang. Agar informan bersedia mem- berikan data, maka diperlukan suasana yang erat dengan informan. Dalam jangka waktu yang panjang hasilnya akan memuaskan. Ba- nyak pelaku sejarah lokal yang bersedia memberikan data tentang revolusi lokal dan senang apabila didatangi untuk dimintai data. Pa- ling sedikit diperlukan beberapa pertemuan untuk mendapat data yang lengkap. Sumber lisan, seperti halnya sumber tertulis, harus diuji kebe- narannya dan kecocokannya dengan sumber lain. Dalam menilai ke- terangan harus diteliti latar belakang sosial, pendidikan, politik, dan langsung atau tidaknya terlibat dengan kejadian yang diteliti. Sebagai studi sejarah lokal yang banyak bersandar pada sumber lisan, ingatan manusia menjadi penting dalam studi Peristiwa Tiga Daerah ini. Semua wawancara (baik yang direkam maupun yang dicarat) di belakang 20-30 tahun sesudah kejadiannya. Seorang peneli- ti harus bisa cepat menilai kualitas ingatan seorang informan, apakah masih baik atau tidak, dan apakah cenderung menonjolkan diri. Sebagai peneliti sejarah lokal revolusi dalam hal ini saya berun- tung, karena sesudah banyak mewawancarai banyak informan, saya dapat memperoleh proces verbaal (hasil catatan tanya-jawab Kejak- saan) dan tulisan lain tentang Peristiwa Tiga Daerah yang diambil oleh Belanda dari pengadilan RI Pekalongan tahun 1947.5 Sesudah saya membandingkan proces verbaal dengan wawancara saya ternyata 'Inventaris No. 201, berjudul “Omwentelingzaak te Pekalongan" (Pergolakan di Pekalongan) dalam arsip Procureur-General bij het Hoorgrrechtsh of van Indonesia, Algemeen Rijhsarchief (ARA) den Hague, Netherland, selanjutnya dikutip Proc, Gen. ONE SOUL ONE STRUGGLE tidak banyak perbedaan. Proces verbaal yang lebih dekat waktunya itu tentunya memberi data yang lebih kronologis dan terperinci, wa- laupun tidak bertentangan dengan sumber lisan hasil wawancara. Dalam daftar pustaka pembaca akan menemukan hasil wawan- cara dengan 324 informan. Di antaranya ada 40 informan yang dire- kam wawancaranya. Bagaimana membedakan seorang informan ha- rus direkam atau tidak? Ini tergantung apakah informan bisa memberi — data dengan lancar atau tidak. Selain itu, hasil rekaman sangat tergan- tung dengan peneliti, apakah dia bisa menahan diri dan memberi- kan kesempatan kepada informan untuk mendongeng sepuas-puas- nya tanpa banyak pertanyaan. Perlu diperhatikan bahwa mengambil data melalui kaset lebih sukar daripada melalui cacatan. Walaupun mewawancarai tokoh sejarah lokal dengan kaset bukan pekerjaan yang mudah, tetapi untuk masa depan penulisan sejarah revolusi, hal ini menjadi sangat penting. Untuk menjaga keaslian sumber sejarah li- san, hasil wawancara pelaku sejarah (baik yang direkam maupun yang dicatat) dikutip sesuai dengan bahasa aslinya tanpa diubah. akar Studi tentang Revolusi Tiga Daerah ini adalah perpaduan antara sumber berbeda (arsip maupun lisan), yang menunjukkan suatu ren- tetan kejadian yang sangat kompleks sifatnya. Untuk menjelaskan apa yang terjadi bulan-bulan pertama sesudah proklamasi kemerde- kaan di Tiga Daerah, banyak dimensi harus diungkapkan antara lain sejarah ekonomi-eksploitasi dan penindasan kaum penjajah (Belanda dan Jepang)—sifat kepemimpinan di Tiga Daerah dan Pekalongan yang masing-masing mendukung dan menentukan strategi politik golongan nasional radikal, adanya kekerasan pada revolusi sosial, dan lain sebagainya. Karena begitu banyak tempat tokoh dan peristiwa dalam waktu yang relatif singkat, pendekatan kronologis untuk studi ini ditolak karena pasti membingungkan pembaca (lihat lampiran Time Chart atau kronologis sejarah Peristiwa Tiga Daerah). “Tentang masalah metodologi sejarah lisan lihat Anto Lucas “Wawancara Dengan Informan Pelaku Sejarah” dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson, (ed) 1982, Aspek manusia dalam Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia. 6 PENDAHULUAN Penulisan sejarah Tiga Daerah ini lebih berdasarkan tema-tema yang muncul waktu riset sedang berjalan. Misalnya bagaimana hubungan antara strategi menyusun kekuatan kaum radikal di Tiga Daerah dengan gerakan bawah tanah komunis sewaktu Jepang? Mengapa kaum “bandit” atau lenggaong menonjol di desa-desa tert- entu pada pada waktu revolusi sosial berkobar antara bulan Okto- ber-November 1945? Bagaimana sampai lebih dari seratus orang Indo terbunuh? Selain itu juga diungkapkan mengapa militer dan Islam Pekalongan sampai melawan Gerakan Tiga Daerah, dengan analisa kepemimpinan Pembela Tanah Air (Peta) dan hubungan dengan Resimen XVII di Pekalongan. Dimensi yang paling menarik barang- kali adalah persepsi revolusi sosial dari pelaku sejarah sendiri. Dimensi ini mampu membawa pembaca kembali ke konteks kebudayaan alam revolusi lokal di Jawa, masa yang penuh kekacauan tetapi juga pe- nuh semangat dan harapan akan adanya perubahan yang mendasar dan mendalam pada waktu itu. | aKaok Dalam studi sejarah yang banyak menggunakan sumber lisan seperti yang dilakukan dalam studi ini, ucapan terima kasih yang se- besar-besarnya harus diberikan kepada semua informan di Indone- sia yang selama 5 tahun telah bersedia membantu peneliti baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun tulisan dalam bentuk memoar, doku- men-dokumen yang telah dapat dipergunakan oleh penulis. Di antara informan-informan tadi ada beberapa nama yang perlu disebutkan, yaitu Sumarno dan Kadarisman Surodiwiryo di Tegal, Samhuri di Pemalang, Keluarga A. Junaid di Pekalongan, Wadyono dan Mayjen Sudharmo Jayadiwangsa dari Resimen XVII, Sarino Mangunpranoto, Susmono, Suwignyo, Maksum Hr, Mr. Besar, dan Sarimin Reksodi- harjo. Terima kasih juga kepada sejumlah pejabat penting Pemerintah RI yang memberi bantuan penulisan studi ini, dari Bapeda Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, Asisten I Kodam VII Diponegoro, Semarang, sampai kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Pekalongan, Pema- lang, Tegal, dan Brebes. Tak lupa, saya juga harus mengucapkan banyak terima kasih kepada sejarawan Indonesia yang banyak membantu saya.I) BAB SATU KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT DI PEKALONGAN SEBELUM PERANG MENDENGAR nama Pekalongan, terbayanglah warna-warni cerah dengan motif-motif menarik dari batiknya yang khas, produk ibukota keresidenan. Juga warna yang kontras jika dibandingkan dengan war- na agak gelap dari batik yang bermotif tradisional dari kota-kota pe- dalaman Yogyakarta dan Solo. Kontras dalam gaya dan corak rupanya diikuti pula oleh perbedaan dalam bidang geografis, sosial, dan poli- tik antara Keresidenan Pekalongan yang memangku pantai utara de- ngan bagian-bagian Jawa yang lain. Keresidenan ini terdiri dari Kabupaten Pekalongan, dengan ko- ta Pekalongan sebagai ibukotanya, menyusur ke barat dengan kabu- paten-kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes.' Antara tahun 1928 sampai tahun 1931, Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes merupa- kan suatu keresidenan tersendiri dengan Tegal sebagai ibukotanya. Pada tahun 1945, kabupaten-kabupaten inilah yang dikenal sebagai “Tiga Daerah.” Dari sensus terakhir sebelum perang, yaitu ada tahun 1930, penduduk Keresidenan Pekalongan berjumlah sedikit melebihi dua setengah juta jiwa yang secara geografis tersebar ke dalam tiga wilayah. Wilayah pertama ialah Batang, daerah termakmur dalam keresiden- an ini yang pernah merupakan kabupaten tersendiri sampai awal ta- 'Tiap kabupaten secara administratif terbagi dalam kewedanan yang dikepalai oleh wedana: di bawahnya terdapat kecamatan yang dikepalai camat. Besama-sama lurah (kepala desa) pejabat-pejabat Jawa yang berpendidikan Belanda ini disebut pangreh praja, merupakan elite birokrasi Pekalongan. Lihat peta di depan. ONE SOUL ONE STRUGGLE hun tiga puluhan. Karena adanya penghematan ekonomi dan jumlah penduduk yang rendah, daerah ini terpaksa harus digabungkan de- ngan Pekalongan. Wilayah berbukit rendah ini pada tahun 1920-an menjadi penghasil utama tanaman niaga keresidenan, seperti gula, teh, kopi, kina, karet, dan 30 persen dari seluruh produksi kokoa (cokelat) di Jawa. Daerah ini juga merupakan satu-satunya tempat bagi petani kecil yang menjadi penghasil komoditi ekspor. Wilayah kedua membentang dari Batang sampai ke Losari di perbatasan Jawa Barat, daerah sepanjang pantai yang menghasilkan sebagian tanaman niaga utama keresidenan, yaitu padi dan tebu. Per- paduan antara musim hujan yang teratur, tanah yang subur, dan jaring- an irigasi Sungai Comal dan Pemali yang dibangun dan dipelihara oleh perkebunan-perkebunan tebu milik orang Eropa, menyebabkan irigasi daerah ini menjadi yang terbaik dan merupakan salah satu dae- rah yang tersubur di Jawa Tengah yang berswasembada beras. Sebelum Perang Dunia II, pertumbuhan penduduk di Pemalang tertinggi di Jawa, sedangkan Kewedanan Adiwerna di Tegal pada tahun 1930 me- nunjukkan kepadatan penduduk 1.764 per kilometer persegi, suatu angka tertinggi di Jawa. Sampai Depresi Ekonomi Dunia di daerah ini terdapat 17 pabrik gula.? Wilayah ketiga adalah daerah pedalaman selatan. Tanahnya tan- dus dan cocok untuk hutan jati yang luas. Kepadatan penduduk di bagian selatan Brebes dan Pemalang tergolong rendah, yaitu sekitar 390 per kilometer persegi. Banyaknya pesantren di wilayah ini men- cerminkan kuatnya pengaruh Islam ortodoks. Peranan penting dari kegiatan perdagangan yang menjadi sum- ber pendapatan berada terutama di tangan minoritas asing Cina dan Arab di ibukota-ibukota kabupaten dan kawedanan. Di Tanjung (da- ?Mengenai produksi gula, lihat Landbouwatlas van Java en Madora (Weltev- reden, 1926). Bagian 1 tabel VI: uncuk irigasi dan kesuburan tanah lihat Volksteling, 1930, jilid II Inheemsche Bevolking van Midden-Java en Vorstenlanden, hlm. 10 (se- lanjutnya dikutip Volksteling), untuk demografi itu lihat Indiseh Verslag, 1939, hlm. 377. Mengenai kepadatan penduduk di Adiwerna lihat vo/kstelling, 1930, hlm. 11: Gambaran ini dikutip Karl J. Pelzer, 1948, Pioneer Serrlemenr in the Asiatic tropics, New York, hlm. 167, Charles Fischer, 1966, South East Java: A Social Economic and Political Geography, London, hlm.. 291, tabel 22, juga menyebut hlm. ini. ? Volkstelling , tabel 9, hlm. 167. 10 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT taran pantai Brebes) terdapat industri rokok kretek yang maju, bebe- rapa di antaranya milik pribumi. Di bagian selatan, yaitu di Banjarhar- jo, terdapat penanaman kapas dan pemintalan, sedangkan tekstil dite- nun di Tegal, Pemalang, dan di Kampung Pekajangan (selatan kota Pekalongan). Hanya di Pekajangan orang-orang Cina dan Arab tidak pernah berhasil memegang kendali kegiatan ekonomi. Industri te- nun Pekajangan dan rokok kretek Tanjung sesungguhnya merupa- kan dua pusat kegiatan perdagangan pribumi yang berhasil di Keresi- denan Pekalongan. Selain itu pengaruh perkebunan yang dominan, secara ekonomis memberi ciri tertentu pada keresidenan ini. Gambaran kontras dalam bidang ekonomi dan geografis ini dibarengi dengan adanya pembagian sosial. Di lapisan atas terdapat kelas kaya yang terdiri dari pangreh praja, lurah (kepala desa), dan pedagang kaya. Pada umumnya mereka pernah mengenyam pendi- dikan Belanda dan sedikit mempunyai kebiasaan Barat. Di Pema- lang kelompok ini cenderung menjadi anggota Muhammadyah. Di desa yang setaraf dengan golongan ini adalah haji, sebutan yang diper- oleh seseorang setelah melakukan perjalanan haji ke Mekah, dan se- ring pula menjadi tuan tanah yang memperoleh sawahnya dari hasil peminjaman uang. Sarino Mangunpranoto, seorang tokoh PNI yang pernah menjadi ketua Perguruan Taman Siswa di Pemalang dari ta- hun 1929 sampai 1943, menuturkan bahwa ayah mertuanya menja- di tuan atas tanah seluas 12 hektar sawah yang diperoleh dari petani yang meminjam uangnya dan kemudian tidak mampu mengembali- kan pinjaman tersebut. Mereka juga menguasai pembagian air de- ngan menyuap ulu-ulu.? Golongan kaya inilah yang memiliki tiga penggilingan padi dan keresidenan itu, sedangkan para lurah memper- oleh kekayaannya dengan jalan menyewakan tanah milik desa dan bengkoknya kepada pabrik-pabrik gula. Kalangan Cina, Arab, dan Indo-Eropa, juga termasuk dalam lapisan tersebut. Orang Arab terke- nal sebagai tukang riba, dan dapat memiliki tanah luas melalui cara pembelian tanah atas nama wanita-wanita Jawa yang menjadi istri- “Lihat Suzannah Price, “Religion, Social Organization and Textile Production in a Javanese Village”, (Tesis MA, Australian Narional University, 1978). SUlu-ulu adalah pamong desa yang mengurus pengairan. ONE SOUL ONE STRUGGLE nya. Dengan demikian sentimen ras memperkuat terpecah belah- nya ekonomi. Kalangan Islam yang merupakan golongan elite lain di keresi- denan ini terbagi dalam tiga unsur. Pertama, Islam kiri, terdiri dari mereka yang pernah terbuang ke Digul setelah pemberontakan 1962. Kedua, golongan ortodoks yang berjumlah besar, termasuk guru-guru agama di desa (kiai) dan murid-muridnya (santri) yang pada umum- 'nya anggota NU (Nahdlatul Ulama). Ketiga, di Bumiayu dan Peka- jangan, kaum Islam modernis (Muhammadyah) yang kuat penga- ruhnya. Terakhir, yaitu pemisahan antara kota dan desa. Beberapa kota kawedanan seperti Comal terletak di jalan raya timur-barat, tempat pabrik-pabrik gula dibangun sejak abad yang lalu dan mempunyai perkampungan Cina (Pecinan). Kebanyakan “orang asing” bermukim di kawasan kota. Di sinilah tinggal bagian terbesar orang-orang yang berpendidikan Barat dalam keresidenan itu. Di ibukota kabupaten terdapat air ledeng, jalan beraspal, dan penerangan lampu listrik untuk pemukiman golongan priayi dan rumah sakit serta sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda. Pemisahan sosio-ekonomis dan rasial di Tiga Daerah merupa- kan dasar dalam perkembangan sosio-ekonomis dan pemerintahan kolonial. Pada abad ke-18 VOC (maskapai dagang Belanda) telah berhasil mengumpulkan uang dengan mempergunakan kekuasaan politik dan sosial elite Jawa. Selama bupati yang disebut Regent me- nunjukkan kesetiannya kepada Belanda, VOC menjamin akan meng- akui kekuasaannya. Peranan Pangreh Praja Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Cdluemtah Belanda yang dimulai tahun 1830 untuk memenuhi permintaan pasaran Eropa yang memberi banyak keuntungan, ditangani oleh golongan elite Jawa dengan nama Belanda yang nantinya berakibat serius di Tiga Daerah.” SBerdasarkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870 hanya “pribumi” yang dapat memiliki tanah. 7Penanaman nila di tanah yang dahulunya sawah sangat menghancurkan tanah, sehingga menimbulkan banyak kesulitan bagi petani. Lihat laporan L.Viralis, 12 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT Berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa pada waktu itu, Bupati Tegal yang memiliki tanah luas mempunyai dua peranan seba- gai penguasa dan pengusaha. Bupati Tegal memiliki 8.179 hektar ta- nah dan kurang dari separuhnya tanah itu tidak digarap karena ke- langkaan tenaga kerja. Dia memberikan pinjaman, dan menghapus- kan utang-utang untuk mencegah agar petani tidak berpindah ke tem- pat lain. Kekayaan bupati Brebes, ditambah lagi oleh Rafles yang menghadiahkan tanah turun-temurun (Particuliere Landerijen) seluas 2.440 hektar yang sebagian ditanami tebu yang pada tahun 1856 memberi keuntungan 38.000 gulden bagi sang Bupati. Untuk menja- ga kedudukannya, ia memerlukan 2.000 pikul atau 200 ton beras setiap tahun untuk pesta menyambut kunjungan para pejabat yang jumlahnya besar dan membuatnya mengeluh." Politik Etis tahun 1901 tidak membawa keringanan bagi para petani, malahan menyebabkan makin merosotnya hubungan antara petani dan pangreh praja. Sumber penghasilan tani tak bertambah dikurangi sesudah tanah milik desa (bengkok) lambat laun menjadi hak milik kepala desa dan para pangreh praja sebagai gaji untuk tu- gas-tugasnya. Di Keresidenan Pekalongan terpisahnya rakyat dari ta- nah desa ini merupakan beban yang lebih berat di banding dengan di keresidenan lain. Jumlah tanah yang disisihkan untuk tanah beng- kok lebih luas daripada di tempat-tempat lain dan tenaga desa pun terserap untuk menggarapnya. Di mana kepala desa jabatannya lama, di situlah beban semakin berat. Kepala desa itu menyewakan tanah milik desa yang diperolehnya dengan cara tidak sah kepada pabrik gula, sehingga tanah desa tidak lagi menjadi sumber penghasilan bagi petani tak bertanah, melainkan menjadi alat yang mempertajam pem- bagian yang kaya dan yang miskin di dalam kehidupan pedesaan.” bekas,inspektur Tanam Paksa di Keresidenan Tegal tahun 1834, dalam Chr. L.M. Pendkls, Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942 (Brisbane, 1977), hlm. 27. Selanjutnya Document. Lihat Onghoklam, “The Residency of Madiun: Priayi and Peasant in the Nineteenth Century” (Tesis Ph.D., Yale University, 1975), hlm. 139, catatan 69, selanjutnya “Madiun.” ?Hiroyoshi Kano, Land Tenure System and the “Desa” community in Nineteenth Century Java (Tokyo, 1977), hlm. 8. Kano melihat perkembangan hubungan kelas di daerah-daerah tertentu di Jawa tidak berasal dari hubungan resmi antara kepala desa, pamong desanya, dan rakyat. Lahat juga Onderzoek naar de Mindere Welvaart 13 V Pj Pa ONE SOUL ONE STRUGGLE Walaupun di bawah kebijaksanaan rasionalisasi ekonomi (baca: penghematan) jumlah desa di Keresidenan Pekalongan berkurang 20 persen antara tahun 1907 dan 1927, areal bengkok hanya berkurang 5 persen. Dengan kata lain, pada tahun 1925, terdapat 1,6 persen penduduk yang terdiri dari kepala desa dan pamong desa yang mengu- asai 25 persen tanah sawah milik desa. Penghasilan pokok 40 persen dari kepala desa di Keresidenan itu sekitar 600-1.200 gulden setiap — tahun dibandingkan dengan pendapatan rata-rata per kapita pendu- duk yang hanya 25,79 gulden setiap tahun.'” Ketimpangan pendapat- an semacam ini membuat semakin tersisihnya kepala desa dari rakyat- nya dan menjadikan mereka lebih bersifat alat para pedagang Belanda dan pemerintah kolonial. Dibanding lurah dan pamong desa, para wedana dan camat segan memupuk kekayaan di dalam bentuk rumah maupun tanah. Bekas camat di Kabupaten Brebes menuturkan kenangannya: Ayah saya sendiri seorang wedana tidak mempunyai sebuah rumah ketika memulai pensiun. Saya dibesarkan dalam tara susila bahwa akan memalukan, apabila seorang pangreh praja selama karirnya memper- kaya diri dengan memiliki tanah dan rumah. Tentu saja waktu kami hidup jauh di atas standar kehidupan dari kebanyakan rakyat biasa."' Ini disebabkan karena gaji sangat tinggi. Seorang wedana mem- peroleh gaji 500 gulden setiap bulan. Dengan harga beras 5 sen per kilogram, maka nilai gaji itu sama dengan 10 ton beras. Ketika pen- siun ia memperoleh tunjangan 237 gulden, yang senilai 5 ton beras. Gaji seorang bupati adalah 1.250 gulden setiap bulan, dua setengah kali gaji wedana. | Beban Pajak Di dalam pemerintahan kolonial menurut James C. Scott, tidak ada yang lebih menjengkelkan petani miskin daripada pemungutan der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Jilid Ixc, “Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Ekonomi van de desa”, Jilid III, him. 132. 1), W. Meijer, Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche Bevolking (Welervreden, 1926), hlm. 122, 124, 128. Selanjutnya “Onderzoek.” Lihar juga Penders, Document, him. 101-106. Komunikasi tertulis dengan bekas Camat Tonjong, 21 Juni 1979. 14 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT pajak.” Di Jawa, kepala desa dan pamong desa bertugas sebagai pe- ngumpul pajak. Dalam abad ke-20 penghapusan pajak di Jawa dija- dikan tujuan anarkisme rakyat gerakan orang Samin di daerah Blora, tarekat-tarekat di Banten, dan Sarekat Rakyat, yaitu organisasi massa PKI di pedesaan pada tahun 1920-an. Wajib kerja paksa di desa yang sangat berat merupakan penyebab utama timbulnya pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal, pada bulan Maret 1926. Sering besarnya pajak yang dipungut tidak memadai ketimbang hebatnya akibat penderitaan. Bagi petani miskin, sisa penghasilan sete- lah dipotong pajak adalah hal yang sangat penting buat memperta- hankan hidup. Pajak pendapatan tanah (Landrenre) dipandang se- bagai pajak yang paling tidak disukai, karena dijadikan pungutan tetap berdasarkan hasil rata-rata dari kelas bawah, tanpa mempertimbang- kan kemampuan membayar atau kebutuhan hidup. Pajak dan pu- ngutan pajak ditentukan dan diatur oleh kepala desa, Fi agaimana be- ban pajak itu dirasakan oleh rakyat? Para petani Pekalongan harus membayar pajak irigasi yang sangat tinggi, sedangkan pajak desa lebih banyak ditanggung oleh petani miskin (arme grondbezitters). Para pe- tani ini membayar pajak per kepala dan per keluarga dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan para petani di tempat-tempat lain di Jawa. Sedangkan petani-petani kaya membayar pajak dalam per- sentase yang sama dengan yang miskin, padahal pendapatan mereka jauh lebih tinggi. Persentase penghasilan bersih yang dibayarkan un- tuk pajak tanah, pajak setempat, dan pajak desa oleh berbagai go- longan masyarakat di keresidenan itu adalah sebagai berikut: Pajak yang dibayarkan Kelompok Masyarakat (persentase penghasilan bersih) Pamong desa 5.4 Petani kaya 12,5 Petani sedang 10,7 Petani miskin 12,5 Buruh lepas 1,2 Sumber: JW. Meyer Ranneft, Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche Bevolking, hlm. 21, 14. "James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (New Haven, 1979), hlm. 191. 15 ONE SOUL ONE STRUGGLE Beban pajak yang paling berat di Keresidenan Pekalongan rupa- nya di Adiwerna. Di sini, pajak dipungut sebanyak 17 persen dari sewa tanah yang dibayarkan oleh pabrik-pabrik gula kepada petani, padahal sewa tanah rata-rata per tahun panen gula adalah terendah. Di Kecamatan Pemalang terdapat persentase pajak yang tinggi dari pajak keseluruhan. Di Tegal, seorang petani, setelah membayar pajak dan biaya penggarapan dari setiap bau (0,7 hektar) tanah mendapat ' 45,80 gulden, tetapi ini masih harus dikurangi dengan pajak peka- rangan.4 Di mana-mana terjadi kecurangan dalam pemungutan pajak desa dan pajak pendapatan tanah, yang menjadi tanggung jawab lu- rah. Tentang pajak di pertengahan tahun 1920-an seorang nasionalis menulis “pajak yang dipungut selalu jauh melebihi tingkat yang di- tetapkan, karena sikap mementingkan diri para pamong desa yang memperoleh premi 8 persen dari hasil pengumpulan pajak di desanya masing-masing.” Pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh ke- pala desa itu disetor ke Kantor Kecamatan. Seorang camat sebelum perang mengungkapkan kembali pengalamannya yang menarik: Saya membuat grafik statistik selama sepuluh tahun lebih. Saya tahu, manakala setoran pajak menurun, uangnya pasti telah digunakan oleh lurah. Bila seorang lurah tidak bisa menyetor pajak desanya ke Kantor Kecamatan, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa ia akan me- rampok desa lain dengan menggunakan gerombolan bayaran sete- ngah bandit (Jenggaong) agar segera mendapat uang itu." Kenaikan pangkat dalam pangreh praja tergantung pada lapor- an dan penilaian atas kemampuannya mengumpulkan pajak. “Ayah saya mencapai kedudukan tinggi (sebagai camat) karena pandai me- ngumpulkan pajak,” ujar seorang guru di Pemalang." Menurut kenyataan jumlah pendapatan bersih petani yang da- pat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya lebih kecil 3Rannefr, Onderzoek, hlm. 39. “Tani dan Sawah”, Neratja, 23 November 1918. '5S, Dingley (lwa Kusumasumantri?), The Peasants' Movement in Indonesia (Moscow International Agrarian Institute, 1926) him. 20. '5Camat Tonjong, Wawancara, 15.10.76. ”7Guru sekolah dasar di Pemalang, Transkripsi Wawancara, 11/16 (angka romawi adalah bagian), 3.5.75. 16 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT daripada jumlah yang dibayarkan untuk pajak. Pada tahun 1928 seo- rang petani dengan satu bau harus membayar 30 persen dari pengha- silan bersihnya untuk enam macam pajak." Agar mendapatkan cukup pangan dan cukup uang tunai buat bayar pajak, para petani pun teng- gelam dalam utang. Mereka terpaksa menyewakan tanahnya dengan sangat murah dan bekerja sebagai buruh musiman di pabrik gula atau masuk dalam lingkaran “setan ijon' dengan menggadaikan tanaman sebelum panen. Utang-utang dan hilangnya milik tanah di desa ini mendorong tumbuhnya tukang riba yang terutama dikubai'oleh Arab dan CinapHal ini memperbesar kesempatan tumbuhnya tuan tanah dan tukang riba. Selain Arab dan Cina, para haji pun menjadi tu- kang riba dan sangat kaya raya karena dapat memiliki banyak ru- mah dan sawah yang diperolehnya dari sistem ijon karena sering kali si peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya. Kekayaan ini membuat mereka sangat terpandang dan ditunjuk menjadi anggota Landroad (Pengadilan Negeri setempat untuk rakyat biasa) oleh pe- merintah kolonial. Tukang-tukang riba sering menyita barang-barang berharga dari rumah pengutang. Malahan dengan tidak segan me- narik pakaian pengutang untuk memperoleh uangnya kembali. Keadaan sosio-ekonomi rakyat yang sangat lemah terlihat juga dari kenyataan bahwa jumlah peminjam yang tidak bisa dikembalikan ke Bank Rakyat (Volkscredietbank) di Tiga Daerah lebih besar dari daerah lain di Jawa, kecuali Kediri sebelum tahun 1930. Semasa Dep- resi bank-bank menolak memberi pinjaman, sehingga ketergantungan pada peminjam lain semakin meningkat. Para petani terpaksa meng- gadaikan barang-barang miliknya yang tersisa ke rumah gadai nege- ri. Di Keresidenan Pekalongan jumlah barang gadai yang tidak terte- bus meningkat dan rata-rata nilai uang yang dibayarkan untuk ba- rang-barang gadaian ternyata terendah di Jawa.” Menggadaikan ba- rang-barang emas milik mereka meningkat pada tahun 30-an di Jawa. Hal ini terbukti dari jumlah emas yang bernilai 158 juta gulden yang |“ Tani dan Sawah”, Nergtja, 23 November 1923. "Over den WockerGninde Regentschappen Tegal, Brebes en Pemalang”, x P Blaadje Voor het Volkscredietwezen No. 8, 15 Agustus 1925, hlm. 139, 144. 2 Indisch Verslag 1938, tabel 128. 17 ONE SOUL ONE STRUGGLE diangkat dari Indonesia lewat penggadaian pemerintah kolonial wak- tu itu. Pengaruh Sosial-Ekonomi Pabrik Gula Di atas kemiskinan yang terjadi dengan berkurangnya milik dan beban pajak, berdirilah industri gula kolonial. Jawa adalah wilayah pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Gula merupa- -kan ekspor paling penting sampai pertengahan tahun 1920-an, dan baru berakhir ketika kedudukannya digantikan oleh karet. Pabrik gula tidak di izinkan memiliki tanah untuk ditanami tebu melainkan ha- rus menyewa tanah rakyat. Terjadilah perusakan berat industri gula terhadap kesuburan tanah milik para petani, karena sepanjang tahun ditanami tebu dan irigasi menyerap air, menyebabkan petani sawah kekurangan air. Faktor penyebab keuntungan industri gula yang melimpah ia- lah bahwa rakyat dipaksa menyewakan sawah beserta tenaga kerjanya secara murah. Sewa tanah berdasarkan pendapatan bersih dari panen padi dan palawija, bukan berdasarkan nilai tanah yang disesuaikan dengan harga gula di pasaran internasional. Dengan demikian keun- tungan yang diperoleh karena sewa yang murah itu jatuh pada orang- orang Eropa.? Untuk menjaga agar pabrik mendapat sawah sesuai dengan ke- butuhannya, maka di setiap desa ditetapkan berapa luas tanah yang harus disewakan. Agar sistem ini berjalan dengan baik, pemaksaan penyewaan tanah terhadap kaum tani dilakukan oleh elite birokrasi setempat, yaitu kepala desa atau pangreh praja. Menjelang pertengahan tahun 1920-an di Keresidenan Peka- longan sejumlah 17 pabrik gula telah menjepit petani padi, sehingga mereka kurang atau sama sekali tidak dapat menanami sawahnya de- ngan padi. Di samping itu penanaman tebu secara kecil-kecilan oleh rakyat di luar perkebunan milik Eropa seperti yang dilakukan petani 2 Emas bernilai 158 juta gulden diangkac dari NI, lewat penggadaian pemerintah kolonial. W.E Wertheim, Indonesian Society in Transition (Bandung, 1956), hlm. 94. Selanjutnya “Indonesian Society.” '2T, yan Gelderen. “The Economics of the Tropical Colony”, dalam Indonesian Economics (The Hague, 1961), hlm. 154. 18 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT Jawa Timur tidak dibenarkan di Keresidenan Pekalongan. Seperti apa yang dialami lurah Pangkah yang menanam tebu dan menggiling- nya sendiri. Asisten Residen Tegal memerintahkan untuk menghen- tikan usaha itu, tetapi tidak diindahkan oleh kepala desa tersebut. Dia pun diancam, dan polisi datang untuk menghentikannya. Kepala desa itu terpaksa menghentikan usahanya, karena kalau tidak ia akan diseret ke meja hijau.? Di Kewedanan Slawi, 31 persen dari sawah ditanami tebu“ dan di Kewedanan Adiwerna terdapat tiga pabrik gula. Inilah kenyataan mengenai apa yang terjadi pada kaum tani di tahun 1930-an. De- ngan kepadatan penduduk Adiwerna tertinggi di Jawa, hanya 21,8 persen dari angkatan kerjanya, dengan beban pajak yang bekerja da- lam pertanian, sedangkan 25,3 persen terpaksa lari ke bidang industri dan 28,9 persen lainnya merupakan tenaga kerja tidak terampil yang harus mencari pekerjaan sebagai buruh lepas. Sampai pada waktu Depresi kebanyakan mereka bekerja di perkebunan tebu orang Eropa. Kepala desa yang menyewakan tanah desa kepada pabrik gula memperoleh premi, yaitu sebagian dari panen tebu sebagai perang- sang untuk mengambil tanah petani. Penduduk desa tidak dapat menolak perintah kepala desa, lebih-lebih perintah camat. Pabrik- pabrik gula tersebut juga melakukan penyuapan kepada guru-guru atau kiai-kiai setempat, dengan jalan mendirikan Masjid atau Surau di sekitar pabrik yang memerlukan tanah untuk disewa. Sering terjadi protes sosial terhadap pabrik gula dengan memba- kar ladang tebu. Pembakaran ladang sering terjadi di Pekalongan men- jelang tahun 1910.” Alasan dilakukannya pembakaran itu ialah pen- 2Tokoh Nasionalis Pangkah, Transkripsi Wawancara, 1/5-7, 22.11.75. ALandbouw Atlas van Java en Madoera, bagian ke II, tabel IV. 2Karel J. Pelzer, Pioneer Sertlement in the Asiatic Tropics (New York, 1948), hlm. 167. '“Tokoh Nasionalis Pangkah, Wawancara, 27.11.75. Ia dibesarkan di seputar pabrik gula yang tertua di Tegal. 7Antara Juni 1910 dan September 1911, 205 kasus pembakaran sengaja dilaporkan dalam Keresidenan Pekalongan. M. van Geuns, “Het Rierbrandenvraag- stuk in Pekalongan” cetak ulang Soerabajasch Handelsblad, 1911, hlm. 4-5. Di Ma- diun dalam tahun 1913 antara 3-8 persen ladang tebu menjadi sasaran pembakaran, Onghokham, Madiun, hlm. 15-17. 19 ONE SOUL ONE STRUGGLE duduk harus menunggu tebu berkadar gula yang tinggi, sehingga pa- nen tebu harus ditunda. Sebagai akibat pabrik gula terlambat me- ngembalikan tanah pada saat musim tanam padi sudah harus dimulai. Pembakaran-pembakaran ladang tebu menyebabkan Residen Peka- longan meminta pabrik untuk menggaji opas-opas tebu (penjaga la- dang). Karena tidak dikontrol siapa yang ditunjuk untuk menjadi opas, jagoan-jagoan desa ditunjuk untuk tugas tersebut, sehingga se- ' ring mencemaskan masyarakat desa. Di samping itu penduduk desa mendapat tugas tambahan, yaitu mengawal kebun tebu (tuinbewak- ing dienst) tanpa dibayar. Wajarlah bila kewajiban kerja tambahan ini ditentang penduduk desa, termasuk yang tidak menyewakan ta- nahnya kepada pabrik, yang harus ikut memadamkan kebakaran itu. Rakyat telah diubah menjadi “pengawal pemilik pabrik” demikian kata H. Agus Salim, tokoh Sarekat Islam.? Pabrik gula juga mempu- nyai polisi yang serupa dengan polisi umum, berwenang untuk me- nangkap dan menahan seseorang. Kenyataannya polisi desa lebih ba- nyak membela kepentingan pabrik daripada kepentingan desanya. Penduduk yang tanahnya telah digunakan oleh pabrik untuk dipakai sebagai jalan lori (kereta api kecil pengangkut tebu) tidak di- beri ganti rugi. Apabila pabrik meminta tanah selebar delapan meter untuk jalan lori, dalam kenyataannya para mandor tebu mengguna- kan separoh dari tanah tadi untuk ditanami padi bagi kepentingannya sendiri. Lebih parah lagi, saluran irigasi tidak boleh dibangun di ba- wah jalur lori tersebut.” Paling tidak sejak tahun 1918 para pemimpin sarekat Islam su- dah mulai memperjuangkan kepentingan petani terhadap pabrik. Sa- rekat Islam berhasil menekan pabrik agar menaikkan upah bagi buruh lepas dan sewa tanah di beberapa tempat, meski pernah juga administra- tor pabrik gula memindahkan pemimpin Sarekat Islam karena selalu membela kepentingan petani dan merugikan pabrik.' Tidak banyak terjadi pangreh praja membela kepentingan rakyat. Seorang wedana | 28VYan Geuns, op.cit., hlm. 15-17. 2 Neratja, 23 Desember 1918. 30Tokoh nasionalis Comal, Wawancara, 15.12.75. ?Nasionalis Pangkah, Transkripsi Wawancara, 1/3, 27.11.75: Nerarja, 12 April 1919. 20 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT dan seorang kontrolir Belanda di Pekalongan memberi saran kepada administratur pabrik supaya sewa tanah dari pabrik gula disamakan dengan pembayaran antara petani sendiri. Administratur menjawab bahwa ketetapan besarnya sewa tanah sudah disetujui oleh residen.” Rakyat menyadari betapa berkuasanya seorang administratur pabrik, sehingga mereka beri dia julukan “besar pabrik.” Kalau pembayaran sewa rendah hanya dikenakan pada mere- ka yang tanahnya disewa pabrik, maka pembagian air antara ladang tebu dan sawah dikenakan pula pada semua petani. Tebu sangat mem- butuhkan air, yaitu sebanyak hampir tiga kali kebutuhan padi. Petani mengeluh dengan semakin sulitnya irigasi bagi sawah, yang hanya dapat diperolehnya pada malam hari di musim tanam tebu. Irigasi, yang dikendalikan oleh orang Eropa, mengatur pembagian air. Pab- rik memperoleh banyak air untuk memenuhi kebutuhannya. “Persa- ingan untuk mendapatkan air bagi tebu dan sawah padi menimbul- kan pertengkaran dan penipuan yang tidak habis-habisnya.” Di da- erah yang tidak terdapat tanaman tebu, sistem irigasi diatur oleh ke- pala desa melalui pamong desa yang disebut “ulu-ulu.” Dalam ta- hun 1921 petani sering mengeluh, karena ulu-ulu sering lebih banyak menggunakan waktunya untuk menyalurkan air bagi kepentingan- nya, yakni kepala desa, daripada untuk kepentingan penduduk. Seng- keta mengenai air demikian hangatnya dan sering menimbulkan ben- trokan, sehingga sawah harus dijaga agar tidak ada pencurian air. Keter- gantungan petani pada tuan tanah kaya untuk mendapatkan pinjaman uang dan padi, terutama di musim paceklik, menyurutkan mereka untuk menuntut pembagian air yang lebih adil. “Tuan tanah kaya dapat membuat mereka menderita dengan menolak memberi pinjam- an uang dan padi.” 2Sarimin Reksodihardjo, “Kenang-kenangan dari masa silam”, memoir teranggal 1 Januari 1965 (selanjutnya “Kenang-kenangan”), hlm. 85-85 (belum diterbitkan). Sebutan “besar pabrik” bagi administratur pabrik masih umum di desa- desa. Rumah kediamannya yang lebih besar dari rumah kediaman bupati, disebut ”besaran.” HJ,J van Klaveren, The Dutch Colonial System in the East Indies (The Hague, 1953), hlm. 172. “SHoengoedia, “Verslag omtrent de oeloe-oeloe regeling in het Pemali- Tjomal,” Indisch Bouwkundig Tidschrift, 1921, hlm. 225. 21 ONE SOUL ONE STRUGGLE Kemerosotan yang menyolok bagi industri gula semasa depresi ekonomi merupakan krisis utama bagi Keresidenan Pekalongan. In- vestasi bagi pemeliharaan dan pembuatan irigasi baru terhenti, upah merosot, kerja musiman di pabrik juga terhenti. Jalan kembali ke eko- nomi subsistensi bukanlah menuju penyederhanaan kehidupan ma- syarakat pedesaan, tetapi pemiskinan dan kesengsaraan. Ternyata depresi ekonomi memberi beban lebih berat di Indo- nesia dibandingkan dengan di negeri lain. Beban kaum tani bertam- bah dengan melihat menyusutnya penghasilan mereka. Pendapatan dari penjualan hasil perekebunan pun merosot, bahkan pernah sam- pai 70 persen.” Di pihak lain kebutuhan sehari-hari tidak berkurang, sedangkan bunga pinjaman dan pajak harus tetap dibayar. Harga padi turun lebih dari separuh di Pemalang Selatan antara tahun 1928 dan 1931, sedangkan pajak tanah naik hampir dua kali lipat. Pulihnya industri gula di Pekalongan dan dibukanya kembali penggilingan-penggilingan tebu pada tahun 1937 tidaklah mempenga- ruhi upah di Tegal, yang terendah di Jawa. Pemulihan penanaman tebu di Pekalongan yang lebih cepat dibandingkan dengan tempat- tempat lain disebabkan karena rendahnya upah, yang merupakan daya tarik bagi pabrik-pabrik. Selain itu hanya diperlukan sedikit investasi tambahan untuk irigasi yang sudah ada. Proses pemiskinan yang terjadi dalam tiga atau empat generasi kurang berarti dalam ingatan rakyat bila dibandingkan dengan pende- ritaan yang dialami pada tahun 1930-an. Selama dasawarsa itu, para pemimpin revolusi merasa kehilangan kesempatan buat hidup layak. Hal itu terjadi karena adanya pajak-pajak kolonial dan pabrik gula, yang didukung oleh birokrat. Peranan pangreh praja memang sangat menentukan. Sebagai pengamat keamanan dan hasil panen bagi Be- landa, peranannya diutamakan sehubungan dengan pentingnya gula dalam ekonomi. Beban pajak, kepadatan penduduk, khususnya di Te- gal, dan meningkatnya utang rakyat di satu pihak menjadikan pang- 3 Wertheim, Indonesian Society, hlm. 92. 3 fbid., hlm. 92. Wertheim mengutip Liga Bangsa-Bangsa, World Economic Surveys, tahun 1932-3, 1933-4 dan 1934-5 sebagai sumber analisisnya. 2Soekasno, “Grondwoeker als gevolg van Crediertransacties in het Pemalangsche,” Volkscredierwezen No. 24, 1936, hlm. 191. 22 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT reh praja berkedudukan sulit sebagai wakil rakyat terhadap pemerin- tah ataupun untuk dapat menolong petani. Di pihak lain mereka pun berperan sebagai pemungut dan pengumpul pajak yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan terhadap pemimpin-pemimpin nasionalis yang sering mereka buru dengan galaknya, lebih daripada yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sendiri. Bagi Belanda, pang- reh praja adalah pusat anti-nasionalis yang mengendalikan keamanan dan ketertiban melalui jaringan mata-mata dan informan. Kenaikan pangkat pangreh praja berdasarkan tiga hal: kemahirannya dalam me- ngelola administrasi, mengawasi kriminalitas, dan memungut pajak. Dalam mengawasi kriminalitas, seorang camat memperoleh Dana Po- lisi Rahasia (Geheime Politie Fonds) sebesar 15 gulden per bulan buat menggaji mata-mata. Karena penggunaan uang ini tidak harus di- pertanggungjawabkan dalam pembukuan terhadap para penguasa ko- lonial, beberapa camat yang menunjukkan kemampuannya dalam “menangkap orang bersalah” dan mencegah “kriminalitas serta pem- bangkangan” dalam wilayahnya, sering menggunakan gajinya sendi- ri buat menggaji mata-mata.” Kegiatan pangreh praja tidak terbatas pada pengawasan politik dan pengumpulan pajak saja. Untuk menghadapi Sarekat Islam, kaum priayi pekalongan mendirikan organisasi dengan nama Pirukunan.” Beberapa organisasi pangreh praja anti-nasionalis serupa muncul di tempat-tempat lain di Jawa. Pada akhir tahun 1930-an misalnya, ca- bang-cabang Mardi Utama dibentuk ditengah-tengah rakyat desa yang miskin seperti yang terjadi di Pemalang Selatan. Ini merupa- kan gerakan pangreh praja dari tingkat camat ke bawah. Anggotanya kebanyakan para pemimpin dan pada umumnya menyandang sebut- an Raden Mas dan menjabat sebagai juru tulis atau pembantu juru tulis," Dengan ketuanya Camat Pulosari dan pengurusnya para pang- reh praja yang kebanyakan beranggotakan kepala desa, Mardi Utomo akrif di bidang kesehatan, olah raga, kerajinan tangan, dan kesenian. Camat Tonjong (Wadyono), Wawancara, 7.10,76. “"Nerarja, 29 Agustus 1918. #'Heather Surherland, The Making of.a Bureaucratic Elite: the Colonial Transformation of the Javanes Priayi (Singapore, 1979) hlm. 75, 123 (selanjutnya The Making). 23 ONE SOUL ONE STRUGGLE Programnya meliputi penanaman bambu dan teh untuk mencegah erosi, pembasmian tikus, pembangunan jamban di desa-desa, dan pembagian obat-obatan pemerintah guna melawan disentri, penyakit pes, dan mengurus pembagian beras merah, dan kacang bagi penderi- ta penyakit busung lapar pada tahun 1939.4 Dengan dana tambahan dari pemerintah, pangreh praja memperkokoh kekuasaan dan penga- ruhnya untuk menghadapi elite nasional dengan meringankan be- ban penderitaan rakyat. Tetapi dana ini sama sekali tidak mencukupi usaha penanggulangan bencana yang sudah semakin parah di Pe- malang Selatan pada pertengahan tahun 1939. pada bulan Juni ta- hun itu dilaporkan bahwa ada 1.436 orang terkena busung lapar, se- dangkan rumah sakit hanya dapat menampung sebanyak 200 pasi- en, termasuk 53 anak-anak. Dengan dimuatnya berita tentang benca- na tersebut, pemerintah memberi tambahan dana, yang kemudian disusul dengan penelitian tentang adanya kelaparan di Pulosari dan Belik. Keresidenan terbagi dalam beberapa daerah berdasarkan kese- tiaan kepada pemerintahan kolonial, bahkan dalam kalangan priayi itu sendiri terjadi pula pembagian demikian. Pada masa kekuasaan VOC pada abad ke-17 dan 18, kaum priayi harus bekerja sama de- ngan VOC demi kestabilan ekonomi dan kepentingan finansial Be- landa. Di Tegal, sebagai hadiah, Belanda memberi janji kepada keluar- ga Reksonegoro untuk memerintah di Jawa sejak 1678, yang meng- anggap keturunan langsung dari Sultan Demak. Oleh karena itu priayi Tegal menghindari adanya perkawinan dengan priayi Pekalongan, ka- rena mereka dianggap sebagai keturunan kolabor pertama dengan Belanda di Semarang. Pernah terjadi perkawinan yang mengheboh- kan, mengguncangkan keluarga ini pada tahun 1936, dengan akibat merosotnya kekuasaan Reksonegoro di Tegal. “Tokoh Pulosari, Wawancara, 29.11.74. . 13Algemeen Landbouwweekblad voor Ned. Indie, No. 14 30 September 1939, hlm. 186: De Indischman, 17 Mei 1939: Surabajash Handelsblad, 15 dan 16 Mei 1939. 24 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT Bupati Reksonegoro X, mengawini Kardinah,4 saudara perem- puan Kartini. Kardinah mendirikan sebuah rumah sakit, sekolah un- tuk anak-anak perempuan, dan rumah yatim piatu anak-anak perem- puan Tegal. Karena tidak mempunyai anak, maka ketiga anak suami- nya dari istri kedua (selir) diambil dan dijadikan anak sendiri. Salah seorang dari ketiga anak itu ialah Susmono yang menjadi Reksonegoro XI, Pada tahun 1936 ia akan dipecat oleh pemerintah Belanda, karena hubungan asmaranya dengan seorang wanita Belanda (istri adminis- tratur pabrik gula Pangkah) yang akhirnya ia kawini. Belanda menu- duh Reksonggoro “telah melakukan penghinaan pada norma-norma kolonial Eropa,” sedangkan istrinya, yaitu putri bupati Batang, me- nuntut perceraian. Reksonegoro tidak mengindahkan ancaman itu dan mengira bahwa Belanda akan tetap memegang teguh janjinya kepada leluhurnya, bahkan rakyat Tegal mengirim petisi kepada pe- merintahan Belanda dan memihaknya.” Sejak awal Belanda menganggap penguasa pribumi penting se- bagai pejabat yang mempertahankan hak-hak istimewanya, terutama kedudukan dalam adat kebiasaannya di mata rakyat. Karena itu bupati seharusnya tidak dikenai tindakan administratif secara terbuka atau direndahkan derajatnya, karena memiliki peranan adat sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaan Belanda dengan cara-cara pribumi. Sudah bertahun-tahun kebutuhan perdagangan Belanda dan birokrasi administrasi mengurangi kekuasaan bupati, sementara bupati masih tetap mempertahankan status resminya. Biaya yang berlebihan, ko- rupsi dan tingkah laku yang aneh tidak dihiraukan oleh Belanda demi mempertahankan fungsi bupati. Namun pada tahun 1920-an terjadi perubahan-perubahan so- sial di kalangan penduduk pribumi dan pada pemikiran penguasa “'Kardinah menjadi korban revolusi sosial pada Peristiwa Tiga Daerah. Lihat Bab VI. Untuk bacaan lebih lanjut mengenai keluarga bupati-bupati Jawa, lihat Heather Sutherland, “Notes on Java's Regent Families.” Bagian I dan II, Indonesia, 16 Oktober 1973 dan 17 April 1974. “Sutherland, The Making, hlm. 163. “Ia kemudian menunjuk Mr. Besar sebagai pengacaranya, yang menjadi asisten residen Pekalongan di bawah Jepang, jabatan tertinggi yang terbuka untuk orang Indonesia di masa pendudukan itu. Wawancara, 24.7.75. “Sutherland, The Making, hlm. 136, sumber asal analisis berikut ini. 25 ONE SOUL ONE STRUGGLE kolonial Belanda. Para bupati itu semakin terasing dari kalangan cen- dekiawan rakyatnya, sedang pemerintah Belanda lebih mementing- kan kejujuran dan kesopanan dalam jabatannya. Perubahan dalam masalah-masalah sosial dan hubungan antara bupati dan penguasa kolonial menjadi kaku dan kurang demokratis. Walaupun para bupati masih mempertahankan hak-hak istime- wanya, basis kekuasaanya yang tradisional mengurang, sehingga men- jelang tahun 1930-an kedudukan mereka semakin lemah. Lalu Rekso- negoro XI dapat dipaksa mengundurkan diri, karena Belanda meng- anggapnya telah melanggar tradisi sosial dan politik kolonial. Ia digan- tikan oleh seorang yang tidak menonjol, sehingga dengan menyolok merosotlah kekuasaan Bupati Tegal. Kabupaten Tegal telah diselamat- kan dari rongrongan wanita Belanda, walaupun belum tentu bisa lolos dari rongrongan rakyat yang revolusioner. Keresahan Politik Sebelum pemberontakan komunis tahu 1926, telah banyak ter- dengar keluhan yang menyangkut ketidakpuasan rakyat mengenai gaji dan keadaan kerja di perkebunan Eropa dan kecilnya kesempat- an untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1920-an keluhan- keluhan itu dikipasi oleh pemimpin Sarekat Islam yang aktif menye- rang diskriminasi antara priayi dan rakyat. Anggota gerakan nasional, yaitu kaum pergerakan, merasakan tajamnya diskriminasi ini di bidang pendidikan, karena hanya meng- untungkan anak-anak priayi, terutama karena terbatasnya tempat bagi pribumi untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar berba- hasa Belanda (HIS). Di pedesaan hanya mereka yang dipandang baik oleh camatlah yang mendapat kesempatan untuk dapat diterima di HIS. 8 Keluhan-keluhan lain tentang tingginya pajak pasar dan tidak demokratisnya pemilihan gemeenteraad (Dewan Kota) pun timbul. Priayilah yang mengusai Dewan, di samping itu mereka tidak mema- hami situasai di kampung dan jarang bergaul dengan rakyat.” Guru sekolah dasar Comal, Wawancara, 16.12.75. “Neratja, 14 Desember 1918, 26 Mei 1919. 26 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT Sesudah gagalnya panen di Jawa tahun 1918 terjadilah perge- rakan massa tani oleh sayap kiri Sarekat Islam Keresidenan Pekalong- an, khususnya di daerah pantai. Timbul kerusuhan-kerusuhan di perkebunan karet dan pemogokan-pemogokan di bidang industri, ditumpangi dengan memburuknya hubungan orang-orang Eropa dan pribumi seperti yang terjadi di Dinas Kehutanan Pemalang.” Pe- mogokan meningkat dalam jumlah dan jenisnya. Pemimpin Sarekat Buruh Gula menyampaikan keluhan kepada Gubernur Jenderal se- hubungan dengan adanya intimidasi polisi dan laporan-laporan pal- su yang diedarkan oleh para pejabat Belanda dan pangreh praja.”' Setelah Sarekat Islam pecah tahun 1923, banyak cabang Sarekat Is- lam menjelma jadi Sarekat Rakyat, suatu organisasi yang didirikan PKI untuk para petani yang sealiran dan berada di luar pusat-pusat kota. Menjelang Januari 1926 jumlah anggota Sarekat Rakyat cabang Tegal sekitar 3.500 orang, dan cabang Pekalongan 3.230 orang (ter- masuk 160 orang Cina).” Pada tahun 1923 pemogokan buruh kereta api yang digerakkan oleh VSTP (Perserikatan Buruh Kereta Api dan Trem) merupakan awal dari pertumbuhan yang pesat dari Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan banyaknya anggota Sarekat Islam dan VSTP yang masuk bergabung.” Setelah pemogokan hak-hak VSTP Pekalongan untuk berkumpul di muka umum dibatasi oleh penguasa kolonial." Pada akhir Februari 1926 situasi politik di Tegal dan Pekalongan memantapkan golongan komunis untuk memberontak terhadap pe- nguasa, terutama dengan adanya ranting-ranting partai di sepanjang 2 Veratja, 14 Desember 1918: 26 Mei 1919. 8 Nerarja, 5 Agustus 1920, 18,22 dan 25 September 1920. Dalam tuntutan- tuntutan ini termasuk juga jam-jam bebas kerja bagi sembahyang Jumat. ““De Communistische Beweging in de Residentie Pekalongan Voor dan na de Beperking van het Vergaderrecht” lampiran dalam laporan Jasper (Residen Peka- longan) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda (GG v NI) 26 Januari 1926, Mailrapporc (Mailr) 151/26 (dua angka terakhir menunjukkan tahunnya). “3Residen Pekalongan (Schilling) kepada GG v NI, 28.2. 1927, Mailr. 354x/ 27. (“Xx rahasia). “Ruth T. Mc Vey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca, 1965) hlm. 151 (selanjutnya cummunism). Lain-lain daerah dalam cakupan verggaderverbad (larangan berapat) yang dikenakan pada VSTP adalah Semarang. Kediri, Madiun, Priangan, dan Surabaya. 27 ONE SOUL ONE STRUGGLE pantai antara Cirebon dan Pekalongan.” Sarekat Buruh Kereta Api berperan sebagai penghubung utama antara kota dan pedalaman. Meningkatnya kegiatan kaum kiri mendorong Belanda untuk meningkatkan pula kewaspadaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh Belanda, maka golongan kiri membentuk jaring-ja- ring bawah tanah di samping memelihara organisasi partai yang ada.” Organisasi kaum komunis ternyata masih lemah, sehingga pemberon- takan yang meletus di beberapa tempat gagal. Dengan adanya pembe- rontakan-pemberontakan tersebut, diadakanlah penangkapan-pe- nangkapan oleh polisi Belanda yang justru menambah ketidakpuasan rakyat karena adanya pajak yang bersumber dari pemungutan pajak, pemaksaan kewajiban jaga dan ronda malam (ronde-diensten), serta bersumber pula dari larangan-larangan untuk menyelenggarakan ra- pat. Kejadian yang meletus di Dukuh Karangcegak, Kecamatan Ta- rub, merupakan salah satu akibat dari ketidakpuasan rakyat, di sam- ping pajak yang dipungut, keharusan untuk bekerja di kecamatan pun dirasakan oleh rakyat sangat berat. Mulai tanggal 24 Februari 1926, menjadi penjaga dan peronda desa merupakan tugas kewajiban. Kewajiban ini ditentang oleh suatu kelompok yang disebut “Persa- oedaraan Setia Hati” yang dipimpin oleh Suleiman, seorang tokoh Sarekat Rakyat. Walaupun Suleiman dan kawan-kawannya telah di- tangkap, rakyat tetap melanjutkan tindakan menentang tugas kewa- jiban itu. Karena itu Wedana Adiwerna dan Camat Tarub datang ke Dukuh Karangcegak untuk menyaksikan keadaan sebenarnya. Ada- pun yang dianggap sebagai “perlawanan” itu hanyalah wajah para pe- tani yang menantang sewaktu mereka sedang dalam perjalanan pu- lang ke rumah dari tempat kerjanya. Karena keadaan itu dianggap serius, keesokan harinya enam orang polisi didatangkan untuk meng- atasi “huru-hara” tersebut. Polisi itulah yang sebenarnya menciptakan huru-hara, karena mendobrak pintu rumah para pemimpin Sarekat Rakyat yang dituduh memimpin penentangan terhadap wajib jaga 8Mc Vey. Communism, hlm. 331. 3 bid. Juga lihat Mailr. 354x/27 untuk “Organisasi di Bawah Tanah" di Tegal tahun 1926. 28 KAUM NASIONALIS DAN ELITEBIROKRAT tersebut, sehingga membangkitkan kemarahan rakyat yang segera me- ngepung wedana. Keesokan harinya wedana meminta bala bantuan dari polisi. Rakyat yang marah meningkat jumlahnya, lebih dari 200 orang: dengan bersenjatakan pentung, bambu runcing, dan parang pemotong tebu, mereka bersiap siaga. Sambil meneriakkan “Sabilil- lah” mereka menyerbu rumah seorang haji setempat, karena terdapat beberapa polisi dan agen PID yang sedang bersembunyi di tempat itu. Insiden ini menbawa kerusakan perabot rumah dan luka ringan di kalangan yang bersembunyi di rumah haji. Residen Pekalongan pa- nik dan mengirim kawat kilat kepada Gubernur Jenderal di Bogor. Kemudian datanglah bala bantuan polisi dari Sukabumi, Semarang, dan Kudus ke Karangcegak untuk menumpas “pemberontakan” itu. Sejumlah 5.326 anggota Sarekat Rakyat diinteograsi atau ditahan di sembilan kecamatan, dan sebanyak 3.510 kartu keanggotaan disita polisi.” Dalam tahun 1926 dari Karangcegak sedikitnya 8 orang te- lah dibuang di Boven Digul dan lebih dari 60 orang dipenjarakan di beberapa tempat di Jawa.” Pada bulan September 1926 di Desa Bangle, Kawedanan Adi- werna, pabrik gula Pagongan menolak mengembalikan tanah yang: disewa, padahal sesuai kontrak, tanah itu harus dikembalikan kepada rakyat pada waktu dimulainya penanaman padi. Pabrik menolak pe- nebangan tebu, karena kadar gula masih rendah, sehingga menimbul- kan pertengkaran. Mandor tebu lalu melaporkan kejadian itu kepada Wedana. Enam orang yang berdiri membawa pisau penyabit rumput ditembak di tempat sebagai tindakan balas dendam Asisten Residen.” Di antara daerah-daerah revolusioner yang penting yaitu Ujung- rusi, kota pabrik gula, di Kawedanan Adiwerna yang berpenduduk padat itu. Tokoh Ujungrusi dan pemimpin Sarekat Buruh Sugono Reksoputro yang selalu menekankan kemiripan ajaran suci Al-Gur'an dengan Marxisme meninggal di dalam penjara, dan menurut Belanda “ Overzicht van de Inlandsche-Maleisch-Chineesche Pers, 16,17 April 1926, berjudul “De Ongeregelheden in Tegal.” Laporan Bupati Pekalongan, 28 Maret 1926: Mailr. 397x/26. "Nama rakyat Karangcegak yang ditahan dan dipenjarakan tercarar di dalam “Buku Keanggotaan Perintis Kemerdekaan Cabang Tegal.” “3Mailr. 354x/275 Overzichr 36, 4 September 1926. 29 ONE SOUL ONE STRUGGLE ia bunuh diri. Alasan yang diberikan Belanda membangkitkan kema- rahan teman-teman dan keluarganya, sehingga Belanda terpaksa men- jaga makamnya selama 40 hari. Pahlawan Ujungrusi ini akan tetap mengilhami perjuangan mereka." Perlawanan PKI yang meletus bulan Agustus dan September 1926 menunjukkan adanya semangat tinggi tanpa organisasi partai yang kuat. Perlawanan yang meletus sebelum matang ini membuat Belanda dapat membersihkan gerakan revolusioner dengan bantuan mata-mata dan informannya. Belanda dapat menangkap seluruh pim- pinan partai di Tegal dan Pekalongan sebelum 12 November 1926, yaitu tanggal yang direncanakan untuk memulai revolusi.S! Dengan adanya penangkapan itu, banyak tempat-tempat yang telah memper- siapkan diri untuk memberontak, menjadi tidak berdaya. Arus revolusi PKI yang terlalu cepat dan pecah sebelum waktu- nya di tahun 1926 bukanlah tidak ada kelanjutannya. Di samping kegagalan-kegagalan dan penangkapan-penangkapan yang dialami, kejadian itu telah menjadikan PKI sebagai pelopor revolusioner di Tegal, yang dengan gigih telah melawan pajak-pajak, kerja paksa (cor- vee) yang berat, dan pabrik gula. Meskipun Pekalongan tetap dianggap Belanda sebagai satu dari dua keresidenan yang aktif dalam bidang politik di Jawa Tengah pada tahun 1930,9? namun sayangnya kegiatan mereka terpecah belah dan terbatas pada kelompok-kelompok kecil di ibukota kabupaten. Mere- ka sangat tergantung pada kejelian PID (Polisi Intel Belanda) dan pemimpin-pemimpin mereka yang tidak berada di penjara, yaitu be- berapa pengikut Soekarno, PNI-baru dan kaum Nasionalis Islam. Adapun kegiatan PNI di kota Pekalongan pada enam bulan terakhir tahun 1929 berada di bawah komando Kromo Lawi, (lihat lampiran biografi) yaitu seorang bekas anggota Angkatan Laut Belanda yang dipecat karena “condong ke komunis.” Sampai dengan Desember 1929, PNI mempunyai lebih dari 500 anggota. Mereka berhasil mele- @Lihat McVey, Communism, hlm. 340,478, catatan 7: Mailr. 354x/27. S!McVey, Cummunism, hlm. 341-44. S1 Memorie van Overgave (M.v.O.) PJ. van Gulik, Gubernur Jawa Tengah 1930. Mailr. 126/30. Lain daerah adalah Semarang. 30 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT takkan program-programnya secara teratur dengan dana keuangan yang cukup banyak. Penggeledahan rumah-rumah anggota dan pe- nangkapan Kromo Lawi pada akhir Desember 1929 diikuti dengan penahanannya selama lima bulan, mengakibatkan banyaknya peda- gang Minangkabau yang menjadi pendukung PNI, kembali ke Pa- dang. Gerakan itu lalu surut, walaupun para pedagang itu tetap mendukungnya sampai tahun 1930. Dalam bulan Mei 1930, Kromo Lawi dibebaskan dari tahanan, tetapi PNI kemudian dibubarkan pada bulan April 1931. Pada masa itu Tegal tidak mempunyai tokoh pengikut Sukarno yang kuat seperti Kromo Lawi, yang dapat membangkitkan kembali sisa-sisa pergerakan setelah adanya malapetaka 1926. Budi Utomo, yang dipimpin oleh seorang ahli hukum “sayap kiri” Mr. Sastromul- yono, dan Muhammadiyah merupakan satu-satunya tanda kehidupan politik di Tegal pada akhir tahun dua puluhan.8 Selain PNI terdapat pula dua partai nasionalis lainnya yaitu Partindo (Partai Indonesia) dan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Lemahnya pergerakan di Tegal karena lebih banyaknya gangguan, baik dari PID maupun dari polisi, menyebabkan kondisinya lebih parah daripada Pemalang, oleh karena pemberontakan pada tahun 1926. Kelompok aktif, Indonesia Muda, yang didirikan dan dipimpin oleh Supeno, seorang mahasiswa dari Tegal, dibekukan ketika polisi meminta semua anggotanya me- nandatangani pernyataan bahwa mereka telah meninggalkan organi- sasi itu. Beberapa dari mereka kemudian mendirikan Islam Studie Club, sebagian lainnya bergabung dengan Muhammadiyah, dan Su- peno masih mengadakan hubungan erat dengan kelompok Indonesia Muda, baik di tahun 1930-an maupun semasa pendudukan Jepang. Kelompok Islam Modernis kedua, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), walau tidak mengalami gangguan, juga ditimpa kemero- sotan seperti setelah keberhasilannya yang singkat di Pekalongan ta- S!M.v.O., JJ.M.A. Propelier, residen Pekalongan, Oktober 1929- Januari 1932. Mailr. 339/32, Bijlage: Politiek Toestand. “Residen Tegal mencatat bahwa keadaan politik “sangat memuaskan” dan penggeledahan rumah dalam Desember 1929 terhadap PNI di Pekalongan sebe- narnya tidak perlu dilaksanakan di Tegal, karena tidak ada cabangnya di Residensi Tegal, J.C. Brinks, M.v.O. 31 ONE SOUL ONE STRUGGLE hun 1929. Baru setelah tahun 1931, ketika kantor PSII cabang kere- sidenan pindah ke Batang, organisasi itu menjadi lebih efektif kem- bali.55 PSII, partai besar tertua sebelum perang berasaskan Nasionalis- me dan paham non-koperasi yang merupakan kelanjutan perkembangan Sarekat Islam pada tahun 1920-an, dan mempunyai pembinaan kader yang efektif di Tegal di bawah kepemimpinan Wondoamiseno.Ss Di wilayah pedesaan, orang-orang sengaja menggunakan alasan agama me- — nentang pengambilan contoh darah oleh petugas kesehatan dalam prog- ram pemberantasan penyakit pes. Para pemimpin gerakan rakyat ini menjelang tahun 1932 dipenjarakan setelah adanya bentrokan-ben- trokan dengan petugas Dinas Kesehatan. Selain para pendukungnya di ibukota-ibukota kabupaten, Muhammadiyah juga mempunyai dua banteng yang kuat di Keresidenan Pekalongan, yaitu pertama, kota per- dagangan makmur Bumiayu (di bagian Kabupaten Brebes) dan ke- | dua, Pekajang,/pusat tekstil tenun tepat di selatan Pekalongan. Di bi- . dang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan HIS Muhammadiyah untuk menberi pendidikan kepada yang tidak berhasil memasuki HIS pemerintah. Selain adanya perbedaan dalam aliran keagamaan, tokoh PSI! K.H. Abu Suja'i, yang mengfang pengambilan darah dari tubuh jenazah, tidak bersedia bekerja sama dengan Muhammadiyah karena mereka dianggap sangat moderat dan pro-pemerintah kolonial.” Di Kabupaten Brebes, sebelum perang pergerakan menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda, yaitu terbaginya secara fisik an- tara Brebes dan Ketanggungan sebagai pusat yang lebih aktif, dan terletak di jalur penting kereta api di daerah selatan. Di Ketanggung- an, Taman Siswa dipimpin oleh orang-orang pergerakan, sedangkan di Brebes tidak demikian halnya. Ketanggungan juga menjadi pusat, baik gerakan Islam modern maupun NU (Nahdlatul Ulama), serta mempunyai satu dari dua sekolah menengah pertama (MULO) swas- “SMailr. 339/32. “Ola kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet pertama Amir Sjarifuddin tahun 1947, lalu Wakil Perdana Menteri kedua dalam kabinet kedua Amir, mewakili PSIL. “Wakil Ketua KNI Kota Tegal, Jawaban tertulis atas pertanyaan penulis (selanjutnya “Jawaban”) 6 November 1972 . 32 . KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT ta yang terdapat di Tiga Daerah tersebut. Pemalang agak berbeda dari lain-lain kabupaten, hal ini dise- babkan oleh adanya tokoh Sarino Mangunpranoto, ketua Perguruan Taman Siswa, seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh di Pe- malang dalam tahun 1930-an. Ia juga memimpin koperasi dengan dukungan kepala-kepala desa sampai tahun 1943. Sarino mengajak Partindo dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menggunakan gedung Taman Siswa bagi rapat-rapatnya, walaupun ia sendiri bukan anggota suatu partai. Selain itu, ia juga pemimpin organisasi kepanduan. Karena hubungan pribadinya yang dekat de- ngan pejabat Belanda dan polisi, maka tokoh nasionalis moderat Pe- malang ini tidak mengalami gangguan polisi dan pangreh praja seperti di daerah lainnya. Taman Siswa tidak pernah ditegur karena mengi- zinkan Partindo atau Indonesia Muda menggunakan gedung-gedung- nya untuk rapat-rapat politik, atau karena dengan sengaja tidak mengi- barkan bendera Belanda pada hari ulang tahun kelahiran Ratu Wi- helmina, ataupun karena tidak memecat seorang pengajarnya berda- sarkan peraturan Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie) pada ta- hun 1933. Kaum nasionalis radikal di keresidenan ini sesudah November 1926 kekurangan pemimpin karena banyak pemimpinnya dibuang ke Boven Digul atau dipenjarakan.” Kaum radikal yang tinggal disa- lurkan ke Persi (Persatuan Sopir Indonesia) cabang Cirebon yang ber- ada di bawah pimpinan Mr. Mohammad Yusuf.” “€Sarino, Wawancara, 9.7.76. Lihat juga Anton Lucas, “The Bamboo Spear Pierces the Payung: the Revolution Against the Bureaucratic Elite in North Central Java in 1945” (Ph.D. The Australian National University,1980) selanjutnya Bamboo Spear, him. 33 catatan 102-4. Untuk “Sekolah Liar” lihat Bernard H.M Vlekke, Nusantara: History of Indonesia, (Den Haag dan Bandung, 1959), hlm. 384, “Sekolah Liar” dianggap oleh Belanda sebagai sekolah yang tidak terurus baik karena guru-gurunya “tidak bermutu.” "Mereka yang paling awal kembali dari Digul karena bersedia me- nandarangani pernyataan janji untuk tidak berperan serta lagi dalam kegiatan politik apa pun. ? Kemudian memimpin PKI yang didirikan kembali di Cirebon pada November 1945. - 33 ONE SOUL ONE STRUGGLE Para Lenggaong Salah satu kelompok sosial yang berperan dalam perkembangan politik dan memainkan peranan penting sebelum Oktober 1945, adalah para “bandit” atau lenggaong. Mereka mempunyai keduduk- an yang istimewa di mata masyarakat baik karena kebaikannya mau- pun kejahatannya, suatu campuran antara pemenuhan kewajiban ke- sejahteraan sosial dan religio-mistisnya dengan perampokan dan pe- merasan yang mereka lakukan. Sedang kelompok lain yaitu pokrol bambu yang bekerja untuk membantu orang-orang lemah yang hak- haknya dilanggar menjadi membantu di pengadilan demi kepenting- an kaum miskin. Arti lenggaong dipergunakan dalam istilah yang berbeda-beda. Mereka dianggap mempunyai “derajat” tertentu di mata penduduk setempat karena tingkat pengetahuan (nge/mu) yang hanya dikuasai oleh orang-orang terbatas saja atau “kanuragan” dan kekuatan magis (kesakten) yang diberikan oleh ngelmu itu melalui inilah para lengga- ong bisa mencapai berbagai tingkat kekebalan dan semacam kesuci- an.” Pada ujung terbawah dari skala ini terdapat bajingan dan pencu- ri, sedangkan kawasan kota menghasilkan pencoleng yang berkualitas lebih tinggi. Beberapa kelompok dikenal karena keahliannya berkelahi dan beberapa lainnya lagi menghimpun pencuri-pencuri lebih ren- dah. Jago-jago berkelahi dan pemimpin pencuri (pentolan ini diang- gap memiliki kekebalan lebih tinggi yang mereka peroleh dari azimat yang lebih kuat dan bersifat melindungi. Mereka mempunyai kebera- nian lebih besar dan kontak-kontak lebih rapi. Masyarakat petani setempat memandang lenggaong dengan rasa segan, takut, dan takjub. Priayi dan penguasa kolonial pura-pura bersikap lebih unggul, menyebutnya sebagai kecu, garong, dan begal walaupun ada ketergantungan tertentu pada lenggaong. Belanda di Comal menjulukinya “anggaok,” artinya burung gagak (pemakan ?Onghokham, “Madiun,” hlm. 64: lihat juga AJJ. Stockwell, British Policy and Malay Politics during the Malayan Union Experiment, 1942-1948 (Kuala Lumpur, 1978), Bab 8, mengenai kekuasaan polirik dan sifat magis-spiritual dari kultus di dalam kehidupan pedesaan di Malaysia sesudah Perang Dunia II. 34 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT Bangkai). Bagi penduduk pribumi, mereka dipandang sebagai jago, pendekar, atau sang juara, sebutan yang menunjukkan tingginya status mereka di dalam kehidupan pedesaan. Seorang nasionalis dari Kawedanan Comal tempat terdapat ba- nyak lenggaong, melukiskannya sebagai berikut: Kalau pencuri hampir setiap desa ada orang yang kerjanya mencuri, . tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang kuat se- cara fisik dan punya ilmu-ilmu (ngelmu) dalam, untuk menjadi leng- gaong memerlukan waktu lama belajar sifat dan ilmu-ilmu dalam. Dan kalau sudah mendapat sebutan lenggaong nafkah hidupnya bu- kan dari mencuri, tetapi dari orang lain yang memerlukan perlin- dungannya. Pada zaman penjajahan umumnya disegani oleh rakyat sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, dan yang diganggu ada- lah aparat Belanda atau kalau yang rakyat yang diganggu yang dikate- gorikan tuan tanah. Kadang-kadang seorang lenggaong mempelajari silat di pesan- tren, dan kembali ke desanya dengan sedikit pengetahuan tentang kata-kata Arab. Di mata rakyat ia memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi dan ilmu kanuragan, sehingga badannya kebal terhadap senjata, berilmu siluman, yaitu kepandaian seseorang untuk bisa memasuki dan meninggalkan rumah tanpa diketahui orang lain.” Adanya unsur-unsur magis religius yang kuar di daerah pedesaan Is- lam menyebabkan tidak sedikit kiai-kiai di desa-desa Keresidenan Pekalongan yang dipuja-puja karena ilmunya itu. Di Pemalang Selatan makam seorang lenggaong terkenal hingga kini masih diziarahi karena sewaktu hidup di masa paceklik, ia mencu- ri makanan dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada mereka yang merintih kelaparan.” Pada akhir abad ke-19, Gentoloyo Nayo Genggong dari Pacul (Tegal) adalah satu dari tiga lenggaong terkenal pesisir barat yang suka mencuri kerbau, mengubah bentuk tanduk- nya sehingga tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya, lalu disem- Tokoh nasionalis Comal, Jawaban, 15.6.76. Lihat Geirge Guinn, “The Javanese Science of Bulgary,” Review of Indonesia and Malaysian Affairs, Jilid 9, No. 1 Januari-Juni 1975, hlm. 33-34. 7Lurah Kreyo (Pemalang Selatan), Wawancara, 8.2.75. Orang ini disebut “maling pandung aguna.” 35 ONE SOUL ONE STRUGGLE belih, dan dagingnya dibagi-bagikan kepada si miskin. Tahun 1919, yaitu tahun panen terburuk, perampokan merajalela di Pekalongan, rakyatnya berada diambang kelaparan dan makanannya bercampur dedak (serbuk halus dari kulit padi untuk makanan ayam—Peny.) dan beras. Gerombolan perampok mempergunakan senapan patah yang disebut “blosdrong” untuk merampok emas dan pakaian orang- orang kaya.” Di zaman kolonial, tokoh-tokoh lenggaong ini berperan sebagai kuasa penengah antara desa dan dunia luarnya, maupun antara lurah dan rakyat di dalam desanya sendiri.” Mereka sering kali mem- punyai hubungan timbal balik dengan kepala desa dalam menjamin keamanan desa, bertindak sebagai pengawal pribadi pada perayaan- perayaan desa seperti di dalam tayuban (berjoget bersama ronggeng diiringi gamelan). Tayuban yang popular di pedesaan digunakan oleh para lenggaong untuk tempat pertemuan dan mempertebal kesetiaka- wanan, sehingga hampir di setiap kecamatan terdapat tempat perte- muan semacam itu. Penguasa kolonial memang tidak membersihkan lenggaong secara tuntas, walaupun diakui bahwa mereka itu kasar na- mun masih diperlakukan sebagai alat mengontrol rakyat oleh golongan elite birokrat. Desa-desa yang didiami lenggaong memang masih sulit dikon- trol oleh penguasa, karena tanah yang dapar disewa dengan murah tidak dapat diperoleh dengan mudah, dan tanah tersebut harus dikembali- kan pada batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu Belanda meng- anggap perlu pangreh praja yang akan ditempatkan di kecamatan- kecamatan daerah pabrik harus diberi percobaan dulu. Ekonomi mo- neter telah memasuki kehidupan daerah pabrik, sehingga pelacuran, judi, minuman “du” (minuman keras terbuat dari ampas tebu) dan perampokan menjadi sebagian dari kehidupan rakyat di daerah terse- but. Keadaan sosial ini menjadi strategi PKI dalam menarik unsur- unsur “di luar hukum” itu ke dalam partai selama tahun 1920-an. "Tokoh nasionalis Tegal, Wawancara, 20.11.75. Gentolo Nayo Genggong adalah kakek K.H. Abu Suja'i, tokoh PSII Tegal. “Gento” menurut logat Tegal berarti “pencuri yang mahir atau berguna.” "7 Neratja, 3 September 1918, 11 Januari 1919, "Lihatlah pembahasan tentang jago dalam Onghokham, Madiun, hlm. 63-69. 36 KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT Mereka tertarik kepada PKI “...sebagian karena ketidakpatuhannya kepada penguasa dan bukan karena kepentingan kelas atau doktrin.” Dalam bulan Maret 1925, Alimin mendesak pimpinan partai setem- pat untuk mencari kampung-kampung sasaran bagi penjahat yang akan memimpin teman-temannya dalam perampokan, dan dua perti- ga hasil perampokan akan dibagikan kepada PKI." Tidak sedikit to- koh Sarekat Rakyat yang menjadi kerja sama dengan lenggaong di desanya selama periode ini. Sementara itu pokrol bambu merupakan sebuah barometer penting yang menunjuk sejauh mana rasa sakit hati atau keresahan rakyat terhadap elite birokrat di Tiga Daerah. Bila lenggaong sebagai calo kekuasaan bertindak atas nama rakyat pedesaan yang jumlahnya semakin membesar, maka pokrol bambu adalah calo hukum pembela di dalam maupun di luar gedung pengadilan dari ketamakan tukang- tukang riba yang sebagian besar adalah orang-orang Arab dan peja- bat yang kelewat bersemangat. Meski terdapat banyak macam pokrol bambu di seluruh Jawa, namun semuanya mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sistem hukum yang sebenarnya berlaku tanpa me- nyandang gelar resmi di bidang pendidikan hukum.?' Di Tiga Daerah hampir setiap desa mempunyai seorang pokrol bambu. Pokrol bambu menjadi sumber nafkah hidupnya, karena se- ring didapatnya sejumlah uang dengan melakukan pembelaan atau upaya hukum dalam kasus-kasus pinjam-meminjam, penggadaian sawah, harta warisan, dan gugatan-gugatan terhadap kepala desa mau- pun pejabat yang lebih tinggi. Bila si pemerkara tidak punya uang, paling tidak dia biasa mengajak pokrol bambu makan sate di kota. Para pokrol bambu ini dibenci hampir oleh semua pangreh praja, karena mungkin dianggap terlalu lincah, pandai menulis surat, pandai berbicara dan mahir berdebar, terutama sejak mereka memiliki kebi- 9McVey, Communism, hlm. 229. “Harry T. Benda and Ruth T. McVey (editors) The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Document (Cornell University Modern Indonesia Project, 1960 hlm. 3,10. #IDaniel S. Lev, “Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia” dan Claire Holt (ed.) Culture and Polirics in Indonesia (Ithaca, Cornell University Press, 1972), hlm 259. 37 ONE SOUL ONE STRUGGLE asaan suka menulis surat kepada wedana dan menyingkap korupsi para kepala desa dan camat. Perannya diduga mengandung arti lebih penting di dalam adat kebiasaan, yaitu bahwa menentang penguasa berarti mengundang semacam tulah (petaka—Peny.) atau ketidakber- untungan untuk dirinya. Selama tahun-tahun 1930-an, banyak pok- rol bambu menjadi anggota Partindo di ranting-ranting pedesaan, dan mereka itu membantu membela si lemah terhadap penindasan — pangreh praja.” Yang menarik lagi ialah bahwa seorang pokrol bambu yang tersohor ternyata seorang Indo-Belanda yang mengirim surat dalam bahasa Belanda kepada bupati tentang para wedana yang me- lakukan paksaan, bahkan dia mampu menghidupkan proses sidang pengadilan dengan sengatannya yang jenaka.) 2?Sarino Mangunpranoto, Wawancara, 2.1.76. 23Camat Tonjong (Wadyono), Wawancara, 21.1.76. 38 BAB DUA PENGALAMAN MASA JEPANG: SWASEMBADA PENUNJANG PERANG, BEBAN EKONOMI YANG BERAT MASA kolonial Belanda yang panjang telah mengakibatkan berba- gai bentuk penderitaan bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan terbawah. Kenyataan-kenyataan ekonomi yang buruk semasa pendudukan Jepang mengembangkan adanya korupsi dan penindas- an elite tradisional terhadap rakyat kecil. Dari sebab itu rakyat belajar melawan tuntutan-tuntutan yang keterlaluan dari penguasa. Tidak sedikit reaksi mereka timbul dengan lenyapnya harapan para Jepang sebagai juru selamat yang akan membebaskannya dari kekuasaan ko- lonial. Bagi rakyat, beban ekonomi semasa Jepang meningkat beratnya dibanding dengan zaman kolonial. Jepang mempergunakan kaum elite birokrat dan tokoh-tokoh rakyat untuk politik penjajahannya yang memberatkan lapisan bawah. Politik Jepang inilah yang mem- perlebar jurang perbedaan antara rakyat dan para pemimpinnya, dan menimbulkan rasa dendam yang meledak sejak Agustus 1945. Setelah Belanda menyerahkan Hindianya kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, maka pada tanggal 17 Maret, penguasa baru itu tiba di Keresidenan Pekalongan, di saat wilayah ini belum pulih dari pergolakan sosial dan huru-hara dengan jatuhnya pemerintahan kolonial. Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara tergesa-gesa atas gudang, jembatan, instalasi pelabuhan di sekitar Te- gal, termasuk tangki penyulingan minyak BPM (Bataafsche Petroleum 39 ONE SOUL ONE STRUGGLE Maatschappi) juga dihancurkan. Di Pekalongan, Belanda memerin- tahkan agar semua mesin pabrik gula, pemintalan, dan tenun diprete- li. Sampai rantai sepeda harus dibuang dari sepedanya ke sungai agar tidak dapat digunakan musuh.' Wedana Wiradesa yang wilayahnya berpantai itu diperintahkan mengawasi langsung penenggelaman pe- rahu-perahu kecil penangkap ikan, tetapi dia memerintahkan me- nyembunyikan perahu itu dengan menariknya ke hulu sungai meng- — Ingat perahu adalah alat vital bagi kehidupan nelayan.? Pabrik-pabrik gula karena sulit diberi penyamaran diperkirakan akan menjadi sasaran utama pemboman Jepang, ternyata tidak kun- jung terjadi. Rakyat menyadari bahwa penguasa kolonial tidak menge- tahui situasi peperangan yang sebenarnya, sehingga tidak mempu- nyai suatu rencana apa yang harus dilakukan. Atas perintah sebuah badan baru yang bernama Dinas Perlindungan Serangan Udara (Luchtbescherming Dienst) rakyat menggali lubang perlindungan yang cukup luas bagi setiap keluarga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Sampai-sampai orang sering bercanda, “Bila bom jatuh tidak perlu lagi digali lubang kubur, karena sudah tersedia.”? Dengan jatuhnya kekuasaan Belanda, pangreh praja di keresi- denan itu bagaikan kehilangan tulang punggung kekuasaannya. Ber- bagai milisi ciptaan Belanda membubarkan diri. Pangreh praja ha- nya bisa menunggu tanpa daya sambil menyaksikan adanya peram- pokan yang menyebar cepat dari kecamatan yang satu ke kecamatan lainnya. Toko-toko milik Cina, rumah-rumah gadai, dan penggiling- an padi di kebanyakan daerah menjadi sasaran utama. Pangreh praja sendiri kadang kala hampir tidak menghindari serangan dan sering kali menjadi obyek intimidasi massa yang bangkit kemarahannya." Polisi Belanda dan para administratur tampak bingung untuk memak- sakan kewenangannya. 'Sujono, Transkripsi 1/4, 29.7.73. Sujono waktu itu adalah Sekwilda Kabupaten Pekalongan. Pada awal revolusi menjadi sekretaris keresidenan, dan residen pada periode gerilya. Lihat fotonya di Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah (Djakarta, 1953-1954), hlm. 76. ?Sarimin Reksodiharjo, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 87. Tokoh nasionalis Pangkah, Transkripsi I/Il, 27.11.75. “Sarimin, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 88. 40 PENGALAMAN MASA JEPANG Terlihat suasana yang luar biasa di mana-mana. Waktunya ber- tepatan dengan waktu panen padi pertama. Serombongan petani wa- nita berduyun membawa ikatan padi hasil bagi upah menuai (ba- won), sewaktu mereka menyaksikan sekelompok orang menjarah se- buah toko, lantas melemparkan padinya begitu saja dan mengikuti tindakan mereka tanpa canggung. Penduduk Cina kabur mencari per- lindungan di kantor-kantor pemerintah mendengar desas-desus bah- wa barang-barang tergadaikan dikembalikan tanpa tebusan, maka ra- tusan petani dengan kartu gadainya melimpahi halaman rumah gadai Pemalang. Karena rumah gadai itu masih dijaga ketat oleh sekelom- pok milisi yang setia, maka segerombolan massa itu pun mulai berte- riak “beras dibagi”, dan tiga penggilingan padi milik Cina pun di rampok sedangkan mesin-mesinnya dirampas. Lima belas orang di- nyatakan tewas ketika bangunan besar penimbunan padi roboh, lalu masa itu pun menyerbu sekitar 100 toko milik Cina, menjarah isinya dan mengangkutnya ke desa masing-masing. Wedana Pemalang me- lepas tembakan peringatan ke udara, namun sia-sia belaka. Kosong- nya pengawalan Belanda memungkinkan para narapidana menjebol dua buah rumah penjara di Pekalongan, lalu kabur menggabungkan diri ke dalam arus pemberontakan umum itu. Hubungan rakyat de- ngan pangreh praja tercermin dari apa yang tengah terjadi di Kabupa- ten Pekalongan. Setelah Satuan Penjaga Kota (Stadswacht) dan polisi membubarkan diri, muncullah serombongan orang menyerbu me- masuki halaman Kabupaten dan mengambil pedang-pedang polisi yang tergantung di rumah jaga. Selagi istri Bupati terdengar menjerit memin- ta bantuan, Bupari Raden Ario Suryo terkejut dan jatuh pingsan. Sekre- taris Bupati segera menelepon residen Belanda, melaporkan apa yang sedang terjadi." Belanda sudah tidak berdaya menghadapi “pemberon- takan-pemberontakan” itu. Keamanan dan ketertiban Orde Lama te- lah lenyap untuk selama-lamanya. “Penjahit di pasar Pemalang, Wawancara, 4,12.74. SSujono, Transkripsi 1/3, 29.7.73. 41 ONE SOUL ONE STRUGGLE 1 Politik Ekonomi Jepang Divisi ke-16 tentara Jepang adalah yang pertama mendarat di bumi Indonesia. Merekalah pelaksana semua tugas penting Tokyo untuk membangun apa yang mereka sebut “Asia Timur Raya yang makmur sejahtera di bawah pimpinan Dai Nippon” dengan jalan se- cepatnya memperoleh dan menguasai sumber alam dan manusia, khususnya bahan pangan dari Jawa, guna memenuhi kebutuhan ten- tara Jepang. Jawa semakin menjadi penting sebagai basis suplai Jepang, sebagai sumber beras dan garam bagi Malaya. Sebaliknya Malaya me- rupakan satu-satunya sumber bagi gula dan biji-bijian. Rokok, kina, dan bahan pokok logam juga merupakan ekspor penting dari Jawa.” Pada akhir masa perang, Jepang melaksanakan kebijaksanaan politik ekonomi “mencukupi kebutuhan sendiri” (genchi jikatsu) di wilayah pendudukannya. Pada akhir tahun 1943, angkutan khusus- nya kapal, antara Jepang dan daerah pendudukannya di Asia Tenggara menjadi sukar atau bahkan tidak mungkin. Banyak bagian wilayah itu masih menggantungkan diri pada suplai dari Jepang atau surplus dari wilayah lain. Ketika posisi Jepang dalam peperangan melemah, penguasa Jepang memerintahkan semua pasukan di wilayah pendu- dukannnya agar mampu berswasembada. Kebijaksanaan inilah yang mendasari kewajiban paksa mengumpulkan semua hasil perkebunan oleh pemerintah Jepang, pembagian dan penjatahan surplus produksi pertanian rakyat, khususnya padi dan lain-lain bahan kebutuhan hi- dup yang semakin langka serta perekrutan paksa tenaga kerja untuk berbagai proyek di wilayah masing-masing maupun di luar Jawa. Ke- takutan akan serangan dari selatan mendorong Jepang melakukan pengumpulan cadangan logistik, mesiu, dan bahan pangan di tempat- tempat terpilih di Jawa. Tertutupnya pasaran ekspor, membuat indus- tri gula di Jawa gulung tikar, jumlah pabrik yang beroperasi menu- 'Miyamoto, Shizua, “Economic and Military Mobilisarion of Java, 1944- 1945' dalam Anthony Reid dan Oki, Akira (eds.). The Javanese Experience in Indonesia: Selected Memoirs of 1942-1945 (Ohio, 1986). Tabel 3 dan 4, hlm. 283- 239. 8Jbid, 42 PENGALAMAN MASA JEPANG run dari 85 di tahun 1942 menjadi 13 di tahun 1945. Dua dari yang 13 ini, yakni Pangkah dan Banjaratma, berada di wilayah Keresidenan Pekalongan. Setibanya di Keresidenan Pekalongan, yang kemudian namanya diganti menjadi Pekalongan-shu, asisten residen baru Jepang yang bernama Toshio Ota, menyatakan: Saya merasakan terbelahnya secara tajam masyarakat ini antara si kaya dan si miskin. Hanya segelintir pejabat tinggi berpendidikan Barat versus sebagian besar rakyat Indonesia yang miskin. Selain itu ekono- mi di tangan orang-orang Cina penduduk mempunyai kesempatan kecil sekali untuk memperoleh uang tunai, kecuali bagi pekerja kasar yang hanya diberi makanan harian... Perkebunan-perkebunan Belan- da menguasai tanah yang terlalu luas atas kerugian kaum tani, se- hingga banyak penduduk meninggalkan desa-desanya buat mencari kerja. Tampak di sini banyak petani miskin... Saya merasa berkewajib- an mengurangi perbedaan kesejahteraan ini sejauh mungkin." Betapapun prakarsa semacam ini nampaknya tidak tersebar luas di Keresidenan Pekalongan, pelaksanaan politik swasembada ini dian- dalkan sepenuhnya kepada pangreh praja, yang jaman kolonial Belan- da mempunyai peran ekonomi penting sebagai pengumpul pajak. Sedangkan kini peran itu ditambah dengan pengaturan pembagian bahan sandang dan bahan-bahan baku lainnya dari tingkat kecamatan ke bawah. Mereka pun bertanggung jawab atas penambahan romusha yang dikirim ke berbagai proyek di dalam wilayah keresidenan ma- sing-masing. “Senanciasa orang-orang Jepang itu menengok kami, kami adalah pengawas ekonominya,” ujar seorang camat. Kemauan baik semula terhadap Jepang dengan segera berubah menjadi guncangan batin dan rasa muak setelah berkenalan dengan cara-caranya yang kasar itu. Tak ada kelompok masyarakat di Pekalong- “Produksi gula secara mencolok jatuh dari 1.326.000 ton dalam tahun 1942 menjadi 84.000 ton dalam th. 1945. B.R.O,G. Anderson, 'Japan: “The Light of Asia”, dalam J. Silverstein (ed.), Southeast Asia in World War II: Four Essay, (New Haven, Yale University SEA studies No. 7), hlm. 40. "Toshio Ora, Jawaban tertulis atas pertanyaan penulis 10.2.78. (Saya berterima kasih kepada Akira Oki untuk semua terjemahan korespodensi dengan Ora). Selanjutnya dikutip “Jawaban.” 43 ONE SOUL ONE STRUGGLE an, bahkan pangreh praja pun tak tahan atas penghinaan dan tindak kekerasan Jepang. Mereka itu khususnya pejabat, merasa sakit hati bila dipanggil #owe (kamu dalam bahasa Jawa ngoko) atau bakero (tolol dalam bahasa Jepang) atau kena tempeleng gara-gara tidak menun- dukkan kepala lebih rendah sewaktu melewati depan pos jaga tenta- ra Jepang."' Seluruh masyarakat Jawa menderita dan hubungan antara pangreh praja dan petani menjadi lebih buruk dibanding dengan pada zaman Belanda. Wajib Setor Padi Kewajiban paksa menyetorkan padi kepada penguasa Jepang merupakan kewajiban terberat bagi mayoritas di antara sekian ba- nyak kebijaksanaan politik Jepang di masa perang itu. Petani diwajib- kan menyetorkan pajaknya kepada negara. Mengapa demikian? Terli- hat di table 1 betapa luas kebutuhan beras bagi pemerintah militer Jepang dalam keadaan perang. Setelah kebutuhan tentara dan sipil Jepang terpenuhi, beras dibagikan kepada petani berbagai kelompok pendukung perang yang dianggap penting, yang disebut “semi mili- ter”, yaitu Peta (Pembela Tanah Air), Heiho (pasukan bantuan), romu- sha, pangreh praja, kerja bakti (kinrohoshi), dan “tenaga ahli.” Dengan adanya politik menyediakan cadangan beras yang di- mulai pada tahun 1943 guna menghadapi kemungkinan bahaya se- rangan dari selatan, Miyamoto menulis, “Nampaknya para tentara dan sipil mengumpulkan bahan pangan dalam jumlah yang melebihi batas... menafsirkan perintah itu secara berlebih-lebihan.”'? Harga belinya pun menjadi amat rendah, hampir seperti penyitaan. Menurut perhitungan kasar, jumlah permintaan padi seluruhnya mencapai 38 persen dari produksi padi se-Jawa pada tahun 1944 (lihat tabel 1). "Ora, asisten residen, menulis bahwa, “Kami berusaha melarang orang-orang Jepang menyentuh bagian badan di atas leher, yang merupakan pantangan umum Idi antara orang-orang Jawa)” Ota, Jawaban. '?Miyamoto dalam Reid dan Oki (ed.) The Japanese Experience, tabel 11 hlm. 247 44 PENGALAMAN MASA JEPANG Tahel 1 Kebutuhan Beras untuk Penguasa Jepang dan Pendukungnya di Jawa | Golongan : Jumlah Ton Beras Orang Jepang yang tinggal di Jawa 17.000! Angkatan Darat Jepang Divisi ke-16 380.0002 Kebutuhan-kebutuhan semi-militer (Romusha) 239.440? 636.4404 Catatan: 1. Miyamoto menghitung konsumsi beras untuk 74.000 orang Jepang di jawa pada akhir pendudukan sebagai 640 gram per kapita per hari (Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The Japa- nese Experience, p.246. 2. Ibid.,p. tabel 9 3. Miyamoto menyebutkan jumlah seluruh semi-militer (Peta, Heiho, romusha, pangreh praja, kerja bakti, tenaga achli) yang menerima jatah beras di Jawa dan Sumatra sebanyak 2.623.691 orang. (ibid., tabel 11, hal 257). Dengan perkiraan 250 gram sehari per kepala (yang mungkin terlalu rendah) jumlah beras yang harus disediakan adalah angka itu. 4. Angka ini adalah 14 persen dari produksi beras se-Jawa pada tahun 1944, yaitu 4.630.000 ton (ibid., tabel 9, hal 244). Di tingkat keresidenan ke bawah keadaan yang sebenarnya lebih buruk lagi. Secara pukul rata di Keresidenan Pekalongan terjadi pe- nambahan jumlah setoran untuk menutup yang menguap karena ko- rupsi. Menjelang tahun 1945, korupsi dalam sistem penyetoran padi sedemikian luasnya sehingga harus ditambah 18 persen di atas jumlah setoran yang ditetapkan pemerintah pusat, berarti dari jumlah 80.000 menjadi 94.000 ton." Jumlah setoran di tingkat kabupaten ditetap- kan oleh pejabat setempat. '3Problem of Rice” (terjemahan dari bahasa Jepang dengan pengantar oleh Ben Anderson), Indonesia, II (Oktober 1966), hlm. 99. (selanjutnya dikurip “Problem of Rice”). 45 ONE SOUL ONE STRUGGLE Dari tabel 2 bisa dilihat bahwa jumlah wajib setor padi berbe- da-beda antara kabupaten, dan bahkan antara kecamatan dan desa di dalam sistem pemasaran baru ditetapkan bahwa di tingkat pedesa- an, para petani tidak lagi diizinkan membawa hasil panen padinya ke rumah, dan langsung menggilingnya sendiri. Mereka hanya diizin- kan untuk membawa pulang padinya yang kira-kira cukup untuk benih dan makan saja. Selebihnya harus disetorkan ke kelurahan atau ke panitera kelurahan (carik), dengan begitu pejabat setempat lang- sung terlibat dalam paksaan. Seperti daerah-daerah lain, jumlah seto- ran padi didasarkan atas tingkat atau kelas sawah yang berdasarkan pada klasifikasi yang dipakai oleh Belanda dalam menetapkan besar- nya pajak. Petani hanya menerima “separuh dari harga pasaran” un- tuk padi mereka. Sedangkan harga resmi di Pekalongan awal Januari 1944 Rp 4 per kilogram, karena berbagai “penyusutan” yang terjadi di pusat-pusat pengumpulan, petani hanya menerima harga Rp 1,88. Mencari untung dengan jual beli beras di pasar gelap menjadi luas kare- na harga semula Rp 6 per kilogram melompat menjadi Rp 40 pada masa akhir pendudukan.' Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak wajib setor padi da- ri daerah yang satu dengan daerah yang lainnya adalah kualitas tanah, sikap para carnat dan kepala desa sebagai pejabat setempat, dan juga sikap pejabat Jepang sendiri. Cara menentukan setoran paksa dan pelaksanaannya juga berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Misalnya di Brebes, kejamnya sistem setoran padi paksa agak- nya melunak dengan adanya suatu perjanjian antara Bupati Sarimin dan penguasa Jepang, bahwa bagian kuota setoran kabupaten dapat disetorkan dalam bentuk beras. Sebelumnya seperti di daerah-daerah lain dalam keresidenan ini, semua setoran harus dalam bentuk padi dan harus diserahkan kepada penggilingan swasta milik Cina. Setelah diambil untuk kebutuhan Jepang (militer dan sipil), barulah sisanya didistribusikan melalui koperasi pertanian (nogyo kumiai). Dengan adanya penggilingan padi setoran oleh pabrik-pabrik Cina ini berarti bahwa hasil sampingan seperti meniran, dedak, dan sekam yang ber- WJbid., hlm. 87. 'Jbid., hlm. 94. 46 PENGALAMAN MASA JEPANG Tabel2 . Setoran Paksa Padi di Berbagai Wilayah di Tiga Daerah Semasa Pendudukan Jepang Jumlah rata- , Hasil rata-rata rata yang di 1 Sumber Lokasi (ton/Ha) minta lang nasi Wawancara panen Kabupaten Brebes | Kecamatan Brebes — 2.0-2,5 10 50 Camat Kecamatan Losari 2,5 1,0 50 Camat Desa Ketanggungan 2,0-3,0 0,4-0,61 14-25 Panitera Desa (Carik) Seluruh kabupaten — Padi bulu? 50 Bupati Padi cere 50 Kabupaten Tegal Kecamatan 24 0,3 14. Noji pad? Bumijawa Kecamatan Talang — 2,0-4,0 10 25-50 Cama Kabupaten Pemalang Kewedanan Belik 14 15 1054 Wedana Desa Cibuyur 21-28 0,5 14-16 Lurah Kecamatan Taman — 2,1-3,5 0,8-1,8 40-50 Camat Desa Ambowetan — 2,8-4,2 2,6-3,9 955 noji padi Kecamatan Pemimpin . 6 Ampelgading 2,8 — 1 50 Seinendan Sumber: Data Hasil wawancara Catatan: (1) 0,6 ton dari sawah “bagus”, 0,4 ton dari sawah “rata-rata.” (2) Padi bulu menghasilakan beras kualitas tinggi: padi cere memang hasil kuantitasnya lebih tinggi daripada padi bulu, tetapi apabila dimasak te- rasa agak keras dan tidak seenak beras padi bulu. (3) Noji padi adalah orang yang ditugaskan Jepang mengumpulkan padi di pedesaan untuk koperasi Jepang (kumiai). (4) Lihat halaman 35 yang membahas bagaimana hal ini terjadi. (5) Menurut peraturan petani di desa ini hanya diizinkan memakai lima persen saja dari hasil panen “rata-rata” untuk diri sendiri. (6) Dalam praktik, 50 persen hasil panenan disetor kepada kumiai. harga bagi petani (yang merupakan 33 persen dari hasil panennya), lenyap sehingga petani terpaksa harus membeli kembali dari pabrik penggilingan guna memberi makan unggas dan ternaknya. Di da- lam peraturan baru di Brebes, penumbukan padi diizinkan untuk dilakukan di tiap desa. Para penumbuk bekerja dengan “upah” berupa 47 ONE SOUL ONE STRUGGLE beras, meniran, sekam. Para pedagang lalu mengumpulkan beras itu guna disetorkan ke pusat-pusat pengumpulan yang ditentukan. ' Lain lagi sistem setoran paksa di beberapa daerah dalam Kabu- paten Pemalang di mana jatah berdasarkan jumlah pembayaran pajak, suatu cara yang tidak mempertimbangkan adanya perbedaan kualitas tanah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya di Kawedanan Belik (Pemalang Selatan) yang berbukit dan bertanah gersang itu hanya menghasilkan rata-rata 1,4 ton beras per hektar. Di daerah ini sebelum perang, setiap penduduk wajib membayar pajak satu rupiah untuk seti- ap sepersepuluh hektar tanah yang dimiliki. Waktu Jepang datang, seti- ap pembayar pajak satu rupiah diwajibkan menyetor 150 kilogram be- ras, artinya 1,5 ton per hektar atau 105 persen dari hasil rata-rata pada musim baik di Belik. Wedana lapor kepada Jepang bahwa tidak mungkin menyediakan padi melebihi produksi yang ada (lihat tabel 2). Melintasi perbatasan Kabupaten Pemalang- Tegal di Kawedanan Bumijawa, menurut ingatan bekas seorang noji padi, jatah setoran tidaklah begitu tinggi dibandingkan dengan beberapa kawasan ber- pantai. Bagaimanapun juga, karena hasil padi di sini tergantung pada hujan, maka ketiadaan irigasi dan kekurangsuburan tanah mengaki- batkan beban rakyat di sini semakin berat. Luas areal sawah sangat kecil dan hanya mereka yang menyetorkan padi saja yang mempunyai hak untuk membeli sepotong bahan sandang, satu dua meter lembar blacu untuk satu kuintal padi. Untuk menggalakkan penyetoran padi, noji padi mempunyai sebuah tim yang terdiri dari 6 orang pembantu, yang masing-masing bertanggung jawab untuk 3 desa." Beberapa aspek dari korupsi dalam sistem wajib setor beras per- lu dibahas lebih lanjut. Karena kekacauan ekonomi masa perang, ko- rupsi beras dilakukan dalam jumlah besar. Laporan kepada Chuo Sangi-in (Dewan Penasehat Pusat) pada bulan Januari 1945 melapor- kan bahwa di seluruh Keresidenan Pekalongan dalam setahunnya se- jumlah 1.200 ton menguap." 'Sarimin, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 99, '"Wedana Belik, Transkripsil/10, 22.5.73. Bandingkan Problem of Rice, hlm. 87, catatan kaki 29, dengan ketidakadilan yang besar di Belik. '8Noji padi Bumijawa, Wawancara, 16.2.73. Lihat tabel 2. "Di Pemalang jumlah padi yang dijual ke pabrik penggilingan oleh pangreh 48 PENGALAMAN MASA JEPANG Sudah terlihat bahwa tindak kejahatan menyalahgunakan jabat- an memang telah meluas. Jepang mengganti peranan Cina pemilik penggilingan dengan lurah sebagai perantara dalam sistem setoran padi, seperti dilihat di Keresidenan Pekalongan kelurahan menjadi kunci dalam pengumpulan padi hasil panenan. Dengan begitu lurah menjadi kunci dalam pengumpulan padi oleh Jepang dengan pelu- ang baru buat mengecoh dan menipu petani. Korupsi demikian me- luasnya di semua tingkat, sehingga sebuah kata lama “tanggem” kini digunakan secara popular untuk menyebut korupsi. Bahwa kepala desa memainkan peranan penting, terlihat dari desa Ambowetan di perbatasan timur laut Pemalang. Di sana sistem penyerahan beras paling memberatkan. Petani hanya diizinkan me- nyimpan 5 persen dari hasil rata-rata panenan buat makan dan benih. Itu berarti 95 persen harus diserahkan ke kelurahan (lihat tabel 2). Di sinilah empat cara baru tindak korupsi oleh kepala desa bermula, berlaku dalam penyerahan padi oleh masing-masing petani kepada petugas penerima. Cara-cara itu: 1) lurah menaksir setoran kurang dari berat sebenarnya dengan dalih padi terlalu basah, sehingga me- ngurangi rata-rata 3 persen per kuintal dari berat sebenarnya, 2) ba- nyak gabah jatuh ke tanah sewaktu ditimbang di halaman kelurah- an, sehingga sekitar 1 kilogram dari setiap kuintal gabah jatuh ke ta- ngan lurah, 3) dengan menilai sangat rendah panenan lurah sendiri dari tanah bengkoknya, dan menutup jatah setorannya dengan padi penduduk, sedangkan padinya sendiri dilempar ke pasar gelap: 4) dengan menggunakan ducin (rimbangan) yang hanya berkapasitas maksimum 60 kg, sehingga harus menimbang dua kali untuk setiap 1 kuintal. Kecurangan gampang terjadi karena lurah bisa “mencuri” 1-2 kilogram padi setiap kali timbang. Bila petani memprotesnya, lurah dengan mudah mengatakan bahwa kekurangan timbangan itu untuk mengganti kerugian padi yang hilang dalam pengangkutan dari keluruhan ke noji padi atau ke penggilingan. Ini tidak seluruhnya benar, karena sebagian besar praja sebesar 1.064 ton, tetapi menurut angka-angka pemerintahan sendiri hanyalah 786 ton dibeli sah oleh pabrik. Pihak pabrik sendiri mengakui bahwa di pemalang 140 ton “hilang.” Problem of Rice, hlm. 95 dan 99. 49 ONE SOUL ONE STRUGGLE mengalir ke rumah lurah pada tahap awal proses pengangkutannya. Noji padi yang bertanggung jawab atas pengumpulan setoran paksa, juga memiliki peluang yang besar untuk menipu petani, yaitu mendapat padi untuk dirinya sendiri dengan mengurangi jumlah be- ras yang diperoleh dari penggilingan. Dengan demikian menciptakan sendiri kondisi yang bagus untuk menipu jumlah setoran padi. Ia dapat pula mengatakan bahwa padinya gabug (kosong) disebabkan karena penyakit arau disimpan terlalu lama. Namun peluang ini ada batasnya. Seorang noji padi yang jujur mengakui walaupun ia “tanggem kecil-kecilan” tidak mungkin menjual beras kepada peran- tara, sebab bakal ketahuan para pembantunya, apa yang ia perbuat hanya tergantung “tahu sama tahu” dengan para pembantunya.? Selain itu, beberapa penguasa mengambil tindakan untuk mengawasi korupsi. Misalnya di Tonjong (Brebes) tidak ada distribusi dari kumiai (koperasi yang dibuat Jepang) melalui kepala rukun kam- pung dan rukun tetangga sehingga akan memudahkan pengawasan. Di sini, camat menggilir mereka yang ditunjuk untuk melakukan dis- tribusi, sehingga tidak selalu harus lurah. Bila terjadi korupsi di salah sebuah desa dalam kecamatannya, camat mengganti semua pegawai di desa tersebut. “Anda bisa menyebutnya sebagai sistem penyele- wengan bergantian,” katanya. Setidaknya mereka tidak dapat berbuat curang untuk jangka waktu yang lama.? Penjatahan Beras Seperti yang telah diuraikan di atas, pemerintahan Jepang mengutamakan distribusi beras antara lain untuk kepentingan “semi militer” yaitu pendukung-pendukung pentingnya antara lain pegawai pangreh praja. Sebagian besar elite yang berpendidikan Barat ini me- mang berdiam di kota-kota dan merekalah yang mendukung Jepang dan dianggap penting, sedangkan arti genyumin (pribumi, inlander) yang diberikan oleh Jepang terhadap penduduk pedesaan sebagai go- longan rakyat dianggap tidak berarti. Walaupun pada akhir masa pen- dudukan pedesaan sebagai golongan rakyat dianggap tidak berarti. 2Noji padi Ambowetan, Wawancara, 19.10.76. 2Camat Tonjong, Wawancara, 19.10.76. 50 PENGALAMAN MASA JEPANG Walaupun pada akhir masa pendudukan pembagian beras kepada penduduk kota mengalami penurunan dalam jumlah dan kekerapan- nya, tetapi bagaimanapun juga mereka masih mempunyai listrik, se- kolah, dan kendaraan umum, sedangkan untuk pergi ke pasar tergan- tung pada sepeda dengan ban mati. Dalam pembahasan mengenai kebijaksanaan beras Jepang di Jawa pada bulan Januari 1945, laporan kepada Chuo Sangi-in tadi menunjukkan bahwa di luar ibukota keresidenan dan kota kabupaten di Jawa, distribusi beras secara teratur hanya terbatas pada pegawai negeri, sedangkan distribusi untuk rakyat biasa “selain tidak teratur juga jauh dari mencukupi.” Tabel 3 menunjukkan jatah beras di Kere- sidenan Pekalongan, walau sangat bervariasi dari daerah satu ke daerah lainnya namun, tidak pernah sampai 230 gram per orang per hari, angka yang tercantum dalam laporan kepada Chuo Sangi-in. Di kota, Jepang membagi setiap kelurahan menjadi beberapa kampung. Kepala kampung bertugas menyelenggarakan pembagian beras dan barang-barang lainnya. Mereka juga memutuskan siapa yang berhak menerima jatah beras yang sering kali dilakukan dengan cara sewenang-wenang seperti dituturkan kembali oleh seorang bekas pegawai pangreh praja di Pemalang: Ya, orang kota itu dikasih pembagian beras, tetapi rakyat luar tidak. Sebab itu' kan di sana produksi berasnya 'kan di desa-desa, jadi peme- rintah Jepang itu menganggap orang desa tidak perlu mendapat pem- bagian beras. Tapi, itu orang kota. Wong itu ada yang lucu... umpama- nya, kampung ini, itu dianggap orang di luar kota, padahal masih satu kampung... Saya umpamanya yang menjadi korban, sebab saya itu rumahnya melangkah persis di luar kota, persis di depan rumah saya itu mendapat pembagian, saya tidak dapat... Itu saya dapat ceri- ta itu karena saya mengalami sendiri, tetapi karena saya seorang pe- jabat jadi saya dapat hubungan dengan pabrik-pabrik.? Kenyataan bahwa banyak pejabat mendapat beras langsung dari pabrik penggilingan menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan besar dalam laporan pangreh praja dan laporan pabrik tentang jum- lahnya setoran beras. Terlepas dari penentuan kualitas beras dan pene- rimaannya dalam sistem penjatahan, maka soal kualitas sendiri men- 2Transkripsi 1/14, 3.5.75. 51 ONE SOUL ONE STRUGGLE Tabel 3 Jatah Beras di Beberapa Tempat di Keresidenan Pekalongan | Daerah Jatah Sumber (gram/orang/hari) Konsumsi beras rata-rata yang 640! Miyamoto, Jawa Dijadikan dasar oleh militer Jepang Pekalongan? “Problem of Rice,” hlm. Pengumpulan paksa beras 9. Kota Pekalongan pangreh praja Kota Pemalang pemimpin pergerakan Bojongbata (Pemalang) azacho (kepala rukun Kampung) Kota Tegal pemimpin pergerakan Slawi pemimpin pergerakan Adiwerna guru sekolah Talang pegawai rumah gadai Kecamatan Brebes camat Romusha di Brebes pemimpin romusha Romusha di Sukowati kurir bawah tanah Romusha rata-rata Romusha di tambang batubara Di Bayah, Banten Selatan Margasari istri camat Tawanan perang Inggris dan interniran lainnya di Bandung Romusha di Pangkah pemimpin pergerakan Catatan dan Sumber: 1. Miyamoto in Reid and Oki (1986), hal. 246 2. The Problem of Rice tidak menjelaskan apakah Pekalongan berarti keresidenan seluruhnya, kabupaten atau kota, mungkin saja maksud- nya kota. . Angka ini untuk seluruh keluarga. . Ini jatah resmi, kemudian menjadi dua kali lipat (400 gram). . Sidik Kertapati, Sekitar, hlm. 18. . Angka ini dikurangi menjadi 200 pada tahun 1945. Lihat Tan Mala- ka, Dari Pendjara ke Pendjara, Part II, hlm. 157 dan 159. 7. Laurence yan der Post. The Night of the New Moon, hlm. 38. Am Dn &» 52 PENGALAMAN MASA JEPANG jadi masalah. Sering pembagian beras dicampur dengan kerikil dan pasir agar menjadi lebih berat. “Dalam 100 kilogram beras,” kenang seorang dokter yang pernah bekerja di Pekalongan, “terdapat sekitar 25 kilogram kerikil. Gigi-gigi menjadi cepat rusak.”?2 Besarnya setoran padi dan jumlah sisanya yang dibagikan seba- gai jatah terlihat dalam tabel 4 yang menyajikan suatu gambaran pen- deritaan yang nyata di Keresidenan Pekalongan. Dengan asumsi bah- wa petani berhasil menyembunyikan 30.000 ton padi dari jatah pe- nnyetoran paksa, sulit menyembunyikan padi sebanyak itu, apalagi mengingat berat hukumannya apabila ketahuan. Sejumlah 73.886 ton beras disediakan bagi lebih 3 juta rakyat atau 63 gram per orang sehari secara pukul rata. Besarnya ketidakcukupan yang menyolok merupakan hal tersendiri yang cukup gawat, ditambah masalah terha- Tangnya suplai dan distribusi menyebabkan kekurangan makanan dan kelaparan. Masalah ini berasal dari politik swasembadanya Jepang yang melarang perdagangan beras antarkeresidenan guna menambah suplai.“ Situasi tahun 1944 bahkan semakin diperburuk dengan mu- sim kemarau yang sangat panas, terlambat tibanya musim hujan dan kelanjutannya, yaitu panenan buruk dengan hasil yang jauh di bawah harapan. Pada umumnya banyak penduduk desa dalam Keresidenan Peka- longan keadaannya lebih buruk ketimbang penduduk kota, paling tidak sampai tahun akhir masa pendudukan. Hal ini tampaknya saling ber- tentangan. Kiranya sistem padi sawah tetap merupakan penyangga bagi mereka yang menguasai tanah dan panen serta yang biasa me- nyembunyikan beras dari setoran. Sekalipun hal itu mungkin benar demikian bagi segelintir kecil petani kaya, tetapi bagi petani menegah yang memiliki sawah satu bawatau kutan, jumlah beras yang disembu- nyikan tidak akan tahan lebih dari beberapa bulan setelah panen.2 2Dr. Sumario, Wawancara, 8.9.71. Informan-informan lainnya yang menyebutkan praktik ini, memberi taksiran lebih rendah, yakni bahwa 10 persen dari setiap jatah diturunkan mutunya dengan cara ini. “Tidak mengherankan bila penduduk berpikir larangan ini “penindasan” yang berat. Miyamoto, Jawaban. 25Mengenai situasi Jawa pada awal 1944, Van der Plas mengatakan “Jepang sedang membeli beras hasil pancnan dan hanya meninggalkan sisa makanan untuk tiga bulan bagi petani”, di luar sistem penjatahan “tidak ada beras lain yang tersedia.” 53 ONE SOUL ONE STRUGGLE Kondisi di desa-desa selama masa-masa pendudukan sedemikian bu- ruknya, sehingga rakyat berpaling kepada pengganti beras yang secara tradisional hanya dimakan pada masa kelaparan, antara lain singkong 1 yang dijadikan bubur bolit.? Selain itu banyak orang terpaksa makan ufnbi badur yang mula-mula harus dipotong tipis-tipis dan diren- dam dalam garam buat menghilangkan getahnya yang beracun.” Bonggol pisang juga dimasak untuk dimakan, demikian pula daun kelapa yang disebut “bulung.” Organisasi wanita yang disponsori Jepang, Fujinkai, sering kali menyelenggarakan demonstrasi untuk merancang resep-resep ma- kanan baru, dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak pernah dimakan sebelumnya, tetapi dianggap oleh Jepang mempunyai nilai gizi tertentu. Mereka mendemonstrasikan bagaimana memasak beki- cot dan “roti Asia” yang merupakan adukan hitam terdiri dari gula merah dan bekatul, dan “bubur perjuangan” yang terbikin dari ubi jalar, singkong dan bekatul. “seperti makan makanan ayam rasanya,” tutur seorang tokoh nasionalis Pemalang,” saya mau muntah.” “Pen- deknya orang takjub kalau melihat beras,” ujar seorang bekas pe- mimpin Seinendan, “busung lapar dan kutu terdapat di mana-mana.” Busung lapar sedemikian hebatnya di Kecamatan Margasari, sehingga istri camat menuturkan bahwa “lalat hinggap ditulang-tulang orang yang tidak tertutup lagi oleh daging.” Kekurangan gizi kronis di daerah pedesaan juga mengakibatkan rrachoma dan koreng, sedang- kan penyakit pes (yang berhasil ditumpas oleh Belanda) muncul lagi di wilayah Pangkah. Menurut tokoh seorang Seinendan Kecamatan Ampelgading sejak kira-kira pertengahan masa pendudukan, rakyat di wilayah Am- pelgading banyak yang mati kelaparan ketika sedang mengais-ngais sisa makanan, dan mereka dikuburkan tanpa idenrifikasi di desa terde- Situasi di Hindia Belanda,” tertanggal 19 Februari 1944, Pemerintah Australia, Departemen Luar Negeri, Netherland Indies Information and Intelligence, 1944- 46 (Australian Commonwealth Archives Item P1/46/2/7/1 selanjutnya dikutip N/ Intelligence). 2 Bolit, bodin, dan pw'ung (puhung) adalah nama setempat untuk singkong. “Di sedikitnya sacu kawasan, Kecamatan Moga, terdapat seorang pejabat yang diangkat Jepang untuk mengawasi penanaman badur (walur atau walui). 2Nyonya Sulaiman, Wawancara, 22.2.73. 54 PENGALAMAN MASA JEPANG kat di tempat mereka meninggal. Seorang pemimpin Barisan Pelopor Tegal yang menulis mengenai kondisi yang sama di tahun 1945, me- nuturkan pengalamannya kemudian: Setiap hari berkeliaran mayat-mayat hidup. Mayat-mayat hidup pe- nuh tumo (kutu) menghias pakaiaannya yang compang-camping ter- buat dari bahan karung goni-waring atau kulit pulutan. Bangkai- — bangkai manusia terdapat di mana-mana, lobang-lobang perlindung- an, di bawah kolong-kolong jembatan, di kuburan-kuburan Cina, bahkan ada yang menggelerak di tempat-tempat pembuangan sam- pah.? Politik Swasembadanya Jepang juga memaksa penanaman po- hon jarak di seluruh keresidenan. Penanamannya diawasi oleh seorang mantri jarak di setiap kecamatan, yang ditunjuk oleh pangreh praja setempat. Di Kewedanan Banjarharjo (Brebes) penanamannya dilaku- kan di atas tanah petani, di samping sawah, di sepanjang tanggul su- ngai, dan di halaman rumah di bawah pengawasan lurah. Apabila petani jarak tidak mau menanam pohon jarak, menurut penuturan seorang bekas mantri jarak maka, Orang-orang Jepang akan marah kepada lurah, kemudian lurah yang takut kepada orang-orang Jepang menjadi marah kepada pstani.” Setelah kegagalan penanaman pohon jarak atas tanah seluas 100 “ hektar lebih di satu desa di dataran Pantai Pemalang, lurahnya bunuh diri dengan melompat dari puncak pohon kelapa. Di daerah pedesa- an dalam keresidenan itu, penguasa Jepang mengaitkan setoran biji jarak dengan jatah minyak tanah. Seorang petani yang menyetor biji jarak dapat membeli minyak tanah dengan “harga rendah” di keca- matan. Penguasa Jepang juga mewajibkan beberapa hal, yang tam- paknya sepele, untuk bermacam-macam kepentingan. Sejenis tum- buh-tumbuhan yang bernama iles-iles juga dikumpulkan, konon un- tuk keperluan obat-obatan atau bahkan untuk bahan mesiu. Bunga matahari juga dikumpulkan, mungkin karena kandungan minyaknya, ”Marsum Hr, “Ceritaku: Percikan Peristiwa Bersejarah di Sekitar Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Daerah Tegal dan sekitarnya,” naskah ketikan, November 1974 (selanjutnya dikutip “Ceritaku”). “Mantri jarak, Transkripsi 1/4, 13.4.73. 55 ef Th # ONE SOUL ONE STRUGGLE Tabel 4 Perkiraan Produksi, Penyetoran, dan Konsumsi Beras di Keresidenan Pekalongan, tahun 1944 | (ton) | Perkiraan Perkiraan Produksi — jumlah 143.884 Jumlah yang 1 : Ham Sisa Konsumsi : beras per kepala disetorkan —. penduduk (ton)- padu) (ton) 88.000 dari 43.884, ditambah 63 pemerintah kira-kira 30.00 gram/hari Pusat, dinaikkan ton yang tidak menjadi 100.000 disetor jumlah ton oleh semua 73.884 Keresidenan ton. 3.180.5572 Catatan : (1) Angka produksi ini diperkirakan dengan asumsi bahwa produksi beras di keresidenan ini antara 1939-1944 telah naik dengan angka-angka yang rata-rata di seluruh Jawa pada periode itu sebesar 6,8 persen, dari 3.933.050 ton Statistical Pocket Book of'Indonesia, 1941. Tabel 55 hlm. 37) menjadi 4.630.000 ton (Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The Japanese Experience, tabel 9 hal 244. Menurut Sato, "The Japanese Mili- tary Administration" hal 144 (mengutip Indisch Verslag 1941. Tabel 193). Produksi padi di karesidenan Pekalongan pada tahun 1940 adalah 534.400 ton padi (atau 283. 762 ton beras). Apabila memakai angka ini jumlah padi yang wajib: disetor kepada pemerintah adalah 16 persen dari total produksi beras karesidenan Pekalongan menjadi 19 persen setelah dinaikan oleh karesidenan menjadi 100.000 ton padi.) (2) Angka penduduk Pekalongan didasarkan atas sensus tahun 1930, yang diadakan terakhir kali sebelum pecah Perang Dunia II tahun 1939. Angka tersebut mengandaikan pertumbuhan yang secara kasar rata-rata antara tahun 1930 dan 1961 di Jawa sebesar 1,33 persen dapat dikenankan di Pekalongan antara 1930-1944, periode di mana tidak pernah ada sensus. dan sejenis ubur-ubur, yang diingat orang apabila tersentuh tangan menjadikan gatal. Sekalipun dampak kewajiban ini tidak seberat se- toran beras dan biji jarak, semuanya ini telah menambah perasaan an- tilurah, karena lurahlah yang memaksa perani untuk tugas paksa itu. 56 PENGALAMAN MASA JEPANG Penjatahan Bahan Sandang Sebagai bagian dari politik swasembada Jepang, juga dilemba- gakan penjatahan bahan sandang dan bahan keperluan pokok lain- nya. Seperti halnya pengumpulan beras dan pengerahan tenaga kerja, pangreh prajalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem penjatahan, namun begitu, bila para camat tidak mendapat keun- tungan yang tidak sah langsung dari sistem paksa setor tadi (kecuali mengambil dari apa yang diperolehnya dalam penggeledahan rumah- rumah di desa). Maka mereka terlibat langsung dalam sistem penja- tahan bahan sandang. Dampak dari penjatahan ini berbeda-beda an- tara daerah yang satu dengan yang lainnya dalam keresidenan ini. Dr. Muryawan, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, mengatakan mengenai sistem penjatahan, yang ditulisnya pada awal 1946: ...pembagian, penjerahan tenaga, pengesahan bahan-2 makanan, jang semua dirasakan sedalam-2nja oleh pendoedoek. Perasaan den- dam ini ditoejoekan pada Pangreh Pradja jang seharusnja menindak- kan perintah dari atas. Teroetama di dalam soal pembagian, pendoe- doek merasa bahwa ini hal didjadikan ta' begitoe dari semestinja. Ten- tang kesoekaran-2 tentang pembagiannja barang jang hanja sedikit, pendoedoek mungkin tak memikir lagi. Jang didengarkan dan dilihat oleh oemoem jaitoe hal-hal perdjalanan pembagian tadi, kecoerang- an-2 si pembagi-2 tadi hingga djadi publik geheim (rahasia umum) di kalangan pendoedoek. Soeasana ini jang ta? memoeaskan jang hing- ga mengandoeng gespannenheid (ketegangan), meroepakan satoe uruchtbare bodem (tanah yang subur) oentoek menerima peneran- gan-2 jang sangat memocaskan mereka. Pada awal masa pendudukan, pemerintah Balatentara Jepang mengambil alih pabrik-pabrik tekstil di Jawa, termasuk perusahaan Belanda terbesar di Tegal yang setiap tahunnya memintal bahan baku kapas seharga 15 juta rupiah dan mempekerjakan 12.000 pribumi. Setelah tidak mungkin lagi mendatangkan suplai dari Jepang, cadang- an sebesar 50 juta yard (dalam tahun 1944) berangsur-angsur di kelu- 3 Dr. Muryawan, “Ikhtisar,” (1946), Proc. Gen. “JH. Boeke, The Evolution of the Netherlands Indies Economy, New York, 1947, hlm. 119, 122. 57 ONE SOUL ONE STRUGGLE arkan untuk kebutuhan tentara dan “didistribusikan kepada orang sipil hanya bila ada kelebihan setelah kebutuhan tentara terpenuhi.” Pihak tentara selanjutnya berusaha menambah produksi lokal dan penanaman kapas sebagai monopoli negara, sedang pemintal lokal tidak diperbolehkan menggunakan kapasnya sendiri. Ketentuan ini dengan sendirinya telah menghancurkan industri tekstil lokal seperti . di Banjarharjo di sebelah barat daya Brebes, yang sebagai gantinya terpaksa ditenun semacam kain tipis dari kapuk yang tidak dapat di- pakai setelah beberapa bulan saja. Dengan begitu Banjarharjo kehi- langan sebuah sumber penghidupan penting maupun perannya seba- gai pemberi suplai bahan sandang.” Di Keresidenan Pekalongan, penjatahan bahan sandang dise- suaikan dengan setoran beras. Tadinya penjatahan sangat dibatasi bagi mereka yang tidak dapat menjual padi, pada akhir pendudukan penja- tahan ini dihentikan sama sekali karena kekurangan persediaan. We- dana Belik, yang membawahi 3 kecamatan, menuturkan mengenai kebijaksanaan tersebut: | Lalu, ini, apa, pembagian ini, pembagian itu yang sukar, saya rasa inilah salah satunya sebab yang menimbulkan huru-hara di tiga daerah itu, sebab cuma suratnya yang dari Pekalongan itu cuma menyebut- kan, “Ini adalah pakaian untuk orang yang sangat membutuhkan.” Itu 'kan relatif sekali. Saya dapat banyak bahan, itu permintaan sana untuk dijadikan celana, dikatakan... saya bikin aturannya “11/4 yard.” Ya sudah, sejadinya 11/4 yard. Saya punya istri. Saya tidak bisa, ya, orang mbok itu Iho, kawan-kawan kita pelayan-pelayan kita itu, itu mbok diberi, saya tidak, ya, yang untuk rakyat yang sangat membu- tuhkan, itu saya pegang teguh, lalu, ya, bisa. Selain pembagian yang adil (setiap orang mendapac 11/4 yard) wedana ini juga berusaha mengambil langkah-langkah untuk meng- halau tersebar luasnya kecurigaan bahwa para pejabat memperkaya dirinya sendiri, dengan jalan menggunakan pendopo Kawedanan se- bagai gudang. Rakyat dengan mudah dapat melihatnya dan tahu pasti, 2Miyamoto, Jawa. “Tokoh Muslim Banjarharjo, Wawancara, 12.12.75. ?Wedana Belik, Transkripsi 1/6, 22.5.73. 58 PENGALAMAN MASA JEPANG kapan tibanya jatah bahan sandang dan minyak tanah datang, dan berapa jumlah yang tersedia. Pembagian bahan sandang tidak lagi dikaitkan dengan setoran beras di Belik, yang merupakan tanggung jawab lansung tiga camat, sedangkan istri camatlah yang mengatur pembagian bahan sandang. Walaupun Wedana telah mengingatkan bahaya dari cara-cara ini dan menyarankan para camat agar memben- tuk panitia distribusi, dan disetujuinya, namun dalam praktiknya ti- dak pernah dilakukan. Rakyat telanjang, tiada pakaian untuk menu- tupi tubuhnya, sementara “lurah dan keluarganya memperoleh ba- han pakaian.”8 Menimbun barang sudah lazim di kalangan para pe- jabat, dan rakyat di Belik dan kawasan-kawasan lainnya sudah menge- nakan karung goni atau pakaian bikinan sendiri dari serabut pohon kina. Camat Taman dikenal baik karena upaya-upaya untuk meri- ngankan beban rakyat dari politik penindasan Jepang, ia menunjuk panitia yang terdiri dari lima orang yang bertanggung jawab terha- dap distribusi bahan sandang pemberian kumiai. Sudah merupakan pengetahuan umum waktu itu bahwa pengurus koperasi mengam- bil 20 persen dari bahan sandang itu, demikian pula camat dan istri- nya. Untuk mencegahnya, Camat Taman mengharuskan bahan san- dang dari kumiai itu dibuat jadi pasangan kemeja dan sarung, lalu didistribusikan kepada mereka yang sama sekali tidak menerima ba- han sandang apa pun, yakni mereka yang sama sekali tidak mempu- nyai padi untuk disetorkan. Sisa-sisa potongan, dikenal sebagai “po- tongan gotong-royong” dibikin untuk baju anak-anak yang tidak lagi pergi ke sekolah karena tidak punya baju apa pun, juga untuk anggo- ta-anggota Seinendan (Barisan Pemuda) dan kesebelasan sepak bola setempat.” Sisa-sisa yang sudah tidak dapat digunakan dikirim ke Ru- mah Sakit Pemalang untuk dijadikan pembalut. Camat Taman merupakan suatu pengecualian. Seorang pejabat yang ditunjuk Jepang untuk mengawasi sistem jatah dan setoran padi di tingkat Kabupaten Pemalang pada tahun 1944, menuturkan peng- alamannya di beberapa daerah sebagai berikut: “Wedana Belik, Transkripsi 1/7, 22.5.73 Camat Taman, Wawancara, 9.11.71. 59 ONE SOUL ONE STRUGGLE Saya melihat bahan sandang penuh di pendopo Kawedanan Pema- lang, Taman, dan Petarukan, juga di Comal dan Randudongkal. Ka- pan dibagikan dan siapa yang menerima, saya belum sempat me- ngumpulkan data-datanya. Di Randudongkal di mana kakak ipar saya menjadi camat, saya melihat kasurnya diisi dengan bahan pakaian dan bukannya kapuk. Begitu pula gulingnya.” Benang tenun amat berharga, sehingga hampir setiap orang yang tinggal di sekitar pabrik tekstil Tegal dapat hidup dengan mencu- rinya. Pada malam hari benang tenun dilemparkannya lewat tembok pabrik dan dijual di pasar gelap.” Di kota-kota kecamatan, rakyat memperoleh jatah bahan san- dang, juga bahan pokok lainnya, melalui badan baru yang dibentuk Jepang, yakni Kepala Rukun Kampung (azacho) dan Kepala Rukun Tetangga (kumicho). Mereka ini diangkat oleh lurah, karena ini me- rupakan bagian tak terpisahkan dari aparat penindasan Jepang. Fungsi utamanya adalah mengatur penyelenggaraan distribusi jatah bahan kebutuhan pokok, seperti minyak tanah, sabun, gula, rokok, dan ka- dang-kadang bahan sandang. Selain itu mengorganisasikan kerja bakti dan latihan pemuda. Di kota pun sukar sekali diperoleh kain pada bulan-bulan terak- hir masa pendudukan. Kain sedemikian langkanya sehingga ikat pe- nutup kepala pun dijadikan celana pendek, dan kain seprei dijadikan kain sarung wanita, bahkan juga kain kafan cocok untuk pakaian. Kemudian goni penuh dengan kutu dan sarung karet yang kasar yang dicat menyerupai kain palekat, melekat di badan bila hari panas dan mudah sobek. Ketika bahan-bahan ini habis, rakyat membuat sen- diri pengganti “kain”-nya dari sejenis serat (waring) yang diambil dari sejenis daun berserat, dari kulit kayu pulutan yang kecil, ataupun dari klotokan (kulit kayu yang dikelupas—Peny.) kayu serat. Langkanya minyak tanah diperburuk pula oleh kualitas bahan bakar yang terlalu kental untuk dapat dinyalakan. Sebagai gantinya orang menggunakan sumbu yang dicelupkan ke dalam semangkuk minyak tanah, suatu proses yang menyebabkan rumah penuh jelaga 3Pegawai Kabupaten Pemalang, Transkripsi, 1/10, 3.5.75. 2Pemimpin KNI Tegal, Wawancara, 19.10.75. 60 PENGALAMAN MASA JEPANG dan membuat hidung hitam oleh asap, kata orang yang mengingat masa itu. Tidak ada gregetan atau korek api, sebagai gantinya diguna- kan sabut kelapa (sepet) yang hanya dapat dinyalakan selama bebera- pa jam saja. Kerja Paksa (Romusha) Penguasa Jepang dengan proyek-proyek romushanya yang ba- nyak jumlahnya telah menbuat Keresidenan Pekalongan sebagai proyek kerja paksa raksasa. Kalau alasan bagi romusha di Jawa “un- tuk pelaksanaan kebijaksanaan mencukupi kebutuhan sendiri di daerah-daerah yang bersangkutan,” maka tentara Jepang menugaskan sejumlah 228.000 orang untuk bekerja di luar Jawa. Tetapi karena kesukaran transportasi, yakni kelangkaan kapal, pelaksanaan prog- ram itu sepenuhnya terhambat.” Karena kurangnya gizi dan perla- kuan-perlakuan yang di luar batas perikemanusiaan terhadap romusha yang dikirim keluar Jawa, maka pelaksanaan proyek-proyek di dalam Keresidenan Pekalongan, dan sikap para pemimpin pergerakan yang terlibat, membuat situasi lebih rumit. Seperti halnya penyetoran paksa padi dan penjatahan, dampaknya memang berbeda-beda menurut sikap pangreh praja setempat. Sistem romusha berbeda dengan sis- tem setor paksa dan penjatahan, karena pengerahan romusha melibat- kan para pemimpin pergerakan setempat. Mereka bersama pangreh praja dimanipulasi oleh pemerintah Jepang menjadi pelaksana kerja paksa. Tetapi para pemimpin pergerakan ini berusaha memanipula- sikan sistem romusha untuk melindungi rakyat dan mengurangi aki- bat-akibatnya yang kejam seperti akan terlihat. Dalam teori Jepang mempunyai dua macam pengerahan tenaga yaitu Kinrohoshi, “kerja bakti” yang diselenggarakan di tingkat kabu- paten ke bawah, dan romusha, buruh kasar yang diorganisasikan lang- sung oleh penguasa militer pusat. Perekrutan dan transportasi romu- sha menjadi tanggung jawab Romu Kyokai, atau semacam Jawatan Tenaga Kerja setempat. Perekrutan dipimpin oleh seorang anggota “'Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The Japanese Experience. Wertheim menunjukkan 300,000 orang dikirim ke luar Jawa dan hanya 70.000 orang yang selamat kembali. Indonesian Society, hlm. 262. G1 ONE SOUL ONE STRUGGLE pangreh praja yang juga menjadi ketua BP3 (Badan Pembantu Prajurit Pekerja) setempat. Jawatan Tenaga Kerja tadi berkewajiban menentu- kan jatah romusha di tingkat kabupaten dan kewedanan. Kinrohoshi mengerjakan proyek-proyek pertahanan militer, yang dalam kenyata- an juga merupakan kerja paksa. Karena itu, kata romusha umumnya digunakan untuk semua bentuk kerja paksa, sedangkan mereka yang dikirim ke luar wilayah keresidenan disebut kerjantara. Di Pemalang orang-orang Cina dapat terbebas dari Kinrohoshi, sedangkan orang- orang Arab setempat dipaksa membangun proyek pertahanan pantai. Mereka juga sekali atau dua kali sebulan dikirim ke hutan di sebelah selatan Pemalang untuk menyusun kayu jati gelondongan menjadi tumpukan-tumpukan. Sekalipun mereka mendapat jatah makanan (nasi pongol) jumlahnya tidaklah mencukupi dan harus ditambah oleh pekerja-pekerja Arab itu sendiri. Perbedaan keterlibatan pangreh praja dan pergerakan pertama- tama terletak dalam tanggung jawabnya yang menentukan golongan tenaga kerja yang direkrut. Pangreh praja berkewajiban mencarikan romusha yang akan diperkerjakan di dalam dan di luar wilayah keresi- denan (lihat tabel 5), sedangkan kaum pergerakan diberi tugas propa- ganda untuk “Asia Timur Raya” dan jadi pembangkit semangat bagi pelaksanaan program-program Jepang. Barangkali karena peran se- macam inilah maka pergerakan tidak menghimpun kebencian rakyat seperti pangreh praja yang sering hanya memberi janji-janji kosong demi jatah setoran padi, bahkan mengirimkan mereka yang tak kuasa menentangnya untuk kerja paksa. Para pemimpin pergerakan berusa- ha menggunakan proyek-proyek romusha sebagai pembagian ma- kanan bagi si miskin, walaupun tidak mungkin mengawasi jatah ma- kanan harian mereka yang dikirim ke luar wilayah keresidenan. Be- rikut ini pengalaman 2 pengerah tenaga romusha bekerja yang kebe- tulan adalah tokoh nasionalis penganut Sukarno di keresidenan itu. Kartohargo, tokoh Brebes, membawa 300 orang romusha jatuh sakit dan mati di wilayah Bayah (Banten Selatan), dan seorang lagi mati di kereta api”. Jepang memberi cukup makan selama mereka berada di sana"! “!Kartohargo, Wawancara, 16.12.72. 62 PENGALAMAN MASA JEPANG Tabel 5 Pengerahan Romusha dari Beberapa Daerah di Keresidenan Pekalongan Jumlah orang per desa atau per minggu Sumber Kewedanan Pangkah Kewedanan Pangkah A. Dikirim ke proyek di luar keresidenan Pemimpin nasionalis Pangkah Pemimpin nasionalis Pangkah 21-42 per desa per minggu 30 per desa per dua minggu Kecamatan Brebes — 100 per minggu! Camat Brebes Kecamatan Losari 25-50 per desa? Camat Kabupaten Tegal 100 per minggu? Bupati B. Untuk proyek di lingkungan keresidenan Kecamatan Brebes — 860 dari 43 desa per hari" Pemimpin proyek dan Wanasari Kecamatan Ampel- 300 dari 15 desa? Pemimpin proyek gading Sumber: Data dari wawancara. Catatan: 1. . Naik menjadi 250 pada menjelang akhir pendudukan. . Angka untuk keseluruhan kabupaten. . 20 orang per desa untuk proyek saluran Sungai Pemali. Aa SDN Angka untuk keseluruhan kecamatan. . 20 orang per desa untuk proyek butanol Comal Baru. Kromo Lawi, seorang Sukarnois dari Pekalongan angkatan la- ma, selaku ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat) Keresidenan Pekalong- an, terlibat dengan urusan pengiriman romusha ke luar wilayah kere- sidenan sejak awal masa pendudukan. Ia selalu pergi mengunjungi romusha dari Pekalongan di tambang batu bara Bayah karena sebagai kepala Putera merasa cukup berwibawa untuk memastikan bahwa para romushanya memperoleh perlakuan layak, dan memperoleh gi- liran penggantian setiap dua minggu. Dengan demikian tidak ada orang-orang yang harus tinggal lama di sana dan dapat kembali ke 63 ONE SOUL ONE STRUGGLE Pekalongan dengan selamat.” Barangkali tokoh-tokoh ini merasa puas dengan proyek-proyek romushanya setelah kemudian diketahui bah- wa di daerah-daerah Jawa lainnya banyak romusha yang tidak dapat kembali dengan selamat. Tan Malaka, dalam kesaksiannya Dari Pendjara Ke Pendjara memberikan keterangan yang sangat berbeda mengenai kesejahtera- an romusha di tambang batu bara Banten Selatan. Ia mengatakan ' bahwa, “sukarelawan romusha” dari Pekalongan dan Kedu adalah anggota-anggota Seinendan. Lebih dari 15.000 romusha bekerja di tambang itu, dan antara 400 sampai 500 setiap bulannya meninggal karena penyakit dan kurang gizi. Tentu saja bagi para pemimpin pergerakan setempat terdapat perbedaan yang nyata antara proyek romusha yang mereka pimpin di Banten dan proyek-proyek romusha seperti di dalam Keresidenan Pekalongan. Mengapa terjadi demikian? Akan lebih jelas kalau dili- hat pelaksanaan beberapa proyek pada waktu itu seperti misalnya pe- nebangan pohon hutan jati di Pemalang Selatan untuk menyediakan kayu untuk bahan pabrik Comal, tiang pancang proyek pertanian Pantai Pemalang, dan proyek pembuatan kapal Jepang di Tegal, Pekalongan dan tempat-tempat lain di pantai utara. Prioritas Jepang setelah penyetoran padi ialah pembuatan kapal kayu, yang akan dipergunakan untuk mengirim suplai untuk tenta- ra Jepang antara lain di Papua New Guinea. Di Jawa 44.000 pekerja Indonesia di bawah pengawasan 215 insinyur Jepang bekerja di 150 proyek galangan kapal yang bertenaga diesel. Dalam tahun 1943, 127 kapal telah diluncurkan, dan tahun 1944 target yang begitu muluk yakni 700 yang kemudian diturunkan menjadi 343 kapal. “Untuk tujuan inilah telah dilakukan penebangan kayu secara besar-besaran,” kata Miyamoto. Di sinilah pentingnya proyek romusha di hutan jati Pemalang sebagai penyedia bahan baku bagi pembuatan kapal.“ Se- “2Kromo Lawi, Transkripsi, 1/7-8, 29.5.73. “5Tan Malaka, Dari Pendjara ke Pendjara, Bagian II, Yogyakarta, tiada tanggal, hlm. 157, 159-60. | “4Miyamoto menyebut lain-lain tempat, seperti Cirebon, Semarang, Juana, dan Lasem, di mana kapal-kapal dibikin. (dalam Reid dan Oki (eds) The Japanese Experience, hlm. 242, 243-244. 64 PENGALAMAN MASA JEPANG orang mantri kehutanan kelahiran Ambon, bernama Holle, mene- rangkan: ...Saya menerangkan kepada camat bahwa daripada dikirim ke Banten sebagai romusha dan mati di sana, lebih baik dikirim ke Sukowati di- mana nanti saya mengatur pemotongan kayu. Saya memberikan ja- minan sungguh bahwa setiap hari mereka dapat makan sekuat-kuat- nya ini adalah prinsipnya, dari Kenpeitai itu. Karena Holle dari Ambon, Jepang semula waspada dan curiga bila dia akan memihak kepada Belanda. Namun karena terkenal di kalangan masyarakat setempat dan semangatnya yang mencolok da- lam mengatur proyek-proyek besar romusha, kecurigaan Jepang itu berubah dan proyek itu mendapat pujian secara luas. Holle diberi tambahan persediaan kain, beras, dan ikan asin bagi romushanya di Sukowati oleh Kenpeitai. Berbeda dengan biasanya, didapatnya pu- la seperangkat gamelan untuk hiburan para romusha. Dengan me- manfaatkan sepenuhnya kepercayaan Kenperai itu, Holle ini cukup aman selama Kenpetai percaya bahwa ia lebih berhasil dibanding de- ngan pengatur proyek-proyek lain di keresidenan itu dalam mengor- ganisasi proyek dan menggunakan tenaga kerja penduduk Pantai Pe- malang. Di lain tempat di Keresidenan Pekalongan terdapat pemim- pin-pemimpin pergerakan yang memanipulasi sistem ini guna men- dapatkan perlakuan yang lebih baik bagi romusha. Di samping pe- ngacau desa dan pencuri kecil, sebagian besar desa mengirim orang- orang miskin yang kelaparan ke proyek itu agar mereka mendapatkan makanan. Kepala Jawatan Penerangan Pangkah berhasil mendapat- kan jatah pembagian harian sebanyak 500 gram beras dari Kumiai bagi setiap romusha. Separoh jatah ini boleh dibawa pulang untuk keluarganya di rumah. Residen Jepang meninjau tempat ini dan mengeluh bahwa di Indonesia tak seorang pun akan menghabiskan 500 gram dalam sehari, sehingga dianggapnya jatah itu terlalu ba- nyak. Tetapi dengan bantuan Bupati Tegal (Mr. Besar), jatah itu dapat “Holle Transkripsi 1/3, 24.6.76. Lihat juga di bawah bab 3. ““Tokoh nasionalis Pangkah, Wawancara, 10.10.72. 65 ONE SOUL ONE STRUGGLE dipertahankan.” Permainan jatah beras telah membantu memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Seorang pemimpin proyek di Brebes menu- turkan: Dari jumlah 860 orang yang seharusnya dikerahkan, hanya sekitar 25 persen yang bisa bekerja sepanjang hari. Kebanyakan mereka ber- ada dalam kondisi fisik sedemikian buruknya sehingga tidak sang- gup bekerja untuk waktu lama. Setiap orang romusha memperoleh jatah 3 ons (300 gram) per hari, dan untuk itu mereka harus memba- yar 3 sen. Upah setiap harinya berkisar antara 5 sampai 25 sen. Seti- ap pagi saya menulis di papan tulis berapa banyak romusha datang dari masing-masing desa. Beberapa orang menginap di tempat proyek karena darang dari desa yang jauh (misalnya 20 km). Jaranglah desa yang mengirim kuota penuh 20 orang, beberapa desa mengirim sepa- ruhnya yang lain kurang lebih 5 atau bahkan 3 orang. Krasak (desa saya) sering kali tidak mengirim seorang pun! Pemimpin kelompok (hancho) selalu pamong desa, yang datang mengambil jatah beras un- tuk kuota penuh 20 orang romusha (yang dibagikan di antara mere- ka yang datang). Mereka yang terpilih biasanya adalah orang-orang tua. Kami dapat memberikan kepada setiap kelompok jatah berasnya secara penuh setiap hari, tidak peduli berapa pun yang sebenarnya da- tang, sebab pengawas kami, inspektur irigasi, selalu mengatakan kepa- da pejabat Jepang bahwa jumlah romusha adalah betul... Maka ia sela- mat selama revolusi dan dijaga pemuda. Di daerah lain, berkat sebagian tekanan Bupati Brebes Sarimin, didirikanlah dapur umum yang dianggap lebih efisien karena jatah romusha tidak dikurangi oleh orang-orang yang memasaknya. Na- mun, lurah yang mengawasi pemasakan itu sering kali tidak jujur dan hanya meberikan separuh jatah kepada romusha, sehingga pada masa revolusi sosial ia menjadi sasaran serangan para bekas romu- sha, demikian menurut ingatan seorang bekas pemimpin romusha. “Pemimpin Jawatan Penerangan (Senden In) Pangkah, Transkripsi 11/22, 27.11.75. Tokoh ini kemudian menjadi ketua KNI dan Wedana Revolusioner Pangkah sesudah Proklamasi Kemerdekaan. “Pekerja proyek romusha, Wawancara, 26,11,75. 66 PENGALAMAN MASA JEPANG Kondisi di pabrik-pabrik gula (yang diubah fungsinya) di masa. romusha bekerja benar-benar menggambarkan kekejamannya. Di sa- lah satu pabrik di Tegal para romusha mengenakan pakaian dari ka- rung goni, dan tidak mendapat upah sepeser pun. Mereka bekerja sejak pukul 7 pagi sampai sore, di antaranya membuat kecap, pelem- bungan makan yang tahan air dan juga kapal selam mini. Mereka harus mengangkut barang-barang yang berat, seperti misalnya un- tuk membalik sebuah kapal selam sepanjang 10 meter memerlukan 40 sampai 50 orang agar dapat dilakukan pengelasan dengan tepat. Salah satu kapal selam yang mempunyai delapan silinder dan torpedo bergaris tengah 72 cm yang dibuat keresidenan, dipasang di pabrik di Slawi. Romusha tidak menerima tambahan jatah untuk jenis peker- jaan semacam ini jatah hariannya hanya nasi, singkong, dan jagung yang dibungkus dengan daun pisang. Sebaliknya, para ahli yang da- tang dari seluruh Jawa mendapatkan hak-hak istimewa. Pernah Jepang mengadakan perlombaan untuk melihat siapa yang berhasil mem- buat kapal selam yang tercepat. Setiap regu yang terdiri dari 14 orang, apabila dapat menyelesaikan pembuatan sebuah kapal selam dalam 7 hari, mereka mendapat hadiah berupa kaleng udang kering, 1 kg daging kering, dan 3 kg kacang tanah, kata bekas pemimpin regu tersebut. Pada umumnya setiap regu dapat menyelesaikannya dalam tempo 10 hari.” Pabrik gula Comal baru seperti pabrik Slawi telah ditutup dan diubah menjadi pabrik pembuat alkohol yang disebut butanol. Menu- rut orang-orang Jepang butanol itu akan digunakan sebagai minyak pesawat terbang.” Di Kecamatan Ampelgading, nama pabrik gula tertua, para lurahnya mengancam rakyatnya akan dikirim ke proyek romusha di luar daerah, apabila menolak bekerja pada proyek-proyek di keresidenannya sendiri. Pada awal masa pendudukan, romusha ini diupah 31 sen sehari dan kadang-kadang diberi sebungkus rokok pu- "Tenaga ahli romusha, Wawancara, 26.11.75. ''Ota mengatakan kapal yang sedang mengangkat mesin-mesin yang diper- lukan untuk produksi butanol di pabrik Comal tenggelam dalam perjalanan ke Jawa, “mengakibatkan produksi buranol tidak dapat dikerjakan.” Jawaban. 67 ONE SOUL ONE STRUGGLE tih Kooa yang harganya 12,5 sen. Sedangkan menjelang akhir pendu- dukan rokok putih merupakan barang mewah yang hanya tersedia bagi Jepang. Para penguasa Indonesia pun tidak dapat memperoleh- nya, apalagi para romusha, tentu tidak memperolehnya”! Apabila seorang lurah gagal memenuhi kuota harian romusha, menurut salah seorang dari mereka: Beberapa hari kemudian camat akan memanggil lurah dan akan me- marahinya: “Kalau kamu besok pagi tidak memenuhi jatahmu lagi, awas! Saya akan melaporkan kepada Kenpetai.”? Biasanya lurah mengirim orang-orang miskin dan sangat me- larat. Noji padi Ambowetan mengatakan bahwa para pejabat mengi- rim orang-orang yang sangat melarat dari desanya dengan bujukan manis seperti “Kamu segera diberi pekerjaan dengan upah lebih tinggi dari kehidupan di sini sekarang.” Mereka kemudian ditangani oleh para penguasa Jawatan Tenaga Kerja di Pekalongan dan diberi 10 sam- pai 20 rupiah sebagai uang saku selama perjalanan.” Camat Brebes tinggal di pinggir jalan kereta api Semarang-Cirebon. Dia memenuhi kuotanya dengan cara lain: Jatah romusha untuk setiap kecamatan berbeda-beda, ada yang 50 atau 100 atau 150 atau 200 per minggu. Saya mendapat kuota 100. Sembilan puluh di antaranya berasal dari pelarian. Kereta api berhenti di depan rumah saya, dan membawa romusha dari Semarang. Pe- ngawal-pengawal Jepang tertidur dan mereka lari. Saya mendaftar kembali mereka sebagai romusha saya, dan dengan begitu memenuhi kuota saya.” Bupati Tegal Mr. Besar harus menyediakan 100 romusha seti- ap mninggu. Ia sengaja mengajukan orang-orang tua, dan 80 persen di antaranya biasanya ditolak. Berlawanan dengan itu yang terkenal paling jahat sebagai pe- ngumpul romusha ialah Wedana Tanjung, menurut rekannya: ...Lha itu Pak Slamet itu carinya romusha cuma ngadang (meng- hadang) romusha yang datang, pulang dari Banten itu, lalu ditang- 3 Weekly Intelligence Summary No. 75, 16 Juni 1944. NI Intelligence. 5?Pemimpin Seinendan Ampelgading, Transkripsi 11/17, 8.11.75. 3?Noji padi Ambowetan, Wawancara, 6.11.75. s4Camat Brebes, Wawancara, 1.12.72. 68 PENGALAMAN MASA JEPANG kap lagi, dimasukkan gudang. Dari itu Banten dapatnya romusha lebih banyak daripada teman-teman. Lha itu salah satu kesusahan yang kita hadapi, cari romusha itu. Tapi Daerah Tanjung baik. Sebab itu ada romusha yang pulang dari Banten itu dihadang di jalan.” Dari mana...?” Masukkan lagi. Jadi itu Pak Slamet itu dari Jepang namanya baik sekali, ya tho? Karena romusha banyak, Iha itu serentak ada per- golakan ya terpaksa dia lari tho? Sebab mata rakyat tidak bisa dikela- bui, bukan?” Seperti diuraikan di atas, kondisi romusha berbeda-beda dari satu proyek ke proyek yang lain, dalam wilayah keresidenan sendiri berbeda. Meskipun kadang-kadang jatah beras dapat dimanipulasi oleh para pemimpin setempat untuk kepentingan sebagian romusha, tetapi semua proyek romusha secara potensial telah merusak rakyat, mengingat kondisi kesehatan penduduk yang buruk dan jarak yang ditempuh mereka ke dan dari tempat proyek. Pada umumnya desa mengirimkan mereka yang buruk kondisinya, lapar, atau mengang- gur, karena proyek romusha dianggap merupakan salah satu tempat di mana rakyat miskin dapat memperoleh nasi pada akhir masa pen- dudukan. Biasanya pangreh praja tidaklah dibenci rakyat karena peranan- nya sebagai pengumpul romusha, tetapi justru peranannya sebagai pengumpul beras dan usaha memperkaya diri sendiri lewat korupsi, khususnya jatah bahan sandanglah yang dibenci oleh rakyat dan masih dikenang hingga sekarang. Memburuknya hubungan rakyat dan pangreh praja dapat dilihat dari keluhan yang diterima oleh Seksi Kesejahteraan Umum Putera, seperti apa yang Hatta sarankan dalam laporan pertamanya “...dapat dipakai sebagai barometer untuk mengukur kondisi dan keadaan umum rakyat.” Termasuk juga keluhan-keluhan terhadap peraturan- peraturan atas penjualan dan panenan padi, dan pungutan pajak yang kejam. Keluhan yang mencolok adalah mengenai “...sikap pangreh praja terhadap rakyat yang sama buruknya atau kadang lebih buruk daripada waktu penjajahan Belanda.” Dalam laporan kedua bulan Maret 1944, Hatta menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat de- “STranskripsi 1/12, 22.5.73. 69 ONE SOUL ONE STRUGGLE ngan pangreh praja dan polisi sudah memburuk. Masalahnya yaitu, antara lain, tentang makin sukarnya transportasi dan pemasaran be- ras, permintaan akan air irigasi yang tidak diperhatikan dan masalah- masalah penahanan, perampasan, penangkapan dan pemukulan oleh polisi dan pangreh praja. Di dalam laporan tersebut juga disebut- sebut tentang penarikan pungutan dan sumbangan desa oleh pang- reh praja di beberapa tempat, juga dimuat “dan... permintaan perlin- dungan atas gangguan yang terus-menerus oleh pangreh praja.” II. Tanggapan Terhadap Kebijaksanaan Jepang Bagaimanakah rakyat dan kaum pergerakan memberikan tang- gapan terhadap kebijaksanaan Jepang? Pertama, ada pemimpin per- gerakan yang berusaha meringankan beban rakyat dengan memben- tuk koperasi. Kedua, rakyat berusaha menghindari setoran paksa, ke- tiga, rakyat melawan penguasa Indonesia dan Jepang dengan keke- rasan. 1. Usaha Koperasi Di Pemalang seperti di tempat lain, ditempuh beberapa usaha untuk meringankan beban kebijaksanaan Jepang di daerah pedesaan, dibentuklah koperasi. Yang pertama yaitu Kopi (Koperasi Indone- sia) yang didirikan oleh Sarino Mangunpranoto, yang mencakup para pejabat tertinggi pangreh praja di kota, dengan bupati sebagai pelin- dung, jaksa sebagai ketua kehormatan, dan Abdul Mutolib, ketua Mu- hammadiyah sebagai pelaksananya. Dengan menggunakan kekuasaan Bupati Pemalang, Sarino dapat menghimpun cukup modal dari hasil penjualan saham Kopi kepada para lurah untuk membeli sabun, gula, kain, dan minyak goreng. Koperasi ini mendistribusikan barang-barang kepada masing- masing lurah menurut kebutuhan setempat. Kopi berjalan lancar sam- pai tahun 1943, ketika Sarino pindah ke Pati. Setelah itu Kopi mero- Mohammad Hatta, The Putera Reports: Problem in Indonesian-Japan War- time Coorperarion, diterjemahkan oleh W.H. Frederick (Cornell University Modern Indonesia Project, 1971), hlm. 55, 56,102, 104. 70 PENGALAMAN MASA JEPANG sot, kerena Abdul Mutolib dengan cepat mendapatkan julukan se- bagai penipu terbesar di Pemalang. Lain dengan pesaing utama Kopi, yaitu Pekope (Penolong Kor- ban Perang), sebuah badan koperasi yang didirikan oleh beberapa orang dari pergerakan, dipimpin oleh Supangat mantri juru rawat senior Pemalang dan beberapa tokoh Islam. Restoran Fuji yang enak makanannya, terutama satenya, menjadi tempat pertemuan anggota Pekope, tokoh-tokoh Islam nasionalis. Selain itu juga menjadi tem- pat pertemuan orang-orang gerakan bawah tanah yang akan dibahas kemudian, serta tempat istirahat bagi para kadernya yang lolos dari kejaran Kenpeitai di Jakarta, Solo, dan Jawa Timur. 2. Usaha Penghindaran Karena keadaan yang berar, lebih separuh dari jumlah petani terpaksa “mencuri” padinya sendiri, biasanya dengan memaneni seca- ra diam-diam di malam hari, lalu menyembunyikan di dalam tanah atau di atas langit-langit rumah. Dengan berbuat begitu mereka me- nempuh risiko besar kalau sampai kerahuan polisi desa dan dilapor- kan ke lurah, atau lebih mengerikan lagi kepada Kenpeitai. Penggeledahan oleh pejabat setempat dan Kenpeitai terjadi sekali da- lam beberapa bulan, sampai-sampai rakyat percaya bahwa Kenpeitai mempunyai telepon rahasia dan kompas khusus yang bisa menunjuk- kan di mana padi itu disembunyikan. Di beberapa tempat tindakan menghindari pengumpulan paksa itu dapat berhasil, tergantung kepada kemurahan hati para penguasa- nya. Kadang-kadang sebanyak 30 persen dari setoran dapat ditahan. Dalam keadaan demikian para pejabat itu sama rawannya dengan para petani terhadap retribusi Jepang. Kejadian di Ambowetan melukiskan kerawanan bagi siapa saja yang kedapatan menyembunyikan padi oleh Jepang di desa itu. Di rumah seorang lenggaong setempat didapati empat ikat padi dan di- katakan sebagai milik seorang janda miskin. Padi dibawa ke kelurahan sebagai barang bukti pencurian, tetapi celakanya Jepang lalu meng- geledah tempat itu dan menuduh lurah menggelapkan padi tersebut serta menempelengnya, sehingga mengakibatkan lurah jatuh sakit de- 71 ONE SOUL ONE STRUGGLE lapan hari lamanya.” Pejabat-pejabat yang jujur mengalami perlakuan serupa. Di tempat lain, carik desa berusaha mencegah mantri polisi menyita bedeng padi yang akan digunakan untuk hajatan (selamat- an) oleh petani miskin pemiliknya. Akibatnya pertama, rumah carik itu segera digeledah dan 90 persen padinya disita, walaupun ia teleh memenuhi jatah setorannya, lalu terjadi pertengkaran dan perke- lahian, mantri polisi itu kalah dan akhirnya terpaksa masuk rumah sakit. Sorenya Kenpeitai datang, menahan carik itu dan membawa ke markasnya untuk disiksa selama tujuh hari. Dua bulan kemudian carik desa yang malang itu diajukan ke depan pengadilan Pemalang dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena menghalang-ha- langi penggeledahan padi.” Harga kejujuran begitu mahalnya, dan bila penguasa desa saja sudah memperoleh perlakuan semacam itu dari atasannya sendiri dan pihak Jepang, apalagi petani yang tidak akan memperoleh belas kasih- an dari siapa pun, baik dari Kenpeitai maupun pamong desanya sendi- ri. Seorang nasional dari Tegal menuturkan: Tidak hanya kekejaman Jepang yang membuat rakyat takut, tetapi kira sendiri yang harus dipersalahkan. Misalnya, ketika para petani dari (Kecamatan) Brebes pergi ke Ketanggungan untuk ikut memban- tu panen, mereka mendapat upah mungkin seperlima atau sepere- nam dari hasil kerjanya. Mereka pulang sekali seminggu dengan mem- bawa padinya, mereka lebih suka menyimpan padi daripada uang. Para petani itu diperintahkan oleh anggota Seinendan untuk menjual padinya kepada pemerintah, untuk memenuhi jatah lurah.” Bagi anggota-anggota Seinendan agaknya tidak hanya sekedar menyadari pentingnya pengumpulan padi, tetapi lebih merupakan pengalaman baru yang menarik untuk dapat menggunakan kekuasa- annya itu. Dan bagi kaum tani yang telah sarat dengan beban, hal tersebut dirasakan sebagai tambahan penghinaan saja. Korupsi semakin meluas karena jatah setoran padi harus ditam- bah. Di Karesidenan Pekalongan inilah satu-satunya daerah di mana 'TNoji padi Ambowetan, Wawancara, 28.10.75. 2#Panitera Desa (carik) Pamutih (Kecamatan Ulujami), Wawancara, 4.11.75. Wawancara, 20.10.75. 72 PENGALAMAN MASA JEPANG praktik ini masuk dalam laporan resmi kepada pemerintah. Akibat- nya pangreh praja menerima ekstra beras, yang berarti jatahnya adalah yang tertinggi di Jawa. Bila residen dan asisten residen Jepang itu ada- lah orang-orang yang berpendidikan dan masih jujur, maka kepala bagian ekonominya adalah seorang Jepang yang lalim kejam yang de- ngan keras melaksanakan politik pelarangan perdagangan beras dan bahan sandang antarkecamatan dan daerah, yang menimbulkan kesu- karan-kesukaran besar. Kelebihan beras dari Brebes yang biasanya mengalir ke Tegal dihentikan dan Kabupaten Tegal yang hanya dua dari sembilan kecamatannya mempunyai surplus beras tidak dapat mendatangkan beras dan jatahnya pun sangat sedikit. Tenggang rasa para petani memang besar, namun ada batasnya, dan kini telah mencapai titik kritisnya. 3. Perlawanan dengan Kekerasan Ditempuh perlawanan pasif oleh petani dengan cara menghin- dar dari kewajiban setor paksa padi. Disusul dengan tindak perlawan- an lebih keras melawan tindak korupsi oleh pangreh praja. Sementa- ra itu pendudukan Jepang masih tetap berlanjut. Kebencian kepada pangreh praja lebih daripada kepada “tuan besar” Jepang, karena elite tradisional ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai patron petani. Sebaliknya di mata petani, pangreh praja dianggap ber- tanggung jawab atas krisis Jepang yang mengancam kehidupan subsis- tensi ekonominya. Insiden Comal merupakan sebuah contoh perlawanan jelas. Pembunuhan terhadap Camat Comal adalah akibat dari intimidasi kejam yang dilakukan Camat dan para pembantunya, lurah, carik, dan polisi terhadap kaum tani. Seperti tindakan Camat Raden Bam- bang Basirun, yang memasuki dan naik ke langit-langit rumah petani untuk mencari padi yang disembunyikan. Lebih-lebih lagi dia mem- punyai nama buruk sebagai pejabat Jepang yang biasa menggunakan kekerasan fisik terhadap rakyat dengan seenaknya menampar muka orang. Kira-kira tengah hari pada suatu Jumat Kliwon menjelang per- tengahan 1943, seorang petani yang belum menyetorkan padinya se- waktu pulang dari sawahnya mendapati Camat dan tiga orang pem- bantunya sedang menggeledah rumahnya. Perselisihan timbul, se- 3 ONE SOUL ONE STRUGGLE orang pembantu Camat memukul petani itu, yang kemudian lari dan meminta bantuan. Sejumlah besar orang datang dan berteriak da- lam bahasa Jepang “Atsumare?” (Kumpul-kumpul!). Tidak lama kemu- dian Raden Bambang Basirun dikeroyok dan terbunuh dengan bam- bu runcing, sedang ketiga pembantunya berhasil lolos dari kejaran orang banyak. Berita kerusuhan ini sampai ke Wedana, yang segera tiba untuk menenangkan suasana dengan membagi-bagi rokok putih Kooa, sam- bil berkata, “Jangan takut, saya akan mengurus sebagaimana mesti- nya!” Setengah jam kemudian beberapa truk tentara penuh serdadu Jepang tiba dan mulailah menangkapi rakyat dan membawanya ke Pekalongan. Ratusan lebih yang ditangkap dan ditahan selama dua minggu, tetapi ternyata Jepang tidak dapat menemukan “pemimpin” kerusuhan itu, setiap orang “mengaku” telah membunuh Camat, bah- — kan juga mereka yang sama sekali tidak bersangkut-paut dengan de- ngan kejadian itu. Kira-kira satu setengah bulan kemudian, di kecamatan sebelah- nya, yaitu Petarukan, seorang pemuka agama, Haji Dulgani, mulai memprotes setoran padi paksa, dengan menolak menyetorkan padi- nya ke Kelurahan Kendaldoyang. Ia menganjurkan rakyat agar mem- bawa pulang padi hasil panennya dan bukannya dibawa ke tempat pengumpulan. Ketika mendengar Haji Dulgani dan sekelompok orang desa menuai padinya tanpa melapor lebih dulu, lurah yang ber- nama Tarjo segera memerintahkan seorang polisi untuk pergi ke sa- wah dan menghentikan panen itu. Tidak seorang pun menghiraukan- nya, sehingga polisi desa itu kembali melapor ke kelurahan. Lurah Tarjo bergegas pergi ke sawah, mendapati sebagian padi telah dipaneni dan diangkut pulang. Haji Dulgani menentang perintah Lurah Tarjo untuk membawa padi ke Balai Desa dan timbullah pertengkaran yang berakhir dengan perkelahian. Lurah Tarjo dipukuli dan dilemparkan ke sawah. Dia kemudian pulang dengan basah kuyup dan tubuh pe- “Wawancara dengan Mokhrar, jabatan terakhir Gubernur Jawa Tengah (1959-1965), diangkat Jepang menjadi Wedana Comal setelah “pergolakan” ini, Sijono, sekretaris Kabupaten Pekalongan dan Suparjo, pemimpin Seinendan . Ampelgading. 74 PENGALAMAN MASA JEPANG nuh lumpur. Penggeledahan yang dilakukan Kenpeitai tidak berhasil menemukan Haji Dulgani, tokoh Islam pembela rakyat, berbulan- bulan lamanya sampai berakhirnya masa pendudukan.' Perselisihan dengan pangreh praja semakin hebat, disebabkan meluasnya sistem wajib setor padi dan adanya korupsi. Pangreh praja dianggap sebagai penggerak utama sistem wajib setor padi dan korup- si. Kelompok pengimbang elite yang berkuasa, yaitu kaum nasionalis dan pemuka Islam, tidak terlibat dalam politik kejam ini dan terbe- bas dari noda korupsi. Inilah yang membedakan mereka di mata rak- yat. Kenyataan bahwa mereka terlibat bekerja sama dengan Jepang bagi proyek-proyek romusha tampaknya tidak menjadikan rakyat me- rasa dikhianati seperti halnya penindasan dan korupsi oleh para pang- reh praja yang telah mengundang perlawanan terhadap diri mereka. Lebih jauh lagi, ternyata bahwa penindasan di masa pendudukan di Tiga Daerah itu lebih kejam dibanding dengan daerah-daerah lain- nya di Jawa. Politik Jepang Toshio Ota wakil Residen Pekalongan, menyadari perlunya “menghapuskan pengaruh dan kedudukan kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan Belanda semasa kolonialisasi dan mendukung kekuatan-kekuaran baru sebagai tandingan elite lama yakni golong- an nasionalis dan Islam.” Dalam upayanya untuk menciptakan ke- pemimpinan “resmi,” Jepang mendirikan Dewan Penasihat Keresi- denan (Shu Sangi Kai) yang beranggotakan dua belas orang, enam di antaranya ditunjuk oleh Jepang. Tiga orang pejabat tertinggi pang- reh praja, tiga orang kaum nasionalis dan lima orang dari kelompok Islam dan satu orang dari golongan lain (lihat lampiran). Walaupun cara ini tidaklah menghapuskan secara keseluruhan kekuasaan elite birokrat lama, Islam diberi kesempatan baru sebagai penasihat peme- rintah, Di Kota Pekalongan, tokoh nasionalis Kromo Lawi, dengan menggunakan front resmi Putera, yang diketuainya, dan dalam ke- S'la bersembunyi di makam yang dianggap keramat, yang menjadi tempat pertemuan lenggaong setempat. 52Ota, Jawaban, 75 ONE SOUL ONE STRUGGLE dudukannya sebagai anggota Shu Sangi Kai keresidenan, menyeleng- garakan kursus-kursus politik dan mengadakan pertemuan-perte- muan. Di daerah pedesaan, kegiatan ini diseleggarakan camat setem- pat, yang oleh Kromo Lawi adalah dijuluki sebagai “bidak (pion) pe- merintah kolonial.” Menurut seorang nasionalis Pekalongan yang me- nyertai Kromo Lawi dalam rapat-rapat, “para camat setempat itu ta- kut... mereka memperlalukan kami sebagai orang Jepang.” Ini tidak- lah mengherankan, mengingat Kromo Lawi adalah seorang ketua. Ba- gaimanapun juga Kromo Lawi dan rekan-rekan nasionalis lainnya te- lah mendorong rakyat agar menghadiri pertemuan-pertemuan serna- cam itu guna mengecam Jepang sebagaimana halnya pangreh praja. Sekalipun secara resmi dipimpin oleh pangreh praja, kegiatan sehari-hari Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3) Badan Pembantu Prajurit (BP2) juga berada di tangan kaum nasionalis. BP2 yang mengatur jatah dan hiburan bagi Peta dan Heiho dipimpin oleh Su- bagio Mangunharjo, yaitu seorang pemimpin PNI-baru, kelahiran Tegal, teman akrab Mohammad Hatta, dan tokoh gerakan nasiona- lis masa perang. Walaupun bekerja sama dengan Jepang, kelompok nasionalis dan Islam yang merupakan pengimbang elite penguasa In- donesia, di mata rakyat tidaklah menempuh jalan kompromi. Menjelang akhir pendudukan, hubungan antara pangreh praja dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki lagi. Pangreh praja juga kehilangan dukungan dari pergerakan. Mengutip lagi dr. Muryawan bahwa ketidakjujuran para pangreh praja dalam sistem distribusi me- rupakan “rahasia umum” pada waktu itu, dan bahwa rakyat mempu- nyai rasa dendam yang amat kuat terhadap pangreh praja. Ia masih ingat benar suatu percakapannya dengan seorang pasien, seorang sais dokar mengenai ketidakadilan itu: Perasaan pembalasan dendam, boleh saja gambarkan dengan pembi- tjaraannja toekang dokar, ketika saja masih mendjalankan koewadjib- an sebagai dokter, bahwa mereka sebagai orang kerjil merasa dimakan oleh jang atasan, dan kemoedian hari menoeroet kejakinan mereka akan ada pembalasannja." () 23Sarli, Wawancara, 16.10.76. “dr. Muryawan, “Ikhtisar” (1946), Proc. Gen. 76 BAB TIGA OPOSISI DAN PERLAWANAN MENJELANG tahun 1944 dukungan semakin bertambah bagi setiap aksi kecil melawan penguasa Jepang, dan kaum elite birokrat di mata rakyat semakin menjadi alat penindasan Jepang. Politik oposisi dan perlawanan di tingkat lokal yang dilakukan dengan hari-hati dan su- sah payah di zaman pendudukan itu juga mencakup gagasan-gagasan tertentu yang hendak dilaksanakan manakala kelak Jepang dika- lahkan. Perlawanan politik yang terorganisasi dan menonjol di Tiga Daerah sepanjang menyangkut pembentukan kekuatan politik baru pada tahun 1945 adalah jaringan terselubung komunis yang telah melakukan kegiatannya semasa pendudukan Jepang.' Munculnya ke- pemimpinan revolusioner komunis di Tiga Daerah ini berasal dari berbagai kelompok yang terlibat dalam kegiatan bawah tanah dan mempunyai kaitan langsung dengan apa yang menganggap dirinya sebagai “PKI ilegal” yang didirikan atas dorongan Muso, seorang ve- teran pergerakan nasional dan pemimpin PKI lama yang mengun- jungi Surabaya pada akhir 1935 hingga awal 1936. Muso yang berhu- 'Lihar Anton Lucas (penyunting), Local Opposition and Underground Resis- tance to The Japanese in Java, 1942-1945, Monash University, Centre of Southeast Asian Studies, Papers on Southeast Asia No. 13, 1986. Selanjutnya dikutip Local Opposition. Berbagai penafsiran terhadap kegiatan komunis semasa pendudukan Jepang dapat dijumpai dalam literatur antara lain Jacgues Leclere, “La Condition du Parti: Revolutionares Indonesiens a la Recherche d'un Idenrtire (1928-1948)”, Cultures et Development jilid X-1, 1978, Sidik Kertapati, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Edisi ketiga, Djakarta, 1964: dan Dokumentasi Pemuda Sekitar Proklamasi Indonesia Merdeka, Yogyakarta Pusat SBPI, 1948. 77 ONE SOUL ONE STRUGGLE bungan erat dengan Gerakan Komunis Internasional datang mem- bawa Garis Dimitrov mengenai pembentukan Front Demokrasi Me- lawan Fasisme. Pada saat itu juga, para aktivis tua dari periode 1926- an mengedarkan bacaan-bacaan yang berisi kutukan terhadap imperi- alisme dan seruan agar rakyat lebih berani melawannya. Bacaan-ba- caan itu disampaikan pada kulit muka yang menarik menyerupai ik- lan-iklan perdagangan.' Kegiatan-kegiatan sedemikian menjadi lebih nyata dengan terbentuknya Gerindo cabang Surabaya pada tahun 1938 sebagai organisasi front legal dari kegiatan bawah tanah. Ta- hun 1939 sewaktu Pamuji aktif di Gerindo, terbitlah Menara Merah dengan ukuran saku sebagai sarana ilegal yang beredar terbatas di ka- langan kader dan anggota-anggota gerakan bawah tanah. Waktu itu Menara Merah berisi artikel-artikel tentang Marxisme dan situasi in- ternasional yang diselingi dengan resep-resep masakan dan petunjuk pemakaian mesin jahit dan iklan-iklan seperti dalam kulit mukanya.? Dibentuklah kelompok-kelompok bawah tanah di beberapa kota di Jawa Timur seperti Madiun, Nganjuk, Blitar, Pasuruan, Jember, dan Banyuwangi, juga di Semarang, Bandung, dan Jakarta, sedangkan kegiatan kaderisasi dilakukan di antara pekerja-pekerja BPM Cepu dan kereta api. Sebuah artikel Menara Merah yang ditulis pada akhir tahun 1941 oleh Pamuji (lulusan Sekolah Guru Purwokerto, Kweechool) memberikan analisis tentang situasi internasional yang ga- wat dan mendesak pemerintahan kolonial Belanda untuk mempersen- jatai rakyat melawan fasisme Jepang. Sebelum bala tentara Jepang mendarat di Jawa, dikeluarkan seruan untuk memboikot perdagangan dengan Jepang. Gerakan bawah tanah menyiapkan dan menghasut rakyat melawan fasisme Jepang. Pernyataan-pernyataan itulah yang mengakibatkan terjadinya perpecahan antara kelompok Semarang, yang antara lain beranggotakan Sayuti Melik dan istrinya, S.K. ?Sumber tentang iklan ini adalah gubernur Jawa Tengah.M.v.O. dari J.C. de Vos, November 1933 — 1937, Mailr.1007/37, Wawancara dengan bekas aktivis/ pemimpin bawah tanah, 4.7.78, Sarli. Wawancara 28.8.76, Penulis-penulis lain mengatakan bahwa bacaan ini beredar sampai tahun 1938. Lihat juga Local Opposition, hlm 5. 3 Local Opposition, hlm. 7-8: Kertapati. Sekitar, hlm 5 menekankan pentingnya Menara Merah pada periode iru dalam memperkokoh front persatuan anti fasis di kota-kota Jawa Timur. 78 OPOSISI DAN PERLAWANAN Trimurti. Sayuti Melik sendiri menjelaskan bahwa ia tidak menyetujui propaganda komunis bawah tanah yang menyerukan agar rakyat “membunuh orang-orang Jepang.” Buruh pabrik gula di Jawa Timur telah menyabotase laboratorium pabrik, bahan-bahan kimia, dan ba- han-bahan makanan, sehingga barang-barang tersebut hampir tidak dapat dipakai waktu Jepang datang. Pemerintah Belanda memberikan uang dalam bentuk cek kepa- da Mr. Amir Syarifuddin sebagai anggota gerakan bawah tanah yang kemudian diketahui oleh Jepang melalui jaringan mata-mata dan in- formasinya yang telah meluas dengan cepat.” Pada bulan April 1942, Jepang mulai menangkapi tokoh-tokoh Gerindo dan komunis ba- wah tanah di Solo, Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur, terma- suk di antaranya Pamuji, pemimpin “PKI ilegal,” yang meninggal di penjara Surabaya pada bulan Desember 1942 akibat siksaan yang di- alaminya.S Beberapa tokoh lainnya telah dihukum gantung pada awal 1944 kecuali Amir Syarifuddin yang hukuman matinya diubah men- jadi seumur hidup.” Gerakan bawah tanah dalam situasi gawat ini dalam tulisan ta- hun 1948 digambarkan sebagai berikut: ...Hampir semoea sel partai ataoe PKI di Djawa Timur telah dihan- tjoerkan, kader-kadernja ditangkap dan kekedjaman jakni siksaan ber- lanjoer dan mendjalar sampai ke Djawa Tengah dan Djawa Barat. Kaoem revoloesioner hampir kehilangan semoea kadernja. Sekalipoen demikian, dengan kerdja efisien, generasi kedoea dengan tjepat meng- gantikan kedoedoekan mereka jang telah tertangkap. Pergerakan ka- der dari satoe tempat ke tempat lainnja dimoelai... sedemikian tjepat- nja sehingga gerakan bawah tanah, dapat membangoen kembali ke- kocarannja lagi." “Sayuti Melik, dalam sebuah wawancara, di Berita Buana, 13 Januari 1977. SLihat kesaksian van der Plas dalam Enguete-commissie, Regerings beleid 1940-1945. Verslag houndende de Uitkomsten van het onderzoek. deel 8, A dan B, Militair Beleid 1940-1945 terugkeer naar Nederlandsch Indie (The Hague, 1956) hlm. 1353. " Penghela Rakjat, 8 Februari 1946. ?Kertapati, Sekitar, hlm. 29 dan Dokumentasi Pemuda, hlm. 45 menyebut siapa yang ditangkap, disiksa dan dihukum mari. 8 Dokumentasi Pemuda, hlm. 45. 79 ONE SOUL ONE STRUGGLE Pembangunan kembali organisasi bawah tanah dibebankan ke- pada “angkatan kedua.” Salah seorang tokohnya adalah Widarta yang mendapat kepercayaan memegang tampuk pimpinan partai dari Pa- muji sesaat sebelum tertangkap. Widarta lahir di Jawa Timur sekitar tahun 1913. Sesudah Muso mengunjungi Surabaya, ia terpilih seba- gai kader yang bekerja di gerakan buruh di luar Jawa yaitu di Sumate- ra, Tahun 1936 ia bekerja pada penyulingan minyak BPM Plaju dekat Palembang, mendirikan serikat buruh dan mengorganisasi pemogok- an menuntut perbaikan kondisi kerja. Akibatnya ia harus menjalani tahanan rumah tetapi melarikan diri ke Pulau Sambu. Belanda menge- tahuinya dan ia diperintahkan agar meninggalkan pulau itu dalam waktu 12 jam. Ia kembali ke Jawa dan menulis untuk Pesat, sebuah harian di Semarang yang dipimpin Sayuti Melik, sampai ia menjadi pimpinan partai kemudian menyusul penangkapan Pamuji dan to- koh-tokoh tertinggi PKI ilegal.” Widarta adalah seorang yang ber- pengalaman dalam tantangan liku-likunya perjuangan. Dalam mengorganisasi kembali gerakan bawah tanah pada awal 1943, pemimpin baru melanjutkan strategi front persatuan melalui Menara Merah. Sabotase kecil-kecilan kadang-kadang dilakukan, seperti di Jawatan Kereta Api, lapangan terbang, penyulingan minyak, ga- langan kapal dan sebagainya, tetapi kegiatan utamanya adalah melin- dungi kader dalam penyebaran propaganda anti-Jepang. Kader yang beruntung lolos dari sergapan Kenpeitai semasa pendudukan, pada tahun 1970-an menuturkan kembali pengalamannya tentang bagai- mana rumitnya kode-kode cara penyampaian informasi, penyamar- an kader yang dikejar, sabotase, dan pencurian perlengkapan Jepang untuk membiayai kegiatan partai. Di beberapa daerah, dana partai didapat orang-orang tertentu yang memberi sumbangan dan diambil oleh kurir secara teratur." Menjelang pertengahan 1944, Kenpeitai melakukan razia di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan menghancurkan sel-sel bawah ta- nah. Tetapi basis bawah tanah Keresidenan Pekalongan tetap utuh, yakni daerah hutan jati di Sukowati di Pemalang Selatan di bawah ”Wawancara,7.6.78, Kader Jawa Barat, Wawancara, 5.7.78, "Lihat Lucas, Local Opposition, hlm. 51-62. 80 OPOSISI DAN PERLAWANAN bimbingan Holle, seorang mantri kehutanan asal Suku Ambon." Holle dilahirkan tahun 1914 di Pulau Nusa Laut, Kepulauan Maluku, anak seorang pendeta yang menginginkan putranya itu mengikuti jejaknya. Ia gagal karena kurang kuat dalam pelajaran Bahasa Belanda, dan akhirnya melalui Sekolah Kehutanan di Bogor, ia memulai kari- ernya di hutan jati Sukowati ketika Jepang tiba. Baru dalam masa pendudukan itu ia memasuki gerakan bawah tanah, dan membantu menyembunyikan tokoh-tokoh pelarian pada keluarga bawahannya. Selain karena daerah hutan Sukowati merupakan tempat Holle melakukan kegiatan, ada beberapa faktor lainnya yang memungkinkan Pemalang menjadi tempat penampungan sementara para buronan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Salah satunya ialah jumlah penguasa Jepang di kabupaten ini sedikit, yaitu hanya kepala polisi, kepala pen- jara, dan perwira-perwira pelatih yang diperbantukan kepada kom- pi Peta. Dengan penempatan pasukan Kenpeitai di ibukota keresiden- an di sebelah timur dan kota industri Tegal itu di sebelah barat, ditam- bah satu garnisun di Pekalongan, maka Jepang tidak merasa khawatir akan keamanan Pemalang. Faktor penting lainnya ialah adanya kelompok bawah tanah yang aktif di Pemalang, di bawah pimpinan seorang yang cakap dan ber- pengalaman yang bernama Amir, veteran PKI lama (lihat lampiran biografi). Setelah pemberontakkan 1926, ia sempat mendekam di penjara 6 tahun lamanya, lalu bekerja sebagai tukang emas selepas dari penjara. Ia juga merupakan aktivis penting dalam kelompok kecil kaum pergerakan yang radikal. Tahun 1941 ia kembali ditangkap oleh Belanda karena kegiatan-kegiatan “ilegal”-nya, dan Jepanglah yang kemudian membebaskannya. Organisasi Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat senior kehutanan di Sukowati, Holle dapat menempatkan delapan pelarian dari Kenpeitai berikut keluarganya untuk tinggal bersama pejabat ba- wahannya. Mereka itu dijadikan mandor pengawas penebangan po- hon jati yang dikerjakan oleh para romusha dan membantu pem- M bid, hlm. 27-50. 81 ONE SOUL ONE STRUGGLE bagian jatah makanan dan pakaian. Dituturkan oleh kurir dari Lasem: Orang-orang dikirim untuk menebang pohon... Setiap hari dapur di dekat rumah Holle menerima pemberitahuan berapa banyak romu- sha yang harus diberi makan, kalau ada 30 orang, kami membuat kupon untuk 60 orang. Jatah beras secara “resmi” adalah 200 gram per hari, tetapi kami melipatduakannya. Kenpeitai tidak pernah da- tang. Kalau bukannya Holle yang bertugas, tak seorang pun berani melipatduakan jatah. Ia menguasai segalanya. Orang-orang bawah tanah mempunyai suatu sistem yang de- ngan cermat dilaksanakan untuk membawa mereka yang datang de- ngan kereta api ke selatan ke Sukowati: Apabila keluarga-keluarga itu datang dari Jawa Timur, mereka turun dari kereta api di Comal Baru, di mana kepala stasiunnya, Tamjid, seorang anggota pergerakan sejak tahun 1926 dan kawan kami akan menemuinya. Ia akan menerima mereka menginap semalam, sebelum mengirimkannya ke selatan dengan sepeda ke pos kehutanan." Seorang kader lainnya, memelihara hubungan antara para pela- rian di daerah kehutanan itu dengan tempat pertemuan kelompok Pemalang di Restoran Fuji. Ia mengendarai sepeda hampir setiap hari menghubungkan dua tempat yang berjarak sekitar 20 km. Di kalangan pemimpin bawah tanah pada waktu itu memang terdapat hubungan kepartaian yang agak longgar, menurut kesan Holle. Sebuah kelompok inti, yang antara lain, terdiri dari Widarta, Bung kecil dan K. Mijaya, biasa datang ke Sukowati secara teratur untuk menghadiri sidang-sidang. Kegiatan-kegiatan bawah tanah di pantai utara dikoordinasi oleh K. Mijaya yang pada tahun 1942 me- larikan diri dari Solo karena dalam razia kenpeitai kedapatan tulisan yang dianggap anti-Jepang, sehingga diuber-uber oleh penguasa Je- pang. Setibanya di Keresidenan Pekalongan ia mulai memperbaharui kontak-kontak dengan anggota-anggota lama gerakan buruh. K. Mi- jaya adalah seseorang yang memainkan peranan penting dalam Gerak- an Tiga Daerah, seperti terurai dalam bab sembilan (lihat juga lampir- an biografis). Kurir Lasem, Wawancara, 27.7.76. BIbu Pri, Wawancara, 2.4.75. 82 OPOSISI DAN PERLAWANAN Dana Pengumpulan dana bagi kelompok Pemalang merupakan urus- an yang berbahaya, terutama bila bersangkutan dengan penarikan langsung dari para simpatisan, dibutuhkan kurir-kurir pilihan. Na- mun kelompok ini beruntung karena mendapatkan dua sumber dana. Sumber pertama secara tidak langsung dari Jepang sendiri. Je- pang mengirim sejumlah besar uang dan bahan pakaian ke Sukowati untuk para romusha. Para romusha ini dibayar oleh Jawatan Kehu- tanan berdasarkan jumlah batang yang berhasil dipotong setiap hari- nya. Di samping “upah” ini, setiap tiga bulan sekali kenpeitai mengi- rimkan hadiah yang terdiri dari upah tambahan sebesar satu bulan gaji dan juga bahan pakaian. Kubota, seorang anggota kenpeitai Pekalongan, biasa datang sendiri membawa gulungan kain tambahan. Hadiah-hadiah inilah yang langsung diambil oleh gerakan bawah ta- nah lewat pejabat-pejabat kehutanan bawahan Holle, dan tidak di- bagikan kepada romusha. Gerakan bawah tanah mengajukan alasan bahwa para romusha telah mendapatkan cukup jatah pangan dan pe- layanan yang baik. Terlepas dari apa yang menjadi motivasinya, menjelang akhir masa pendudukan, kelompok Pemalang menerima sejumlah besar dana dari pengusaha Swiss bernama Victor Stober dalam bentuk mata uang Belanda yang kemudian ditukarkan dengan mata uang Jepang. Menurut Holle, Stober telah menyimpan uangnya di dalam tanah bersamaan dengan kalahnya Belanda. Pada waktu itu, Stober merasa terancam oleh kemarahan penduduk desa yang menyerbu perke- bunan teh dan karetnya, suatu jelmaan kebencian terhadap lambang kemakmuran orang-orang Eropa. Entah karena rasa terima kasih atas campur tangan dan perlindungan Holle, atau entah karena dipaksa, Stober juga memberikan kepada Holle senapan berlaras ganda yang kemudian digunakan untuk berburu babi hutan, dan sebuah radio yang sangat bermanfaat bagi kelompok Pemalang. Tidak ada bukti bahwa Stober juga membantu Jepang, kecuali masalah produksi perkebunannya yang seluas 200 hektar itu. 83 ONE SOUL ONE STRUGGLE Kode dan Penyamaran Ketelitian dan kewaspadaan yang tinggi haruslah dilakukan oleh kelompok Pemalang sebagaimana pula oleh kelompok-kelompok lain dalam pergerakan dan perlindungan terhadap para kurir dan ka- der. Mereka mengikuti pola penyamaran dan kode-kode rutin yang umum dan sama seperti lazim dilakukan oleh kelompok bawah tanah mana pun juga. Menyamar sebagai penjaja barang misalnya, bukanlah suatu hal yang lucu, karena bila kedapatan dan tertangkap kenpeitai, pilihan yang tergampang ialah kematian. Sebagai contoh, setelah sebuah kelompok di Jawa Tengah ter- bongkar dan pemimpinnya disiksa kemudian dibunuh, seorang kurir yang berhasil selamat bersama istrinya dikirim ke Pemalang, dan seti- banya di sana keduanya dikirim ke tempat yang berlainan dan tidak saling bertemu lagi selama sebulan. Kurir itu tidak boleh bertanya sesuatu apa pun yang dapat menimbulkan kecurigaan, yang mungkin mendatangkan akibat yang lebih buruk lagi. Para kurir harus melari- kan diri, lalu memperkenalkan dirinya setibanya di tempat pengungsi- an, dan secepatnya pula harus mendapatkan penyamaran bagi kegiat- annya lebih lanjut. Seorang di antaranya menuturkan kenangannya betapa suasana di rumah saudara perempuannya di Comal yang men- jadi “markas” gerakan bawah tanah sebelum dipindahkan ke pos ke- hutanan: ..rumah itu selalu penuh orang... Selama masa pendudukan Jepang mereka datang membawa contoh-contoh kancing baju, logam, pelat nomor yang banyak dicari untuk dijual kepada tamu-tamu lainnya yang mungkin sudah berada di situ. Apabila ada permainan kartu, mereka ikut serta sampai semuanya terlibat dalam permainan itu, ke- mudian menyelinap ke belakang. Sebaliknya apabila ada tamu da- tang ketika mereka (para pelarian itu) masih di situ, maka masing- masing dari mereka itu lalu mulai bekerja apa saja, ada yang meng- ambil ember lalu menimba air dari sumur, ada yang memegang sapu dan membersihkan lantai... sangar berbahaya menyembunyikan orang, banyak orang yang ketangkap mari demikian seterusnya..." “Kurir Lasem, Wawancara, 20.7.76. "Ibu Pri, Wawancara, 2.9.75. Ibu Pri menyebutkan S. Mustapha dari Pe- 84 OPOSISI DAN PERLAWANAN Kegiatan Kelompok Pemalang sepanjang masa pendudukan dapat mengikuti perkembangan peperangan lewat radio ilegal milik peng- usaha perkebunan Swiss yang tadi itu. Semua pesawat penerima radio telah disegel oleh Jepang setelah terlebih dulu diubah sehingga hanya bisa menerima gelombang dalam negeri. Segel-segel itu diperiksa se- cara berkala. Namun demikian, Holle berhasil menemukan cara un- tuk menggeser segel ini untuk sementara waktu, dengan membuka penutup belakang dan menyesuaikan kembali penerima radio, se- hingga pesawat dapat menangkap siaran dari luar Jawa,'S dan orang- orang Jepang tidak pernah mengetahui bahwa segalanya telah dirusak. Melalui para kurir Menara Merah, berita-berita perkembangan pepe- rangan dan kekalahan Jepang diteruskan kepada kelompok-kelompok dan para simpatisan di daerah-daerah lain di pulau Jawa: Selama (tinggal) di pos kehutanan, saya jadi kurir... kadang-kadang saya disuruh ke Semarang, Solo, dan Lasem. Di Solo saya ke tempat Pardi, dua malam kita bicarakan persiapan kemerdekaan, sehingga rakyat akan mengerti bila saat itu tiba. Bila tidak ada persiapan, ke- merdekaan tidak akan disambut dengan baik oleh rakyat. Mengenai caranya, kita percayakan kepada para pemimpin setempat, kita cuma memberikan garis-garis besar saja. Setelah Hiroshima jatuh, saya pergi ke Semarang untuk membicarakan bagaimana kami dapat mendu- duki jabatan-jabatan penting seperti RK, RT dan lurah, dan kepe- mimpinan atas pemuda. Kami harus ada di barisan depan, kami harus dapat merebut pengaruh." Berbeda dengan kelompok-kelompok lain di Jawa pada awal masa pendudukan, kelompok Pemalang tidak secara aktif terlibat da- malang, (sekretaris Pekope sebelum ditangkap oleh Jepang) dan Bungkuk (pemimpin bawah tanah dari Jawa Tengah bagian selatan) sebagai pengunjung di rumah Comal itu. '#Holle, Wawancara, 24.6.76. Penggunaan radio dan teknik menggeser segel tidaklah khusus Pemalang. Pada waktu itu tiga radio ilegal terdapat di Tegal dan Pekalongan. "Kurir Lasem, Wawancara, 27.7.76. RK (Rukun Kampung) dan RT (Rukun Tetangga) yang disebut Tonarigumi dibentuk oleh Jepang untuk memudahkan dis- tribusi bahan kebutuhan pokok sehari-hari, pengerahan paksa romusha dan se- bagainya. 85 ONE SOUL ONE STRUGGLE lam pekerjaan menyabot instalasi-instalasi. Namun tugas mereka mencakup bagaimana membangun dukungan moral lewat hubung- an tetap oleh kurir, dan menyebarkan propaganda anti-Jepang dan berita-berita peperangan melalui Menara Merah dan dari mulut ke mulut. Isi Menara Merah mencakup ringkasan berita setempat dan informasi mengenai penindasan Jepang di daerah-daerah lain Pulau Jawa yang disampaikan oleh para kurir ke Sukowati. Menara Merah juga memuat artikel-artikel mengenai ciri atau sifat imperialisme. Kelompok Oposisi Lokal Lain Gerakan komunis di bawah tanah bukanlah satu-satunya ke- lompok yang mengorganisir perlawanan terhadap Jepang dan berusa- ha keras untuk selalu di barisan depan dan merebut pengaruh. Di antara kelompok-kelompok oposisi lokal terdapat juga kelompok yang menamakan dirinya Negen Broeders (sembilan bersaudara). Sekitar pertengahan Maret 1945, kelompok sembilan orang yang semuanya berumur sekitar tiga puluh tahun, mengadakan perte- muan rahasia di sebuah rumah di jalan Kejambon 16, Tegal. Seorang dari mereka menyampaikan ikhtisar umum dari diskusi yang baru- baru saja dilakukan dengan Subagio Mangunraharjo, pemimpin PNI- Baru yang tinggal di Tegal sejak 1938 sebagai pengasingan sukarela dari Bandung. Di Bandung ia telah mendirikan Universitas Rakyat yang kemudian ditutup oleh Belanda. Ia seorang cendekiawan, yang nafkah hidupnya berasal dari perusahaan perikanan darat yang dipim- pinnya, namun yang menggunakan waktu senggangnya untuk berdis- kusi tentang filsafat politik dengan rekan-rekan seperjuangan." Analisis Subagio mengenai situasi politik ialah bahwa Jepang tidak lama lagi akan menyerah kepada Sekutu. Persiapan harus dila- kukan untuk itu. Sebagian besar dari kelompok, yang pada malam itu memutuskan untuk menamakan diri sebagai Negen Broeders, se- benarnya sudah saling berhubungan erat sejak awal tahun tiga puluh- an. Sebagai anak keluarga pegawai rendahan Pemerintah Hindia Be- landa, semuanya telah tamat HIS bahkan beberapa di antaranya me- ngecap pendidikan MULO (sekolah lanjutan Belanda) beberapa ta- 8 Wawancara, 16.10.75. 86 OPOSISI DAN PERLAWANAN hun. Mereka berperan serta dalam usaha mendirikan Indonesia Muda cabang Tegal. Mereka pun kenal baik dengan pendirinya, Supeno, karena mereka bersekolah bersama-sama di Tegal atau Pekalongan." Setelah Indonesia Muda diobrak-abrik sampai tidak bisa berku- tik oleh PID, satu kelompok yang menamakan diri Islam Studie Club terbentuk. Penggunaan nama ini dimaksudkan untuk menghindari pengawasan polisi daripada tanggung jawabnya terhadap Islam. Sete- lah menyelesaikan kursus pertolongan pertama di Pekalongan, bebe- rapa orang di antaranya masuk ke Seksi Palang Merah tentara Belanda dan dikirim ke Cilacap untuk membantu pengungsian tahap terakhir dengan pesawat terbang ke Australia. Mereka diinternir (ditawan) se- lama beberapa bulan, dan setelah dibebaskan mereka kembali ke Tegal. Kelompok ini tetap mengadakan kontak-kontak secara tak tera- tur, kadang-kadang bertemu secara tidak resmi dalam kursus-kursus yang diselenggarakan Regu Penolong Medis (Iryo Kyujo Dan) yang di- bentuk Jepang setara dengan Palang Merah. Mereka memutuskan bah- wa jalan terbaik menentang kekuasaan Jepang ialah dengan melaku- kan “infiltrasi” ke dalam berbagai organisasi seperti Seinendan, Barisan Pelopor, BP2, dan BP3, serta mempengaruhi anggota-anggotanya. Dua orang dari anggota kelompok ini bahkan menempuh pekerjaan berbahaya dengan menjadi agen ganda untuk kenpeitai di galangan kapal Jepang di Tegal (zosenjo). Seorang di antaranya menuturkan pengalamannya: Saya memasuki kenpeitai sebagai agen ganda. Beberapa orang di an- tara kami terlibat. Kami bisa banyak melakukan perjalanan, mende- ngarkan dan berbicara secara tidak resmi di kereta api, pasar dan di gedung bioskop. Kami biasanya memberi tahu orang-orang bahwa pihak Jepang merusak moral gadis-gadis, mengangkut semua padi dan romusha... kami tidak meledakkan jembatan, tetapi mempenga- ruhi pikiran orang...? Perlu ditegaskan bahwa orang yang tidak terlibat dalam peran “agen ganda” di sini tidak menyatakan diri sebagai anggota organisasi 9Supeno menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tahun 1945, dan Menteri Pemuda dan Pembangunan pada Kabinet Harta yang pertama. . “ Wawancara, 2.8.76. 87 ONE SOUL ONE STRUGGLE perlawanan dengan tujuan perjuangan yang jelas seperti halnya komu- nis bawah tanah. Terdapat perbedaan jelas antara mereka yang memi- liki motivasi tinggi dengan yang motivasinya tidak begitu jelas seperti kasus di atas. Terdorong oleh perkiraan Subagio Mangunraharjo bahwa Je- pang pasti kalah, kelompok ini menyusun rencana kegiatan pada per- temuan rahasia di jalan Kejambon tadi. Empat di antaranya akan me- Takukan kontak-kontak dengan batalyon Peta dan Heiho di Tegal.” Menurut salah seorang, Peta dan Heiho tidak banyak mengetahui masalah-masalah militer dan “kita mengatakan kepada mereka agar tidak menginjak rakyat dan berlaku sabar.”? Dua anggota kelompok lain memilih tugas untuk mencari tahu pangreh praja mana yang tidak disukai Jepang sesuai dengan kebijak- sanaan ekonomi Jepang. Seorang lagi akan menghubungi para peju- ang lama yang terkenal dari tahun 1920-an dan para tokoh pemuda Tegal. Kelompok ini juga menyampaikan analisis sendiri mengenai situasi peperangan dan mempersiapkan dasar untuk bertindak setelah kini ternyata bahwa Jepang pasti akan kalah. Rapat rahasia itu bera- khir dengan janji para anggota Negen Broeders bahwa mereka akan tetap merupakan teman-teman setia, apa pun yang bakal terjadi.? Hampir pada waktu yang bersamaan, maka suatu kelompok lain yang komposisinya agak luas mengadakan pertemuan rahasia di kalangan barisan Pelopor di Tegal. Kelompok ini mencakup tiga veter- an eks-Digul (yang dipulangkan ke Jawa pertengahan tahun1930- an), dua di antaranya seorang aktivis pemuda. Yang dianggap sebagai pemimpin ialah Muhammad Nuh yang berhaluan Marxis. Menilik memoar yang kemudian ditulis oleh anggota dari kalangan pemuda,” kelompok itu tidak bulat dalam analisisnya mengenai situasi pepe- rangan, sikap terhadap kepemimpinan nasional, dan bahkan strategi 21Negen Broeders, Wawancara, 11.10.72. 2Slamet Soenarjio, “Catatan Singkat Slamet Soenarjio dalam Perjuangan Kemerdekaan Pemuda Tegal dalam enam bulan sebelum dan sesudah Hari Prokla- masi R.1.”, Naskah kerikan (tanpa tanggal). 2Wakil Ketua KNI Kota Tegal, Jawaban tertulis 1972. “Mengenai sumber ini lebih jauh lihat tulisan penulis, “My Story' and other sources: An Oral Approach to the Indonesian Revolution,” Masyarakat Indonesia, Tahun ke-1, No. 2, Desember 1974. 88 OPOSISI DAN PERLAWANAN yan : harus diambil terhadap Jepang. Orang-orang Maris dalam ke- lompok mengecam kepemimpinan tingkat nasional. Banyak di antara mereka yang beranggapan kepemimpinan nasional “feodal” dan “alat fasisme militer Jepang.” Adalah sangat penting untuk menetapkan prioritas-prioritas apa di daerah setempat dalam perjuangan menda- tang. Oleh karena situasi ekonomi telah mencapai titik rawan, rakyat dengan mudah dapat dimobilisasi melawan Jepang. Sedangkan pan- dangan lain tidak mempedulikan kecaman kepemimpinan nasional sebagai kolaborator, tetapi memprioritaskan perjuangan-perjuangan untuk merebut kekuasaan dari asing dan tidak pada revolusi sosial. Kelompok ini menolak perbandingan yang dilakukan Muhammad Nuh dan orang-orang Marxis lainnya antara revolusi mereka dengan revolusi-revolusi Rusia dan Perancis sebagai negara-negara merdeka dan tak dijajah. Mereka tidak harus menumbangkan kekuasaan asing sebelum revolusi-revolusi mereka dapat dimulai. Sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan, tercapai juga kesepa- katan bahwa pembentukan kader dapat dimulai segera, sehingga rak- yat siap melawan kekuasaan Jepang dan “memukul musuh dari bela- kang” secepatnya di saat kesempatan terbuka. Diputuskan pula untuk memulai kampanye propaganda di kalangan buruh galangan kapal Jepang yang kebanyakan telah menjadi anggota Suisintai atau Baris- an Pelopor. Kelompok bawah tanah lain yang bergerak di Kabupaten Bre- bes mendapat pengaruh lebih langsung daripada dari Negen Broedo- ers. Sunarto, yang menjadi pemimpinnya sebelum perang pecah, mengajar di sekolah yang didirikan oleh Sugra di dekat Cirebon, dan membantu membangun KRI (Koperasi Rakyat Indonesia) bersama dengan Sugra. Sugra adalah Ketua PNI-baru cabang Cirebon.? Se- telah kembali ke Brebes ia mendirikan cabang-cabang KRI di seluruh kabupaten. Di bawah kepemimpinan Sunarto, koperasi yang sangat dibatasi kegiatannya oleh Jepang, berubah fungsinya menjadi suatu jaringan rapat yang longgar dari kelompok-kelompok tak resmi yang Mengenai biografinya, lihat B.R.O'G Anderson, Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946 (Ithaca, Cornell University Press), hlm. 445. Selanjutnya Java. 89 ONE SOUL ONE STRUGGLE bertemu secara tak teratur untuk memperbincangkan apa yang diketa- huinya mengenai perkembangan peperangan, dan prakarsa-prakarsa setempat, apa yang bisa dilakukan manakala kekalahan Jepang yang tak terhindarkan itu menjadi kenyataan.” Anggota-anggota KRI Bre- bes terdiri antara lain dari tiga orang guru desa, penjual ketupat, se- orang tukang kayu, dan seorang Cina. Sekalipun sebagian besar ang- gota koperasi terdiri dari pekerja pertanian, terdapat juga beberapa “orang lenggaong. Seorang penasihat KRI dapat bepergian bebas di seluruh kabupaten yang luas itu (sampai ke Salam yang jauh di sela- tan) untuk mengadakan kontak-kontak dan pertemuan-pertemuan. Ada sekitar delapan cabang koperasi. Kalau para pejabat setempat ingin mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan, jawab- annya adalah “urusan koperasi.” Tak terelakkan lagi bahwa Jepang, yang mengawasi dengan teliti semua organisasi yang ada, mulai mencurigai kegiatan itu punya tujuan-tujuan lain. Seorang petani ber- nama Karta ditahan setelah dilaporkan polisi desa bahwa ia membu- at semacam azimat pelindung yang akan digunakan untuk melawan Jepang. Bersama dengan dua orang petani lain, Karta dipukuli sete- ngah mati dan dijebloskan ke Penjara Brebes. Penasihat KRI, menu- turkan kembali kejadian itu: Tiga orang anggota KRI ditahan, dan dipukuli di Penjara Brebes. Me- reka, orang-orang Jepang itu mendapati bahwa saya anti-Jepang... ketika saya sedang diinterogasi, mereka dipanggil masuk. Mereka se- mua sudah seperti mayat. Tak seorang pun yang mengaku telah me- ngenal saya. Orang-orang Jepang berkara, “Kalau begitu pulang Sau- dara!” Kalau saya mengingat keberanian mereka, saya tanya jasa saya apa? Mereka yang berjasa... orang tani, orang buruh, tetapi mereka konsekuen dalam tindakannya.” Dalam masa perang, kelompok-kelompok oposisi selalu dian- cam dan ditakuti. Sudah tentu orang-orang Jepang berusaha keras untuk membongkarnya, terutama gerakan komunis bawah tanah. Ru- panya gerakan komunis lebih berhasil dengan propaganda anti-fasis- “Mengenai KRI, lihat juga Kahin, Ngrionalism and Revolution in Indonesia, asa. Cornell University Press, 1952), hlm. 112. Selanjutnya Nationalism. “78unarto, Wawancara, 29.7.76. 90 OPOSISI DAN PERLAWANAN menya daripada usaha-usaha melakukan sabotase. Jepang sangat kha- watir bahwa apabila Sekutu berhasil menyerbu Jawa dari selatan, se- perti yang diperkirakan, peranan gerakan bawah tanah akan menjadi sangat penting. Kondisi buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijaksa- naan ekonomi perang Jepang sangat mengurangi kemampuan pang- reh praja untuk memimpin rakyat. Pada akhir masa pendudukan, dengan beberapa perkecualian, kebanyakan pangreh praja tidak men- dapat kepercayaan rakyat lagi. Sebaliknya, segelintir komunis bawah tanah, Negen Broedoers, kelompok barisan pelopor, dan Koperasi Rakyat Indonesia di Brebes muncul di permukaan sebagai pemimpin rakyat yang bebas dari noda-noda korupsi pada waktu kejatuhan Je- pang. Kecuali kelompok bawah tanah komunis, kelompok-kelompok perlawanan yang lain tidak pernah melakukan kegiatan melawan fasis- me Jepang seperti halnya komunis. Komentar Anderson mengenai situasi di Jakarta dapat juga diterapkan pada kelompok-kelompok lokal ini: pentingnya kelompok-kelompok ini”... ialah bahwa mereka itu merupakan kuncup-kuncup dari golongan dan kelompok politik yang hanya mekar pada musim semi yaitu masa kemerdekaan, dan bukan pada perlawanan mereka yang gigih terhadap pemerintah mili- ter (Jepang).”# Negen Broeders (berpendidikan Barat dan berhubungan dengan kepriayiannya) mengingatkan orang kepada kelompok oposisi pro-Sjahrir di Jakarta. Namun demikian, kepemimpinan barisan Pelo- por menonjol karena satu masalah penting, yakni tiga pemimpin tua kaum nasionalis kiri semuanya eks-Digulis, veteran (dan korban) dari pemberontakan tahun 1926. Dalam pandangan rakyat, mereka ju- ga—sebagaimana kelompok Negen Broeders dan komunis bawah ta- nah—tidak tersangkut dalam perampasan beras yang dilakukan oleh Jepang dan korupsi bahan sandang oleh pangreh praja. Selain itu, mereka juga siap bertindak pada bulan Agustus 1945. Marilah kita lihat dalam bab-bab berikut ini, bagaimana kelompok-kelompok ini membentuk kekuasaan baru setelah proklamasi di Tiga Daerah.I) 2B.R.O.G.Anderson, “The Pemuda Revolucion. Indonesian Policics, 1945- 1946" (Tesis Ph.D. Cornell University, 1967), hlm 37. 91 BAB EMPAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN BERAKHIRNYA KEKUASAAN JEPANG TANGGAL 14 Agustus 1945 kira-kira lewat pukul 9.00 malam, se- orang anggota kelompok rahasia di dalam Barisan Pelopor yang sejak bulan sebelummya ikut serta dalam rapat-rapat gelap, bergegas me- nyelinap memasuki pintu belakang sebuah rumah di jalan Gilitugel, Tegal. Pandangannya yang menembus kaca jendela menangkap se- orang kawannya sedang memutar tombol radio ilegal gelombang pen- dek (short wave), yang selama ini menjadi sumber berita jalannya pe- perangan bagi Barisan Pelopor. Guna memberi pelajaran kepada ka- wannya yang ceroboh ini, ia surut ke belakang rumah, meniru ucap- an gaya logat bahasa Jepang dengan keras: “Moshi, moshi (artinya halo). Apa yang punya rumah ada?” Mendengar ini, orang itu de- ngan gugup melompat ke pintu belakang, yang ditemui bukan kenpe- itai tetapi kawannya sendiri yang bernama Marsum Hr. Keduanya lalu duduk, “melanjutkan mendengarkan berita-berita terbaru dari medan peperangan. ...dan “nger" terdengar suara orang bicara, lalu aku bertanya: “Sender (pemancar) mana itu, Bung?” “Sender Saigon entah Hanoi,” sahut kawanku. “Bahasa Inggrisnya logac Cina, ganti saja ke Australia.” Knop radio diputar-putar lagi kiri-kanan, kiri-kanan, dan “nger” se- seorang sedang bicara dalam bahasa Inggris pelan-pelan, sender itu lebih jelas suaranya. Tanyaku kemudian: “...Sender mana lagi ini Bung?” “Sender Australia, kira-kira Melbourne,” sahutnya. Aku meng- gerutu “sayang mengapa aku tidak berbahasa Inggris, salahku sendi- ri...” Sekonyong-konyong muka kawanku terangkat, dadanya wungal 29 ONE 5SOUL ONE STRUGGLE (membusung), duduknya mengeser-geser maju mendekat radio— mendengarkan secara sungguh-sungguh, kulit muka dahinya berke- rut-kerut, suatu tanda sedang sungguh-sungguh memperhatikan sua- ra orang yang sedang berbahasa Inggris. Mendadak aku terkejut, men- dengar kawan tadi berkata: “Ha... he... ha... Jepang sudah menyerah!” Walaupun siaran pernyataan menyerahnya Jepang oleh Kaisar tidak diterima sampai petang hari berikutnya (15 Agustus), sebelumnya ' pemuda di Jakarta telah berhasil menangkap siaran pemancar San Fran- sisco mengenai penyerahan Jepang tanpa syarat.? Di seluruh Keresiden- an Pekalongan kelompok-kelompok lain mendengar siaran serupa pada malam itu. Bagi kelompok-kelompok nasionalis di Keresidenan Peka- longan dan gerakan bawah tanah yang basisnya di Pemalang, berita ini menimbulkan luapan kegembiraan, walau mereka sebenarnya su- dah tahu bahwa menyerahnya Jepang hanyalah soal waktu belaka. Dalam rangka persiapan gerakan perjuangan di seluruh keresidenan dengan cepat situasi baru ditanggapi. Persiapan Proklamasi Kemerde- kaan bukanlah semata-mata karena mengikuti siaran radio gelap, te- tapi juga karena ibukota dapat dicapai dalam waktu 8 jam, sedang kota-kota kabupaten ada di sepanjang jalan kereta api Jakarta- Sema- rang. Gerbong-gerbong kereta api dari Jakarta banyak bertuliskan semboyan-semboyan seperti “Merdeka atau Mari.” Belum lagi beri- ta kawat melalui jaringan komunikasi khusus kereta api. Wajar bila aktivitas kereta api paling dulu mengetahui berita-berita dari Jakarta. Secara relatif sangat mudah bagi barisan Pelopor, atau bagi Ne- gen Broeders ataupun bagi kelompok bawah tanah komunis untuk berhubungan dengan Jakarta melalui kurir atau telepon langsung gu- na memastikan berita-berita yang mereka dengar melalui radio-radio gelap. Tanggapan pertama mereka terhadap berita menyerahnya Je- pang dan Proklamasi Kemerdekaan ialah ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan di Jakarta. Negen Broeders mengirim dua orang anggotanya ke Jakarta pada tanggal 19 Agustus. Di sana mereka mendengarkan ceramah 'Marsum Hr, Ceritaku, hlm. 46. ?Anderson, Java, him. 66. 94 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Supeno semalam suntuk tentang makna proklamasi ketika menginap di rumahnya di Jalan Lawu." Barisan Pelopor mengirim pula kurirnya ke Jakarta, namun tidak berhasil menemui seorang pun dari asrama Menteng 31 karena mereka berada di Rengasdengklok. Tetapi, pada tanggal 20 Agustus kurir yang lain kembali ke Tegal membawa ratusan teks Proklamasi dan semboyan-semboyan yang tercetak di atas kertas merang rapuh berwarna kekuning-kuningan, satu-satunya jenis kertas yang tersedia waktu itu. Tokoh-tokoh nasionalis senior perjuangan, menjadi kokoh dengan kepastian kebenaran dari Jakarta atas desas- desus penyerahan Jepang. Mereka cepat mengambil prakarsa menyu- ruh pemuda menaikkan bendera Merah-Putih, lalu menjalankan kampanye propaganda kemerdekaan dan membentuk Komite Nasio- nal daerah (KNI) sesuai dengan instruksi Jakarta. Sebaliknya, pangreh praja tidak mempunyai sumber informasi kecuali dari Jepang. Sikapnya menantikan “pengumuman resmi atas- an” itu membuat kebingungan dan keragu-raguannya menghadapi Proklamasi. Sedangkan pihak Jepang di Keresidenan itu yang tetap bungkam tentang penyerahan itu sampai kira-kira seminggu setelah Proklamasi, menolak untuk menjawab di depan umum, dan sering kali secara pribadi menyangkalnya.” Perjanjian antara Sekutu di Postdam dekat Berlin yang dicapai pada tanggal 16 Juli 1945 antara lain menyebutkan akan mengemba- likan Indonesia kepada Belanda. Ini mendorong pemerintah militer Jepang berjanji akan cepat memberikan kemerdekaan kepada Indone- sia, dengan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis Sukarno-Hatta. Postdam juga berarti jatuhnya bom-bom atom dan kekalahan Jepang yang cepat sebelum adanya pemindahan kekuasaan secara res- mi. Yang lebih penting lagi, Perjanjian Postdam berarti bukannya ?Negen Broeders, Wawancara 2.8.76. Diskusi dan perundingan mengenai kepemimpinan Republik muda ini di kalangan berbagai faksi dapat dijumpai dalam Anderson, Java, hlm. 70: Anthony Reid, Indonesian National Revolution, (Melbourn, Longmans, 1974) hlm. 142, 144. “Menteng 31, sebuah kelompok nasional yang terkemuka di Jakarta. 'Informan-informan pangreh praja telah berakhir, Walaupun surat-surat ka- bar seperti Asia Raja memberitakan perang telah berakhir, namun pangreh praja masih saja menunggu pengumunan resmi, yang tentu saja tidak akan mereka dapat. 95 ONE SOUL ONE STRUGGLE Amerika Serikat yang datang untuk membebaskan Indonesia dari Je- pang, tetapi datangnya Inggris di bawah pimpinan Mountbatten un- tuk membersihkan Jepang di Asia Tenggara. Ada usaha dari delegasi Perancis dan Belanda di Postdam agar mereka dapat masuk dan men- jajah kembali negara-negara di Asia Tenggara tanpa campur tangan negara lain. Keputusan-keputusan yang diambil di Postdam berpenga- ruh banyak pada keterlambatan kemerdekaan.S Lebih-lebih lagi de- ngan pernyataan dari Komandan Jepang tanggal 18 Agustus kepada Sukarno-Hatta, yaitu bahwa Jepang menyetujui keputusan Postdam, sehingga kerena itu bantuan untuk kemerdekaan Indonesia tidak mungkin ada lagi. Dikatakan lebih lanjut bahwa keamanan dan keter- tiban akan berada di bawah komando tentara Jepang sampai tiba wak- tunya pemindahan kekuasaan kepada Sekutu sudah resmi.” Dengan tidak adanya dukungan rakyat dan ketergantungan mereka pada atasan yang semakin pudar, maka kekuasaan para pang- reh praja sekarang lebih tergantung lagi kepada atasannya. Apakah yang akan terjadi bila atasan itu runtuh atau diganti? Pada umumnya para pangreh praja berharap, sesuai dengan perjanjian Postdam yang digarisbawahi oleh Komandan Militer Jepang, Sekutu akan datang dan mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Beberapa di antara mereka yang berpikiran maju pun seperti Sarimin, Bupati Bre- bes, selain terpengaruh oleh perjanjian Postdam juga mengingat betul janji Ratu Wilhelmina tahun 1942 yang mengatakan bahwa Indonesia akan diberi kekuasaan otonom di dalam negara sekemakmuran Be- landa. Sutarjo, seorang pemimpin terkenal dari kalangan pangreh praja, pada bulan Juni-Juli keliling Jawa berpidato yang ditujukan kepada para pangreh praja agar mereka bersiap-siap untuk merdeka.' Dalam tulisannya tahun 1965, Bupati Brebes Sarimin mengatakan sebagai akibat dari janji Ratu Wilhelmina dan pidato-pidato Sutarjo, (Mengenai persetujuan Postdam dan kemerdekaan Indonesia, lihat Anderson, Java, hlm 61-85. Teks dan prosedur perjanjian itu dapat dijumpai di Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat (State Department), Diplomaric Papers, Konferensi Berlin 1945, jilid I dan II. Percetakan USA Washington, 1960). 7Anderson, Java, hlm. 85. #Dalam suatu pertemuan di pendopo Kabupaten Tegal, Sutarjo mengatakan bahwa Jepang “akan mengumumkan kemerdekaan Indonesia tahap demi tahap.” 96 PROKLAMASI KEMERDEKAAN “kami mengira bahwa kemerdekaan itu hal yang masuk akal, tetapi Proklamasi adalah hal yang tak pernah muncul dalam benak kami. Kita tidak tahu bahwa suatu negara dapat dengan mudah menyata- kan proklamasi kemerdekaannya.”” Kebingungan pangreh praja, menurut Sarimin, karena tidak adanya pengumuman resmi tentang penyerahan Jepang, baik melalui radio pemerintah maupun Shuchokan (Residen) Pekalongan. Keragu- an itu diperkuat lagi oleh sikap para pejabat Jepang setempat, seperti yang dijumpai Sarimin: Djepang di daerah membungkam seribu bahasa. Bahkan mereka mempertahankan kekuasaannya, tidak djarang dengan kekuatan sen- djata. Pada saat tersiarnja kabar itu saja turne di pedalaman dan berte- mu seorang kenpeitai Djepang jang pasti mengetahuinja. Tetapi ia menjangkal keras kebenaran. Mereka terdjepit, mengikuti gelombang pergolakan di bawah tekanan dan antjaman kekuasaan jang masih njata.'” Hal penting yang menjelaskan sikap “tunggu dan lihat” —nya pangreh praja adalah harapan bahwa Sekutu akan segera tiba, tetapi bukan enam minggu kemudian. Penundaan yang tidak diduga inilah yang menciptakan keadaan di mana perebutan kekuasaan oleh kelom- pok-kelompok tertentu muncul di mana-mana. 1. Tanggapan Kalangan Perjuangan Ciri-ciri dari perjuangan kemerdekaan di waktu-waktu sesudah Proklamasi yaitu berkembangnya apa yang disebut badan perjuang- an. Pada umumnya badan-badan ini sulit untuk disebut “organisasi,” karena struktur organisasi kaum muda sangat longgar, dan bisanya mereka hanya mengelompok pada seorang tokoh tua yang kharisma- tik. Akan kita bahas sepintas organisasi dan kepemimpinan kelom- pok-kelompok ini sebelum mengungkap kegiatan-kegiatannya. Kepemimpinan badan-badan perjuangan, aktivis-aktivis revo- lusioner atau pejuang, terdiri dari 3 kelompok. Pertama, “angkatan tahun '26,” bekas anggota-anggota Sarekat Islam, VSTP (Sarekat Bu- ”Sarimin, Wawancara, 23.1.73 “Sarimin, Kenang-kenangan, hlm. 101. 97 ONE SOUL ONE STRUGGLE ruh Kereta Api), PKI atau Sarekat Rakyat. Termasuk mereka yang sesudah pemberontakan 1926 dipenjarakan di Jawa atau dibuang ke Digul dan tokoh Islam komunis seperti Haji Muklas dan Kiai Mis- bach dari Slawi."' Ketatnya pengawasan PID dan janjinya kepada Penguasa Belan- da sebagai syarat pembebasannya menyebabkan mereka tidak lagi aktif di bidang politik. Kelompok ini mencakup pula Sukarnois yang seni- or, seperti Kartohargo dan Kromo Lawi, yang sering diganggu dan kadang-kadang ditahan karena kegiatan politiknya pada akhir tahun 1920 dan awal 1930-an. Kelompok kedua yang disebut “Angkatan tahun 30,” termasuk para pemuda sebelum perang, dari Indonesia Muda, Kepanduan Bangsa Indonesia atau Perpri (Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia), yaitu Ormas pemudanya Partindo yang berbasis di Solo, dan SPI (Su- lih Pemuda Indonesia), Ormas pemudanya PNI-Baru. Dalam kelom- pok ini termasuk Sugeng Hargono (Brebes), anggota-anggota Negen Broeders di Tegal dan Sarli, seorang tokoh barisan Pelopor di Kota Pekalongan. Angkatan ini mencakup pula bekas anggota-anggota par- tai politik pada periode 1930-an seperti PNI-Baru, Gerindo, Partindo, dan PSII. Kelompok ketiga, generasi muda “angkatan 45,” yang mem- peroleh pengalaman politik dari organisasi-organisasi pemuda bikinan Jepang yang pandangannya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman mereka semasa pendudukan. Termasuk kelompok ini, tokoh-tokoh API (Angkatan Pemuda Indonesia) Pemalang, Urip dan Karso, serta para pemimpin Pesindo Ketanggungan Barat. Pendidikan Belanda kelompok ini kurang dibanding dengan kelompok-kelompok pejuang senior di Keresidenan Pekalongan, kebanyakan mereka adalah anak- anak pegawai negeri rendahan atau buruh pabrik gula. Mereka biasa- nya tidak menjadi pemimpin di badan perjuangan, tetapi aktif dalam organisasi itu. Masa umumnya disebut pemuda rakyat, pemuda non- "Mereka termasuk K. Mijaya, Muhammad Nuh, Suwigno, Sulaiman, Sukirman, dan Wakhtum dari Tegak, Kartohargo, dan Slamet dari Brebes, dan Amir dari Pemalang. Haji Muklas ditangkap pada bulan Mei 1926 karena pemberontakan Karangcegak dan dibuang ke Digul. Ia belum kembali ke Jatinegara sampai Peristiwa Tiga Daerah berakhir. 98 PROKLAMASI KEMERDEKAAN elite yang miskin dari kampung-kampung pinggiran kota yang sebagi- an tersebar menjadi anggota Barisan Pelopor Tegal dan API Pemalang. Sebaliknya, para aktivis Barisan Pelopor Pekalongan disebut oleh pim- pinannya sebagai pemuda sekolah yang sedikit berpendidikan Barat. Pola kepemimpinan kelompok-kelompok luar kota-kota kabu- paten adalah sama, yaitu para aktivis tua yang lebih berperan, sedang- kan kekuatan santri di dalam kelompok-kelompok berbeda. Di Ran- dudongkal misalnya, karena adanya beberapa pesantren di bawah ke- pemimpinan Haji Zaini (tokoh Islam nasionalis setempat), hampir semua anggota AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia) adalah santri. Sedangkan di Slawi dan Tanjung karena tidak terdapat pesan- tren, para santri bukanlah hasil pendidikan madrasah melainkan pen- didikan sekolah-sekolah menengah negeri. Organisasi kelompok-kelompok ini sangat banyak ragamnya, dari barisan kelompok Tegal yang tersusun baik sampai ke kelompok- kelompok yang umumnya longgar ikatannya seperti pemuda Tan- jung yang bahkan tidak punya nama. Kelompok-kelompok dengan nama sama sering kali tidak mempunyai pertautan keorganisasian, baik dengan yang di tingkat kabupaten maupun dengan dengan yang di tingkat propinsi dan nasional. Misalnya, kelompok API Tegal dan API Pemalang tidak mempunyai hubungan satu sama lain, meski ke- duanya menyatakan bagian dari kelompok Jakarta. Begitu juga kelom- pok-kelompok AMRI di Keresidenan Pekalongan tidak mempunyai hubungan satu sama lain maupun dengan yang tingkat propinsi dan nasional. Kelompok-kelompok lokal ini, selain mengubah namanya, mencerminkan perkembangan tingkat nasional, dengan berdirinya Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) pada awal November dan kemu- dian Parsi (Partai Sosialis Indonesia). “Keanggotaan” badan-badan perjuangan tidak ketat dan bisa merangkap, seperti halnya banyak tokoh-tokoh KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) di Tegal adalah anggota Barisan Pelopor maupun anggota kelompok lain. Te- tapi Barisan Pelopor mempunyai buku keanggotaan, seperti di ke- lompok AMRI, meskipun hal ini tidak lazim. Nama-nama sering di- ambil dari kelompok-kelompok “terkenal” di Jakarta, Semarang, dan Surabaya tanpa adanya suatu ikatan organisasi. Banyaknya badan per- juangan dan perbedaan-perbedaan dampak pendudukan Jepang, me- 99 ONE SOUL ONE STRUGGLE nimbulkan perbedaan-perbedaan dalam gerakan perjuangan setelah Proklamasi baik di Tegal, Brebes, maupun di Pemalang. Tanggapan pangreh praja terhadap Proklamasi sangat menen- tukan nasib mereka sendiri, juga mempengaruhi strategi pemimpin perjuangan. Penalaran dari tindakan para pangreh praja itu sendiri memerlukan pengamatan yang lebih dekat. Reaksi Elite Birokrat - Tanggapan mula-mula kaum elite tradisional terhadap pengi- baran pertama Sang Merah-Putih di keresidenan itu adalah serupa. “Turunkan itu!” katanya kepada kaum pejuang, “karena kita tidak mendapat perintah resmi dari Dai Nippon.” Sikap demikian di masa Kemerdekaan jelas menandai keraguan akan makna Proklamasi. Suara pangreh praja di luar ibukota keresidenan sendiri mengatakan penye- rahan Jepang tidak dipastikan baik oleh residen Jepang maupun radio resmi Jakarta. Mereka juga takut akan reaksi Jepang apabila gerakan revolusioner melanjutkan kampanyenya menurunkan bendera Jepang dan mengantikannya dengan Merah-Putih. Akhirnya setelah penye- rahan itu menjadi suatu kepastian, mereka mengira sekutu akan segera datang dan menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Sikap semacam ini tentu saja tidak terbatas pada kalangan pangreh praja, melainkan juga merupakan sikap sebagian terbesar kaum tua-tua In- donesia yang tidak ikut serta dalam gerakan revolusioner. Beberapa pejabat pangreh praja dapat dengan cepat mengubah sikap dan pan- dangannya. Namun bagi mereka yang sikap keraguannya mencolok, kewibawaannya jelas cepat musnah di hari-hari selanjutnya. Sarimin yang pada bulan Agustus 1945 menjadi bupati Bre- bes untuk masa tiga bulan saja, telah meraih keberhasilan yang langka terjadi di bawah kekuasaan Belanda. Ia anak lelaki sebuah keluarga petani tembakau di dekat Dieng. Ayahnya berambisi besar agar anak- nya menjadi priayi dengan kedudukan tinggi dalam dinas pemerin- tahan. Ia duduk di kelas tertinggi OSVIA (sekolah pendidikan bagi pegawai-pegawai pribumi) pada tahun 1924 dan menjadi camat pada usia 28 tahun. Ia juga seorang dari 13 orang lulusan terbaik akademi pemerintahan sebelum perang. Akademi ini memberi prioritas kepada anak-anak bupati yang ingin studi, sedangkan di desanya sendiri Sa- 100 PROKLAMASI KEMERDEKAAN rimin dikenal sebagai “seorang yang telah dimanjakan oleh dewa-de- wa,” Kemampuan dan statusnya sebagai priayi “modern” menjadikan kariernya maju dengan amat cepat di zaman pendudukan Jepang, hanya dalam waktu 3 tahun dia dipromosikan dari wedana menjadi patih, dan dari patih menjadi bupati. Kemudian terjadilah sesuatu di luar kemampuannya. Hanya selama enam bulan menjadi bupati Brebes datanglah apa yang ia sebut sebagai suatu “kemalangan” (ku- alat) yang menimpa kariernya sebagai seorang administratur. Faktor lain yang menyebabkan hubungannya dengan kaum perjuangan di keresidenan itu memburuk adalah kecurigaan akan ada- nya gerakan subversif yang menyambut baik kembalinya penguasa Belanda, di kalangan pangreh praja. Menurut para pemimpin perju- angan, hal ini ada kaitannya dengan Gerakan Untuk Kemenangan, VWV (Vak Voor Victorie), yang dulu dipimpin oleh Asisten Residen Belanda A.R. Coert, pada awal tahun 1940 sesudah Jerman mendu- duki Belanda.'? Katanya banyak anggota vrijmerselarij, (Freemasonry) menjadi anggota gerakan tersebut. Residen besar dan Bupati Sarimin pernah dinyatakan menjadi anggota Freemasons, tetapi hal itu disang- kalnya. Namun namanya sudah terkaitkan dengan VVV, yang sama sekali tidak menguntungkannya.'? Di kalangan Negen Broeders re- putasi Sarimin lebih jauh lagi dinodai oleh keterlibatannya dengan kasus Wedana Pangkah, yang juga dituduh sebagai anggota VVV, dan menerima sejumlah dana untuk melakukan subversi terhadap Re- publik.“ Di Pekalongan tersiar desas-desus tentang dibentuknya komite rahasia pejabat-pejabat tinggi pangreh praja untuk menyambut keda- tangan kembali Belanda (Comite van Ontvangst), dan konon, menurut salah satu kelompok perjuangan, Bupati R.A.A. Suryo (yang menja- 1Negen Broeders, Wawancara, 27.2.73. $Pertanyaan No. 15, “Keterangan, Jawaban tertulis atas pertanyaan jaksa Pekalongan S. Karisarmojo 31.1.46, Proc. Gen. WNegen Broeders, Wawancara, 27.2.73, dan Muhammad Nuh, Jawaban ter- tulis atas pertanyaan Sejarah Militer Kodam VII (Semdam), Semarang, Februari 1959, Semdam, him. 5. Selanjutnya “Jawaban tertulis, Semdam”. Wedana Pangkah didesas-desuskan terlibat dalam penculikan dan pembunuhan sesaat setelah kemer- dekaan, kegiatan agen-provokator yang dikatakan bertujuan mendiskreditkan Re- publik yang baru lahir itu. 101 ONE SOUL ONE STRUGGLE bat sejak tahun 1924) juga terlibat. Termasuk juga sekelompok “orang-orang terpelajar” yang setia kepada Belanda, antara lain, anak perempuan Wedana Pekalongan dan teman-temannya. Mereka berga- bung dalam Pemuda Permi, golongan pemuda kaum Priayi yang ting- gal di jalan Permi di Pekalongan. Menurut Sarli, tokoh nasionalis tua Pekalongan, Kromo Lawi, paling dibenci kelompok itu. Kenyataannya, hubungan antara bebe- rapa pejabat Pekalongan dengan Kromo Lawi diberi kedudukan tinggi oleh Jepang dengan menjadi ketua pertama Putera, lalu menjadi kepa- la seksi Perdagangan Hakokai dan pemimpin Barisan Pelopor. Pang- reh praja tidak menyenanginya, karena ia rajin mengunjungi wilayah- wilayah kecamatannya dan pidato-pidatonya mengenai kemerdekaan dalam kursus-kursus Putera yang kemudian menjadi Hokokai. Mere- ka juga benci pada cara Kromo Lawi mengambil alih rumah kediaman wedana Pekalongan untuk dijadikan kantor Putera. Mereka mencuri- gai pula laporan-laporan tertentu yang disampaikan kepada Jepang yang merugikan pangreh praja dan mengakibatkan mereka ditegur atau dipecat. Tetapi ternyata kalangan priayi.tidak berhasil menggeser kedudukannya. '? Kromo Lawi kemudian melindungi dirinya dengan jalan mendekati kenpeitai. Akibatnya ketika meletus bentrokan ken- peitai di Pekalongan awal Oktober, Pemuda menangkap Kromo Lawi dengan tuduhan agen subversi kenpeitai. Dengan adanya ketegangan antara Kromo Lawi dan pangreh praja Pekalongan yang pro-Belanda itu, tidak mengherankan bila be- rita yang dibawanya dari Jakarta mendapat reaksi dari mereka. Kromo Lawi berada di Jakarta, di rumah kediaman Laksamana Meida, ketika malam itu juga Proklamasi sedang diperdebatkan. 'S Pagi harinya bu- ru-buru ja kembali ke Pekalongan untuk memberi tahu bahwa Prokla- masi akan diumumkan, meski berita tersebut telah sampai di pang- reh praja, termasuk semua bupati, berkumpul di Pekalongan untuk menghadiri sidang Hokokai dan Shu Sangi Kai (Dewan Penasihat '5Sarli, Wawancara, 27.7.76. "Laksamana Maeda adalah simpatisan gerakan nasionalis. Teks Proklamasi Kemerdekaan disusun di rumah kediamannya pada tanggal 16 Agustus 1945 dan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi. Lihat Anderson, Java, him. 75-82. 102 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Keresidenan). Kromo Lawi menuturkan kenangannya tentang sidang yang terjadi 30 tahun yang lalu itu: Saya ditertawai Sarimin itu di rumah yang sebelah sini CPM, kita kumpul di sana dengan beberapa bupati, kemudian saya ceritakan tentang proklamasi itu. Nah, ditertawai, karena ya, yang bisa me- merdekakan kita itu adalah negara yang menang—anggapan dari sari- min cs itu, sehingga dia tidak percaya kalau umpamanya saya... kita ini bisa merdeka, harus yang memerdekakan adalah, ya, yang me- nang pada waktu itu adalah Amerika. Sebab Jepang sudah jatuh, dan tidak bisa memberi kita hak kemerdekaan. Tidak mengerti bahwa proklamasi ini adalah dari sanubari rakyat Indonesia sendiri. Sarimin, dalam keterangannya mengenai sidang itu lima bulan kemudian menulis antara lain: ...Pada saat itoe seorangpoen ta' ada jang taoe benar tentang seloek- beloeknja Proklamaties Tocan Kromo Lawi jang habis dari Djakarta menerangkan, bahwa Proklamatie itu beloem berisi, masih berwoed- joed ideologie, beloem mempoejai woejoed jang njata." Pada waktu itu (akhir Agustus 1945), Sarimin percaya Prokla- masi tidak memiliki makna apa pun sampai Jepang secara resmi su- dah menyerahkanterimakan kekuasaannya kepada Indonesia. Me- nunggu sampai ini terjadi, Sarimin berpendapat “tidak akan terjadi perubahan apa pun.” Lebih lanjut dikatakannya bahwa dia bukan tipe pangreh praja yang tinggal diam. Ketika menjadi camat, ia pernah mengajukan pendapatnya tanpa diminta kepada Residen Belanda, yang mengakibatkan pemindahan dirinya ke kecamatan yang berpen- duduk miskin. Bupati Sarimin memang memiliki kepercayaan diri yang tangguh. Pendapat maupun tindakan Bupati tersebut menimbulkan konflik dengan pejuang revolusioner di Brebes, terutama Kartohargo. Sebagai anggota pergerakan nasional yang senior di Brebes, ketua KNI Kabupaten maupun Barisan Pelopor, dia tidak menyetujui pendapat Bupati Sarimin (sekembalinya dari rapat para bupati di Pekalongan tadi), bahwa Jepang masih bertanggung jawab untuk keamanan sam- Kromo Lawi, Transkripsi 111/6, 7.6.73. "Pertanyaan No. 2, Keterangan, 31.1.46. 103 ONE SOUL ONE STRUGGLE pai Belanda menduduki Indonesia kembali, menurut Perjanjian Post- dam. Sarimin dengan tegas mengemukakan pendapat seperti ini da- lam sebuah sidang penting di pendopo Kabupaten Brebes: Tanggal 23-10-1945 Bupati mengatakan rapat di pendopo Kabupa- ten Brebes, dikoendjoengi oleh para pangreh pradja lengkap moelai dari loerah sampai wedananja, pegawai kantor, bangsa Tionghoa dan Arab, sementara wakil-wakil Badan dan Gerakan. Rapat dipimpin sendiri oleh Boepati. Menoeroet keterangan Boepati jang beliaoe ba- roe sadja berkonperensi dengan Residen Mr. Besar dan mendapat pe- nerangan tentang adanja Penjerahan Djepang kepada Sekoetoe. Se- landjoetnja Boepati mengoepas soal peperangan dan djoega soal Prok- lamasi. Dalam koepasannja jang mengenai proklamasi boepati de- ngan terang-terangan tidak soeka membenarkan adanja Proklamasi itoe dan beloem soeka mengoemoemkan Proklamsi, selakoe Kepala Daerah. Perkataannja jang mengatakan beloem soeka mengakoei Prok- lamasi ialah demikian, “Apakah artinya Proklamasi jang hanja ditanda- tangani oleh 2 orang sadja (Sukarno-Hatta)?” Seorang tokoh Masyumi kemudian menanyakan kepada Bupa- ti, apakah sebagai Kepala Daerah ia tidak memiliki keyakinan diri untuk mengumumkan Proklamasi itu. Jawabnya adalah tidak. Dika- takan oleh tokoh Barisan Pelopor bahwa gerakan gerakan revolusioner Brebes akan mendukung Bupati apabila Bupati mengumumkan Prok- lamasi secara resmi. Hal ini menimbulkan prasangka rasialis yang ta- jam di Brebes. Beberapa pedagang Cina percaya bahwa kemerdekaan itu tidak akan terjadi, sedangkan orang-orang Arab tampak puas de- ngan sikap Bupati dan secara terang-terangan mengatakan bahwa orang Jawa tidak mampu untuk memerintah dirinya sendiri, akibat- nya justru hanyalah kekacauan dan perampokan.? Bupati tetap menjelaskan pendapatnya itu dalam perjalanan dinasnya keliling kabupaten. Sewaktu ia tiba di Kawedanan Banjar- harjo (di sebelah barat Brebes) beberapa minggu setelah Proklamasi, pemuka setempat telah berkumpul untuk mendengarkan keterang- '9Kartohargo, Pertanyaan No. 14, Berita Acara, 23.10.46. Proc. Gen. Lihat juga lampiran biografi. 2 Wawancara, pemimpin Islam, 6.12.75. 104 PROKLAMASI KEMERDEKAAN an Bupati tentang situasi nasional waktu itu. Seorang tokoh perjuang- an Islam, ingat kata-kata Bupati, antara lain: Bagaimana sikap Sekutu nanti, kita tidak menang, yang menang Seku- tu, tunggu saja nanti sikap dari Sekutu, memang kalau Sekutu mengi- nginkan merdeka, kita merdeka. Merdeka atau tidak merdeka yang perlu sekarang aman dan tentram.” . Sebelum Sarimin mengakhiri pidatonya, banyak hadirin yang meninggalkan tempat duduknya dan berkata, “Pidato macam apa ini?” “kaki tangan kolonial.” Seorang tokoh pemuda dari Ketang- gungan Barat akhirnya memotong, “Maafkan Tuan, demi ketertiban umum lebih baik berhenti sekarang.”? Kemudian rapat dibubarkan. Pemuda-pemuda santri marah pada pidato Bupati yang tajam dan melukai itu.8 Sewaktu meninggalkan kewedanan ia dicoba diculik tetapi gagal. Kemudian Sarimin mengakui secara jujur bahwa pandangan dan sikapnya memang menyinggung perasaan kebangsaan beberapa orang. Lebih lanjut dikatakannya: Sikap dan pendapat demikian jika ditimbang sekarang (Januari 1946) memang salah benar, tetapi seharusnya ditimbang dengan pengerti- an pada saat itu juga.“ Akhirnya pada tanggal 27 September setelah Jepang menye- rahkan kekuasaannya dan berkat instruksi Mr. Besar, Sarimin me- nyetujui pengibaran bendera Merah-Putih. Setelah itu baru masalah untuk mematuhi dua perintah yang berbeda bagi para bupati terpe- cahkan.? Rasa pengabdian Sarimin kepada dua pemerintah menjelaskan perbedaan besar antar langkah-langkah nasional dengan kenyataan lokal di masa periode awal revolusi. Di tingkat nasional, masalah ini 1 Wawancara, pemimpin Islam, 6.12.75. 2/bid. Kelompok revolusioner Kota Brebes yang paling radikal, yang ke- mudian menamakan dirinya Pesindo berasal dari pemukiman pabrik gula Ke- tanggungan Barat, yang dahulu merupakan bagian dari Particuliere Landerijen atau Tanah Partikelir milik Bupati Brebes (lihat bab satu). 23Pertanyaan No. 1, 2, Sarimin, Keterangan, 1946, Proc. Gen. MPertanyaan No. 15, ibid. 2Pertanyaan No. 15, ibid, 105 ONE SOUL ONE STRUGGLE tampaknya telah dipecahkan. Pada tanggal 30 Agustus di Jakarta ber- langsung konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura, yang mencer- minkan salah satu kenyataan, mereka harus mendemonstrasikan du- kungan rakyat dan kewibawaan penguasa terhadap rakyat. Demi tu- juan ini Sukarno-Hatta berusaha menghindari sistem pemerintahan dan pertanggungjawaban ganda, Jepang dan Republik berdamping- an satu sama lain. Seperti dikatakan Hatta, “Perintah-perintah telah dikeluarkan kapada semua pejabat pemerintah untuk menyatakan dirinya sebagai pejabat Republik Indonesia dan siap sedia hanya me- nerima perintah-perintah yang diberikan kepadanya dari atasan yang berkebangsaan Indonesia.” Sukarno meyakinkan pangreh praja bah- wa mereka memperoleh “kedudukan yang sepadan di Republik muda ini dengan apa yang diterimanya.” Jadi ada kesepakatan di pihak para pangreh praja untuk berdiri di belakang Republik asal kedudukan dan statusnya terjamin.” Di tingkat lokal terjadilah kesenjangan besar antara aspirasi ini dan pelaksanaan yang sebenarnya. Masalahnya terletak pada bagaima- na pejabat-pejabat seperti Sarimin dan Jepang menanggapi kenyata- an itu. Ada yang menunggu perintah Jepang yang akan memberi ke- merdekaan, ada yang percaya bahwa Sekutu akan mengembalikan kekuasaan kepada Belanda. Sehingga peranan residen sangat menen- tukan. Seperti misalnya di Keresidenan Banyumas, Proklamasi mem- peroleh sambutan lebih cepat berkat kepemimpinan residen perger- akan, Mr. Iskag Cokroadisuryo, yang pada tanggal 5 September mengumumkan “Kemerdekaan Indonesia.” Empat hari kemudian, Jepang secara resmi menyerahterimakan kekeuasaan kepadanya seba- gai residen Republik. Sejak itu dilema mengabdi dua pemerintah ter- selesaikan dalam pikiran pejabat seperti Sarimin. Keterlambatan pengangkatan Mr. Besar sebagai residen pun mengakibatkan tertundanya serah terima kekuasaan secara resmi dan pengumuman Proklamasi oleh residen sebagai wilayah kekuasaan Re- publik tadi. Tidak jelas mengapa semua wakil residen masa pendudu- “Anderson mengutip Hatta dalam “The Pemuda Revolution: Indonesia Politics 1945-1946,” hlm. 116. “Anderson mengutip Sukarno, ibid., hlm. 167. 106. PROKLAMASI KEMERDEKAAN kan Jepang (fuku shuchokan) diangkat menjadi residen pada tanggal 5 September, kecuali jabatan Residen Pekalongan, Residen Banten, dan Walikota Jakarta yang dibiarkan kosong.? Boleh jadi Jakarta menghendaki para residen baru seyogyanya terdiri dari para pejabat atau administratur berpengalaman dari zaman Belanda (sekira 90 per- sen dari mereka yang diangkat) atau aktivis pergerakan semacam Mr. Iskag. Ternyata kepercayaan terhadap Mr. Besar sebagai calon residen- lah yang tepat didukung oleh mosi KNI Daerah Pekalongan tanggal 12 September.” Sembilan hari kemudian Jakarta mengesahkan peng-. angkatan Mr. Besar.” Bagaimanapun juga keterlambatan ini menim- bulkan berbagai penafsiran di kalangan kaum pejuang. Mereka men- duga Jakarta meragukan keberpihakan Mr. Besar pada Republik. Ke- curigaan itu timbul karena keinginannya untuk berkompromi de- ngan Residen Jepang mengenai masalah bendera. Dalam suasana ke- curigaan, desas-desus dan sentimen anti-Belanda, gaya hidup Mr. Be- sar yang dianggap agak kebarat-baratan dan sikap yang menyendiri juga disalahtafsirkan. Namun kalangan pejuang Tegal umumnya ber- anggapan bahwa tidak diangkatnya Mr. Besar lebih awal karena Pe- merintah Pusat “meragukan kemampuannya memimpin gerakan ke- merdekaan di keresidenan ini.” Kata sepakat antara kaum nasionalis dan pangreh praja di Jakar- ta hanya mungkin dicapai berkat kedudukan kaum nasionalis mode- rat tua yang telah berkolaborasi dengan Jepang dan kini mayoritas duduk dalam kabinet pertama Republik. Di Tiga Daerah, kaum na- sionalis tua itu justru radikalis yang tidak pernah ikut memegang ke- kuasaan. Bila sebagian dari mereka pernah memasuki organisasi Je- pang, mereka tidak melibatkan diri dalam pelaksanaan politik eko- nomi Jepang masa perang. Karena itu penyerahan kekuasaan di akhir “Koesnodiprodjo, (penyunting). Himpunan Undang2, peraturan2, pene- tapan2 pemerintah Republik Indonesia, 1945 (Jakarta 1951), hlm.88. ?“Mosi Komite Nasional Daerah Pekalongan”. Saya berterima kasih kepada Mr. Besar untuk dokumen-dokumen lain dari KNI Pekalongan (selanjutny disebut Dokumen Mr. Besar). “Surat dari Sekretaris Negara, A.G. Pringgodigdo kepada Dr. Sumbaji, ketua KNI Pekalongan, tertanggal 21 September 1945, Dokumen Mr, Besar. "Negen Broeders, Wawancara 8.11.75. 107 ONE SOUL ONE STRUGGLE September 1945 tidak mampu mencegah polarisasi yang semakin jauh antara gerakan revolusioner dan pangreh praja. Polarisasi ini mencer- minkan tiga kenyataan setempat. Pertama, kaum nasionalis tua tidak berada dalam kekuasaan seperti rekan-rekannya di Jakarta. Kedua, pengelakan Jepang atas kekalahannya dengan Sekutu, dan ketiga, ke- ragu-raguan di kalangan beberapa pihak terhadap Proklamasi. Sema- kin terisolirnya keresidenan itu dari Jakarta dirasakan oleh semua ke- lompok. Pangreh praja yang tidak tahu apa yang harus diperbuat ka- rena ketiadaan instruksi-instruksi dari atasan, bertingkah laku sangat hati-hati dan selalu birokratis serta menanti perintah-perintah atasan yang tak kunjung tiba. Awal Mula Revolusi Kemerdekaan a. Pekalongan Di Kota Pekalongan pengibaran bendera Merah-Putih diten- tang keras. Tokoh barisan Pelopor Sarli mendengar berita Proklamasi dari radio Jakarta tanggal 18 Agustus pagi, katanya: Saya mengajak dua orang pimpinan barisan Pelopor ke Balai Kota. Pukul 6.30 pagi, tak seorang pun ada di sana. Saya menaikkan bendera Merah-Putih sebagai ganti bendera Jepang. Lalu kami pulang dan memberi tahu Kromo Lawi dan Bung Bagio. Kegaduhan pun mulai, sekitar pukul 7.00 pagi ketika saya tiba di Kantor Kotapraja menda- dak dipanggil Sumpeno (Walikota Pekalongan). Bersamanya hadir Harso, Sekretaris Kotapraja dan seorang lagi. Mereka sangat takut dan pucat sekali. Karena saya yang telah menaikkan bendera Merah- Putih, maka sayalah yang harus menurunkannya, katanya kepada sa- ya. Apa jadinya bila Jepang mendengar soal ini? Saya mengatakan bahwa saya telah menaikkannya dan tidak dapat menurunkannya lagi, karena kekuasaaan Jepang telah berakhir dengan Proklamasi. “Seba- gai bangsa Indonesia kita mengaku bendera itu. Kita mengakui Bung Karno sebagai pemimpin. Kita taat,” kata saya kepada mereka. Lalu keadaan menjadi menegangkan. Saya tetap tidak mau pergi dan men- urunkan bendera. “Siapa memerintahkan kamu menaikkan bend- era itu?” tanya mereka lagi.”Saya tidak mendapat perintah,” jawab saya, “Proklamasi itu sendiri yang memerintahkan kita bertindak...” 108 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Sumpeno mengatakan telah mendengar tentang Proklamasi, tetapi tidak ada perintah mengibarkan bendera.” Barisan pelopor Pekalongan tidak mampu mengerahkan rakyat seperti di Tegal. Pemimpinnya orang baru, organisasi tidak luas, dan kaum santri yang lebih menonjol, sedangkan di Tegal pemimpinnya adalah tokoh eks-Digul yang sudah lama dikenal, dan organisasi men- jangkau seluruh kota. — Pada tahap pertama revolusi di Pekalongan, para aktivis Jawatan Kereta Api yang menonjol dengan memeriksa penumpang-penum- pang apakah sudah memakai lencana Merah-Putih, dan mendirikan sebuah menara besar di depan stasiun untuk mengibarkan Sang Dwi- warna. AMRI walaupun kurang senang dijuluki sebagai gerakan “pik- nik dan bal-balan” oleh para pemuda (lantaran berasal dari golong- an menengah kota atau pengusaha), bekerja sama dengan Barisan Pe- lopor untuk mengambil alih sebuah pabrik penggilingan beras serta menjual hasilnya kepada KNI untuk didistribusikan. Tokoh-tokoh AMRI aktif pula dalam gerakan pengibaran bendera di luar gedung- gedung pemerintah. Tokoh AMRI A. Junaid mengibarkan bendera di depan kantor Pengadilan Negeri, tetapi segera diturunkan kembali atas perintah Jaksa Suprapto, tokoh terkemuka kalangan priayi Pe- kalongan.? Tetapi patuh pada status sosial merupakan masa lalu. Pemuda Permi (priayi muda) ikut aktif menyebarluaskan poster bertuliskan “Merdeka atau mati”, dengan cepat menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera Merah-Putih. Kegiatan itu baru terbentur ketika mereka menurunkan bendera Jepang di halaman keresidenan dan me- naikkan bendera Merah-Putih di depan mata sejumlah pejabat Je- “'Sarli, Wawancara 28.8.76. “Bagio” adalah Subagio Mangunraharjo, kepala kantor Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3) Pekalongan. 2Pemimpin AMRI, Wawancara 3.9.72, 31.5.73: juga pemimpin Pemuda Permi, wawancara 30.7.75. Beberapa aktivis muda priayi mempunyai hubungan dengan kelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran di Jalan Prapatan 10 Jakarta yang memberikan bahan-bahan kepadanya. Hakim pada peradilan tokoh-tokoh Tiga Dae- rah adalah sama orangnya dengan hakim yang memerintahkan penurunan bendera Merah-Putih yang berkibar di depan kantor Pengadilan Negeri, ia menolak perta- nyaan pembela mengenai insiden ini sebagai “di luar tata tertib” dalam persidangan enam terdakwa pemimpin Tiga Daerah pada awal tahun 1947 itu. 109 ONE SOUL ONE STRUGGLE pang. Residen Jepang marah dan meminta penjelasan dari Mr. Besar selaku Fuku Shuchokan (wakil residen). Mr. Besar memanggil sidang kilat KNI dan menyampaikan rasa amarah residen Jepang atas insiden itu. Bayangkan andai kata para pejabat Indonesia mendukung aksi Pemuda Permi itu, padahal berdasarkan kenyataan Jepang masih me- megang senjata. Sungguh merupakan penghinaan besar bagi orang- orang Jepang menyaksikan benderanya diturunkan, dalam kondisi mental goncang akibat kekalahannya. Situasi menjadi semakin menegang di depan Keresidenan. Para pejabat Indonesia dan tokoh-tokoh KNI berdatangan atas panggil- an Mr. Besar. Pimpinan KNI meminta tokoh-tokoh Pemuda Permi menurunkan bendera Merah-Putih dan menaikkan kembali bende- ra Jepang. Mereka menolak, sehingga semakin membingungkan pim- pinan KNI. Akhirnya beberapa pegawai Kantor Keresidenan dibujuk untuk menurunkannya, guna mencegah bentrokan yang lebih pa- rah.“ Menyusul insiden ini, berlangsunglah pertemuan antara Mr. Besar, KNI dan Shuchokan (residen) Jepang. Dalam pertemuan itu disepakati tiada bendera Jepang maupun Indonesia akan dikibarkan di luar Kantor Keresidenan. Beberapa minggu kemudian barulah Je- pang menyetujui pengibaran bendera Merah-Putih di depan semua Kantor Keresidenan di Pekalongan. b.Tegal Pada tanggal 20 Agustus kurir Barisan Pelopor Tegal kembali dari Jakarta membawa pesan agar berhati-hati berurusan dengan Je- pang karena mereka masih bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban buat sementara waktu. Namun semangat menyala- nyala mengatasi segalanya. Pamflet dan poster yang bertuliskan “Indo- nesia Merdeka” dan “Jagalah Kemerdekaanmu?” terpasang dan terpan- cang di seluruh kota. Tidak diketahui dari mana datangnya perintah yang segera menghilangkan semboyan-semboyan itu dan tinggal be- kasnya saja. Barisan Pelopor segera menjadi pusat kegiatan revolusio- ner kota dan memindahkan kantornya ke markas yang lebih besar. 4Sujono, Transkripsi V/1-2, 30.7.73. 110 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Kemudian, rupanya untuk penguasaan keamanan kota, dan dengan seizin KNI, Barisan Pelopor mengambil alih pabrik pembikinan ubin di tepi alun-alun kota sebagai markas besarnya. Situasi yang membingungkan dan meluapnya emosi mudah menyulut kebencian rasial, sehingga lahirlah tindak kekerasan terha- dap orang-orang Cina di Tegal yang dituduh tidak bersedia mengibar- kan bendera Merah-Putih. Kelangkaan tiang bendera mengakibatkan orang menggunakan galah panjang pemetik mangga sebagai gantinya. Salah seorang penduduk Cina menggunakan ujung galah untuk me- metik mangga tetapi lupa bahwa di ujung lainnya tetap terpasang bendera Merah-Putih sehingga menjadi kotor dan terseret-seret. Aki- batnya ia ditindak oleh Barisan Pelopor. Seorang lainnya dicambuk sampai pingsan karena tidak menjawab salam “Merdeka” ketika me- lewati pos penjagaan.” Munculnya bendera Hinomaru (bendera Jepang) yang berkibar di atas beberapa gedung dan kantor pemerintahan pada tanggal 23 Agustus merupakan isyarat yang tidak menyenangkan bagi barisan Pelopor dan menjadi pendorong baru bagi mobilisasi berbagai revolu- sioner di Kota Tegal: Pada tanggal 24 dan 25 Agustus dengan tenaga-tenaga pasukan yang masih ada, Barisan Pelopor bersama-sama dengan tukang becak, pe- muda-pemuda dari kereta api (AMKA), pabrik Java Textiel, Zosenjo (galangan kapal), Dinas Kesehatan Rakyat, Bank Rakyat dan lain- lainnya yang kesemuanya mengaku dirinya Angkatan Muda (bukan AMRI, AMRI belum ada) mengadakan gerakan serentak massa aksi pemasangan dan penempelan bendera sang Merah Putih dan slogan- slogan baru di tiap-tiap rumah, tembok-tembok pasar-pasar, bangun- an-bangunan dan di segala tempat yang dikerumuni orang-orang ba- nyak, kendaraan-kendaraan, dokar, becak, bis, gerobak yang berjalan menuju arah selaran-barat dan timur. Dan tidak dengan diperintah lagi penduduk membantu gerakan itu. Situasi Kota Tegal terpolarisasi seperti di Kota Pekalongan, na- mun dengan dimensi yang mengandung bahaya lebih besar karena 3Marsum Hr, Ceritaku, 1974, hlm. 55. “Marsum Hr, Ceritaku, 1974, hlm. 55. 111 ONE SOUL ONE STRUGGLE tidak sederhananya pertentangan antara Walikota Pekalongan dengan tokoh-tokoh perjuangan. Di Tegal, Barisan Pelopor, Negen Broeders dan KNI bersatu menghadapi Walikota dan Kepala Polisi yang kebi- ngungan karena tiadanya instruksi dari atasan. Walikota (Sincho), telah didekati oleh beberapa anggota Negen Broeders setelah Proklamasi. Berbagai persoalan mengenai bendera, senjata dan Proklamasi dijawab semuanya dengan kalimat sama, “ma- salah-masalah pemerintahan adalah tanggung jawab pangreh praja” dan “kamu tidak perlu mencampurinya.”” Pimpinan barisan Pelopor menemui Walikota setelah teks Prok- lamasi dan plakat-plakat semboyan mulai banyak yang robek. Mereka minta Walikota agar menggunakan uang dari Fonds (Dana) Kemerde- kaan? guna mencetak lebih banyak lagi salinan teks Proklamasi dan bendera. Walikota, yang juga ketua Hokokai Kabupaten Tegal, me- nolaknya dengan dalih “tidak ada perintah atasan untuk bertindak demikian.” Barisan Pelopor lalu menyarankan agar Walikota meng- gunakan wewenangnya mendistribusikan teks Proklamasi dan meme- rintahkan sepuluh kepala kampung di kota itu untuk mengibarkan bendera. Suatu perdebatan terjadi yang dipotong oleh pembicaraan seorang pejabat polisi bekas anggota PID zaman Belanda yang hadir. Katanya kepada para pemimpin Barisan Pelopor: Saudara-2 'kan pedjuang ideologi kemerdekaan, mengapa mesti me- minta persetudjuan dan bantuan dari pangreh pradja, tentunja tak akan menjtapai persesuaian. Kita pangreh pradja tentunja tidak ber- buat lain daripada pangreh pradja jang masih diikat dengan perintah- perintah-2 Gunseikanbu (Pemerintah Bala Tentara Nippon). Sedang kita sadja (...sambil menundjukkan djarinya ke arah Kantor Polisi) masih diharuskan mengibarkan bendera Hinomaru. Para pendukung Republik di Keresidenan Pekalongan harus berhadapan dengan pemerintahan yang masih terikat ketat pada ke- ”Negen Broeders, Wawancara 8.11.75. 8Fonds Kemerdekaan merupakan dana lokal yang dibentuk di setiap kabupaten oleh KNI Daerah. Di Tiga Daerah, kebanyakan orang-orang Cina dan Arab memberikan sumbangannya untuk memperlihatkan “dukungannya” kepada kemerdekaan. ?Muhammad Nuh, Jawaban tertulis Semdam, 1959, hlm. 5. “0Jbid. Hinoru adalah nama bendera Jepang. 112 PROKLAMASI KEMERDEKAAN biasaan serba menunggu perintah atasan. Keputusan presiden tertang- gal 25 September 1945 yang mengangkat semua pangreh praja seba- gai pejabat Republik" tidak mengubah sikap kaum elite birokrat se- tempat. Insiden-insiden pengibaran bendera di Tegal berlanjut. Waliko- ta hanya mengizinkan pengibaran bendera Merah-Putih “menurut ketentuan-ketentuan yang masih berlaku” yakni di samping sebelah kiri bendera Jepang. Terjadilah konflik-konflik di kantor-kantor pe- merintah antara atasan-atasan Jepang, pangreh praja, dan kaum nasio- nalis yang bekerja di situ. Akibatnya, kadang-kadang berdampingan Merah-Putih dan Hinomaru, kadang-kadang tak satu pun yang berki- bar?, Pada tanggal 11 September pihak pejuang memutuskan untuk menyelenggarakan rapat untuk meminta penjelasan mengenai kebi- jaksanaan pemerintah dari Walikota dan pejabat-pejabat lain. Gedung Gereja Katolik di Keraton Lor, tempat sidang akan berlangsung, sejak pukul 8.00 sore telah penuh sesak. Semua pejabat duduk berderet di depan, menyusul para pengusaha Kota Tegal, dan di belakang, duduk anggota-anggota perjuangan. Akhirnya Tuan Sin- cho Sungeb tiba, terlambat sekitar 40 menit, mengenakan pakaian resmi tradisional priayi gaya Solo, sarung batik berwiron dan berjepit, sebu- ah blangkon, serta memakai selop. Dia bermaksud mengingatkan wi- bawa kuasa tradisionalnya dan kepatuhan masyarakat tradisional ke- pada pewaris keraton, lambang kerajaan. Guna menambah pengaruh kemurnian kehidupan pribadinya, maka ia disertai oleh istri kedua- nya yang muda dan cantik. Kedatangannya yang mengagungkan nilai-nilai tradisional itu ternyata tidak dipedulikan kaum perjuangan. Berbeda dengan kebi- jaksanaan umum Jepang di daerah-daerah lain di Jawa yang lebih me- nyukai pengangkatan walikota dari kalangan terpelajar atau anggota pergerakan, di Keresidenan Pekalongan, Jepang justru lebih menambah- kan pengaruh priayi lokal. Dalam rapat itu, Walikota mengatakan bahwa sebagai seorang pejabat di bawah Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon, ia tidak menerima “instruksi resmi” apa pun dari atasannya 4 Penghela Rakjat, 1 Maret 1946. Muhammad Nuh, Jawaban tertulis, Semdam 1959, hlm. 6. 113 ONE SOUL ONE STRUGGLE mengenai kemerdekaan. Begitu juga dalam Kan Po (Lembaran Resmi Pemerintah) yang terbaru, Proklamasi tidak disebut-sebut. Dikatakan- nya pula bahwa mempercayai semua berita dari luar itu berbahaya. Sebelum ia mengakhiri pidatonya kaum pejuang telah berdiri. Kada- risman, anggota KNI, menginterupsi pidato Walikota dengan suara jelas bernada jengkel: Sikap tuan selaku Penguasa daerah setempat nyata bertentangan de- ngan kenyataan, oleh karena itu pemuda-pemuda tidak menaruh lagi kepercayaan kepada Tuan yang akibatnya akan Tuan rasakan sendiri. Jelas sudah, bala tentara Dai Nippon menyerah, kalah perang terhadap sekutu. Tuan masih saja menunggu perintah resmi. Apakah suatu kekalahan dalam perang besar Jepang lawan sekutu perlu memerin- tahkan Tuan secara resmi? Kemerdekaan bukannya atas perintah resmi dari Gunseikan. Kemerdekaan bukan seperti orangtua memberikan kembang gula kepada si anak yang sedang merengek-rengek...$ Suara Kadarisman terhenti sebentar disebabkan sambutan te- puk tangan para pemuda menggema disertai kata-kata “benar itu,” “betul begitu,” “jangan seperti budak,” dan lain lagi. Ia melanjutkan kata-katanya: ...kemerdekaan darangnya dari bangsa sendiri bukan dari Gunseikan, apakah Tuan bukan bangsa Indonesia? Bagaimana sekarang sikap dan pendirian Tuan, apakah sebagai putra Indonesia ataukah sebagai abdi Jepang yang seria?" Tepuk tangan yang memekakkan telinga menyebabkan Kada- risman tidak dapat lagi melanjutkan pidatonya. Lalu ia minta maaf karena akan meninggalkan tempat sebelum rapat berakhir. Tuan Sin- cho Sungeb tampak bagai tersambar petir di siang bolong. Ia berusa- ha mengucapkan sesuatu, namun tidak jelas apa yang dimaksudnya. Saat itulah, salah seorang anggota Negen Broeders, maju dengan usul kompromi. Bila Walikota mau menarik kembali pernyataannya yang diucapkan tentang menunggu pemerintah dari Gunseikan, pihak per- juangan hendaklah bersedia bekerja sama dengan Walikota dalam pe- laksanaan Proklamasi. 3Marsum Hr. Ceritaku, 1974 hlm. 75. “ Jbid, 114 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Betapapun demikian akhirnya suaranya itu tenggelam dalam hiruk-pikuknya teriakan-teriakan dari barisan belakang ruang sidang, “kita telah cukup,” buang-buang waktu saja,” “ sekali budak tetap budak,” yang terdengar jelas lalu akhirnya, Walikota berdiri dari tempat duduknya. Tangannya gemetar menga- cung ke atas, memegang palu doyong ke depan, mukanya sebentar — pucat—sebentar merah—keringat mengalir di mukanya. Rupanya ia akan mengucapkan sesuatu, namun mulutnya belum sempat terbu- ka, disambung lagi oleh suara dari belakang, “mau apa lagi?” “Cukup- lah sudah dan jelas, marilah kita pulang!” Bergeraklah pemuda-pemu- da itu, satu dua... tiga dan akhirnya ramai-ramai meninggalkan ru- angan sidang pertemuan yang belum selesai. Tinggalah hadirin yang duduk di rentetan depan, ...pertemuan bubar. Sejak itu Walikota Sungeb mendapatkan julukan dari kalangan perjuangan, “Tan Sung Eb.” Penghinaan terakhir yang dapat ditimpa- kan kepadanya adalah memberikan julukan nama dalam bahasa Cina, yang mengungkapkan hubungan dagangnya dengan keluarga Tan, ke- luarga Cina terkemuka dari sebuah perusahaan dagang milik satu ke- luarga di Tegal. c. Brebes Tanjung, sebuah kota kewedanan yang berpenduduk sekitar 5.000 orang terletak di dataran pantai sebelah barat Kota Brebes. Se- kelompok kecil gerakan kemerdekaan berkekuatan 50 aktivis menga- tur pembagian wajib jaga di antara para anggotanya, termasuk di antara- nya seorang lenggaong kesohor dari Desa Kemurang. Satu kelompok merintangi jalan, menghentikan setiap orang Jepang yang lewat. Ke- lompok lainnya mengatur penjagaan keamanan desa, memeriksa se- mua kendaraan yang menuju dan meninggalkan daerah itu, serta mengamati semua orang “yang dicurigainya.” Kelompok lain bertang- gung jawab atas keamanan stasiun kereta api. Setiap malam 10 orang pemuda berjaga di markas dan sejauh dua kilometer jalan raya di de- pannya yang melintasi tengah kota. Alat transpornya berupa 20 buah sepeda “sumbangan” masyarakat Cina setempat atas “permintaan” pemimpin-pemimpin perjuangan. " Ibid. 115 ONE SOUL ONE STRUGGLE Seperti di lain-lain tempat, sikap pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Wedana Tanjung, segera menjadi bahan perbincangan luas. Dua minggu setelah Proklamasi berlangsunglah sebuah rapat di pusar kewedanan. Pemimpin perjuangan setempat masih ingat: Intisarinya oleh Wedana kita tidak diperbolehkan proklamasi Indone- sia merdeka, karena siaran Domei (Kantor berita Jepang| belum ada kententuan mengenai ini. Wedana berbicara sekitar setengah jam di hadapan seratus orang di Kawedanan. Kita diam saja mendengarnya, lalu pulang ke rumah. Sepuluh menit kemudian, datang teman saya dengan satu truk penuh pemuda. Saya diajak, “Sekarang kita mengi- barkan bendera,” kata mereka. Teman dari Brebes ini memberi tahu, “Wedana Tanjung ini perlu disingkirkan.” Saya menjawab, “Jika perlu silahkan.” Meskipun para pejabat menentangnya, strategi pengambilalih- an pabrik gula Banjaratma dapat dilaksanakan. Pada pukul 9.00 pagi hari, lima pemuda bersenjatakan bambu run- cing mengepung kantor pimpinan pabrik, menguasai tiga telepon pabrik. Saya berhasil menghubungi kaum buruh. Saya katakan ke- pada mereka, bahwa hari ini kita bermaksud menyerahkan pabrik kepada Republik Indonesia. Saudara-saudara buruh supaya berde- monstrasi mendukungnya di depan kantor. Kemudian saya mengum- pulkan pimpinan pabrik. Mereka menyerahkan kepada saya 15 pucuk pistol Browning. Lalu saya mengambil radio dari rumah administra- tur buat menangkap siaran radio Bung Tomo. Saya memperoleh juga sepasang kemeja dengan celana panjangnya. Polisi juga mengambil pakaian dari gudang pabrik. Ada lima orang Jepang di pabrik ini. Pada petang hari itu juga saya mendengar tiga orang Indo-Belanda dibunuh dan wanitanya ditahan di Pekalongan. Seorang putra Batak, Sihombing, diangkat jadi administratur dan seorang Batak lainnya jadi tenaga teknis.” Sekitar enam minggu setelah Proklamasi, terjadilah peman- dangan di senja hari di Tanjung: 116 Markas saya di pelelangan sebuah rumah gadai, tanpa dinding, tanpa atap, seperti kandang kerbau. Dengan sebuah radio Philips bekas, “SPemimpin Perjuangan Tanjung, Wawancara, 29.7.76. “ Jbid, PROKLAMASI KEMERDEKAAN milik administratur pabrik gula Banjaratma, saya pasang mulai pukul 5.00 sore. Sekitar 500 orang berkumpul ingin mendengarkan pidato Bung Tomo. Terdapat sekitar 100-an pemuda, dan wanita-wanita mu- da, kebanyakan sudah menikah. Saya bermarkas di situ, tidur di atas kursi siang malam, dan tidak pernah pulang. Antara pukul 5.00-7.00 sore, semua orang berkumpul di jalan di depan rumah gadai itu, men- dengarkan radio." ' Seperti di Tegal, di sini pun kebencian rasialis merupakan ma- salah peka yang menimpali ekses meluapnya sentimen nasionalis dan kemerdekaan. Para pemimpin setempat dihadapkan dengan pertenta- ngan terhadap orang-orang Cina oleh golongan Islam, sudah lama terlihat dalam kasus pembunuhan babi dan penyerangan terhadap pemiliknya. Masalah lama yang sudah ada, di Tanjung sejak tahun 1920-an.” Pemuda Islam membunuh seekor babi dan memukuli pe- miliknya yang sedang membawa babi itu ke pembantaian, dan dimu- lailah pemburuan umum terhadap babi. Sebagian lari, sebagian ter- bunuh. Sistem gundik yang memungkinkan tidak sedikit lelaki Cina yang tidak mampu mengambil istri dari masyarakatnya sendiri, lalu mengambil wanita-wanita Jawa sebagai piaraan atau istri tidak resmi, juga merupakan sumber ketegangan. Golongan Islam menghendaki penghapusan sistem itu. Adanya orang-orang Cina yang tidak mau mengibarkan bendera Merah-Putih menambah ketidakpercayaan ger- akan nasionalis terhadap mereka, ditambah pula dengan sentimen keagamaan. d. Pemalang Berbeda dengan pemuda Brebes di Tanjung, orang-orang Cina di Pemalang adalah bagian yang tak terpisahkan dari kaum perjuangan di kota itu, bahkan mereka mempunyai organisasi perjuangan sendiri. Integrasi pemuda Cina dengan pergerakan nasional di Pemalang me- mang khas, dan patut mendapat pengamatan tersendiri. Seperti semua masyarakat Cina perantauan lainnya yang berkembang pada abad ke-19 sebagai akibat permintaan tenaga kasar “bid. “'Nerarja, 29 September 1920. 117 ONE SOUL ONE STRUGGLE (kuli) dalam jumlah besar, maka masyarakat Cina Pemalang memiliki organisasi sendiri, sekolah rahasia, perkumpulan kematian, dan serikat suku bangsa sendiri. Di wilayah Jawa terdapat pers dalam bahasa Cina dan melayu Cina. Tetapi di Pemalang ada faktor tertentu yang mem- buat mereka secara sosial lebih membaur dengan penduduk Jawa. Berbeda dengan daerah-daerah lain (seperti di Tegal), di Pemalang tidak terdapat perbedaan mencolok antara pedagang Cina yang kaya dengan penduduk Jawa yang miskin. Di Pemalang, orang-orang Cina pada umumnya miskin atau sedikit lebih baik keadaan ekonominya, bahkan mereka itu bekerja sama dengan penduduk Jawa dalam usa- ha-usaha pertanian, pengurusan serta pemutaran uang dan hasil-hasil pertanian di kalangan penduduk setempat, meski tidak diperdagang- kan ke luar daerah. Misalnya, tanah sawah yang disewa pabrik gula dikembalikan kepada pemiliknya pada bulan Agustus-September, yai- tu musim kemarau yang tidak memungkinkan bertanam padi sampai bulan Desember. Selama tiga bulan itu orang-orang Cina dan haji- haji menyediakan benih kacang kedelai untuk ditanam dan hasilnya dipasarkan. Ini pula merupakan kesempatan kerja bagi penduduk petani itu. Orang-orang Cina pemilik penggilingan padi sering memberi sumbangan pada pesta dan upacara tradisional seperti perkawinan dan kematian guna memelihara hubungan baik setempat demi keber- hasilan usahanya. Penduduk setempat membalas kedermawanannya ini dengan menganggap pengusaha penggilingan padi itu sebagai pe- lindungnya. Implikasi politik ini tampak jelas dalam perjuangan nasional, yaitu orang-orang Cina pun bahu-membahu dengan penduduk pri- bumi dalam perjuangan melawan hak-hak istimewa orang-orang Be- landa dan Jepang di Hindia Belanda. Sedangkan di daerah lain umumnya mereka bahu-membahu dengan kaum priayi, yang memi- liki hak-hak istimewa yang diperkuat oleh hukum dan tatanan yang berlaku, sehingga sama-sama terasing dari mayoritas penduduk. Di Indonesia, Cina peranakan dan totok yang dipengaruhi oleh nasiona- lisme Cina menentang politik pembagian diskriminatif pecah-belah dari Undang-undang Kekaulaan Negara Belanda (Wet op het Neder- 118 PROKLAMASI KEMERDEKAAN landsche Onderdaanschap). Hal ini membuat mereka lebih cenderung pada nasionalisme Indonesia.” Sekolah Cina Pemalang, Tiong Hua Hwee Kwan (THHK), yang didirikan pada tahun 1921, merupakan tempat persemaian rasa nasionalis aktivis Cina terkemuka di Pemalang. Organisasi radikal sebelum perang yang disebut Koempoelan Orang Perdjoengan (Ko- por), bertujuan mencapai kemerdekaan. Anggotanya banyak berdis- kusi tentang tindakan apa yang harus diambil kelak bila Jepang me- ninggalkan Jawa. Sebelum perang banyak orang Cina menjadi ang- gota cabang Sarekat Islam Pemalang bertempat di sebuah toko besar Cina. Ini dikisahkan oleh Cu Liep Goan, yang menjelaskan bahwa ketika pemilik toko itu meninggal, seluruh kekayaannya dihibahkan kepada Sarekat Islam. Cu Liep Goan sendiri adalah anggota kelompok ini. Lahir pada waktu didirikan THHK, menjadi murid THHK. Anak petani kecil ini akhirnya menjadi aktivis buruh dengan aspirasi nasionalis. Ia be- kerja di Perusahaan Bis Moga, menggunakan uang dari perusahaan ini untuk menyokong perjuangan, melanjutkan apa yang pernah di- lakukan ketika bekerja di sebuah penggilingan padi di Pemalang. Ia anggota Kopor dan juga Keibodan, dan selalu berdiskusi setiap ming- gu atau sepuluh hari sekali di dapur keluarga dr. Muryawan. Mereka juga menyebarluaskan ajaran tentang akan datangnya Ratu Adil di kalangan penduduk desa, dan mempersiapkan mereka dalam meng- hadapi runtuhnya kekuasaan Belanda dan Jepang. Menurut dia, se- mua anggota Kopor berasal dari Pemalang.' Tokoh pemuda Cina yang sangat menonjol ialah Tan Jiem Kwan. Lahir di Pemalang tahun 1918. Ayahnya pemilik penggiling- an padi, dan sebuah gedung bioskop. Waktu revolusi sosial, gedung bioskop ini digunakan tanpa sewa oleh para pemuda untuk pertun- jukan pengumpulan dana. Keadaan ekonomi sosialnya lebih tinggi dari Cu Liep Goan, meskipun sama-sama keluaran THHK, tapi ia “Mengenai kebijaksanaan Belanda yang lebih terinci lihat Donald E. Willmott, The National Status Of The Chinese in Indonesia, 1900-1958 (Irhaca, N.Y.1961). Cu Liep Goan, Wawancara, 6.10.76. 119 ONE SOUL ONE STRUGGLE keluaran dari Tegal. Ia anggota Kopor dan anggota PKI bawah tanah pada masa pendudukan Jepang. Selain itu juga ia jadi ketua organi- sasi orang-orang Cina perantauan Chung Hua Hui (yang pada waktu Jepang menjadi Kakyo Sokai). Menurut Cu Liep Goan, salah satu sasaran kegiatan gerakan bawah tanah ialah membangkitkan perasa- an anti-Jepang di kalangan penduduk Jawa dengan kampanye bisikan, yaitu dengan jalan memfitnah beberapa orang sebagai kambing hitam untuk memancing Jepang agar bertindak keras terhadap orang-orang Jawa.” THHK Pemalang berperan bagus dalam menyemaikan tum- buhnya nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1930-an, Sukarno me- ngunjungi kota itu. Dalam pidatonya di depan masyarakat Cina, me- reka diingatkan keras tentang bahaya politik pemerintahan kolonial terhadap mereka melalui agen PID. Peristiwa ini meninggalkan kesan yang mendalam di kalangan penduduk Cina sebelum pembentukan Kopor. Dua belas orang Cina bekas murid Taman Siswa Pemalang, juga merupakan benih-benih nasionalisme Indonesia di awal tahun 1930-an. Cina-Cina pemilik penggilingan padi tetap memberi sum- bangan walau Taman Siswa dicap oleh penguasa sebagai “sekolah komunis.” Pada awal revolusi Laskar Pemuda Tionghoa (LPT) yang ber- anggotakan 60 orang berdiri di Pemalang. Tan Jiem Kwan memberi- kan ceramah-ceramah pada pertemuan LPT tentang perjuangan membebaskan rakyat dari kekuasaan Belanda dan Jepang, bersiap se- dia menghadapi kejatuhan mereka, dan berani mengibarkan bende- ra Merah-Putih dengan segala konsekuensinya begitu terdengar berita Jepang menyerah. Dan memang tak seorang pun dari masyarakat Ci- na yang tak mematuhi instruksi-instruksinya. LPT mengambil peran penting dalam ikut serta mengambil alih kekuasaan dari Jepang, se- hingga mendapatkan rampasan 2 karaben, 2 pistol, dan granat-granat tangan. Seperti Barisan Pelopor Tegal, Api Pemalang menghimpun ma- yoritas pemuda kota. Organisasinya terbagi ke dalam empat markas. 52Cu Liep Goan, Wawancara, 7.10.76. 120 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Markas I (pertama) fungsi pokoknya politik. Semula menempati ru- mah Supangat, seorang yang sejak berakhirnya masa pendudukan tam- pil sebagai tokoh nasionalis terkemuka di kota itu, dengan dukungan dari veteran 1926 (eks-Digulis), santri rakyat, gerakan bawah tanah, dan Laskar Pemuda Tionghoa. Markas I terdiri dari tiga kelompok, veteran dari tahun 1920-an (seperti Amir), para aktivis tahun 1930- an, dan angkatan muda zaman Jepang. Semasa periode revolusi sosi- al Oktober 1945, markas itu dipindahkan ke kantor bekas asisten residen Belanda di sebelah timur alun-alun kota. Di situlah, di bawah bimbingan Amir, para pemuda diasramakan, diberikan latihan mili- ter dan pendidikan politik. Markas II yang bertempat di dekat pasar, bertanggung jawab atas keamanan umumnya, dan pasar khususnya. Markas III mengurus keuangan API. Seperti kelompok-kelompok perjuangan Pemalang lainnya, API bersandar sepenuhnya pada sum- bangan masyarakat pedagang kota yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Arab, Cina, dan kaum santri, yang memiliki kelompok- kelompok perjuangan sendiri yang sudah tentu sumber keuangan- nya lebih lancar. Markas III berusaha mengumpulkan dana dari per- tunjukan-pertunjukan sandiwara. Markas IV berperan sebagai jenis badan kesejahteraan sosial. Kata seorang bekas anggota Markas IV: Para pemuda membawa orang-orang yang tidak mampu dari kam- pungnya. Mereka harus menerimanya sendiri, tidak boleh lewat pe- muda. Nama mereka ditanyai, juga pekerjaan dan kampungnya. Di- beri tahu pula bahwa jatah kain itu untuk dipakai sendiri dan tidak boleh dijual. Saya harus menjaga pembagian kain itu, jangan sampai ada yang bertindak tidak jujur, jika dua meter bagi tiap orang, yah, harus dua meter, tidak lebih tidak kurang.” Selain distribusi kain yang dibeli dari pabrik tekstil Tegal de- ngan dana keuangan Kabupaten, Markas IV berusaha menguasai se- mua kegiatan ekonomi di dalam kabupaten. Katanya lebih lanjut: Setiap barang yang masuk ke ibukota Kabupaten ditahan. Markas IV diberi tahu dan melaporkannya ke Markas I. Markas I lalu memu- tuskan barang-barang mana yang dibutuhkan bagi perjuangan dan '3Sandiwara Kemerdekaan ini akan dibahas dalam Bab 7. “Pemimpin API Pemalang, Wawancara, 10.2.75. 121 ONE SOUL ONE STRUGGLE mana yang tidak. Yang dibutuhkan lalu dibeli dengan dua pertiga nilai harganya, tidak ada suatu pemerasan.” Sama halnya, barang-barang dagangan itu pun tidak dapat diang- kut keluar kabupaten tanpa seizin pimpinan Markas IV. Salah satu tugas penting API ialah mengatur keamanan kota dan sebagai imbalan tugas jaga kota, para pemuda miskin itu mendapatkan jatah nasi ponggol (nasi bungkus dengan daun pisang). Kualitas nasi ponggol itu berbe- da-beda, di Pemalang dan Slawi tidak lebih baik atau buruk dari ma- kanan sehari-hari, tetapi di Tanjung sangat istimewa. Tidak semua badan perjuangan menyediakan nasi ponggol. Bila AMRI Slawi menghabiskan pembagian nasi sumbangan rakyat, maka AMRI Te- gal merupakan kelompok elite yang tidak memerlukan nasi ponggol. Di Pemalang tidak terjadi insiden bendera atau bentrokan ter- buka antara pangreh praja dan badan perjuangan seperti di lain-lain ibukota kabupaten. Setelah Proklamasi, sebuah kelompok pejabat dan nasionalis moderat yang menyatakan diri sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Daerah Pemalang, menganjurkan pengibaran sang Dwiwarna. Dalam kelompok ini terdapat bekas tokoh Koperasi In- donesia (Kopi), Abdul Murtholib (lihat Bab 2), dan tokoh Barisan Pelo- por Pemalang yang punya hubungan dekat dengan pangreh praja, se- hingga tidak ada pertentangan. Tentu saja karena jumlah orang-orang Jepang yang berada di Pemalang hanya sedikit, maka bendera Jepang di depan Kantor Kabupaten dapat diturunkan untuk selama-lamanya pada tanggal 10 September.”S Pemalang memang lain, pangreh praja membentuk sendiri badan perjuangannya, Angkatan Muda Kantor. Seorang pangreh praja dan polisi dijadikan pemimpinnya oleh kaum elite birokrat setempat?” dan keanggotan Angkatan Muda Kantor ter- batas pada pegawai negeri setempat saja. Ketika pangreh praja Pema- lang melangkah lebih jauh dengan mendirikan Gabungan Angkatan Muda Indonesia guna menguasai golongan perjuangan kota itu, API mencemoohnya karena dalam organisasi itu ia tidak pernah berfungsi. 55 Jbid, 56Sugriwo Pujoutomo, “Ikhrisar Perjuangan Politik dari tahun 1940 sampai akhir 1949 di Daerah Pemalang Selatan,” Catatan sendiri, 1 Mei 1974. Bupati Pemalang Raharjo, Pertanyaan No. 2, “Djawaban atas pertanjaan Paduka Toen (selanjutnya dikutip sebagai “Jawaban”), Proc. Gen. 122 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Meningkatnya pertentangan antara kelompok pangreh praja, dengan golongan perjuangan di Pemalang, tercermin dalam kasus penculikan Supangat. Ketika itu memang tidak dapat dipastikan siapa yang merencanakan, namun jelas beberapa bekas anggota Peta terlibat dalam pelaksanaannya.” Ultimatum golongan perjuangan terhadap pangreh praja, polisi dan pembantunya, memaksa Supangat dikemba- likan ke Pemalang tanpa cedera. Peristiwanya sendiri kecil, namun membuat polarisasi lebih ja- uh antara golongan perjuangan dan pangreh praja. Supangat memang tokoh populer, punya reputasi berkat kejujuran dan ketulusan yang ditunjukkannya ketika mengelola koperasi Pekope untuk meri- ngankan beban rakyat dari ekonomi masa perang. Sebagai anggota Partindo sebelum perang, ia disukai banyak orang, karena kebijaksa- naannya yang luwes. Selagi umurnya 40 tahun (seperti tokoh-tokoh nasionalis tua Kartohargo dan Muhammad Nuh), ia pun sangat akrab dengan pemuda lapisan bawah dalam perjuangan revolusioner. Tidak mengherankan, menurut bekas tokoh API, bahwa ketika Supangat dibawa ke bekas markas kompi Peta, dekat pabrik gula go- longan perjuangan yang menyebutnya sebagai “Bapaknya rakyat,” bahwa bila tidak segera dikembalikan, maka para penculiknya akan dihancurkan semuanya.” Perasaan tidak senang terhadap pangreh praja semakin menebal sejak kasus itu, mungkin lebih kuat dibanding dengan di Brebes dan Tegal, di mana para santri tua tidaklah merupakan bagian dari kaum perjuangan seperti di Pemalang. Walau di depan umum pertentang- an antara pangreh praja dan golongan perjuangan tidak mencolok seperti di Tegal dan Brebes, kasus Supangat telah melahirkan titik balik hubungan antara kedua kelompok itu. Hal inilah yang meng- akibatkan tokoh-tokoh perjuangan Pemalang tidak mau berunding, meyakinkan masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan pangreh praja. “Termasuk Suntoro, komandan peleton kompi ketiga batalyon Peta Pekalongan yang memasuki batalyon TKI yang berkedudukan di Comal. Ironisnya, ia pula yang kemudian memimpin Kompi Pengawal Tiga Daerah ke Pekalongan. “Bupati Pemalang, Pertanyaan No. 9, “Jawaban”, 1946, Proc. Gen. 123 ONE SOUL ONE STRUGGLE KNI: Komite Nasional Indonesia Pada tanggal 22 Agustus 1945, Sukarno mengumumkan kepu- tusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kini menama- kan dirinya Komite Nasional Indonesia (KNI). Dia pun mendirikan partai negara, PNI (Partai Nasional Indonesia), Badan Keamanan rak- yat (BKR), dan KNI-KNI lokal. Dengan penangguhan pembentuk- an partai-partai pada akhir Agustus, KNI di setiap daerah menjadi “satu-satunya badan penghubung antara Pemerintah Republik de- ngan kekuatan-kekuatan rakyat di setiap tingkatan” pemerintahan. Anthony Reid berpendapat, KNI-KNI itu merupakan kelanjutan dari cabang-cabang Hokokai pada masa perang dan sebegitu jauh merupa- kan organ elite nasionalis tua. Bagaimanapun juga, peranan KNI di Keresidenan Pekalongan mencerminkan kenyataan-kenyaraan di wilayah itu daripada di ting- kat nasional atau propinsi. Sikap pasif pangreh praja terhadap Prokla- masi berakibat timbulnya kekosongan kekuasaan. Para tokoh tua per- juangan memandang KNI sebagai pengganti aparat pemerintahan kolonial yang lemah dan tidak mampu bertindak secara bijaksana, dan dianggap berbahaya bagi kelangsungan berdirinya Republik. KNI-KNI adalah basis kekuasaan baru sebagai sarana bagi para pe- mimpin tua untuk dapat berunding dengan Jepang demi mendapat- kan senjata, dan mengatur kegiatan pemuda. KNI juga menangani masalah ekonomi di banyak kawasan. Keberhasilan KNI-KNI itu sebagian besar tergantung pada apa- kah mereka itu merupakan KNI angkatan yang ditunjuk oleh pangreh praja, atau KNI pilihan karena terpilih oleh dan di antara anggota- anggota perjuangan. Dari enam KNI tingkat kabupaten dan keresi- denan, empat dipilih dan dua diangkat. KNI tingkat kabupaten dan keresidenan, empat dipilih dan dua diangkat. KNI Kotapraja Tegal- lah yang memainkan peranan penting, karena berhasil merundingkan penarikan kenpeirai dari Tegal, Ini terutama disebabkan karena dalam bulan menjelang meletusnya revolusi sosial (7 Oktober 1945), ketua KNI, Ki Citrasatmaka, guru sekolah Taman Siswa, mendapat dukungan dari tokoh-tokoh radikal senior dalam barisan pelopor, Negen Broe- @Rcid. National Revolution, hlm. 34. 124 PROKLAMASI KEMERDEKAAN ders, dan golongan Islam. Menurut pandangan salah seorang ang- gota Negen Broeders yang menjadi anggota KNI Kotapraja Tegal: “KNI-lah yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia di Kotapraja Tegal, karena pejabat-pejabat pangreh praja dan polisi tidak tegas, bersikap ragu-ragu. KNI-lah yang harus menghadapi tentara Jepang pada waktu perebutan/penyerahan senjata.”"' Anggota Barisan pelo- por berpendapat bahwa KNI iru sebuah tempat yang menghimpun anggota-anggota perjuangan setempat bila ingin bertemu. KNI adalah sebuah badan tempat suara rakyat dapat didengar dan diarahkan. Ketua KNI sendiri berpendapat, selama tugas utama KNI Kotapraja adalah keamanan, maka KNI gabungan kabupaten dan kotapraja di bulan Oktober telah mengisi kekosongan kekuasaan sebagai akibat revolusi sosial. Apakah KNI-KNI itu kemudian merupakan hal yang unik da- lam sejarah politik revolusi? Lain dengan Pemalang, Tegal tidak mem- punyai tokoh seperti Supangat yang mempunyai kewibawaan karis- matis sehingga mampu mempersatukan semua kelompok perjuang- an. Yang ada hanyalah KNI (kemudian Badan Pekerjanya) yang me- mainkan perannya di Tegal dan menempa terjadinya kerja sama semua kelompok. Salah seorang anggota Negen Broeders menuturkan ke- nangan: Pada mulanya setelah Proklamasi seolah-olah orang-orang pergerakan melepaskan kepercayaan ideologisnya dengan partai maupun organi- sasinya masing-masing dan dapat menerima panuh KNI sebagai pusat pimpinan revolusi daerah. KNI dianggap sebagai dapur yang mema- sak segala masalah, baik masyarakat maupun pemerintahan, seolah- olah kesibukan kantor-kantor pemerintah beralih ke kantor KNI, Orang lebih suka dan merasa bangga memasuki kantor KNI daripada kantor-kantor pemerintahan, sehingga kantor KNI terbuka siang dan malam.? Jenis KNI yang kedua adalah KNI angkatan. Contoh yang me- nonjol adalah KNI Pemalang. Di Pemalang, KNI terdiri dari pejabat- “'Negen Broeders, Wawancara 8.1 1.75. Kadarisman, “Riwayat Perjuangan,” tertanggal 11 Januari 1978 (catatan sendiri). “Bupati Pemalang “Jawaban,” 1946, Proc, Gen, hlm. 6. 125 ONE SOUL ONE STRUGGLE pejabat tinggi, nasionalis-nasionalis tua moderat dan tokoh-tokoh Muslim konservatif yang ditunjuk oleh sidang kabupaten. Sidang itu dihadiri anggota KNI Pekalongan sebagai wakil Kantor Residen, tapi anggota perjuangan Pemalang tidak hadir. Supangat, yang tidak hadir, juga ditunjuk “memimpin bagian penerangan,” tetapi ia menolak. Ketidaksenangan kaum perjuangan di Pemalang terhadap KNI timbul karena KNI daerah selalu didominasi oleh pangreh praja. Ini tercermin dalam sikap Bupati Pemalang, R.T.A Raharjo Sosro Adiku- sumo, yang menganggap tugas KNI daerah adalah “bekerja sama de- ngan pemerintah setempat dan memenuhi keinginan rakyat, yaitu hidup di alam kemerdekaan.” Tugas utamanya yaitu “menjaga kesela- matan dan ketertiban rakyat” dan membantu pangreh praja setempat dalam pekerjaannya “memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Karena itu- lah sudah selayaknya kalau yang dipilih sebagai ketua KNI Pema- lang seyogyanya dari pangreh praja, kata Bupati. Tuntutan ini “agar tindakan-tindakan KNI segaris dengan pemerintahan.” Bupati Pema- lang berpendirian bahwa fungsi utama KNI adalah “menenangkan rakyat.” | Supangat kaum nasionalis Pemalang, dan kebanyakan warga kabupaten berpendirian sebaliknya. Mereka berpendapat KNI seha- rusnya berada di barisan terdepan perjuangan, membangunkan rakyat guna memenuhi panggilan Proklamasi dan Kemerdekaan. Tetapi KNI dalam kenyataannya tidak dapat menjadi penghubung antara peme- rintah dan rakyat, karena pangreh praja tidak bersedia mengibarkan Sang Dwiwarna lambang kemerdekaan. Memang jumlah anggota KNI pilihan lebih banyak di Tegal daripada di Brebes atau Pemalang. Sebuah contoh pemilihan yang menarik yaitu di Pangkah, di mana pemilihan ketua KNI berlang- sung dalam suatu sidang di kantor Kewedanan. Setiap lurah dari 53 desa dalam kewedanan itu harus hadir mengajak “lima orang tokoh masyarakat.” Rapat dipimpin bekas camat. Setiap calon yang jumlah- nya semuanya tujuh orang ditandai dengan nomor. Para pemilih me- 6?Bupati Pemalang menceritakan mengenai pertemuan pemilihan KNI dalam Pertanyaan No. 6, ibid. “bid, 126 PROKLAMASI! KEMERDEKAAN nulis nomor calonnya di atas secarik kertas dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Sugiono, seorang guru pembantu dan yang termu- da di antara tujuh calon berhasil terpilih sehingga dapat mengalahkan atasannya, yaitu kepala sekolah dasar setempat, dan tiga calon lain- nya, yaitu pegawai pabrik gula yang juga anggota-anggota API. Menya- dari dirinya muda (27 tahun) Sugiono berhati-hati dalam mengucapkan pidatonya, sehingga terdengarnya tidak revolusioner: Saya suruh mengucapkan terima kasih, kepercayaan yang sudah di- berikan kepada saya. Padahal saya yang paling muda. Maka oleh ka- rena itu sekali lagi saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepa- da para hadirin, para pemilih, khususnya kepada Bapak Wedana (yang lama) yang terhormat, kepada Bapak Asisten (Wedanal yang terhor- mat, terhormat, terhormat, terhormat. Pemilihan ketua KNI Pangkah melambangkan kemerosotan kekuasaan Wedana yang diperkirakan menjadi anggota gerakan VVV dan menerima uang untuk mensubversi Republik. Sugiono, ketua KNI, mulai dipanggil “Pak” Wedana oleh rakyat setempat. Keragu- raguan Sugiono atas kesetiaan Wedana semakin kuat sewaktu ada ja- muan makan siang seusai pemilihan bersama-sama dengan camat- camat Pangkah, Kedunpbanteng, dan Jatinegara. Dalam kesempatan santapan itu, Wedana mengatakan bahwa benarlah kemerdekaan itu, namun ia sedang menanti “majikannya yang lama” untuk kembali. Sugiono lalu melanjutkan ucapannya bahwa “tnajikannya yang baru” datang itu ialah KNI, lalu Wedana kelihatan tidak menyukainya. Kegiatan KNI Pangkah mencerminkan peran ekonomi yang dimainkan beberapa KNI pada masa itu. setelah terpilihnya Bupati Tegal yang baru, Sugiono mengunjungi pabrik tekstil Tegal dan mem- beli kain dari dana KNI dengan “harga pantas” untuk dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada rakyatnya. Selain itu Sugiono juga meng- angkat Kiai Umar “yang sangat berpengaruh” untuk menangani Seksi Penerangan KNI bersama seorang anggota BKR (yang juga anggota API) dan juga mengoordinasi para pemuda. Sebagai petugas penghu- s$Sugiono, Transkripsi 11/25, 27.11.75. “Tiga kecamaran ini termasuk Kewedanan Pangkah, dan memperlihatkan betapa mendalamnya kegiatan revolusi sosial di kawasan ini. 127 ONE SOUL ONE STRUGGLE bung diangkat seorang bekas Inspektur Perumahan Program Pembe- rantasan Penyakit Pes yang berpengalaman dan pernah menjelajahi wilayah itu. Keberhasilan Sugiono lainnya yang menarik ialah pengawasannya terhadap pemilihan lurah di desa-desa dalam kewe- danannya semasa revolusi sosial akan dibahas dalam bab berikut. Kedayagunaan KNI-KNI setempat pada 2 bulan pertama ter- gantung atas beberapa faktor. Pertama, siapa ketuanya dan bagaima- na caranya ia diangkat, kedua, sejauh mana KNI-KNI itu mempunyai fungsi ekonomi dalam mengambil prakarsa untuk meringankan be- ban penderitaan ekonomi rakyat yan masih berlanjut itu, ketiga, sikap pangreh praja. Bagi KNI-KNI pilihan, tugas yang paling berat adalah masalah ekonomi, pembagian bahan sandang pangan yang tersedia dari Je- pang. Untuk rakyat fungsi ekonomi ini sangatlah penting dan mem- beri legitimasi rakyat kepada KNI. Boleh dikatakan KNI adalah satu- satunya lembaga pemerintah yang mampu menyalurkan aspirasi rak- yat pada waktu itu dan menjadi wadah kepemimpinan baru dari per- juangan revolusi kemerdekaan. Dengan sendirinya berdirinya KNI pilihan di kewedanan dan kecamatan menandai merosotnya kekuasa- an pangreh praja, yang pada umumnya seperti Wedana Pangkah me- nanti “majikannya yang lama” (Belanda) untuk kembali. Nasib Orang-orang Jepang Di bulan September dan awal Oktober, nasib orang-orang Je- pang di Keresidenan Pekalongan tergantung pada KNI-KNI kota. Hal yang masih menahan kekuasaan pangreh praja di Keresidenan Peka- longan hanyalah kehadiran Jepang, baik yang sipil di pabrik-pabrik gula maupun yang militer seperti satuan-satuan kenpeitai di Tegal dan Pekalongan serta garnisun (keibeitai) Kota Pekalongan. Beberapa insi- den yang terjadi di daerah ini akan menjelaskan masalah itu. Konfrontasi pertama Tegal terjadi di stasiun, ketika para akti- vis kereta api dengan berani menurunkan bendera Jepang dan mena- ikkan bendera Merah-Putih di depan seorang perwira kenpeitai. De- ngan gelora kemenangan menantang kenpcitai, kelompok pemuda itu menaiki dua truk dan berkeliling di kota, menurunkan bendera 128 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Jepang di mana-mana dan akhirnya sampai di Balai Kota, yang ge- dungnya hampir berhadapan dengan asrama kenpeitai. Di tengah jalan kedua truk itu dihentikan oleh seorang petugas kenpeitai yang menyuruh agar para pemuda itu turun dan menuju ke asrama di dekatnya, Para pemuda itu menolak dengan tegas, sehingga terjadi- lah perdebatan sengit. Setelah diancam akhirnya pemuda-pemuda itu mengatakan bahwa mereka akan memenuhi permintaan itu apa- bila diizinkan oleh ketua KNI. Rupanya petugas kenpeitai itu setuju dan para pemuda diizinkan meninggalkan tempat. Sebelum para pemuda itu sempat menjelaskan kepada ketua KNI mereka sangat terperanjat dengan kedatangan 10 orang kenpeitai yang bersenjata lengkap itu. Kemudian ketua KNI, Ki Citrasarmaka, berunding dengan kenpeitai dalam suasana yang tegang. Kenpeitai marah-marah karena “telah mengadakan kampanye serta mengatakan bahwa kenpeitai tidak bersuara lagi”. Berita insiden ini cepat me- nyebar. Akibatnya dalam waktu 10 menit lebih dari 100 orang de- monstran berkumpul di luar kantor KNI. Pesan yang disampaikan dari dalam gedung, yaitu aksi gegabah yang akan mengakibatkan per- tumpahan darah, karena kenpeitai bersenjata lengkap. Selama perun- dingan berlangsung, situasi menjadi tenang, dan meskipun perselisih- an telah terjadi, ketika rombongan kenpeitai itu meninggalkan KNI beberapa di antaranya membalas salam “Merdeka” para pemuda yang menunggu di luar gedung.” Perasaan anti-Jepang di kota berkobar dengan hebatnya, lebih- lebih dengan tersiarnya berita ditangkapnya orang-orang Jepang, di- bariskan dan kemudian dibunuh dipinggiran kota.” Sangat memba- hayakan bagi orang Jepang untuk bepergian ke luar kota, bahkan ke S7Penjelasan ini dikutip dari bagian IV Sejarah Kabupaten Tegal (cidak di- terbitkan) yang berjudul “Tegal Pada Zaman Kemerdekaan” disusun pada tahun 1969 oleh Ki Citrasarmaka dan lain-lain (selanjutnya dikutip sebagai Sejarah Tegal). Juga Ki Citrasarmaka, Wawancara, 8.12.72. “Ki Citrasarmaka, Bahan Penelitian,” tulisan atas pertanyaan Sejarah Militer Kodam VII (Sendam) Semarang, hlm. 5, 18.11.61. & Ibid., “Sejarah Tegal.” "Menurut laporan yang diterima Barisan Pelopor, salah seorang Jepang itu adalah pejabat sipil dari galangan kapal, sedangkan yang lainnya adalah Asisten Residen Tegal, Marsum Hr. Ceriteraku, hlm.75. 129 ONE SOUL ONE STRUGGLE luar rumah pun dapat dicegat dan dijebloskan ke dalam penjara oleh kelompok-kelompok pemuda setempat. Pabrik-pabrik gula menja- di sasaran utama aksi-aksi pemuda, karena pabrik tidak dijaga ketat, mudah memperoleh senjata-senjata yang disimpan di sana. Tapi ke- berhasilan pemuda dalam aksi-aksi pengambilan senjata dari pabrik gula tidak menjamin keberhasilan mereka menghadapi kenpeitai di kota. Masalah diperuncing lagi dengan adanya berita pasukan Sekutu mendarat di Jakarta pada tanggal 30 September, dan ikut serta juga NICA, pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dibentuk tanggal 24 Agustus.” Desas-desus bahwa serdadu Belanda dan Ambon telah me- neror rakyat di ibukota mendorong para pemuda mempertanyakan perannya: Karena (berita kegiatan NICAJ itu “permainan” pemuda menaiktu- runkan bendera, pemasangan poster tiba-tiba menjadi tidak ada guna- nya lagi. Musuh di depan ujung hidung kita (Jepang) harus dilucuti segera, kenapa kita harus berpangku tangan? Kedatangan NICA! Ini terdengar di mana-mana di kalangan para pemuda.” Konfrontasi di Tegal mengakibatkan asrama kenpeitai dikepung selama satu minggu, akhirnya Residen Banyumas Iskag datang mem- bawa komandan kenpeitai Banyumas yang lebih tinggi pangkatnya untuk membujuk komandan kenpeitai Tegal agar menyerah. Akhir- nya persetujuan secara damai tercapai dan kenpeitai meningalkan Ko- ta Tegal. Di Pekalongan penyelesaiannya berbeda. Penyerahterimaan senjata dari Jepang kepada pemuda telah menyebabkan beberapa sen- jata berada di tangan orang-orang sipil. Di Tegal, kenpeitai menolak untuk menyerahterimakan senjata tanpa perintah khusus dari markas- nya di Purwokerto. Menjelang bulan Oktober semua tentara Jepang, kecuali ken- peitai telah menyetujui serah terima senjata yang disimpan di Socie- teit, bekas gedung pertemuan Belanda. Ternyata beberapa senjata yang "Kahin, Nasionalism, hlm. 143. NICA adalah singkatan “Netherland Indies Civil Administration.” 1Ceriteraku, Marsum Hr, 1974 hlm.86. 130 PROKLAMASI KEMERDEKAAN diperoleh para pemuda secara ilegal dari penyerbuannya terhadap ru- mah-rumah orang Jepang itu tidak membantu lancarnya perunding- an. Para aktivis kereta api menuntut kenpeitai menyerahkan senjata beratnya, yakni senapan mesin. Sedang pameran kekuaran keliling kota oleh kenpeitai yang rnasih terus berlanjut juga menjadi sumber ketegangan. Pada tanggal 4 Oktober siang, rakyat berkumpul di depan mar- kas kenpeitai. sesudah dua jam menunggu hasil perundingan antara Residen Besar dan kenpeitai, mereka itu tidak sabar lagi. Mr. Besar terpaksa keluar untuk menjelaskan kompromi yang telah tercapai, kenpeitai akan menghentikan aksi-aksi keliling kota, dan menyerah- kan sejumlah senjata kepada polisi kota, supaya jumlah senjata polisi sama dengan yang dimiliki kenpeitai. Senjata itu harus disimpan di Societeit, sedang kuncinya yang satu dipegang oleh Residen Besar dan lainnya dipegang oleh komandan kenpeitai. Ini berarti pemuda tidak dapat mengeluarkan senjata tanpa seizin kedua penguasa itu. Kelompok pemuda kereta api menolak persenjataan ini. Mereka menghendaki penguasaan penuh atas senjata-senjata kenpeitai itu. Pada saat Residen Besar akan memasuki kembali Kantor Keresi- denan untuk melanjutkan perundingan, sekelompok orang bergerak, langsung menaiki pagar tembok pemisah asrama kenpeitai dengan Kan- tor Keresidenan tersebut. Apa yang terjadi kemudian tidaklah jelas. Kenpeitai rupanya takut rakyat akan berhasil mendobrak memasuki markasnya, Pada saat itu seorang pemuda kereta api memanjat ke atas gedung kenpeitai dan menurunkan bendera Jepang. Tiba-tiba terdengarlah bunyi berondongan tembakan senapan mes- in tertuju ke arah kerumunan orang... Sepucuk bambu rucing yang tajam tak ada gunanya menghadapi senapan mesin. Saya lemparkan bambu runcingku dan mulai merangkak memasuki Keresidenan. Terjadilah keributan di antara orang-orang Jepang. Saya melihat tiga orang Jepang telah ditikam dan dibunuh dengan bambu runcing... Sambil berlindung di bawah sebuah jendela Kantor Keresidenan, saya melihat Mr. Besar meloncati tembok... peluru berhamburan ke mana- mana, dengan mudah dapat membunuhnya... saya melihat seorang berada di atas atap gedung kenpeitai membawa minyak tanah dan 131 ONE SOUL ONE STRUGGLE berusaha membakarnya, darah telah mengalir dari luka di kepalanya... orang-orang Jepang itu sedang menembak tanpa tujuan ke siapa pun, kita harus bisa keluar secepat mungkin. Saya merangkak sekitar bela- kang Keresidenan, mendapatkan perahu dan menyeberangi sungai. Saya langsung menuju ke Kantor Pekerjaan Umum, dan menelepon Semarang dan Purwokerto meminta bantuan.” Beberapa waktu kemudian bala bantuan pemuda datang dari Semarang membawa dinamit. Pengepungan dilakukan terhadap ge- dung kenpceitai oleh bekas Peta/BKR setelah Mr. Besar berhasil melo- loskan diri. Tidak seorang pun berani bergerak secara terbuka di depan sa- saran senapan mesin Jepang yang masih dilatih untuk melukai dan membunuh musuh. Empat orang putri kemenakan Residen Besar dan dua putri Wedana Pekalongan diizinkan memasuki halaman be- serta dr. Tupamahu dari Ambon (anggota KNI Pekalongan), untuk memberi pertolongan kepada yang terluka. Pada tahun 1973 dua dari mereka itu mengenangkan kembali betapa mengerikannya adegan ini: Kami berangkat dari depan Kantor Kewedanan. Dr. Tupamahu mem- bawa bendera Palang Merah ukuran kecil yang biasanya untuk kenda- raan. Enam orang dari kami berjalan lambat-lambat menuju kenpeitai sambil berharap peneropong mereka melihat bendera kari. Ketika sampai di depan barikade, Dokter Tupamahu menjelaskan bahwa ka- mi dari Palang Merah dan ingin mengambil siapa pun dari pemuda itu yang mempunyai senjata kecuali bambu runcing. Mereka itu ma- sih hidup (setelah pertempuran) walau perutnya kena tusuk, kadang- kadang dua orang direnteng dalam satu tusukan bambu, seperti sate, sungguh mengerikan! Mereka semua ditembak dadanya dengan sena- pan mesin. Tiba-tiba salah satu mayat itu berkata, “Tolonglah saya,” Kakinya telah ditembak dan telah terkapar sepanjang siang hari di bawah terik matahari. Ia berkata,” Saya sudah mati seandainya hujan tidak turun semalam.” Kami segera membawanya ke rumah sakit dan diperbolehkan untuk mengambil semua mayat guna identifikasi. Salah seorang putri saya jatuh pingsan begitu tiba di rumah sakit.” ?Sujono, Transkripsi VI/9, 29.7.73. "Nyonya Meri Hugeng (istri bekas Kapolri), Wawancara, 1.8.73. 132 PROKLAMASI KEMERDEKAAN Pada sore hari berikutnya, Pekalongan memakamkan 32 orang korban pertempuran, termasuk beberapa orang Jepang.” Pada sore hari itu datanglah Residen Banyumas Iskag Cokrohadisuryo disertai seorang penerjemah, Saburo Tamuro, dan Kapten Nonaka dari garni- sun Banyumas untuk mengadakan perundingan dengan BKR yang dipimpin Iskandar Idris.” BKR menuntut gencatan senjata segera dimulai. Semua orang Jepang di wilayah Pekalongan harus menye- rahkan senjatanya kepada BKR, dan setelah itu harus secepatnya me- ninggalkan wilayah keresidenan ini. Dua orang Jepang yang menyertai Residen Iskag itu menyetujui persyaratan ini dan mengatakan akan berusaha melakukan kontak dengan opsir-opsir kenpeitai yang ter- kepung itu. Ini dilakukan sekitar pukul 9.00 malam. Setelah dua jam yang mendebarkan, seorang wakil Jepang bekas staf Shuchokan (Re- siden) datang ke Kantor Kewedanan dan memberi tahu bahwa ken- peitai menerima persyaratan itu. Perundingan langsung antara kenpei- tai, Iskandar Idris, komandan garnisun Pekalongan, Kapten T. Oka, dan beberapa orang lagi berakhir dengan sukses pada tengah malam tanggal 6 Oktober.” Pada keesokan harinya personil militer Jepang yang masih tinggal di Pekalongan diangkut ke Banyumas dengan truk yang disediakan BKR. Di dalam persetujuan itu disebutkan bahwa orang-orang sipil Jepang berada di bawah kekuasaan Residen RI sam- pai didapatkan transportasi untuk mengangkut mereka ke Banyumas. Keberangkatan orang-orang Jepang ini dengan baik telah di- ungkapkan kembali oleh seorang pejabat pemerintah: Setelah ini semua orang Jepang telah diangkut ke luar, meninggalkan hanya senjata-senjata tuanya yang tak dapat digunakan lagi. Tempat 7 Warta Berita, 8 Oktober 1945. ”Penerjemah dalam perjalanan ini, Saburo Tamuro, kemudian menuliskan kesaksiannya mengenai tugasnya di Indonesia. Saya berterima kasih kepada Mr. Iskag Cokroadisuryo yang telah memberikan kepada saya salinan dari kesaksian itu, tertanggal 26 September 197 1. Yang berikut didasarkan atas versi Tamuro ter- sebut. "Peranan Oka, pelatih (shidokan) senior Peta, mendorong mempercepat ke- berhasilan perundingan. Selama pertempuran dan pengepungan yang berlangsung selama dua hari sebelumnya, Oka menempatkan Garnisun Kota di baraknya, dan juga menasihatkan bekas-bekas Peta-nya mengenai taktik-taktik selama pe- ngepungan. 133 ONE SOUL ONE STRUGGLE kami adalah yang pertama di Jawa untuk membuang orang-orang Jepang itu. Saya merasa heran, kami sudah terbiasa mempunyai ma- jikan-majikan kolonial, tetapi kini mereka sudah tidak ada lagi.” Dengan demikian Pekalongan adalah daerah pertama di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia yang bebas dari kekuasaan Jepang pada tanggal 7 Oktober 1945.I) 2Sujono, Transkripsi, VI/12, 30.7.73. 134 Gedung Societet, Tempat Penyimpanan senjata Jepang di Pekalongan Kediaman Residen Pekalongan (1945) 2 1 Msh nike anaineen Bekas "Hotel Merdeka", Markas Tiga Daerah di Pekalongan (Desember 1945) Balai Kota Tegal (1945) Peresmian Monumen Tugu Pahlawan 3 Oktober 1945 di Pekalongan, pada hari Kebangkitan Nasional 20 mei 1964 Markas Tentara Jepang di Tegal, bekas Kantor Semarang-Cheri- bon Stoomtram Maatschappij (SCS) Rumah Walikota Tegal Lean Dekan Dadar 1 Pandan Kanto Dhebantan Alun-Alun Tegal Gedung Chung Hwa, Chung Hwee di Pemalang Ki Citrosatmoko, patih Tegal 1945 Pengadilan Pekalongan (1975) Sarimin Reksodiharjo, Bupati Brebes (1945) BI dd TOKOH-TOKOH REVOLUSIONER TIGA DAERAH DI PENJARA WIROGUNAN, YOGYAKARTA, SEKITAR DESEMBER 1946. Deretan belakang: Maksum, Soswijoyo, Muroso, Moh. Saleh, Suwito, Tan Jiem Kwan. - Deretan depan: Sukirman, Suwignyo, Sukardi, Rustamaji, Khamidun, Sunyoto. TOKOH- TOKOH REVOLUSIONER TIGA DAERAH DI PENJARA WIROGUNAN, YOGYAKARTA, SEKITAR DESEMBER 1946, Deretan Belakang: Khambali, Sakhyani (Kutil), Dr. Muryawan, Kromo Lawi, Mohamad Nuh, Supangat. Deretan Depan: Miad, Saleh Yusuf, Sapili, Moh. Salim, M- S. Widarta. BAB LIMA REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA APA yang terjadi di tingkat lokal di Karesidenan Pekalongan dari awal Oktober 1945 sampai pertengahan Desember 1945 adalah meletus- nya gerakan rakyat, yang umumnya dikenal sebagai revolusi sosial. Terjadi perlawanan rakyat yang bertujuan menghapuskan tatanan la- ma misalnya kepala-kepala desa, pamong desa, camat, dan wedana, serta pemerintahan kabupaten. ' Dalam memahami dinamikanya revolusi sosial di Tiga Dae- rah, harus diketahui bagaimana permulaannya, siapa pemimpinnya, apa yang terjadi dengan para pejabat tatanan lama yang dianggap ter- noda oleh rakyat karena menjalankan kebijaksanaan pemerintah pen- jajah Jepang yang menindas itu, siapa yang menindas itu, siapa peng- gantinya, dan bagaimana cara kerja pemerintahan baru. Juga penting untuk diteliti khusus adalah peranan golongan setengah bandit yang dikenal sebagai lenggaong dalam menumbangkan pemerintah desa setempat. : Setelah terjadinya Proklamasi, kelaparan dan kekurangan yang dialami rakyat selama masa penjajahan Jepang tidaklah menjadi lebih ringan. Berton-ton padi yang disetorkan sehabis panen (Mei-Juni 1945) di Tiga Daerah, menumpuk di gudang-gudang tak digunakan. 'Untuk jalannya revolusi di tingkat nasional, lihatlah Anderson, Java, hlm. 332-69. Reid membahas bagaimana mobilisasi untuk memaksa banyak lurah mele- paskan jabatannya di Jawa dalam National Revolution, hlm. 59-68, khususnya hlm. 61-63. dalam studinya The Blood of the People (Kuala Lumpur, 1979), hlm. 218-45, Reid menganalisis secara terperinci “revolusi sosial” di Sumatera Utara, pada awal 1946. 147 ONE SOUL ONE STRUGGLE Tuntutan rakyat desa agar padi itu dibagikan, sama sekali tidak ditang- gapi oleh pamong desa maupun camat. Ketegangan serupa itu dapat dengan jelas dilihat pada apa yang terjadi di Kecamatan Moga, Pemalang Selatan. Dalam suatu rapat pada awal bulan Oktober rakyat meminta agar padi dibagikan. Ketika itu camat sedang pergi, sehingga para pejabat yang lain tidak berani berbuat apa-apa, kecuali dengan penuh ketakutan memberi tahu rapat agar menunggu kembalinya camat. Wakil camat (Fuku Soncho), adik Bupati Pemalang, berusaha menenangkan suasana dengan ucapan, “Sedulur-sedulur, emut!” (Saudara-saudara, ingatlah). Rakyat yang berkumpul di situ menjadi marah dan melempari gedung dan tempat- tempat simpanan padi dengan batu. Akhirnya orang-orang itu bu- bar. Camat Moga kemudian berusaha memberi penerangan kepada rakyat, “Tenanglah! Pemerintahan akan mengatur semuanya. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri,”? Di Tiga Daerah ketegangan-ketegangan serupa terjadi di mana- mana. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan setempat sudah tidak punya waktu lagi untuk bertindak, karena pada akhir minggu kedua bulan Oktober, sudah terlambat untuk membagi-bagi padi. Revolusi sosial pun telah dimulai. Revolusi sosial di Tiga Daerah mulai di Desa Cerih, daerah mis- kin penghasil singkong di wilayah perbukitan Tegal Selatan yang ter- kenal dengan pusat gerakan radikalnya sebelum perang.? Pada tang- gal 7 Oktober malam hari, sehari setelah korban-korban akibat perla- wanan dengan kenpeitai dimakamkan di Pekalongan, rumah “Den Mas” Harjowiyono, lurah Desa Cerih, dikepung oleh rakyat.“ Rakyat mengancam akan membakar rumah itu, bila lurah tidak mau keluar. Pada pagi harinya, Raden Mas Harjowiyono akhirnya dengan pakaian resmi keluar menghadapi rakyat yang mengancam akan membunuh- nya, dan menanyakan mereka apa kesalahannya. Ta dilucuti dan diberi pakaian goni, sedangkan istrinya diberi kalung padi. Kemudian suami “Sekretaris Badan Pembantu Prajurit (BP2) Moga, Wawancara. 4.11.75. 'Desa Cerih merupakan tempat kediaman beberapa tokoh Sarekat Islam sebelum tahun 1926, termasuk Haji Muklas ayah kandung M.H. Lukman. “Di Tiga Daerah hanya beberapa lurah yang memakai gelar Raden Mas, gelar kebangsawanan Jawa. 148 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA istri ini diarak, diiringi bunyi gamelan milik lurah, yang melambang- kan kedudukan dan kekayaannya. Sesudah diarak, mereka dihina dan diperlakukan seperti ayam, dipaksa minum air mentah dalam tempu- rung kelapa dan makan dedak (kulit padi). Kemudian Lurah dan kelu- arganya ditahan di Kecamatan, agar para pemimpin perjuangan se- tempat, Pane camat baru (karena camat bana sudah kabur), dapat mengawasinya.” Aksi rakyat Desa Cerih yang mengarak lurahnya itu memberi- kan suatu contoh tentang pola aksi yang kemudian terjadi di mana- mana di Kabupaten Tegal dan Pemalang. Aksi-aksi semacam ini oleh rakyat setempat disebut “dombreng,” kata yang berasal dari kata “tong” dan “breng,” dua bunyi kata Jawa yang menggambarkan pukul- an pada kayu atau kaleng kosong, kentongan kosong kayu (atau apa saja) yang dipukul oleh para pengaraknya. Bunyi kentongan tergan- tung pada jumlah dan irama pukulannya. Di desa Jawa, di tempat lurah biasanya ada tabuhan yang disebut kentongan yang dibuat dari — potongan kayu besar dan dilubangi, sehingga apabila dipukul keluar bunyi “thong.” Dari kata “thong” ini lalu timbul nama “kenthongan.” Bunyi kenthongan biasanya.yang dipakai sebagai tanda-tanda waktu rapat desa, kebakaran, pencurian, atau tanda bahaya lainnya. Me- mang arak-arakan “dombreng” yang diiringi bunyi kentongan tanda pencuri itu dimaksudkan untuk menyiarkan berita bahwa mereka telah boenangkaP pencuri desa, maksudnya pamong desa yang ko- rupsi itu. Peranan Lenggaong dalam Revolusi Sosial Pengaruh lenggaong dalam revolusi sosial Tiga Daerah memang jelas. Merekalah yang memimpin aksi dombreng dan menyerang lurah- lurah semasa revolusi sosial di bulan Oktober. Dalam kekosongan kekuasaan selama revolusi sosial, mereka cepat bertindak terhadap pe- jabat korup, khususnya lurah-lurah. Peranan lenggaong di Pekalong- an tadi bukanlah hal yang luar biasa, karena istilah lain di daerah yang terkenal untuk lenggaong ialah jago. Seperti halnya di daerah Jawa SPutra Sulung Lurah Cerih, Wawancara, 13.2.75. SMakna dombreng dibahas lebih lanjut dalam bab 7. 149 ONE SOUL ONE STRUGGLE Barat, rasa kebencian rakyat terhadap pangreh praja dan lurah-lurah “jago-jago Republik” yang ingin membalas dendam atas perlakuan para pejabat semasa penjajahan Jepang dan berusaha merebut kekua- saan sewaktu ada kekosongan. Meskipun akhirnya seperti yang terjadi di Tiga Daerah kemudian, mereka ditindak oleh Tentara Republik (TKR). Kaum lenggaong di Tiga Daerah merupakan penggerak revolusi kemerdekaan di pedesaan pada bulan Oktober 1945, juga mempelo- pori perlawanan terhadap elite birokrat yang dianggap korup dan mengambil alih pabrik gula yang dikuasai oleh Jepang. Contoh yang menarik dari kelompok lenggaong di Tiga Daerah adalah Barisan Cengkrong (arif) di Daerah Comal. Tokohnya, yang terkenal bertahun-tahun, bernama Idris, sedangkan wakilnya Tarbu, adalah seorang buruh tani. Kelompok ini sering makan di warung- warung pinggir jalan tanpa bayar. Kelompok ini mengangkat Ilham, seorang guru desa dan bekas anggota Sarekat Rakyat, sebagai penasi- hat politik. Hal ini mencerminkan ciri penting hubungan kaum leng- gaong dengan kaum pergerakan radikal tua yang terdiri dari para guru sekolah, dan bekas anggota Sarekat Rakyat dan Sarekat Islam. Hubung- an baik ini sudah dirintis sejak tahun 1920. Barisan Cengkrong mena- han lurah Desa Temuireng, memecat lurah Petarukan yang korup, dan membagi-bagi tekstil yang kedapatan dalam kasur-kasurnya. De- ngan algojo Haji Dimyati, Barisan Cengkrong mengambil alih pabrik gula Petarukan, tetapi bekas camatnya sempat bersembunyi dan ber- hasil lolos ke Pemalang.” Pemimpin revolusioner dati-penerasi-ta seperti Bupati Pema- lang Supangat mengerti fungsi lenggaong dalam masyarakat pedesa- an. Mereka juga memperlihatkan pengaruhnya dalam situasi yang penuh anarki pada waktu revolusi sosial bergolak, untuk menegakkan kembali wibawa pemerintahan. Sebagai contoh, seorang lenggaong yang menjadi lurah pada waktu revolusi sosial: Sahid adalah seseorang yang berani dan mempunyai kesaktian khu- sus, ia dapat menghilang dan senjata tidak mempan menembus kulit- 7Sekretaris Pesindo Kendalsari, Wawancara, 31.10.75, Transkripsil/2, Maret 1975 (Saya menyampaikan terima kasih kepada Panji Suwarso untuk catatan ini dan sejumlah wawancara lainnya pada awal 1973. 150 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA nya. la seorang petani, dan mempunyai dua istri. Anda dapat menga- takan ia abanganlah. Ia tidak pernah membunuh seorang pun, tetapi pernah masuk penjara selama masa pendudukan Jepang. Ia termasuk ahli yang mahir.seni bela diri silat, dan termasuk aliran Cimande. Ia ditunjuk menjadi lurah atas kehendak rakyat, dan laporan dibuat ke- pada bupati. Supangat, Bupati Pemalang berkata, “Karena orang ini adalah pilihan saudara sendiri, patuhilah segala perintahnya.” Setelah Sahid menjadi lurah, keamanan desa terjamin.8 Kaum lenggaonglah yang mempelopori pembalasan dendam terhadap Cina. Bentrokan dengan kaum Cina di kawasan pedesaan, seperti pernah terjadi ketika ada kekosongan kekuasaan sebelum Je- pang tiba, bulan Oktober 1945 terulang lagi. Awal Oktober di Ke- wedanan Randudongkal (Pemalang Selatan) seorang lenggaong de- ngan kelompoknya tiba untuk menuntut agar semua narapidana dibe- baskan dan toko-toko milik Cina ditutup. Wedana meminta bantuan, dan dua truk penuh anggota kepolisian kabupaten datang dari Pema- lang bersenjatakan bren (senapan mesin ringan). Situasi menjadi te- gang. Seorang pimpinan perjuangan menengahi, dan mengatakan ke- pada komandan lenggaong itu bahwa: Ini bukan yang diinginkan Bung Karno. Ia menginginkan mempu- nyai hubungan baik dengan siapa pun. Karena itu lebih baik meminta kepada orang-orang Cina mengibarkan bendera Merah-Putih dengan bendera ukuran besar dan banyak lagi dari mereka. Saya bilang kepa- danya agar jangan merusak toko-toko, tetapi meminta orang-orang Cina itu agar tidak menaikkan harga-harga.” Dalam situasi demikian, orang-orang Cina yang telah menge- nakan pakaian putih-putih karena mengira akan dibunuh lalu dipang- gil berkumpul. Mereka menyetujui semua tuntutan kaum lenggaong. Kutil Daerah Talang-lah yang menjadi contoh yang terkenal selama revolusi sosial di Tiga Daerah. Pada zaman kolonial Belanda, Kecamatan Talang dikelilingi 4 pabrik gula, Pagongan, Pangkah, Kemanglen, dan #Kurir Lasem, Wawancara, 18.10.76. ”Suleman, Wawancara, 15.11.75. 151 ONE SOUL ONE STRUGGLE Ujungrusi, yang praktis memborong lahan rakyat yang ada untuk disewa. Rakyat yang tidak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam, mencari mata pencaharian lain. Kawasan ini terkenal dengan tukang emas, pengrajin kuningan, dan lain-lain kerajinan logam, seperti pem- bikinan pisau, gunting, dan suku cadang sepeda. Sewaktu dalam perjalanan ke selatan untuk menjelaskan per- nyataan pangreh praja yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan, dua orang pemimpin perjuangan Tegal, termasuk wakil ketua KNI Tegal dibunuh di Talang pada tanggal 4 November. Ada pula yang ditangkap dan dibunuh pada minggu yang sama. Siapa saja yang me- lewati Talang mendapat risiko kehilangan nyawa, demikianlah orang- orang percaya. Presiden Sukarno dalam pidatonya di Tegal dalam per- jalanan kembali ke Jakarta pada pertengahan Desember 1945 menye- but Gerakan Tiga Daerah sebagai “Negara Talang.” Pada zaman revolusi sosial Kecamatan Talang terkenal terutama karena Kutil, jagoan rakyat Talang, yang kehidupan dan kematiannya telah dimitoskan oleh sejarah. Anggapan umum di luar daerah Ta- lang, Kutil adalah algojo yang telah membunuh banyak orang, ke- jam, buas, anarkis, alat PKI, tapi ada juga yang beranggapan bahwa dia adalah agen NICA. Dalam sidang pengadilan Pekalongan, Kutil mengaku telah melakukan banyak pembunuhan, dan menurut pen- dukungnya hal itu dilakukan demi melindungi teman-temannya di Talang. Ia adalah orang pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman mati melalui proses pengadilan formal di Peka- longan. Peristiwa Tiga Daerah sering disebut sebagai “Gerakan Kutil.” Kenyataannya memang lain. Di Talang itu Kuril dikagumi, di- hormati dan sekaligus ditakuti banyak orang. Setelah jatuhnya pemerin- tahan kolonial, seorang camat baru yang berasal dari kalangan Islam terpilih, maka rakyat pun dibagi bahan pakaian dan daerah itu pun bebas dari faksionalisme dan keresahan seperti yang masih berlanjut di lain-lain tempat. Kutil, nama aslinya adalah Sakhyani. Kutil dalam bahasa Jawa berarti “bintil kecil” (menempel di kulit—Peny) atau bisa juga diar- tikan “pencopet.” Namanya disesuaikan dengan raut mukanya ber- bintil-bintil berwarna hitam. Sewaktu dia kecil memang mukanya berbintil-bintil, namun sesudah dewasa binril-bintil itu hilang, tetapi 152 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA nama itu tetap melekat padanya. Kutil adalah anak kedua seorang pedagang emas dari Taman dekat Pemalang, dan menurut anggapan umum dia berasal dari Madura. Secara kelakar ia dijuluki “orang sebe- rang,” lantaran tidak tinggal di Talang, melainkan di Dukuh Pesa- yangan di seberang Sungai Gung. Begitulah agaknya asal mula timbul kekaburan mengenai julukan yang dikaickan dengan asal dari Madura itu, sebab di Jawa orang Madura dan orang yang berasal dari luar Pulau Jawa disebut orang seberang. Selain itu orang-orang Madura di Jawa dianggap memiliki sifat yang keras, sehingga sesuai dengan perwatakan Kutil. Sebagai anak yang nakal bangor (dalam logat Tegal), Kutil jarang menuruti kehendak orangtuanya. Menurut cerita, dia hanya memper- oleh pendidikan sampai kelas dua sekolah rakyat, sehingga hanya bisa membaca dan menulis sedikit, sedangkan tulisan tangannya hampir tidak terbaca. Sesudah dewasa Kutil tiba di Talang dan menempati sebuah rumah di Dukuh Pesayangan yang telah dibeli ayahnya un- tuk cucu-cucunya. Lalu dia membuka tempat pangkas rambut di De- sa Kajen yang terletak di pinggir jalan raya selatan Tegal, sambil me- neruskan pekerjaan ayahnya sebagai tukang emas kecil-kecilan di be- lakang tempat pangkasnya itu. Sebilah pedang panjang (gobang) ter- gantung di dinding di sebelah kaca,'" dan tentu saja daripada berke- lahi dengan Kutil, tukang-tukang cukur lainnya di desa itu lebih baik angkat kaki cepat-cepat. Usaha Kutil lainnya ialah membeli barang-barang bekas di ru- mah-rumah untuk dijual kembali. Pada tahun 1937 Kutil menca- lonkan diri dalam pemilihan lurah Desa Kajen, tetapi kalah “hanya satu suara saja.” Anak Kutil ingat bahwa ayahnya sebagai guru aga- mma yang biasa bepergian jauh dengan sepeda untuk memimpin penga- jian al-Our'an, sering pulang ke rumah lewat tengah malam tanpa diganggu penyamun yang berkeliaran di kawasan itu. Dengan demiki- an tentulah ada hubungan antara Kutil dengan lenggaong setempat. Ia selalu mengucap “Assalamualaikum” bila memasuki rumah, kenda- WMenurut keterangan Lurah Kajen. Wawancara, 9.2.73. Menurut anaknya, merupakan sebilah keris, "Lurah Kajen, Wawancara, 9.2.73. 153 ONE SOUL ONE STRUGGLE tipun tidak selalu menjalankan ibadah sembahyang salat lima kali sehari." Penduduk setempat menyebutnya santri, menggunakan isti- lah itu dalam arci lama, yang berarti orang suci. Selama masa pendu- dukan Jepang, Kutil terkenal kebolehannya karena mudah mempero- leh barang-barang yang sulit didapat, misalnya batu korek api. Dalam bulan Oktober 1945, Kutil membentuk organisasi yang bernama AMRI, dan menggunakan Bank Rakyat Talang sebagai mar- kas besarnya. Para pengikut juga masuk menjadi anggota AMRI. Di antaranya pedagang-pedagang, penjual makanan, penjahit, petani miskin, tukang besi, penjual jamu. Seperti badan-badan perjuangan lainnya waktu itu, tugasnya ditetapkan sendiri oleh Kutil, yaitu men- cari sisa-sisa orang Jepang dan melucutinya. Kemudian melakukan pengejaran terhadap agen-agen NICA. Ternyata perasaan anti-NICA (dibahas secara lengkap dalam bab 6) sangat kuat di Talang. Di Talang revolusi sosial mulai lebih awal daripada di tempat- tempat lain. Seorang anggota polisi setempat telah dibunuh sekelom- pok orang yang marah sepekan sebelum pembunuhan Camat Adiwer- na, Menurut keterangan, peristiwa itu terjadi karena polisi tersebut secara tidak adil menangkapi pedagang-pedagang dan menyita ba- rangnya. Menurut ketua KNI Talang, selama masa pendudukan Je- pang, polisi itu (yang terbunuh) di samping tugas-tugasnya yang la- in, agaknya menjadi mata-mata untuk kenpeitai. Kenpeitei biasa se- ring datang dan menculik orang yang dituduh secara gelap memperju- albelikan kuningan yang dilebur. Talang mempunyai sebuah industri kuningan (karena petani terusir dari tanahnya oleh pabrik-pabrik gu- la). Menjual kuningan yang dilebur adalah terlarang. Di Jakarta, har- ganya sangat mahal dan orang-orang Jepang membelinya. Beberapa kiai di Talang yang berdagang kuningan yang sudah dilebur sering ditangkap, termasuk seorang sahabat Kutil. Tujuan AMRI bentukan Kutil di nasa revolusi sosial adalah pembagian kekayaan. Tujuan lain adalah menumpas setiap orang yang dicurigai menjadi agen NICA, yang dianggap sebagai pengkhianat Atau dalam kata-kata lurah setempat “setengah santri, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak.” '3Ketua KNI Talang, Wawancara, 7.12.75. 154 REVOLUSI SOSIAL DAN CI RI-CIRINYA Re :ublik. Rumah-rumah bekas pegawai Belanda dan Indonesia dari pabrik gula Pagongan dirusak, karena dianggap salah satu lambang penindasan kolonial yang mereka benci. Selain itu rumah pedagang kaya (yang selama itu banyak tinggal di Jakarta) diambil dan dijadi- kan markas pemuda. Pedagang itu disuruh pindah tetapi diperbo- lehkan membawa harta miliknya. Tanah bengkok Lurah Kajen seluas 4 hektar diambil Kutil, baru setelah TKR berhasil memadamkan revolusi sosial itu tanah itu di- kembalikan kepada lurah. Hubungan Kutil dengan lurah itu cukup menarik, karena Lurah bisa menyebabkan Kuril marah gara-gara ia menenteng penggerebekan rumah pegawai yang memimpin Bank Rakyat selama pendudukan Jepang. Kemudian Lurah lari bersembu- nyi, ditemukan Kutil, lalu didombreng keliling daerah Pecinan Ka- jen. Kata Kutil kepada rakyat, “Biarlah ini menjadi contoh bagi kamu semua. Orang ini dulu sekutu saya, tetapi kini terbukti menjadi mu- suhku, ia tidak membantuku malahan bersembunyi!” Tetapi akhirnya lurah lolos dari tahanan di markas AMRI dan lari dari Kewedanan. Karena Lurah memang tidak terlibat korupsi seperti banyak lurah lainnya, kemudian ia dijemput oleh salah seorang pengikut Kutil, dan sejak itu ia sering menyertai Kutil kalau mengunjungi daerah- daerah di kabupaten itu. Distribusi kain di Talang dan di daerah-daerah lain menun- jukkan adanya keselarasan antara kemauan rakyat dan tindakannya, walaupun tujuan jangka panjang kelompok Kutil tidak jelas. Distribu- si kain merupakan masalah paling mendesak waktu itu, karena ke- kurangan selama masa pendudukan Jepang menyebabkan rakyat ter- paksa memakai baju yang terbuat dari goni dan serat pohon. Camat Talang mendapat 14 gulung tekstil, yang oleh KNI kemudian diba- gikan.“ Ketua KNI bermaksud hanya membagikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kutil tidak setuju, karena dengan demikian dapat timbul penyalahgunaan, dan menyangsikan kemampuan KNI untuk mengategorikan besarnya kebutuhan itu. Ia menuntut agar pembagian itu didasarkan atas asas “sama rata sama-rasa,” yang dianggapnya jujur. Ini berarti di Talang MSatu gulung waktu itu kira-kira sama dengan 41 meter, 155 ONE SOUL ONE STRUGGLE setiap orang hanya akan menerima kain sepanjang 10 cm. Ketua KNI mencemooh pembagian semacam ini, namun Kutil dengan teguh mempertahankan pendiriannya. Ketika penguasa baru memegang pemerintahan di kabupaten, panitia yang diketuai Kutil dibentuk untuk membagi-bagikan tekstil timbunan Jepang di pabrik gula di luar kota. Kain belacu dibagikan di kewedanan-kewedanan dalam kabupaten itu. Tak ada yang mem- bayar untuk pembagian kain itu, tetapi juga tidak ada catatan ten- tang jumlah pembagian itu. Hanya dikatakan bahwa persediaan di pabrik harus dihabiskan, agar rakyat puas. Kutil memang bukan kc- turunan kaluarga berharta. Dia menggunakan kesemparan ini un- tuk hidup mewah di masa revolusi sosial. Hal ini terlihat dengan pengambilan tanah bengkok lurah Kajen, dan ke mana-mana dia se- lalu naik mobil Ford Mercury kuning delapan silinder bekas milik kenpeitai yang kemudian menjadi milik wakil kerua KNI, Marjono, yang terbunuh dekat Talang tanggal 4 November. Sopirnya seorang Cina berkata, “Saya tidak pernah menerima gaji karena Kutil terlalu miskin. Kalau kami makan di luar, selalu saya yang membayarnya. Kuril selalu pergi sendiri ia duduk di samping saya di bak depan, dan membawa sepucuk pistol colt.”" Kutil merupakan perantara kelompok agama dan kelompok- kelompok lenggaong. Dia juga punya hubungan yang baik dengan kaum nasionalis yang berpendidikan Belanda. Seperti lenggaong pada umumnya, Kutil mendapat kekuatan magisnya dari seorang kiai ter- kenal. Kepada kiai inilah kelompoknya meminta nasihat dan menda- pat azimat dan mantra. Kiai Makdum yang memiliki kekuatan isti- mewa dan dapat menyembuhkan orang sakit adalah teman Kutil. Para pemuda AMRI sering ke rumah Kiai Makdum untuk meminta mi- numan yang dimantrai dan bambu runcing yang diberkati. Banyak pemuda AMRI memakai selempang janur kuning sebagai lambang perlawanan dan pemberi kekebalan serta penangkal roh jahat. Karena langkanya senjata api (hanya dua orang tokoh AMRI lainnya di sam- ping Kutil yang memilikinya), maka perlindungan semacam itu dirasa lebih penting artinya, baik bagi kaum lenggaong maupun bagi kaum 'Sopirnya Kutil, Wawancara, 21.2.73. 156 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA revolusioner. Kuuil juga berhubungan erat dengan para pemimpin AMRI Sla- wi dan sering mengunjungi markasnya. AMRI Talang punya kekuatan sampai ke luar wilayah Talang. Kutil dan kelompoknya menjemput Kiai Haji Abu Suja'i, Bupati Tegal yang diangkat pada tanggal 6 No- vember, di rumah kediamannya di Desa Pacul, lalu mengawalnya ke ibukota kabupaten untuk dijadikan bupati. Kutil memperoleh ke- dudukan tertinggi ketika Badan Pekerja Tegal memerintahkan Ka- bupaten Tegal mengangkat Kutil sebagai kepala polisi kabupaten. Hilangnya Pemerintah Pro-Kolonial Tidak mengherankan apabila sikap “menunggu perintah” yang sudah menjadi pola elite birokrat di Keresidenan Pekalongan yang nampak masih kuat pada bulan September dan Oktober 1945. Hal ini mencerminkan sifat ragu-ragu, tidak berinisiatif dan sikap kepatuhan seorang abdi yang terpupuk oleh latar belakang pendidikan kolonial Belanda yang diperolehnya. Beberapa pemimpin perjuangan setempat berpendapat bahwa salah satu sebab timbulnya revolusi sosial dise- babkan karena pangreh praja tidak mendapat informasi yang jelas dari pemerintah pusat dan propinsi mengenai kebijaksanaan politik Jakarta dan janji kerja sama serta saling menghormati antara pang- reh praja dengan Republik yang diucapkan Sukarno dalam konferensi pangreh praja dari seluruh Jawa pada awal bulan September 1945. Tanpa perintah dan informasi yang menyangkut keinginan Pemerin- tah Pusat tentang pembagian beras, satu-satunya jalan yang mereka tempuh ialah menunggu perintah dari atasan. Runtuhnya pangreh praja dimulai dengan beberapa peristiwa di Tiga Daerah. Telah kita lihat bahwa revolusi sosial atau istilah po- pulernya “rakyat bergerak” dimulai dengan tuntutan agar padi diba- gikan, disusul dengan aksi dombreng di Desa Cerih, Tegal Selatan, yang kemudian meluas ke daerah lain termasuk Moga (Pemalang Se- latan). Di sana Kiai Said memimpin dombreng “pencuri” dengan membawa keris sakti Mandirejo, lambang semangat Jawa yang tak sudi dijajah," dengan dipayungi umbul-umbul sambil memasuki ha- Candi Mandirejo merupakan sebuah makam keramat di Kecamatan Moga. 157 ONE SOUL ONE STRUGGLE laman Kantor Kecamatan. Kiai Said telah menggunakan muslihat yang cerdik dengan mendombreng seorang “pencuri” untuk menipu camat agar keluar menemui rakyat. Camat yang mendengar bahwa ada orang dituduh mencuri jagung, sambil menegur rakyat berkata, “Se- harusnya kalian menyerahkannya kepada Lurah.” Rakyat serentak ma- ju dan salah seorang di antaranya memukul muka Camat dengan ka- pak. Camat kemudian lari dengan berlumuran darah, ia terkena lem- paran batu dan jatuh tersungkur di lumpur, tapi akhirnya dapar lolos. Tiga puluh tahun kemudian, ia menuturkan kejadian ini: Seseorang menyembunyikan saya di belakang lesung, setelah berba- ring di sana beberapa jam lamanya seorang tetangga menyelundup- kan saya ke dalam sebuah lumbung padi yang berdekatan. Saya terti- dur sebentar dan tentunya lalu tak sadar sama sekali sampai kira-kira pukul enam pagi hari berikutnya. Kemudian saya merangkak ke luar dan berjalan sepanjang jalan menuju Pemalang, tetapi setelah beberapa waktu saya jatuh pingsan lagi. Untunglah seseorang membawa saya ke poliklinik setempat dan kemudian ke Pemalang." Pada hari itu juga di Moga tampak sebelas rumah diserang. Ru- mah-rumah yang diserbu tadi adalah milik orang-orang yang bertang- gung jawab atas penggilingan beras untuk koperasi. Rumah-rumah yang diserbu itu adalah rumah kepala sekolah yang beragama Katolik, mantri pasar, Cina dan pemimpin Kakyo Sokai setempat," sedangkan rumah-rumah yang lain adalah milik orang-orang yang bertanggung jawab dalam program penanaman pohon jarak, pengawas pembagian minyak tanah (yang ditukar dengan biji jarak), mantri kesehatan, Lu- rah dan azacho (kepala lingkungan RK) dan rumah seorang kiai yang duduk dalam panitia Jepang yang mengurus pembagian barang. Ti- dak ketinggalan Kantor Kecamatan juga kena serbuan. Orang yang mempunyai darah Mandireja tidak pernah bekerja untuk Belanda. Terdapat kepercayaan bila seorang pejabat siapa pun melihat keris yang bernama Kiai Pokal, maka ia akan kehilangan jabatannya. Ketua BP2 Moga, Wawancara, 411.75. Wawancara, 2.11.71. : #Di Moga, Kakyo Sokai (Chung Hua Chung Hui dalam bahasa Jepang), Perhimpunan Cina Perantauan, digunakan untuk membantu pembagian kebutuhan pokok sehari-hari. 158 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA Dari Moga, rantai aksi rakyat terhadap elite birokrat itu meluas dan umumnya menuntut agar padi segera dibagikan. Wedana Belik, di sebelah selatan Moga, meminta kepada mereka yang menuntut pembagian padi yang telah mereka jual dengan terpaksa itu, agar me- reka sendirilah yang menyelesaikan urusan itu. Dia tak mau campur tangan tanpa perintah dari atasan. Di beberapa daerah, revolusi sosial timbul karena didorong fak- tor dari luar. Orang-orang yang ditindas atau dirugikan oleh pang- reh praja semasa pendudukan Jepang pergi ke daerah yang masih te- nang dan mengejar pangreh praja serta mendombrengnya, bila mereka tidak lagi bertindak sesuai dengan kemauan rakyat. Ada pangreh praja yang bisa lolos, ada yang tidak, di antaranya Camat Lebaksiu (Tegal Selatan), yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan surplus padi yang dikumpulkan dengan paksa oleh Jepang itu. Camat Suhodo menghadap Wedana Slawi, untuk membicarakan masalah itu. Janda- nya menuturkan apa yang terjadi: Pada waktu dia mau datang ke Slawi, merunding... supaya rakyar tidak begitu muluk (resah), padi mau dibagikan. Pukul 9.00 pagi habis sarapan pagi kita berangkat (saya mau ketemu dokter) (karena hamil tua). Di daerah Kajen (Lebaksiu) kita dicegat oleh rakyat. Saya bawa tiga anak, empat, tiga, dan dua tahun. Suami saya dibunuh dengan bambu runcing. Ada yang menolong saya ke rumah Haji Nahwari di Lebaksiu. Barang-barang di rumah dirampas rakyat, saya tidak pu- lang lagi ke Kecamatan. Baru kemudian kita ketemu makamnya sua- mi saya. Sore pukul 4.00 (kami) dijemput ketua BKR dibawa ke Tegal ke kemenakan.” Orang-orang yang menyergap Camat dan keluarganya itu di- pimpin oleh dua lenggaong Bugel dan Suhar, yang kemudian pergi ke tempat Haji Toha yang sedang membagi-bagikan beras kepada ke- pala-kepala kampung atas nama KNI Lebaksiu: Kemudian datanglah Suhar dan gerombolannya... dengan menga- mang-amangkan pedang berseru: “Siap terus gempur!” Pembagian beras belum selesai, lalu kita masukkan (padi) di gudang. Suasana "Nyonya Suhodo Gondosasmita, Wawancara, 29.1.73. Menurut H. Toha, Camat Suhodo dipersenjatai dengan sebilah pedang samurai Jepang. 159 ONE SOUL ONE STRUGGLE sudah panik, karena si Suhar pegang pedang terhunus, mau menuju ke rumah Camat..." Haji Toha bertindak cepat dan menggunakan kekuasaannya sebagai kepala keamanan BKR untuk mencegah perampokan rumah Camat. Dia berhasil membujuk lenggaong. Semua milik pribadi Ca- mat supaya disimpan di ruang sekolah rakyat sampai situasi mereda, dan barang-barang itu dibagi-bagikan, kemungkinan keesokan hari- nya. Setelah mendapat jaminan tokoh KNI itu, para lenggaong pergi. “Di rumah Camat itu terdapat empat kilogram peralatan makan da- ri perak dan setengah kilogram emas,” kata Haji Toha, yang dipilih oleh KNI sebagai camat baru, dan mulai membagikan empat ton ke- delai dan hampir 400 kilogram beras dari lumbung camat lama yang diperolehnya secara tidak jujur sernasa pendudukan Jepang. Contoh tindak kekerasan yang tidak terbendung itu terdapat di Kewedanan Adiwerna. Pada tanggal 10 Oktober Camat R.M. Su- parto Sastrosuworo, yang muda dan belum berpengalaman, berbicara di depan umum di Lemahduwur, di depan makam kuno Tegalarum.? la mengatakan bahwa Presiden Sukarno telah ditahan oleh NICA yang baru saja mendarat bersama-sama pasukan Inggris di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Tampak berita-berita semacam itu memang telah didesas-desuskan di Jakarta. Setelah selesai pidato, Su- parto tidak segera meninggalkan rapat dan ia dibunuh setelah rapat berakhir. Seorang guru setempat yang menyaksikan kejadian tersebut melukiskan: Mayatnya tergeletak di jalanan di depan rumah Lurah Lemahduwur. Ketika saya tiba di sana, tempat itu telah penuh orang banyak yang datang mengerumuni mayat icu, yang tergeletak di tanah bermandi- kan darah. Hampir semua orang membawa bambu runcing, ada juga yang membawa pedang dan senjata-senjata lain. Orang-orang menun- “Haji Toha, Wawancara, 10.4.73. Haji Toha lahir di Tegal 1910, belajar bahasa Jepang dari K.H. Maufid Sidik tahun 1936. Tahun 1938 dia pergi ke Mekah, dan kembali ke Jawa tahun 1940. Selama pendudukan Jepang ia bekerja sebagai kontraktor, Dalam bulan Oktober 1945 ia dipilih sebagai Camat Lebaksiu dan pada tahun 1948 jadi Camat Kramat. 2Tegalarum adalah tempat pemakaman Sultan Amangkurat II, begitu juga seluruh keluarga Reksonegoro, Bupati Tegal turun-menurun. 160 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA jukkan betapa marahnya mereka dengan menendang dan meludahi mayat tersebut yang kotor oleh debu... mukanya tidak dapat dike- nali lagi.? Pembunuhan camat ini menandakan perubahan pemerintahan kolonial di Kawedanan Adiwerna. Wedana sangat ketakutan menge- tahui bawahannya dibunuh, sehingga dengan tergesa-gesa ia pergi ke kota kabupaten yang dianggapnya lebih aman beserta harta milik- nya, Dalam perjalanan melewati Markas API di Kejambon, cikar gero- baknya dihentikan dan barang-barangnya berupa bahan pakaian, di- rampas. Begitu juga perabotan rumah tangga dan barang-barang lain- nya. Sisa pemerintahan kewedanan segera mengikuti contoh wedana. Pejabat pemerintah, pangreh praja, guru, polisi, dan lurah-lurah se- muanya lari cerai-berai, dan tak ada yang tahu ke mana harus melari- kan diri. Slamet (23 tahun) anak sulung Wedana Adiwerna mendapat surat dari pimpinan API yang mengatakan bahwa harta milik keluar- ganya dapat diambil di Markas API Kejambon. Dengan sebuah truk pinjaman dari Kantor Kabupaten, Slamet berangkat ke Markas API dan ia tak pernah kembali. Keadaan sepanjang jalan utama ke Adi- werna waktu itu sepi sekali. Tidak ada kendaraan lewat, karena di setiap 25 meter ada rintangan jalan dari kayu atau bambu, di pinggir- pinggir jalan banyak orang dan anak-anak yang membawa bambu runcing. Semua orang yang lewat harus memberi salam “Merdeka” kepada mereka. Di setiap pos jaga terkumpul meja kursi dan barang- barang rampasan dari orang-orang Cina yang melewati pos-pos itu. Brebes Perkembangan revolusi sosial dan perubahan pemerintah di Ka- bupaten Brebes, berlangsung lebih lunak dibanding dengan daerah 2Raden Sungkono Wiryosusanto, “Riwayat Hidup,” Catatan sendiri, buku I hlm. 76-77. (selanjutnya dikutip “Riwayat”). “'Sungkono, “Riwayat,” Buku I, hlm. 84. “Nasib anak wedana ini tidak diketahui sampai 3 bulan. Ia dikuburkan di antara dua korban revolusi sosial, Sidik, adik laki-laki (pemimpin API Mansur, dan Khamzah, anak laki-laki R.M. Abu Bakar, seorang pokrol bambu. Wedana Adiwerna, Wawancara, 13.2.73. #Sungkono, “Riwayat,” Buku I, hlm.84. 161 ONE SOUL ONE STRUGGLE Tegal dan Pemalang. Tidak seorang camat pun terbunuh di kabupaten ini. Bila pejabat baru ternyata pernah terlibat dalam penindasan eko- nomi Jepang dan dukungan rakyat tidak kuat, ia segera diganti. Seba- gai contoh, Camat Banjarharjo. Ia mengangkat dirinya sebagai we- dana setelah memaksa wedana lama menyingkir ke luar daerah. Te- tapi wedana baru ini tidak diterima oleh para pemimpin Islam setem- pat, karena hubungan dekatnya dengan kenpeitai, sehingga dia didau- lat untuk keluar daerah setelah dua minggu memangku jabatan we- dana. Di Ketanggungan Barat, yaitu di sebelah utara Banjarharjo, ter- dapat bekas tanah partikelir (particuliere landerijen). Ketika Jepang datang, wedana diganti dan tanah itu digunakan untuk penanaman tebu oleh Jepang.” Pemuda Pesindo yang radikal mengambil pabrik gula sebagai markasnya, dan memasang tanda “Milik Negara.” Wedana Bumiayu juga diganti tanpa kekerasan, ketika datang keputusan dari Brebes yang memberitahu bahwa wedana dan para camatnya akan dibebastugaskan.? Wakil wedana ditahan dan dipaksa mandi di sungai. Sebelum masa pergolakan ini, ia selalu bersembah- yang di atas permadani dan duduk di deretan depan bersama para kiai. Sekarang dia diantar dari penjara ke mesjid dan dijuluki “priayi di atas tabuh.”? Sedang di daerah Losari, bagian barat laut perbatas- an Brebes, para santri menempatkan orang-orang Islam yang tidak sembahyang lima waktu ke dalam usungan jenazah. Pergantian Pangreh Praja di Tingkat Kewedanan dan Kecamatan Pada minggu ketiga bulan Oktober 1945 seluruh elite birokrat di luar ibukota kabupaten telah didombreng di setiap daerah atau me- “Pemimpin Islam. Wawancara, 6.12.75: Wedana Banjarharjo, Wawancara, 317.73. “Anderson mencatat bahwa di tanah-tanah partikelir semasa pendudukan “beban kerja paksa sedikit diperingan, tetapi hakikatnya hubungan kerjanya tidak berubah, para petani di kawasan ini tetap tergantung segalanya pada belas kasihan para tuan tanah pada penguasa Jepang.” “Pemuda Revolution,” hlm. 274, catatan kaki 140. | ha 24Pemimpin Pesindo Ketanggungan Barat, Transkripsi, 1/7, 13.4.73. “janda Wedana Bumiayu, Wawancara, 27.1.73. 2 Wakil Camat (yang bekerja di kantor kewedanan), Wawancara, Nov. 1974. 162 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA "INM uduwwad e6nf nang ynIng “£ 'gz Ipeludw ueye ul yodwoyay wejep Sunywaj ujues BueA jNY udwiwad uep nun6 nejey "2 INM udwiwad e6nfjegeled jeduj | EJEOUEMEM UEP ejep JagwnS Y60ZIC) n9b (ear | cun | su | seng | c9. | vewar | psedyepnc | oo O| » | £ | 0 | Ge | x | seng | Je BE ee SA TS PEDE TA INA ESA ANE ANE EDAN SA DNA 2 TEA ysed xepy # £ £ gl Lb buejewog Ijegway euepom | || deja) jeweo | Buepam £ ewebe PUUEI | yeyegruad | uejeweoay BAuurei SIBUOISEN IEgelPalaPp wejebudw up TN lesap Suoweg! ! La Pi csi 5 ujedngey DEIE Ewe SNI en LN SK yejunr yejung « 1VISOS ISN1OA38,, HV13LIS HV43VO VDIL IG NVNVGIMAN NYO NVLVWVI3M LVMONIL IG NAVI VSVNONId 3LINI ISISOJWOM 9 I8geL 163 ONE SOUL ONE STRUGGLE larikan diri. Para pemimpin perjuangan setempat kini dihadapkan pada masalah bagaimana dan oleh siapa pangreh praja lama harus diganti. Tidak ada instruksi dari tingkat atas tentang cara memilih camat baru. Mereka harus memecahkan sendiri masalah-masalah itu. Apa yang terjadi di Tiga Daerah ialah bahwa pilihan pejabat baru langsung disahkan oleh Residen, Mr. Besar. Perubahan di kalangan elite birokrat tingkat kecamatan dan kewedanan seperti terlihat pada tabel 6. Jumlah terbesar para pemangku jabatan baru adalah dari go- longan agama, guru sekolah, atau pemimpin perjuangan, sedang seba- gian adalah pejabat lama. Tetapi di Brebes hampir separuh pejabat baru adalah dari kalangan elite birokrat lama. Boleh dikatakan bah- wa Pemalang paling abangan, pejabat tidak ada dari nasionalis agama. Kenyataannya revolusi sosial itu tidak hanya semata-mata me- nentang golongan aparat kolonial, tetapi juga bersifat antikorupsi se- perti yang terjadi di Taman, kecamatan yang terletak antara Petarukan dan Pemalang. Camat Taman Gunodo Suryo, adalah satu-satunya camat yang dapat bertahan dengan selamat dari revolusi sosial di Tiga Daerah. Sebagai putra R.A.A. Suryo, Bupati Pekalongan, dia dan abangnya, Suryono Suryo, Camat Margasari (Tegal Selatan) termasuk camat bangsawan. Ia berhasil selamat karena dua hal. Pertama, karena ia tidak korupsi. Ia berusaha meringankan penderitaan rakyat Taman selama masa pendudukan Jepang dengan membentuk sebuah panitia. Dengan jujur panitia itu mengatur pembagian, dan dengan menggu- nakan jatah kain kecamatan dibuatlah celana pendek dan sarung gu- na dibagi-bagikan kepada rakyat yang terlalu miskin yang tidak mung- kin mendapatkannya karena tidak mampu menyetor padi. Kedua, ia memiliki ketajaman politik yang cukup untuk menyadari bahwa pembagian beras adalah jalan terbaik untuk menenangkan gelombang pasang revolusioner. Ia mempunyai hubungan baik dengan dua kelu- arga tuan tanah Taman yang memiliki lebih dari 100 bau sawah dan mempunyai simpanan 200 ton beras peninggalan dari masa pendu- dukan Jepang. Atas desakannya sebagai camat, kedua keluarga itu sepakat membagikan beras bagi rakyat dan pemuda, dengan harap- an bahwa camat akan melindungi milik mereka.?' : "Santri Taman, Wawancara, 16.2.75. 164 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA Kalangan pemimpin yang menduduki kekuasaan itu mempu- nyai latar belakang sosial yang bermacam-macam. Misalnya camat baru Losari Brebes, Haji Tobari, sawahnya lebih dari 100 bau, tuan tanah terkaya di wilayah itu. Ia pernah belajar di Pesantren Termas (dekat Pacitan, Jatim) dan bergabung dengan PSII. Setelah kembali ke kampung halamannya di Kecamatan Larangan, ia pun kemudian bergabung dengan NU. Ia ditunjuk dan diangkat oleh camat lama sebagai penggantinya setelah terjadi pembunuhan lurah. Camat lama menahan beberapa orang yang dianggap sebagai pembuat kerusuh- an, tetapi pergolakan sosial itu tidak berhenti. Persoalan lain yang dihadapi sebelum melepaskan jabatannya, adalah pertentangan me- ngenai pembagian air, rakyat mengancam akan menghancurkan salur- an irigasi. Menghadapi persoalan-persoalan semacam ini, camat la- ma merasa tidak mampu lagi menegakkan wibawa kekuasaannya ter- hadap penduduk yang “berbuat bebas.” Di Tegal, pola kehidupan nasionalis Islam adalah para Kiai ra- dikal yang tak punya tanah. Di antaranya ada yang pernah menjadi anggota Sarekat Rakyat dan pengaruhnya kuat sampai tahun 1926. Camat Tarub yang baru, Haji Zainuddin, berasal dari Dukuh Karang- cegak, daerah Sarekat Rakyat dan PKI, tempat di mana pernah terja- di pemberontakan pada bulan Mei 1926. Banyak camat baru dari kelompok kiai radikal ini juga memimpin pesantrennya sendiri. Da- ri 22 persen pejabat baru di tingkat kewedanan/kecamatan dari berba- gai kelompok nasionalis s€belum hgama (dua wedana dan.12 camat) di Tiga Daerah, sembilan (yang riwayatnya diketahui) dipilih waktu revolusi sosial, dan pengalaman dalam pergerakan nasional sebelum perang serta ketidaksenangan terhadap pangreh praja mendekatkan mereka kepada cita-cita revolusi sosial umumnya. Kesembilan tokoh lokal ini lahir di Tiga Daerah, sebelum perang semua sudah belajar di pesantren di luar Keresidenan Pekalongan (lima di Tebuireng, Jom- bang, di bawah K. Hasyim Asy'ari). Di antaranya dua sudah naik haji ke Mekah. Sebelum perang semua telah menjadi guru, baik di pondok yang mereka dirikan sendiri maupun di sekolah Islam terke- nal setempat. Pada waktu Zaman Jepang, sembilan tokoh Islam beker- 2Haji Tohari, Wawancara, 16.12.75. 165 ONE SOUL ONE STRUGGLE ja pada Jepang di Kantor Agama, di Shu Sangi Kai (Dewan Penasihat Keresidenan) atau pemimpin koperasi, Hizbullah (pasukan Masyumi) atau Barisan pelopor. Perubahan Kepemimpinan Desa Peranan penting lenggaong terlihat kuat dalam perebutan pe- merintahan di tingkat pedesaan. Tabel 7 memperlihatkan hasil revolusi sosial tingkat desa di Tiga Daerah. Para lurah didaulat di sana dan kelompok-kelompok bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, se- hingga sering timbul dualisme dalam pemerintahan baru. Tabel 7 KOMPOSISI ELITE PENGUASA BARU DI PEDESAAN DI TIGA DAERAH SETELAH REVOLUSI SOSIAL Lurah baru Elite baru | Tegal | 25 | 20 | baba 948214 262811 1213, ti 7 ta na Sumber: Data dari wawancara di 7 dari 49 kecamatan. “ umumnya veteran pergerakan tahun 1926-an. Di bulan Oktober 1945, 200 orang tanpa senjata mendarangi kantor lurah Bumirejo (Kecamatan Ulujami, Pemalang) dan menun- tut agar lurah dan pamong desanya berhenti karena mereka telah membantu Jepang. Lurah dan pamong desa baru ditunjuk. Lurah baru adalah bekas guru sekolah dasar yang juga anggota Sarekat Rak- yat. Ternyata mereka tidak bertahan lama, karena tidak ada kekuat- an lenggaong di dalamnya. Dua hari kemudian, susunan pamong desa berubah dengan masuknya Siwad, anak lenggaong, sebagai sekretaris desa (carik).? Beberapa faktor telah mendorong mangapa revolusi sosial di Bumirejo berlangsung tertib. Pertama, selama masa pendudukan tam- paknya tidak ada penggeledahan padi, kedua, adanya kepemimpin- ?Siwad sendiri pada zaman kolonial pernah dijadikan carik (sekretaris desa), dengan pengharapan agar ia menghentikan aktivitas lenggaongnya. 166 — REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA an pergerakan yang kuat, yang mampu menanggapi tuntutan rakyat dengan cepat. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Desa Ambowetan.” Pertama, santri merupakan sepertiga penduduk desa. Kedua, tidak ada orang pergerakan, dan ketiga, desa ini sangat menderita semasa Jepang. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan rumah lurah dija- rah, pakaian-pakaiannya diambil dan dibakar, dan tiang rumahnya dipotong. Sejumlah 200 kuintal padi dibagi-bagikan, dan hanya 20 kuintal berupa peninggalan dari noji, sedangkan sisanya adalah mi- lik lurah pribadi. Setiap keluarga mendapat pembagian antara 40 sampai 70 kg padi. Orang-orang ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Is- lam, Bunyamin dan Darum, beserta Kastam, seorang lenggaong. Poli- si desa, yang menjadi azacho (ketua RK) pada zaman Jepang, diusir dan lari ke Dataran Tinggi Dieng. Kepala dukuhnya?' dengan luka di kepala dan air mata bercucuran didombreng keliling desa. Cariknya kehilangan seperangkat kursi, 5 kuintal padi, dan dinding rumah- nya berlubang-lubang karena tusukan bambu runcing. Noji yang juga bekas lurah Ambowetan “konon memiliki kesaktian dan sebilah keris bertuah” menangkis serangan Bunyamin yang menggunakan alu pe- numbuk padi. Tetapi itu pun tidak mampu mencegah perampasan 25 kuintal padinya, yang diakuinya sebagai hasil penggelapan semasa Jepang. Ia kehilangan 40 kambing, yang akhirnya dikembalikan ka- rena terbukti bukan hasil korupsi. Sesudah huru-hara di desa itu lenggaong Kastam menjadi lurah, dan pamong desanya diisi kelom- pok lenggaong dan 2 santri pengikut Bunyamin.” Di Ambowetan “Pemerintah Desa Ambowetan (seperti desa-desa lainnya di daerah Comal) terdiri aras kepala desa, carik, kepala dukuh (bau), dua orang polisi desa, dua kebayan, dan dua lebe (pejabat agama Islam). Desa-desa lain kadang mempunyai ulu-ulu (pejabat irigasi). Polisi desa itu tetap dalam jabatannya dalam pemerintah baru, begitu juga kakaknya menjadi kepala dukuh baru. Lebe yang baru adalah adik laki- laki pejabat terdahulu itu. Keseluruhan pamong desa yang baru itu diganti lagi oleh Belanda setelah Agresi Militer Pertama 1947. Dikenal sebagai bau desa di Keresidenan Pekalongan atau kamitua di Jawa Tengah bagian selatan “Noji Ambowetan, Transkripsi 1/2, 3 Desember 1974/Maret 1975 (wa- wancara ini direkam oleh pemimpin perjuangan Comal). “ Ibid. 167 ONE SOUL ONE STRUGGLE KNI kecamatan tidak mengawasi pemilihan dan pengangkatan pa- mong desa baru itu. Krasak, Kecamatan Brebes, lain lagi. Amran, lurah lama, yang terkenal sebagai penindas di masa pendudukan Jepang, hanya meme- ras secara kecil-kecilan saja, tetapi ia mengambil 400 kuintal padi dari lumbung desa. Ia mencabuti tanaman singkong milik penduduk guna mempercepat penanaman padi berikutnya, dan mengirim 50 romu- sha yang tidak pernah kembali lagi. Pohon kapuk dan albasiah di se- panjang jalan dipotong untuk kepentingan Jepang: kunci dan pegang- an pintu tembaga milik petani, pintu air dari besi pada saluran iriga- si juga diambil dan diserahkan kepada Jepang. Selain itu, jatah kain untuk desa dijual Amran di pasar Lebaksiu. Kedudukan lurah kuat karena Krasak dengan mudah dapat mencapai Tegal, tempat markas kenpeitai. Menjelang September 1945, rakyat sudah terlalu muak. Dua pertiga penduduk desa, yaitu sekitar 3.000 orang, datang menghadiri rapat desa dalam pemilihan ketua KNI. Ketua KNI desa yang baru terpilih berusaha mencegah agar lurah jangan dibunuh, tetapi ia sendi- ri akhirnya diturunkan dari jabatannya serta beberapa pengikutnya. Pemilihan lurah baru, berlangsung dengan cara berikur: Ada tiga calon, masing-masing mempunyai bumbung bambu sendiri dengan tanda-tanda di atasnya. Tanda saya daun turi, Satam (yang lurah selama 17 bulan pada zaman Belanda, tapi dipecat karena me- lakukan korupsi) menggunakan janur, calon lain menggunakan daun kluwih. Rakyat menggunakan barang lidi pendek (biting) sebagai surat suara yang dimasukkan ke dalam bumbung. Setiap orang desa itu berhak dan dapat memilih.? Yang memang adalah Karto, seorang setengah lenggaong yang sebagai pengawas romusha di pantai semasa pendudukan Jepang, yang banyak membantu rakyat. Dengan mencuri jatah dari Jepang, ia memberi makan orang-orang lapar yang dikirim ke proyek. Gejala-gejala terpecahnya desa di Tiga Derah, terjadi terutama karena kaum revolusioner sering kali tidak sanggup menghimpun penduduk desa yang terpecah-pecah secara kultural dan ekonomis. 2Kerua KNI Krasak, Wawancara, 5.12.75. 168 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA Selain itu karena kelurahan sebagai satuan desa ciptaan Belanda tidak berjalan lancar. Di Kecamatan Warurejo (Tegal) dan Moga, Taman dan Petarukan (Pemalang) terdapat beberapa faktor lain penyebab terpecahnya desa-desa itu. Ada yang disebabkan karena tidak puas dengan pamong desa yang baru. Apabila tidak terdapat orang KNI setempat yang aktif, atau anggota pergerakan sebelum perang, yang kecil pengaruhnya, dan unsur lenggaong lebih kuat, maka desa itu akhirnya pecah jadi dua. Kadang-kadang lurah baru tidak mampu menguasai seluruh desa itu di dalam tangannya, khususnya kelompok santri dan pamong desa yang lama. Biasanya tanah bengkok dibagi antara kedua desa baru itu.” Di Waturejo, kecamatan kecil di perbatasan pantai antara Pema- lang dan Tegal, sebagian besar desa-desanya terpecah, di antaranya ada yang pecah karena ada pertentangan antara lenggaong dengan santri kaya. Dalam kasus lain perpecahan disebabkan karena lurah baru adalah bekas pejabat lama atau anggota keluarganya. Karena rak- yat mendesak dengan kuat diakuinya desa-desa baru itu, maka delegasi yang terdiri dari tokoh-tokoh keagamaan dikirim untuk menghadap Residen Besar. Mr. Besar meskipun menyetujui penambahan jumlah carik di setiap desa, ia tidak menyetujui pemecahan desa itu. Keputus- an ini dijelaskan dalam rapat-rapat desa, sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali menyatukan kembali desa-desa yang terpecah atas ke- inginan rakyat yang bersangkutan." Tabel 6 memperlihatkan penggantian aparat lama. Di desa-desa pedalaman seperti di Bumiayu dan Balapulang, hal ini tidak banyak terjadi karena kepadatan penduduk yang rendah dan politik ekonomi Jepang semasa perang tidak terlalu menekan. Hal yang serupa terjadi di Kecamatan Belik, Watukumpul, dan Pulosari. Walaupun wilayah itu sangat miskin sejak zaman Belanda (organisasi sosial Mardi Utomo yang disponsori Belanda aktif di Pulosari), di sana tidak terdapat un- sur-unsur santri dan lenggaong yang bersifat melawan. Di Kecamatan Bumiayu hanya ada sedikit pergolakan pada ta- hun 1945. Kota ini, sebagai satu kota perdagangan kaum santri kaya, Lurah Kedungjati (Kecamatan Warurejo, Tegal), Wawancara, 10.2.75. - @Lurah Pesucen (Kecamatan Petarukan, Pemalang), Wawancara, 3.9.75. 169 ONE SOUL ONE STRUGGLE terkenal dengan hasil tapioka dan cengkeh. Sekalipun memiliki bebe- / rapa sekolah Islam, ada kecenderungan kuat dari para pelajar dan pe- — AL dagangnya untuk belajar dan bekerja di luar daerahnya sendiri." / Pada zaman Belanda, Muhammadiyah mempunyai sekolah da- "sar berbahasa Belanda (HIS Muhammadiyah). Selama pendudukan Jepang tak ada busung lapar di Bumiayu, tidak seperti di beberapa kecamatan pantai selatan Pemalang. Sebagian berkat kegiatan PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem) dari Mu- hammadiyah yang membagi-bagikan bubur wajlam.? Pembagian ba- rang-barang kebutuhan pokok tidak ditangani lurah tetapi oleh sebu- ah panitia khusus. Sistem pengumpulan padi berbeda dengan sistem di daerah-daerah lain di pantai. Petani tidak dipaksa menyetorkan padinya ke pusat pengumpulan, tetapi dapat menumbuk padinya dan menyetorkannya dalam bentuk beras ke kelurahan. Noji dianggap tidak banyak mengganggu, ia hanya “mengingatkan” orang-orang untuk menyetorkan jatahnya. Rakyat tahu tentang penggeledahan padi, tetapi di sini penggeledahan jarang terjadi. Setiap dua kuintal padi diberi tiga meter belacu. Pembagian ini lebih tinggi dibanding dengan daerah lain, sedang kain kelebihan oleh camat dijadikan celana dalam dan dibagi-bagikan kepada petani tak bertanah. Di Kecamatan Ulujami golongan priayi desa hampir seluruhnya tumbang. Dari 18 lurah hanya satu, yakni Haji Syukur, yang tetap menduduki jabatannya, karena dapat melawan perebutan kekuasaan yang dipimpin lenggaong Deman. Baik di Comal maupun di Moga, perubahan yang terjadi lebih meluas dibanding dengan di Bumijawa atau Balapulang. Dalam keruwetan perjuangan memperebutkan kekuasaan se- tempat dan persaingan golongan revolusioner, desa-desa terpecah an- tara santri yang bersaingan dan antara lenggaong yang bersaing, mau- pun menurut pembagian lenggaong-santri. Pertikaian antara golong- “'Dalam penelitian akhir-akhir ini mengenai asal daerah pelajar Pesantren Tebuireng (Jombang) ternyata kelompok terbesar datang dari Bumiayu (jangan di- kacaukan dengan Bumijawa, di Tegal Selatan). Komunikasi pribadi dengan Za- makkhsyari Dhofier. Banyak juga yang belajar di Pesantren Termas, dekat Pacitan. “?Wajlam dibuat dari pepaya, gula jawa, dan tepung singkong. “3Keterangan di atas berasal dari wawancara di Bumijawa pada tanggal 13 dan 14 Desember 1975. 170 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA an Jenggaong dengan kaum santri disebabkan oleh adanya unsur santri di dalam lenggaong sendiri, yaitu mereka pernah dididik di pesantren atau pernah naik haji, dan menggunakan simbol magis-religius untuk menarik rakyat sama seperti yang dilakukan oleh para kiai desa orto- doks. Pengaruhnya terhadap rakyat sering sama kuatnya dengan pe- ngaruh para kiai. Dalam kepemimpinan lenggaong terlihat adanya ciri menentang lapisan masyarakat tertentu, yaitu orang-orang yang kedudukan ekonominya kuat, baik dari elite keagamaan maupun dari priayi desa. Tabel 7 mengikhtisarkarkan perubahan-perubahan di tujuh ke- camatan yang diteliti. Tergambar 53 persen lurah baru berasal dari lapisan elite lama, sedangkan 32 persen dari kelompok-kelompok ba- ru yang tidak memegang kekuasaan sebelum revolusi. Tetapi ada satu perkecualian, yakni ada satu kelompok santri rakyat, atau santri mis- kin yang menjadi lurah, dan tentu saja mereka ini lebih dekat kepada kelompok baru daripada kepada elite keagamaan yang menguasai tanah. Ciri-ciri pertentangan kelas muncul pada saat kaum lenggaong yang mewakili proletariat merebut kekuasaan dapat juga dilihat dari gejala-gejala adanya perpecahan desa. Tanah bengkok yang merupa- kan ciri paling nyata dari kekayaan lurah, telah menjadi masalah sejak zaman kolonial. Selama revolusi sosial tanah bengkok dibagi kalau sebuah desa terpecah menjadi dua. Masalah bengkok teramat pen- ting, karena merupakan tanah yang mencolok dan mudah diambil dan dibagi. Di Desa Sukowati (Pemalang Selatan), tuntutan rakyat yang utama ialah padi di lumbung desa (yang dikumpulkan secara paksa oleh Jepang) harus dibagi-bagikan kembali. Namun tuntutan segera berkembang menjadi tuntutan terhadap kekayaan pribadi Lu- rah yang luar biasa. Selain bengkoknya, Lurah memiliki 3 ekor kuda, satu dokar, dan banyak lahan persawahan. Bengkoknya diambil rak- yat untuk dibagi, dan Lurah dipecat. Menurut salah seorang anggo- ta bawah tanah: Pada waktu terjadi peributan sawah-sawah dari Lurah (Sukowatil Ja- ngan sampai ada peributan daripada kekayaan dari lurah-lurah. Beng- kok dikuasai oleh rakyat, Lurah didaulat... bengkok mau diraih, kita mengatasi: “Jangan sampai ada pembagian yang tidak adil.” Supa- ngat (Bupati Pemalang) kita datangkan, padi (dari bengkok) dipo- 171 ONE SOUL ONE STRUGGLE tong ditempatkan di lumbung desa. Rakyat diajak musyawarah. “Pembagian bagaimana?” Pembagian menurut umur, semua orang 10 tahun ke atas akan sama dengan orang tua (25 kilogram per orang). Umur 10 tahun ke bawah menerima 50 persen dari jatah orang tua, yang dihargai jiwanya. Dia yang kaya diminta keikhlasannya supaya menyerahkan pembagiannya kepada yang miskin. Umumnya yang kaya tidak membantah, “Ya, ya, boleh,” karena dia takut sawah akan dirayah oleh rakyat. Hasilnya, bukan tanah yang dibagi. Tanah itu punya negara. (Padahal) Lurah Sukowati kekayaan luar biasa, kuda tiga, sawah, dan dokar satu." Di Sukowati semua kuda milik Lurah dilepaskan, dokar dan padi hasil dari sawahnya sendiri dibakar, tetapi padi hasil bengkoknya dibagi-bagikan. Di bawah pimpinan lenggaong Sahid, rakyat menun- tut agar tanah bengkok dibagikan. Tetapi Supangat, bupati baru Pe- malang yang revolusioner, yang diminta datang untuk menyetujui pembagian tersebut berkata, “Tanah itu milik negara.” Pernyataan- nya ini tidak memuaskan rakyat, dan lenggaong Sahid ditunjuk men- jadi lurah. Revolusi sosial ternyata lebih sukar mendapatkan tanah milik santri tuan tanah daripada bengkok lurah. Atas permintaan Camat Taman, dua keluarga tuan tanah santri membagi-bagikan sebagian dari ratusan ton padinya, sehingga memadamkan gerakan anti dua keluarga itu. Di Kecamatan Peterukan, santri tuan tanah di Desa Ken- dalsari dengan cepat melindungi kekayaannya dengan membentuk ranting Pesindo. Pemimpinnya adalah anak bekas lurah zaman Je- pang, yang beristri tiga, dan sawahnya katanya 152 bau. Para pemuda Kendalsari yang berpendidikan Belanda menggabungkan diri ke da- lam Pesindo dan melakukan langkah seperti apa yang dikatakan tokoh perjuangan setempat, “demi semata-mata melindungi kepentingan keluarganya agar tidak terganggu akibat perubahan sosial yang ce- pat.” “Kurir Lasem, Wawancara, 18.10.76. 45Sekretaris Pesindo Kendalsari, Wawancara, 31.10.75. 172 REVOLUSI SOSIAL DAN CIRI-CIRINYA Pola-pola Pergolakan Setelah mengamati dengan seksama data dari berbagai desa, terlihat ada berbagai macam pergolakan yang timbul. Di satu pihak karena santri yang lemah terpaksa harus berhubungan dengan kel- ompok lenggaong. Kaum priayi desa dan elite keagamaan tidak mampu bekerja sama untuk memperkuat diri. Dengan tidak adanya tokoh-tokoh pergerakan sebelum perang, tidak ada KNI setempat yang kuat yang mampu mengawasi pemilihan lurah dan pamong desa baru. Pola lain ialah di desa-desa tempat elite keagamaan menguasai desa, kaum lenggaong bukanlah tantangan, dan hanya sedikit terja- di perubahan. Di Pemalang Selatan, unsur pergerakan sebelum perang yang diwakili KNI-KNI setempat juga lemah dan sarekat Rakyat tidak mempunyai pengikut di pedalaman ini. Di antara kedua pola ini, terdapat variasi-variasi yang sering kali merupakan kembinasi dari para priayi desa, elite keagamaan, to- koh pergerakan sebelum perang, dan kaum lenggaong dan elite keaga- maan. Kedua, peranan moderat para pemimpin pergerakan sebelum perang yang radikal seperti Bumireja. Ketiga, pengaruh kesengsaraan masa perang dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah lama yang melawan penindasan seperti di Krasak. Hampir dalam semua kasus yang menyebabkan tergulingnya lurah-lurah, terjadi pembagian kekayaan pribadi para pemangku jabat- an lama, padi dibagikan dan kadang kala harta milik dijual. Sering tanah dan rumah diambil oleh lurah baru. Sedangkan pemimpin per- juangan setempat tidak pernah mendorong pembagian tanah beng- kok untuk para petani tak bertanah, walaupun lurah sudah terguling dan tak berkuasa, seperti di Sukowati. Di Desa Sukowati, Supangat, Bupati Pemalang “pilihan rakyat” dengan keras menentang pemba- gian tanah. Sesudah pengembalian kekuasaan yang semula dipimpin TKR, harta milik pribadi yang diambil alih sering kali dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun pemangku jabatan baru biasanya tetap mendu- duki jabatannya. Hal ini sering berlangsung sampai pergolakan 1965. Kenyataan bahwa banyak bekas lurah bisa bersembunyi di desa atau di sekitarnya mencerminkan kuatnya hubungan kawula gusti, yaitu 173 ONE SOUL ONE STRUGGLE masih terdapatnya rakyat yang bersedia melindungi lurahnya. Pada tingkat kecamatan dan kawedanan dari tabel perbandingan “elite ba- ru” yang menduduki kekuasaan setelah revolusi sosial hanyalah 27 persen, sedangkan di tingkat desa jauh lebih tinggi, yaitu 53 persen (lihat tabel 7). Perbedaannya ialah bahwa santri-santri merupakan “elite baru” di tingkat kecamatan dan kewedanan, sedangkan merupa- kan “elite lama” di tingkat pedesaan. Para pangreh praja selalu me- monopoli jabatan tingkat kecamatan dan kewedanan. Pada zaman ko- lonial maupun pendudukan Jepang, kedudukan yang lebih tinggi ini adalah hak prerogatif pangreh praja yang dijaga ketat oleh mereka.I) 174 BAB ENAM MASA-MASA KACAU KEKERASAN dan penggulingan para pangreh praja selama revolusi sosial di Tiga Daerah tidak terjadi di Kabupaten Pekalongan. Di situ aksi “dombreng” tidak ada dan pangreh praja tetap berkuasa. Pang- reh praja di Tiga Daerah yang dapat melarikan diri ditampung rekan- rekannya pangreh praja di ibukota keresidenan. Peristiwa-peristiwa yang mereka alami membuat para rekan di Kota Pekalongan tercen- gang, karena memang di kabupaten tersebut tidak terjadi pergolakan sosial dengan kekerasan dan juga tidak ada NICA-phobi di Kabupaten Pekalongan. Untuk menanggapi apa yang ada di Tiga Daerah, Residen Besar mengeluarkan tiga maklumat pada bulan Oktober. Maklumat perta- ma, ditujukan langsung pada pergolakan di Pemalang, dengan seruan kepada segenap rakyat di keresidenan itu untuk tetap tenang dan ter- tib, dan berdiri di belakang Pemerintah Republik Indonesia. Rakyat dilarang keras bertindak sebagai hakim sendiri, karena hal ini akan cepat menimbulkan kekacauan. Keamanan dan kekayaan pribadi ha- rus dijamin. Tindakan tegas diambil terhadap siapa pun yang melaku- kan provokasi atau melakukan perampokan, kekerasan, pembunuh- an, pengrusakan gedung-gedung, pabrik dan gudang, jembatan dan lain-lainnya.! Maklumat kedua yang dikeluarkan dari Markas Kepolisian Ke- residenan yang ditandatangani Residen Besar, ditujukan kepada siapa saja yang memiliki senjata api atau peluru untuk segera menyerahkan- nya ke Kantor Polisi setempat setiap saat, antara pukul 9 pagi sampai 'Maklumat No. 1, Pekalongan, ditandatangani 17 Oktober 45, Residen Pekalongan Mr. Besar (Dokumen Mr. Besar). 175 ONE SOUL ONE STRUGGLE pukul 1 siang. Senjata ini akan digunakan TKR yang memikul tang- gung jawab berat bagi keamanan Republik Indonesia.? Maklumat ketiga, tertanggal Pekalongan 22 Oktober, adalah se- buah pernyataan keadaan darurat. Kondisi keamanan Pekalongan sela- ma enam hari terakhir dianggap semakin gawat. Karenanya nada mak- lumat itu pun lebih keras, karena Residen tidak lagi mengharap rakyat agar tertib, tetapi memberi kuasa penuh kepada TKR untuk mengambil setiap tindakan yang perlu guna mempertahankan kepatuhan terhadap Republik Indonesia, agar pemerintah dapat tetap berfungsi dengan se- baik-baiknya demi keamanan rakyat sehari-hari. TKR khususnya dibe- ri kuasa di daerah sepanjang pantai mulai dari Petarukan ke barat sampai Kecamatan Wanasari di Brebes, demikian pula Kecamatan Jatibarang, Adiwerna, dan Talang yang terletak di wilayah pedalaman. Di Tiga Daerah, tiga Maklumat Residenan tersebut diabaikan, bahkan dicurigai. Tidak diumumkannya kepada rakyat bahwa Mr. Besar secara sah telah diangkat sebagai Residen oleh pemerintah Re- publik Indonesia pada tanggal 21 September, mengakibatkan para pemimpin perjuangan di Tiga Daerah tetap menganggap Pekalongan tidak mempunyai residen yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Badan-badan perjuangan tetap menjaga senjatanya dengan sa- ngat hati-hati, sehingga saran untuk menyerahkan senjata itu tidak dapat mereka terima,” lebih-lebih kepada polisi yang sama sekali tidak ' mereka sukai seperti halnya di Tiga Daerah. Berita bahwa Residen Besar berusaha melindungi golongan Indo dan berhubungan dengan NICA, dan TKR hanyalah Tentara Keamanan Residen sudah tersebar luas. Pangreh praja yang masih tinggal di kota-kota kabupaten ber- ? Maklumat No. 2, Kantor Pusat Kepolisian Keresidenan Pekalongan, 16 Ok- tober 1945, Residen Pekalongan Mr. Besar. (Maklumat No. 2 ini sebenarnya ter- tanggal sehari sebelum Maklumat No. 1, Dokumen Mr. Besar). 3Maklumat No.3, Pemerintah Republik Indonesia Daerah Keresidenan Pe- kalongan, 22 Oktober 1945 (Dokumen Mr. Besar). “Muhammad Nuh, Jawaban tertulis, Semdam, 1959, him. 8. ?Marsum Hr. menulis mengenai maklumat yang menyerukan kepada rakyat agar menyerahkan senjatanya... kata “rakyat” mempunyai arti luas, bila dikenakan juga kepada senjata-senjata yang dimiliki Barisan Pelopor Tegal, saya tentu tidak menerimanya. Jawaban atas pertanyaan tertulis 3, 6.7.74. 176 MASA-MASA KACAU usaha menghadapi berlanjutnya pergolakan yang menimbulkan ma- salah sosial setempat. Di Tegal, setelah maklumat pertama Residen, Bupati mengundang utusan Barisan Pelopor untuk menghadiri sebu- ah rapat di kabupaten. Rapat itu juga dihadiri oleh pejabat tinggi keresidenan yang mewakili residen Pekalongan. Tiga belas tahun ke- mudian Muhammad Nuh, seorang tokoh Barisan Pelopor yang juga hadir dalam rapat itu, menuturkan: Kepada doea oerang oetusan dari Barisan Pelopor, Kentyo (Bupati) mengatakan bahwa di sebelah selatan Tegal terdjadi kekatjauan dan perlunja lekas dibrantas. Ditanjakan kepada dua orang dari Barisan Pelopor sedia tidaknja Barisan Pelopor turut memberantasnja. Dari Barisan Pelopor mengemukakan pendapatnja bahwa Barisan Pelopor tidak melihat adanja kekatjauan di luar kota, jang ada ialah arus revo- lusi jang sedang merombak segala sesuatu jang berbau kolonial/fasis, sedang penjelesaiannja harus ditempuh dengan djalan merombak ke- djadian-2 jang kwantitatip tadi ke kwalitatip. Usaha-2 ini oleh Barisan Pelopor sudah terus-menerus diusahakan dengan menghubungi orga- nisasi-2 jang ada, jaitu dengan ketua-2 KNI Kelurahan-2 jang baru sadja dibentuknja. Karena adanya dua matjam tjara memandang dan tjara menjelesaikannja ditambah pula sikap jang kaku dan ambrelijk (gaya pejabat) dalam pertemuan selama pembitjaraan berlangsung dari fihak amtenaar, maka seorang jang kaku dari Pekalongan tadi meninggalkan tempat duduknja menudjuke dalam pendopo Kabu- paten, sedang Kentyo jang tidak bersedia menambah/membuat kete: rangan atau pertanjaan lagi mempersilahkan kita meminta diri. Nasib Polisi Dalam suasana pertentangan yang memuncak ini, polisi dan Indo menjadi sasaran rakyat. Di awal pendudukan Jepang, perwira- perwira polisi yang umumnya adalah orang Belanda dan Indo dima- sukkan penjara. Kekosongan jabatan itu kemudian diganti atau diisi oleh pengreh praja yang umumnya berpendidikan seperti Mosvia mi- salnya, yaitu sekolah menengah calon pegawai untuk pribumi. Kada- risman, kepala polisi Kota Tegal, adalah seorang lulusan Mosvia tahun “Muhammad Nuh, jawaban tertulis, 1959, Semdam, hlm. 8. 177 ONE SOUL ONE STRUGGLE 1932 dan rekannya Kuswandi, kepala polisi Kabupaten Tegal dan bekas Camat Tonjong, Brebes, adalah lulusan Mosvia tahun 1933. Walaupun anak seorang lurah, “dia bertingkah laku seperti priayi.” Di Kota Tegal bulan September 1945, sebelum Jepang diangkut, Ke- pala Polisi dan Walikota diculik dan “dididik kembali” oleh API (Ang- katan Pemuda Indonesia). Tindakan ini banyak didorong oleh tin- dakan penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok menjelang Proklamasi. Selama tiga hari tiga malam dua pejabat itu diindoktrinasi oleh Pimpinan API dan BKR agar mereka sadar bahwa Indonesia telah merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri dengan kekuasaan penuh di tangannya." Selama tiga hari itu ternyata kedua tahanan itu dapat keyakinan akan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, bahkan Kepala Polisi berjanji akan berusaha mengambil kembali sen- jata-senjata yang telah diserahkannya kepada kenpeitai. Di Tegal masalah kepolisian tetap berlanjut. Seorang polisi Ke- camatan Talang terbunuh pada bulan Oktober. Pada tanggal 19 Ok- tober Kepala Polisi Kabupaten mengirim sepasukan polisi ke Desa Lemahduwur tempat pembunuhan Camat Adiwerna 10 hari sebe- lumnya. Polisi-polisi itu membawa perintah untuk menahan beber- apa orang dan membereskan kekacauan sampai tuntas.” Salah seorang dari mereka yang ditahan termasuk pimpinan Hizbullah, pimpinan setempat yang terkenal. Penduduk desa marah dan meminta bantuan KNI Ujungrusi untuk menyerang asrama polisi kebupaten agar para pemimpinnya dapat dibebaskan. KNI Ujungrusi mengeluarkan peng- umuman untuk seluruh wilayah Adiwerna agar mengerahkan sukarela- wan. Pada tanggal 20 Oktober, empat hari sesudah keluarnya Maklu- mat Residen untuk menyerahkan senjata kepada polisi, asrama polisi Kabupaten Tegal diserbu. Sejumlah senjata dan peluru dirampas dan dibawa kembali ke Adiwerna.' ?Menurut Wadyono, yang menggantikan Kuswandi sebagai Camat Tonjong sesaat sebelum perang. #Laporan Adiwerna (Adiwerna Verslag), 23, 2.46, hlm. 4, Proc, Gen. " Jbid., hlm. 5. “Ini mencakup 3 karaben M. 95, dua pistol, dua sangkur, juga sepeda. 178 MASA-MASA KACAU Aksi melawan polisi ini menjalar ke Kabupaten Brebes. Polisi Brebes sangat provokatif tindakan-tindakannya terhadap para pemim- pin perjuangan setempat. Di bulan September bendera Jepang masih berkibar di asrama polisi Brebes, padahal telah lama diturunkan di kantor-kantor pemerintahan lainnya. Sejumlah besar demonstran ber- kumpul di luar asrama, menuntut agar bendera Jepang itu segera di- ganti. Tetapi karena para demonstran tidak bersenjata, maka mereka itu tidak menghasilkan apa-apa. Malah pemimpin demonstran di- tangkap." Tetapi polisi Brebes tetap melakukan penangkapan-pe- nangkapan, terdapat kurang lebih 80 orang tahanan yang belum di- periksa meringkuk di tangsi polisi Brebes. Hal ini mencemaskan ba- talyon TKR setempat, sehingga mereka meminta agar senjata detase- men polisi Brebes (yang beranggotakan kurang lebih 100 orang), di- serahkan kepada TKR. Detasemen polisi kemudian membubarkan diri, anggotanya disuruh pulang ke kampung atau bergabung dengan polisi di ibukota Keresidenan Pekalongan, sedangkan komandan dan wakilnya ditempatkan di Kantor Kawedanaan Brebes “untuk terima saja laporan perkara kriminil.”” Berita tentang penahanan massal polisi Brebes tadi (termasuk ketua KNI Jatibarang) mendorong aksi protes dari Ujungrusi-Talang, termasuk Kutil untuk datang ke Kota Brebes. Tuntutan mereka agar semua tahanan dibebaskan, langsung disetujui oleh pimpinan TKR setempat, Para tahanan dan demonstran tadi pulang dengan lori (kere- ta api kecil) pabrik gula Jatibarang yang dikirim ke Brebes sebelum- nya, tanpa terjadi kekerasan sama sekali." Menurut maklumat Residen Pekalongan, TKR yang diharapk- an menggantikan pangreh praja dalam pemeliharaan hukum dan ke- amanan itu, ternyata sama tidak berdayanya seperti halnya polisi atau- pun pemimpin-pemimpin badan perjuangan setempat dalam mene- gakkan kekuasaan di luar kota kabupaten. Kepala polisi Kotapraja Tegal mengatakan tidak mampu lagi memimpin kepolisian, karena Tokoh AMRI/PKN Brebes, Wawancara, 2.12.75. ?Mukasim Ilyas (Komandan kompi batalyon TKR Brebes), Wawancara, 11-12-86. 'Jbid,, Adiwerna, Verslag, 1946, hlm. 5. Proc. Gen. 179 ONE SOUL ONE STRUGGLE para anggotannya menanggalkan baju seragamnya dan menyerahkan senjatanya. Hal ini berarti bahwa mereka telah mengundurkan diri dari dinasnya, karena takut dianggap berperan sebagai polisi." Panitia baru yang terdiri dari tujuh pemimpin perjuangan setempat dibentuk un- tuk secepat mungkin membangun kembali keamanan kabupaten. Se- mentara itu Barisan Pelopor bertanggung jawab atas keamanan dalam kota, dan bila perlu boleh menggunakan Fonds Kemerdekaan." Kemudian diumumkan agar para bekas anggota kepolisian menggabungkan diri dengan angkatan baru, selain itu juga dibuka kesempatan penerimaan anggota-anggota baru. Sebagian anggota ke- polisian lama bergabung lagi tetapi mereka tidak mau disebut polisi. Bekas kepala polisi kemudian menjadi penasihat, walaupun ternyata setelah itu ia lalu menghilang. Gubernur Jawa Tengah Wongsonego- ro dapat menangani masalah ini dengan mengirim seorang perwira kepolisian propinsi itu untuk membantu kepala polisi baru Wahyu- di dan wakilnya Suryono Darusman dalam melaksanakan tugas ba- runya. Dalam usaha menarik kembali para bekas perwira polisi, dipu- tuskan bahwa organisasi baru itu dinamakan PNKRI (Penjaga Kea- manan Negara Republik Indonesia) atau PKN saja, sedangkan anggo- ta-anggotanya hanya disebut sebagai penjaga keamanan.' PKN Tegal hanya merupakan badan tambahan bagi Barisan Pelopor yang dengan keberhasilannya telah dapat mengatur keaman- an kebupaten sejak Proklamasi Kemerdekaan. Dengan demikian PKN Tegal tidak pernah berkembang dan berperan atas namanya sendiri. Hal ini berlainan dengan Brebes. Pada awal November badan perju- angan setempat memutuskan untuk memindahkan markas Barisan Pelopor ke bekas asrama polisi yang diubah namanya menjadi PKN. Lambang PKN Brebes sebagai lencana bagi para anggotanya berben- tuk seekor banteng hitam dengan dasar putih, dilukis dan dibuat oleh para pemuda setempat. Unsur PKN di kecamatan-kecamatan mengi- rimkan 10 sampai 15 pemuda ke asrama-asrama PKN di kota Kabu- paten Brebes. Penginapan dan makan lebih dari 200 pemuda itu dija- MMuhammad Nuh, jawaban tertulis, Sendam, hlm. 10. '5fbid. 1Jhid, hlm. 16. 180 MASA-MASA KACAU min oleh penduduk setempat dengan menyediakan nasi pongol. Dan mereka itu bersama rakyat bertindak atas dasar semangat, dan melaku- kan tugas tanpa perintah. Pemuda PKN itu lebih mirip dengan Baris- an Pelopor Tegal atau API/PRI Pemalang, tetapi tanpa fungsi-fungsi ekonomi dan tidak mempunyai kesatuan kepemimpinan.” Golongan Indo Eropa — Pada masa awal Republik Indonesia, di antara penduduk di Hindia Belanda, golongan Indo-lah yang menderita korban anarki paling hebat.'8 Faktor terpenting yang melatarbelakangi golongan In- do di Keresidenan Pekalongan, terutama di wilayah pedesaan, ialah mereka itu dipandang sebagai orang-orang asing yang kedudukan ekonominya diistimewakan. Pada tahun 1930, 12 persen dari seluruh penduduk Eropa di Jawa Tengah yang berjumlah 4.200 tinggal di Keresidenan Pekalong- an." Sebagian dari mereka adalah Indo, suatu istilah yang digunakan bagi orang-orang Eropa yang dilahirkan di Hindia Belanda.” Separuh dari penduduk Eropa di keresidenan itu tinggal di Kebupaten Tegal, terutama di ibukota kabupaten itu sendiri, sedangkan sepertiga lain- nya (atau kira-kira 600 orang pada tahun 1930) tinggal di pabrik- pabrik gula di kabupaten itu. Penduduk Eropa Pemalang terpusat di ibukota kabupaten dan di Comal. Golongan Indo yang tinggal di Brebes merupakan kelompok terkecil di Tiga Daerah. Mereka keba- nyakan tinggal di dataran rendah pantai, hanya sejumlah kecil seki- tar 20 orang tinggal di Bumiayu daerah pegunungan di selatan. Eko- nomi orang-orang Indo itu tergantung pada pabrik-pabrik gula yang melambangkan penindasan ekonomi kolonial yang terburuk di mata "Kepemimpinan PKN Brebes, seperti seluruh perjuangan di Brebes, terpecah belah dalam beberapa kelompok. Lihat Bab 8. "WE Wertheim, “The Indo-European Problem in Indonesia,” Pacific Affairs, XX (1947), him. 297. 1 Volkstelling, 1930, Jilid I, hlm. 103, 120. “JM. van der Kroef, Indonesia in the Modern World (Bandung, 1954), hlm. 276. Berdasarkan hukum belanda, anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan ayahnya sehingga ini mengecualikan semua orang Indo-Eropa “yang tidak berayahkan orang Eropa.” Seluruh penduduk Indo-Eropa Hindia Belanda diperkirakan sebanyak sembilan juta pada tahun 1940. 181 ONE SOUL ONE STRUGGLE rakyat. Pabrik-pabrik tersebut telah memanfaatkan golongan Indo yang mengetahui kebudayaan serta penguasaan bahasa Jawa untuk mendapatkan tenaga kerja. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pengawas perkebunan, mandor buruh, kontraktor, analis kimia, atau ahli mesin di pabriknya sendiri. Upah mereka lebih tinggi dibanding- kan dengan upah orang-orang Jawa teman sekerjanya. Sikap golongan Indo terhadap orang-orang Jawa mencermin- kan kontradiksi di antara dua dunia yang bukan miliknya. Banyak di antara mereka yang menganggap orang-orang Jawa bodoh, malas, dan kotor. Mereka atau golongan ini merasa lebih tinggi dalam hal kesehatan, pendidikan, dan efisiensi kerja. Ketidaksenangan orang- orang Jawa yang berpendidikan tinggi terhadap golongan ini terutama disebabkan karena mereka diharuskan menggunakan bahasa Jawa ha- lus (&romo inggil) apabila berbicara dengan golongan Indo, sekalipun orang-orang Jawa ini fasih berbahasa Belanda.” Dengan demikian prasangka rasial lebih meracuni suasana kerja di pabrik-pabrik gula tempat hubungan kerja sudah begitu buruknya. Hubungan kerja se- perti itu adalah ciri-ciri semua usaha ekonomi Barat di Jawa. Di tahun 1930-an banyak pabrik gila ditutup, sehingga para Indo itu beralih ke usaha tani, mambuka rumah-rumah penginapan di tempat peristirahatan di Tuwel dekat Bumiayu, dan ada juga yang mengurus perkebunan teh serta karet di sekitar Bumiayu, yang punya pabrik-pabrik susu dan es yang diurus oleh orang Jerman. Tampak bahwa kebanyakan keluarga Indo di Tiga Daerah berkecukupan dan tidak ada kesan mereka itu miskin, sebagaimana gambaran hidup orang peminta-minta di kampung-kampung di pinggiran kota-kota di Jawa.? Pada akhir 1930 sewaktu pabrik-pabrik gula dibuka lagi, kebanyakan mereka kembali ke pekerjaan lama. Kedatangan Jepang di Indonesia menjungkirbalikkan dunia In- do-Eropa. Pada awal 1942, pemerintah militer Jepang menerapkan sistem klasifikasi ras berdasarkan keturunan ayah dan setiap orang Indo harus mempunyai bukti asal keturunannya.” Di Pekalongan 2 Lihatlah E. Breton de Nijs, Bayangan Memudar (Jakarta, 1975). 2Wertheim, “The Indo-European Problem”, op. cit., hlm. 292. 23Yan der Kroef, op. cit. hlm. 286. 182 MASA-MASA KACAU orang-orang Jepang tidak memberlakukan sistem ini. Menurut Toshio Ota, wakil residen Jepang, semua orang Belanda, termasuk mereka yang “berdarah Belanda” 50 persen, terutama yang bekerja di pabrik- pabrik gula yang masih beroperasi ketika Jepang datang, diperintah- kan untuk segera pindah ke Jakarta, sehingga hanya orang-orang Indo dengan 25 persen “darah Belanda,” orang-orang Menado, dan Ambon sajalah yang masih boleh tinggal di pabrik-pabrik.“ Jepang tidak mempercayai kelompok ini karena curiga mereka setia kepada Ero- pa, sehingga pada masa akhir perang mereka diharuskan melaporkan diri kepada pejabat Jepang sebulan sekali, dan masih banyak di anta- ranya yang ditahan atau dipenjarakan. Orang-orang inilah yang di- kendalikan dan digunakan sebagai informan oleh Jepang. Walaupun propaganda Jepang berdampak pembunuhan terhadap orang-orang Indo di Keresidenan Pekalongan, tetap timbul kekhawatiran akan ter- jadinya penjajahan kembali Belanda atas Indonesia. Kekhawatiran semacam ini semakin nyata setelah Inggris dan NICA mendarat di Jakarta. | Sukar sekali untuk dilukiskan betapa takutnya rakyat terhadap NICA (Netherlands Indies Civil Administration) pada bulan Oktober 1945. Tahun-tahun yang sukar pada masa sebelum perang dan keseng- saraan rakyat yang mendekati kondisi kelaparan pada akhir masa pen- dudukan Jepang, telah menimbulkan ketegangan-ketegangan luar biasa di kalangan penduduk. Gejala ini, yaitu kecurigaan dan rasa permusuhan yang mendalam, lebih terasa di daerah-daerah yang mis- kin dan berpenduduk padat, terutama di daerah Talang-Adiwerna- Slawi di Tegal. Orang Jepanglah yang mula-mula menjadi sasaran le- dakan rasa permusuhan itu. Sasaran kemudian barulah pangreh praja. Setelah tentara Inggris mendarat pada tanggal 20 Oktober dan adanya laporan serta desas-desus kekejaman NICA terhadap pendu- duk ibukota, rasa permusuhan pun berubah menjadi anti-asing, dan menjelma jadi satu gerakan tersendiri dalam gerakan revolusi. Sampai sekarang gerakan itu dikenal sebagai gerakan anti-NICA. Bahkan be- berapa minggu setelah pembunuhan terhadap orang-orang Indo itu 4Toshio Ota, bekas asisten residen Pekalongan zaman Jepang. Jawaban atas pertanyaan tertulis. 183 ONE SOUL ONE STRUGGLE mereda, gerakan itu masih berlanjut melakukan pencegatan di jalan atau menggeledah orang-orang yang naik kereta api untuk mendapat- kan tanda-tanda merah-putih-biru (warna bendera Belanda). Apabila ditemukan pada orang yang bersangkutan berarti orang itu akan di- renggut keluar kereta api dan diperiksa. Segala sesuatu yang dianggap asing atau tidak dikenal langsung dicap “agen NICA.” Gerakan anti-NICA di Tiga Daerah disulut oleh adanya keja- dian-kejadian setelah kedatangan KNIL di Jakarta” yang membon- ceng Angkatan Perang Inggris (India) pada tanggal 29 September dan dikenal sebagai Tentara NICA. Pada waktu pendaratan itu timbul desas-desus di Jakarta tentang adanya orang-orang Belanda dan Indo bekas interniran yang dipersenjatai Jepang untuk menindas gerakan kemerdekaan Indonesia dan membunuh para pemimpin Indonesia. Banyak orang Indo yang bersenjata telah ditahan tentara Inggris. Penduduk semakin resah karena menganggap bahwa Republik se- dang terancam oleh kegiatan-kegiatan bekas interniran dan tentara NICA.Z Pagi hari tanggal 11 Oktober, permusuhan secara terang-terang- an terhadap Indo-Eropa di Slawi terjadi, ketika mereka itu digiring ke pabrik gula Dukuhwaringin.” Sekitar pukul 2 siang orang-orang kampung di sekitar pabrik dengan bersenjata bambu runcing datang untuk menghadiri sebuah rapat umum penting dan berkumpul di halaman pabrik. Para pemimpin API dan AMRI juga hadir saat itu. Setelah pidato-pidato selesai orang-orang menuntut agar para tawanan diadili oleh pengadilan rakyat terbuka, sebagaimana musuh-musuh 2KNIL adalah Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. 2Sukarno, surat kepada Mountbatten, 30 September 1946. S.L. Van der Wal, Officieele Bescheiden Berreffende de Nederlands Indonesische Betrekkingen 1945-1950, jilid I. (s-Gravenhage, 1971), hlm. 125, 380. 7Pencetus aksi ini adalah Mulyadi, yang riwayat hidupnya hanya sedikit dikerahui. Ia seorang penduduk Jatibarang, bekas anggora Heiho, yang kemudian terlibat dalam pengusiran camat setempat. Orang-orang Indo dibawa ke pabrik gula tua, termasuk keluarga Frederiks dan Van Dongen, yang memiliki pemerahan susu, keluarga Dychten dan Van Oeyens yang bekerja di pabrik gula tersebut, perawat wanita asal Ambon Rizakottaj dan 3 orang Batak: K.M. Sinambela istrinya Tiurlan, dan saudara sepupunya Mahiddin Pane. 184 MASA-MASA KACAU rakyat diadili dalam Revolusi Oktober di Rusia. Orang-orang Indo lalu dibawa keluar halaman tempat orang-orang berkumpul. Kesalah- an-kesalahannya satu demi satu dibaca. Mereka dianggap telah meng- khianati revolusi nasional. Para hadirin kemudian ditanyai mengenai hukuman bagi setiap orang sebanyak tiga kali, dan tiga kali itu pula mereka menjawab dengan mengacungkan tangan ke atas sambil ber- teriak “bunuh.” Nyonya Tiurlan, istri salah seorang dari orang-orang Batak yang terbunuh itu sempat lolos dari maut dan menuturkan kejadian itu 28 tahun kemudian: Suami saya (K.M. Sinambela) mendapat nomor delapan sedangkan kemenakannya (Mahiddin Pane) satu nomor sebelumnya. Ketika masing-masing orang dinaikkan ke panggung orang banyak berteri- ak “bunuh! Bunuh!” Zuster Rizakotta (juru rawat asal Ambon) masih mengenakan seragam putihnya. Kemudian mereka dibawa pergi, ditutup matanya dan dibunuh dengan bambu runcing. Saya berada di urutan terakhir bersama seorang wanita Indo bernama Meri, yang menjadi istri Lurah Kalisapu. Saya telah dinaikkan ke panggung, ketika seseorang berteriak bahwa saya bukan seorang Indo, melain- kan seorang Jawa. Yang berteriak itu seorang teman kakak saya, yang ada di TKR. Ia membimbing saya turun, dan bersama Meri saya dibawa ke rumah Lurah.? Sekalipun kepastian tentang jumlah orang-orang yang terbu- nuh itu tidak pernah diketahui, menurut Nyonya Tiurlan 39 orang meninggal dan 3 orang selamat.” Di Slawi, pada masa anti-NICA mencapai puncaknya, sebutan “Belanda bisa dikenakan pada siapa saja yang selalu berbahasa Belanda atau hidupnya seperti orang Eropa. Kita ingat bahwa tiga hari sebelum kejadian di Slawi itu, di Adiwerna, camatnya dibunuh setelah dalam rapat berbicara di depan rakyat bah- wa Presiden Sukarno telah ditahan dan dibunuh oleh NICA. Ger- bong-gerbong kereta api yang melintas melalui Slawi di kedua sisinya Wakil Ketua KNI Kabupaten Tegal, Jawaban tertulis, 1972. "Wawancara, 22.473. 2bid., perkiraan mengenai jumlah yang terbunuh berbeda antara 28 (dari keluarga Kiai Misbakh, penasihat AMRI Slawi), 32 (dari sekretaris KNI Ujungrusi), scdangkan penduduk Slawi lainnya menyebutkan 40. Ini termasuk banyak wanita dan anak-anak, kakek-kakek, dan paling tidak seorang Batak lainnya, Hasibuan. 185 ONE SOUL ONE STRUGGLE dengan besar-besar ditulisi “Patenana Kabeh Wong NICA” (“Bunuh semua orang NIC2”)." Pada hari yang sama itu (11 Oktober), di Pangkah, enam kilo- meter sebelah timur Slawi juga terjadi pembunuhan. Di Pangkah me- mang tidak banyak orang berkumpul, tidak ada pengadilan terbuka dan tidak ada teriakan-teriakan “bunuh.” Tetapi putri Henry Gill me- nuturkan kembali dengan ngeri kenangan tentang ayahnya Henry Gill, yaitu seorang Katolik Roma kelahiran Kediri, Jawa Timur, yang kawin dengan seorang gadis Pangkah tahun 1914. Ia bekerja sebagai ahli mesin pabrik gula. Dua orang putranya, Harry dan Bernard, yang telah diinterner di Kamp Cimahi, Jawa Barat, pada akhir September kembali ke Pangkah untuk membujuk ayahnya agar mau pindah ke Bandung. Tetapi Henry Gill menolaknya. Gill adalah sahabat pemim- pin Serikat Islam setempat yang terkenal, Kiai Badrun. Kedua put- ranya Mansur dan sidik menjadi tokoh API. Gill punya alasan kuat dalam pemikirannya bahwa pemuda-pemuda API pasti bakal melin- dunginya. Di bulan September, Gill dibawa ke suatu rapat umum di pabrik dan didorong ke atas mimbar untuk berbicara. Tampaknya sikap Gill terhadap Proklamasi tidak tegas dan hal ini membangkitkan kemarahan pemuda API setempat.” Ellen anaknya yang tertua, yang kini tinggal di Tegal, pada tahun 1973 menuturkan kejadian itu. Papa telah tahu sebelumnya bahwa ia akan dibunuh. Malam itu ia tidak tidur, tetapi berdoa sepanjang malam dengan Kitab Sucinya. Kemudian sekitar pukul 9 pagi ia bangkit, dan berbeda dengan kebia- saannya mandi dengan air hangat, kali ini ia mandi dengan air dingin. Adik saya Jamie keluar sebentar mencari nasi, karena mau makan. Papa memberi tahu Ibu bahwa nanti akan ada tamu. Kemudian Jamie datang kembali terengah-engah, “Mama, mama, mereka datang untuk membunuh Papa,” demikian teriaknya. Sidik dan para pemuda da- tang, menembak ayah di kepala, di depan Ibu dan Jamie. Ayah terhu- yung-huyung ke arah Ibu tapi jatuh. Mereka mulai menangis, dan Sidik mengancamnya, “Kalau kalian menangis, kalian akan dibunuh Istri Camat Margasari, Wawancara, 23.2.73. 22Putrinya menceritakan bahwa ayahnya “setuju tapi anti,” artinya terpaksa menerima proklamasi, tetapi tidak menyetujui dalam prinsipnya. 186 MASA-MASA KACAU juga.” Kami disuruh masuk ke dalam rumah, tapi dari jendela kami dapat melihat Ayah. Mereka tidak menembak Ayah sampai mati, jadi Ayah bergulingan dan akhirnya meninggal karena dibayonet. Ayah dikubur para tetangga di pemakaman umum setempat. Karena sese- orang mengatakan bahwa Ayah seorang Kristen, maka dibuatkanlah salib di atas makamnya. Sidik datang kembali dan berkata bahwa Ayah bukan manusia, tetapi anjing, dan tidak patut dikubur seperti lazim- nya? Pembunuh kejam terkenal di Balapulang (Tegal) adalah kasus pembunuhan terhadap anak-anak keluarga Wijk. EM. Wijk adalah pengawas perkebunan tebu pabrik gula setempat sebelum pabrik itu ditutup akibat Depresi. Kemudian ia membuka perusahaan tahu dan peternakan kuda. Sekalipun ia dan istri Cinanya hidup seperti orang Hindia Belanda, orang selalu ingat akan tindakan keras dan semena- menanya terhadap kuli-kuli perkebunan. Rupa-rupanya karena hu- bungan dagangnya dengan Jepang, ia baru dipenjarakan setelah Je- pang menduduki Indonesia. Dua anak laki-lakinya, sebagai anggota militer Belanda dipenjarakan di Bandung, tetapi 11 orang anak lain- nya tetap tinggal di Balapulang. Mereka inilah yang di bawa ke sumur di tengah kota untuk dipukuli dan tujuh di antaranya dibunuh dengan bambu runcing, termasuk gadis kecil si Anne, tiga tahun, dan yang paling kecil si Ale, umur dua tahun, dan tubuhnya dilemparkan ke dalam sumur itu. Empat orang di antaranya berhasil meloloskan diri dan bergabung dengan ibunya yang telah dipenjarakan. Setelah Belan- da menduduki kembali wilayah ini pada akhir tahun 1947, EM. Wijk datang ke Balapulang beserta dua orang temannya membalas dendam dengan menembak mati sebelas orang dan empat orang di luar kota, lalu memindahkan jenazah ketujuh orang anaknya untuk dimakam- kan di sawah yang berdekatan.” Dengan adanyasiaran radio tentang kekejaman NICA, Barisan Pelopor Tegal berunding dengan sisa-sisa polisi dan memutuskan untuk menempatkan orang-orang Indo-Eropa di Markas Barisan Wawancara, 22.4.73. Sidik akhirnya dibunuh orang-orang yang tidak menyukainya pada awal November sesudah kejadian itu. MKeterangan kesaksian Balapulang itu dari wawancara dengan kemenakan istri Wijk pada 21.2.73, Wawancara di Balapulang tanggal 24-25.11.75 187 ONE SOUL ONE STRUGGLE Pelopor untuk lebih menjamin keselamatannya. Maklumat Mr. Be- sar memperkuatkan tindakan ini, terutama dengan adanya berita le- wat telepon yang diterima Barisan Pelopor tanggal 11 Oktober (pada hari yang sama dengan terbunuhnya Gill dan pembunuhan massal di Slawi), yang mengatakan agar semua orang Indo-Eropa, Ambon, dan Manado dipenjarakan karena adanya teror anti-NICA di Jakar- ta. Berita yang diterima oleh pemuda menyatakan bahwa semua Indo harus dibunuh. Berita ini diterima melalui telegram kereta api yang berbunyi, “karena kekejaman-kekejaman NICA di Jakarta yang dibantu oleh orang-orang Indo, Ambon, dan Manado, termasuk pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak, maka semua orang In- do, Ambon, dan Manado di seluruh wilayah harus dibasmi.”?8 Gerak- an Anti-NICA ini menyebabkan lebih dari 100 orang Indo, Ambon, dan Manado dan orang-orang yang dianggap pro-Belanda telah terbu- nuh di Tiga Daerah.” Kejadian ini berlangsung hanya dalam waktu empat hari. Hanya di wilayah pemukiman pabrik gula dan ibukota Kabupaten Tegal dan Brebes peristiwa ini terjadi, sedangkan di Pema- lang maupun Pekalongan gerakan anti-NICA tidak tampak. Di Pemalang ternyata tidak ada peristiwa pembunuhan Indo- Eropa. Para pemimpin perjuangan di Pemalang lebih mengarahkan semangat rakyat anti-Belanda kepada pejabat priayinya. Pada tang- gal 20 Oktober para priayi tersebut ditangkap dan dimasukkan ke penjara setempat. Bila tindak kekerasan terhadap golongan Indo dan pemecatan lurah-lurah terjadi di mana-mana, maka ternyata W.O. Mckenzie seorang Indo-Eropa yang ternama dan terkemuka di keresi- denan itu masih dapat menghentikan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap pro-NICA di Comal. Mereka, yang mencoba melaku- kan tindak kekerasan itu yang sebagian besar adalah anggota Peta dan Heiho, “diamankan” McKenzie di rumahnya meskipun sebagian besar dari mereka dapat lolos secara diam-diam. Di mata rakyat, McKen- 35Catatan harian Andi Penyamin, pernimpin pemuda KRIS (Kebaktian Rak- yat Indonesia Sulawesi) di Tegal. 3Siregar, Wawancara, 5.3.73. ”Angka-angka yang telah terbunuh adalah sebagai berikut: di kota Tegal 12, Pangkah 4, Slawi 30: Balapulang 20, Bumiayu 75 Jatibarang 18: Brebes 14. Tidak diketahui berapa yang dibunuh di pabrik gula Banjararma dan Ketanggungan Barat. 188 MASA-MASA KACAU zie berbeda dengan Indo-indo lainnya di Tegal dan Brebes. Hal ini disebabkan karena selain dia dianggap mampu menyembuhkan orang sakit, juga sekaligus seorang pengusaha perkebunan yang kaya raya. Ia setiap hari membuka sebuah klinik mata secara cuma-cuma un- tuk rakyat Comal, juga memegang peranan penting dalam pemban- gunan instalasi penjernihan air, pasar, dan toko-toko setempat. Se- sungguhnya, ia dianggap sebagai pendiri kota itu. Ketika daerah-dae- rah sekitar Comal berada dalam suasana anti-Cina bulan Maret 1942, yaitu sebelum Jepang datang di Comal, tidak terjadi perampokan dan penjarahan toko-toko, meskipun di Comal ada perkampungan Cina. Jelas bahwa kedudukannya di mata rakyat mempunyai pengaruh ter- hadap pengendalian suasana waktu itu.” Di dalam revolusi sosial pernah terjadi seorang pembunuh jago- an menjadi pemimpin revolusioner yang penting. Hal ini adalah salah satu gejala memuncaknya semangat revolusioner atau semangat anti- NICA. Orang pemberani dalam melakukan tindak kekerasan dapat menjadi pemimpin, kecuali timbul orang yang menentangnya, seperti misalnya seorang kiai dalam waktu singkat dapat menumbangkan kekuasaan seorang lenggaong dan menggantikannya. Seberapa jauh lenggaong dapat mempertahankan kekuasaannya tergantung pada ke- kuatan sosial lain di masyarakat, yaitu golongan priayi dan agama. Pembunuhan Indo-indo merupakan bagian dari gejala revolusi sosial di Tiga Daerah. Kejadian yang dimulai pada 11 Oktober 1945 dan berlangsung hanya beberapa hari saja itu hampir bersamaan de- ngan mulainya tindak kekerasan terhadap pangreh praja dan orang- orang Cina. Pada umumnya kelompok revolusioner tidak berdaya melindungi para pangreh praja dan Indo-indo Eropa dari tindak keke- rasan, bahkan ada di antara mereka itu sendiri yang terlibat dalam kasus pembunuhan orang Indo. Pemimpin tentara pun ternyata tidak bisa menjamin keamanan. TKR sebagai kelompok keamanan hanya berpangkalan di kota dan tidak mempunyai kekuasaan di luar kota kabupaten. Karena gencarnya anti-NICA, maka TKR dan polisi me- nolak untuk bergerak memasuki daerah pedesaan, karena keselamatan mereka tidak terjamin.I) #W.O. McKenzie, sorang teosofis, tinggal di Comal sampai wafatnya pada awal tahun tujuh puluhan. 189 BAB TUJUH KESADARAN REVOLUSIONER: BAYANGAN BAGI KENYATAAN “Ritual reveals values at their deepest level... men express in ritual what moves them most.” BAB ini menelusuri lebih dalam nilai-nilai di balik revolusi sosial dan kejadian sesudahnya, yaitu nilai sosial elite birokrat Jawa yang me- nekankan adanya tingkatan serta kontrol sosial dan nilai protes sosi- al di Jawa dalam abad kedua puluh di Keresidenan Pekalongan. Bulan- bulan pertama revolusi memberi peluang pada setiap aksi massa untuk bergerak di daerah. Satu aspek penting dari pertentangan antara pang- reh praja dan perjuangan adalah bagaimana pemahaman mereka akan perjuangan kemerdekaan, bukan sebagai pertentangan antara generasi, melainkan pertentangan antara nilai-nilai. Sebagai orang Jawa, kedua kelompok itu, kaum priayi dan kaum perjuangan berpendapat bahwa kekuasaan itu pada hakikatnya bersifat spiritual.? Tradisi Pangreh Praja Di dalam tradisi priayi Jawa, yaitu elite birokrat di Keresiden- an Pekalongan, nilai-nilai dalam hierarki, pengendalian dan ketenang- an batin, hak-hak istimewa dan kewajiban serta keengganan menge- cam penguasa adalah penting. Tingkah laku tradisional yang harus dijunjung tinggi kaum priayi ialah rukun, rasa halus, ikhlas, sabar, "Ritual mengungkapkan nilai-nilai yang sangat penting. Dalam tual orang menyatakan apa yang paling menyentuh hatinya”, Victor Turner, The Ritual Process, (Chicago, 1969), him. 6. ?Lihat Benedict R.O'G. Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culture” dalam Holt, Culture, hlm. 8-19. 191 ONE SOUL ONE STRUGGLE dan arimo. Rukun menekankan persesuaian, menghindarkan pandang- an yang bertentangan, dan menekankan kebulatan dalam mengambil keputusan. Rasa halus berarti kepekaan jiwa yang halus, kemantap- an dan keseimbangan emosional. Untuk mencapai rukun dan rasa halus, seorang priayi harus ikhlas, mengambil jarak dari dunia nyata sedemikian rupa, sehingga tidak pernah akan merasa kecewa, sadar dan nrimo serta siap sedia menerima nasibnya sendiri. Dalam nilai ini, adat kebiasaan hormat—yang memperlihatkan adanya pengenda- lian diri dan kehalusan jiwa seseorang—memiliki arti yang sangat penting. Demikian pula sikap badan, gerak-gerik, serta bahasa dan nada yang diungkapkan. Pangreh praja terikat pada peraturan dalam memiimpin dan menentukan keberhasilannya sebagai administratur. Pangreh praja adalah ideal menurut beberapa orang, apabila ia bertin- dak sebagai pandita ratu, yang dapat menggabungkan kebijaksanaan dengan agama menjadi kekuasaan dan keagungan yang mencermin- kan adanya satu kata dengan perbuatannya." Ia harus berbudi luhur dan dapat membaurkan dirinya dengan semua kelompok besar ma- syarakar (ajur-ajer) tanpa mengorbankan kewibawaannya. Ia dilarang keras ngrusak pager ayu, meniduri wanita yang tidak menjadi haknya. Pelanggaran terhadap larangan ini bisa menimbulkan malapetaka, bencana alam, penyakit, kegagalan panen, dan sebagainya.” Tekanan Belanda kepada pangreh praja membuat mereka lebih tergantung kepada sistem hierarkis otoriter elite birokrat, bahkan memperkokoh sistem itu. Di desa, camat mendapat sebutan »Doro Seten (asisten wedana), dan orang akan turun dari kendaraannya dan berjalan kaki sewaktu melewati rumah priayi itu serta akan duduk di tepi jalan dan menyembahnya bila mereka dilewati.S Selain itu mereka pun terkena wajib kerja untuk nDoro Seten. | Di masa pendudukan Jepang hierarki ketat di antara tingkat pangreh praja dan rakyat dipelihara. Camat Tonjong mengenangkan 3Lihat Sartono Kartodirdjo, Modern Indonesia: Tradition and Transformation (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1984), hlm. 187-188. “Benedict R.O'G. Anderson, Myrhology and Tolerance of the Javanese (Cornell University Modern Indonesia Project, 1965), hlm. 74 (selanjutnya dikutip sebagai Myrhology). 'Sarimin. Kenang-kenangan, 1965, hlm. 66. SSutherland, The Making, hlm. 25. 192 KESADARAN REVOLUSIONER kembali masa itu: Pada zaman pendudukan Jepang saya masih dipanggil »Doro Senten- ... Waktu itu tidak ada Bapak Bupati, yang ada masih nDoro Kanjeng. Saya tidak pernah memanggil atasan saya Pak Dono (wedana), melain- kan selalu nDoro Dono dan saya sangat akrab dengan beliau.” Seperti setiap orang lainnya di Jawa, pangreh praja pun suka memilih tokoh dalam wayang kulit sesuai dengan citra idamannya. Sebuah sajak yang ditulis di samping lukisan Kresna membandingkan pangreh praja tersebut dengan seorang satria yang tenang dan teguh di medan pertempuran, meskipun dunia selalu bergolak, pejabat yang baik tidak bergeser dari cita-cita dan tujuannya, selalu kokoh dan tegar di tengah-tengah kegoncangannya.' Tradisi Protes Di dalam masyarakat Jawa protes sosial sudah menjadi tradisi. Di Keresidenan Pekalongan, lenggaong yang merupakan bagian pen- ting dari tradisi ini mempunyai banyak tokoh “bandit” terkenal. Se- perti halnya priayi, lenggaong pun berusaha mendapatkan kekuatan Spiritual. Para lenggaong itu, mempercayakan dirinya kepada seorang guru yang sering kali menjadi ketua persaudaraan perguruan silat.” Perguruan-perguruan dengan kode-kode rahasianya lebih merupa- kan perkumpulan rahasia yang memuja pimpinannya tidak seperti kelompok-kelompok kebatinan yang bersifat rahasia, tak seorang lenggaong pun akan mau memberi tahu nama gurunya, yang diang- gap sebagai sumber “ilmu” kanuragannya (ngelmu “rahasia”). Biasa- nya seorang lenggaong menerima sebuah azimat dari gurunya, karena percaya akan adanya kekuatan gaib pada azimat itu. Setelah pelajarannya selesai, lenggaong itu “dilantik” di sebuah makam yang dirahasiakan untuk menjadi anggota persaudaraan per- ?Camat Tonjong, Wawancara, 19.10.76. #Sutherland, The Making, hlm. 163. "Sebagai para pemimpin yang kuat di luar struktur pemerintahan apa pun, maka mulai dari haji, kiai dan dukun, sampai guru berdiri tanpa tunjangan dana, baik dari anggaran belanja negara maupun desa, namun sering kali mendapatkannya dari para pengikutnya yang setia secara pribadi. Lihat Sartono Kartodirdjo, “Agrarian Radicalism in Java: Its Setting an Development” dalam Holt, Culture, hlm. 78. 193 ONE SOUL ONE STRUGGLE guruan silat yang diketuai gurunya. “Makam-makam ini,” tulis Sar- tono,” mempunyai arti simbolis dan magis khusus bagi pendudukan di sekitarnya, yang sering kali cenderung menganggap orang-orang suci yang telah meninggal itu sebagai pepunden mereka.”'? Di Tiga Daerah terdapat banyak makam semacam ini. Setiap makam dijaga oleh juru kunci yang tangguh, yang tidak hanya memelihara makam, terapi juga mengetahui berbagai mantra magis-religius yang berkait- an dengan makam bersangkutan. Makam-makam suci ini sangat berarti bagi para lenggaong dan sering terletak berdekatan dengan desa tempat para lenggaong itu ting- gal, agar dapat membina kesetiakawanan dan saling membantu. Ma- kam di Pemalang Selatan Candi Mandireja sangat terkenal. Di awal revolusi sosial pusaka keramat dari makam ini dipayungi dan dibawa ke Moga untuk pengabsahan penggulingan camat. Payung adalah simbol perlindungan, biasanya dipakai oleh keluarga kerajaan, tetapi sering juga untuk barang-barang yang dianggap memiliki kekuatan atau “kesakten.” Para lenggaong menjaga kekuatan spiritualnya dengan sering mengunjungi pusaka-pusaka dan makam-makam, dan mengucapkan mantra-mantra yang diperoleh dari penjaga makam. Makam sering juga mempunyai arti politik. Di Kabupaten Pemalang dan Tegal yang dipuja bukanlah wali atau orang suci, melainkan makam tokoh-tokoh pemberontak yang melawan Belanda. Menurut kepercayaan, Baurek- so pernah mengadakan pemberontakan terhadap kerajaan Mataram. Desa-desa di Comal, daerah pantai Pemalang, mempunyai Candi . Baurekso sendiri-sendiri. Dekat Comal terdapat candi Sigeseng, yang dianggap keramat karena merupakan makam bekas Bupati Pemalang yang berjuang melawan Belanda. Makam di dekatnya dikenal sebagai makam pengikut Pangeran Diponegoro. Kata-kata mantra dari juru kunci makam-makam itu mengandung kata-kata perlawanan terha- dap penguasa desa dan pangreh praja. Ada kepercayaan bahwa bila seorang pangreh praja melihat pusaka Mandireja Kiai Pokal yang ke- ramat itu, itulah pertanda bahwa ia akan segera dipecat dari jabatan- nya. Begitu pula bagi seseorang yang bekerja untuk Belanda, termasuk 1 Jpid., hlm. 80. 194 KESADARAN REVOLUSIONER pamong desa, tidak berani berziarah ke Candi Sigeseng, karena takut dirinya terbakar oleh mereka yang dikubur di situ."' Di sini pulalah pemimpin Islam Haji Dulgani disembunyikan, setelah ia menganjur- kan rakyat agar tidak menyetorkan padinya kepada lurah untuk ke- pentingan Jepang." | Pada awal tahun 1920-an, ketika sentimen anti-Belanda timbul, makam-makam kaum lenggaong itu dipergunakan oleh Sarekat Rak- yat untuk menanamkan perasaan anti-Belanda. Beberapa guru silat lenggaong menjadi anggota Sarekat Rakyat yang terkemuka. Bukan- nya memakai kopiah hitam, lambang kepribadian nasional, melain- kan mereka memakai kopiah merah yang dimiringkan seperti anggo- ta-anggota Sarekat Rakyat, sebagai lambang perlawanan. Desa-desa yang terkenal dengan lenggaongnya, sering juga merupakan tempat tinggal para pemimpin Sarekat Rakyat setempat. Seorang lenggaong dalam merayakan hajat perkawinan atau khitanan mengadakan per- tunjukan wayang golek atau tayuban. Sangatlah menarik bahwa la- kon wayang ini bukan berasal dari kisah panji yang secara tradisional berkaitan dengan bentuk wayang ini. Kalau bukan lakon Baurekso, dipertunjukkanlah lakon Semaun, nama tokoh PKI tahun 1920-an. Lakon ini yang mengisahkan seorang penjaja es yang mengembara sambil merusak jalan kereta api melambangkan pemberontakan ta- hun 1926. Lakon ini sangat populer dan pamong desa tidak berani melaporkan kepada pemerintah bila lakon itu dipergelarkan, sekali- pun lakon itu terlarang dan orang takut akan akibatnya." Para pemimpin Sarekat Rakyat maupun Sarekat Islam me- manfaatkan upacara-upacara adat keagamaan untuk mengadakan diskusi-diskusi politik. Memahami kesukaan berjudi para lenggaong, maka dipopulerkan permainan kartu cina (gonggong) yang hanya dimainkan oleh tiga orang. Selama permainan para tokoh Sarekat Rakyat itu mengisi sela-sela waktu dengan kisah-kisah anti-Belanda kepada lenggaong yang menjadi lawan mainnya." "Geseng berasal dari kata gosong, artinya hangus. RLihat Bab Dua. Pemimpin perjuangan Comal, Jawaban tertulis, September 1975. MJbid, 195 ONE SOUL ONE STRUGGLE Berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912 didasari oleh terge- sernya pedagang Jawa oleh para pedagang Cina yang memonopoli perdagangan dan juga sikap kaum priayi yang menuntut penghormat- an secara berlebih-lebihan. Sikap antipriayi, rupanya bertemu dengan tuntutan akan terjaminnya kebutuhan hidup dengan menjujung ting- gi keyakinan Islamnya. Meskipun kegiatan-kegiatan tadi berbau magis dengan lambang-lambang rahasia dan sumpah setia, pemujaan orang- orang suci, dan kesetiaan kepada guru, tetapi tujuan utamanya adalah membenahi dan mengganti kesalahan-kesalahan yang nyata. Ini dapat dicapai dengan “pemurnian” pemerintahan, mengakhiri penghisapan ekonomi dan ketidakadilan sosial serta menegakkan harkat martabat manusia. Di dalam Islam, ada tujuan-tujuan politik kenegaraan de- ngan diamalkannya ibadah dan syariat Islam. Zaman gila (edan) yang dirasakan banyak orang waktu itu dapat dibersihkan, dan diganti de- ngan sebuah masyarakat yang adil. Serikat Islam menganggap para abdi penguasa korup harus digulingkan dan tindakan dilakukan sam- pai ke tingkat kepala desa. Para penguasa itu diancam dan ditakuti dengan tindak kekerasan, dan bila mereka keluar maka calon dari Sarekat Islam telah siap menggantikannya. Aksi Sarekat Islam dan aksi-aksi lainnya terjadi selain karena aksi semacam itu ada di dalam tradisi protes di Jawa, juga karena aksi-aksi itu merupakan perintis pembersihan para penguasa kolonial seperti yang terjadi di Tiga Dae- rah tahun 1945. Sarekat Islam mempunyai hasrat solidaritas yang tercurah dalam suatu sumpah rahasia untuk saling melindungi. Sum- pah itu menyangkut soal kesetiaan dan persaudaraan antaranggota, kesediaan membantu dengan nasihat dan perbuatan, serta kesetiaan kepada lambang-lambang rahasia Sarekat Islam. Sumpah dan lam- bang itu menambah wibawa dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap kelompok,” ... mengikat para anggota dalam suatu tekad untuk tidak saling mengkhianati dan memperkuat solidaritas terhadap pihak-pihak luar,” khususnya terhadap pemerintah kolo- nial dan para priayi. "Mengenai sumpah lihat Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java (Singapore, 1973), hlm.183, catatan kaki 75. 196 KESADARAN REVOLUSIONER Selama tahun 1930-an, hampir semua kegiatan politik dila- rang oleh Belanda, sehingga kaum pergerakan mengadakan kegiatan yang tersembunyi dalam melanjutkan perlawanan terhadap kekua- saan Belanda, di antaranya dengan jalan pembacaan macapat (syair Jawa) waktu ada peralatan, lagu Dandanggula, yang diambil dari Serat Kalatida gubahan pujangga terkenal Ronggowarsita, berisi ramalan zaman edan, dan bagaimana sikap hidup untuk menghadapinya. Struktur kesenian macapat yang longgar, seperti halnya wayang golek, dapat menjadi salah satu sarana bagi para pemimpin radikal untuk menyampaikan keadaan sosial dan politik waktu itu.' Tembang-tem- bang Jawa kuno digunakan sebagai sarana untuk menguraikan dan menghubungkan masa depan kemerdekaan dengan kejahatan pengu- asa Belanda itu. Upacara tradisional pasang molo, yakni pemasangan atap ru- mah baru, juga digunakan untuk maksud yang sama oleh para pe- mimpin nasionalis. Di antara barang-barang yang ditaruh di bawah atap yang merupakan lambang keamanan rumah baru dan keselamat- an penghuninya, terdapat rempah-rempah yang dibungkus kain me- rah putih yang dipayungi dan diletakkan di bawah atap. Pembawa lagu menyelingi pembacaan macapat dengan uraian tentang kejahatan kolonialisme dan bagaimana makanan anjing-anjing Belanda itu jauh lebih baik daripada makanan penduduk desa. Para pembawa lagu itu mendapat upah dari kaum nasionalis. Berapapun juga kaum per- gerakan itu cukup waspada. Manakala hadir salah seorang pamong desa saja, acara komentar itu ditiadakan." Tradisi protes sosial telah berakar di alam pedesaan Indonesia seperti halnya kepercayaan akan datangnya Ratu Adil yang akan mem- bawa kesejahteraan dan kebahagiaan merata. Gejala-gejala ini mung- kin sudah ada sejak awal, namun tidak tercatat, dan kemudian disebut setelah gerakan itu merupakan bagian dari reaksi terhadap kolonialis- “Margaret Kartomi mencatat bahwa tembang macapat berperan sebagai su- atu bentuk pelarian psikologis dari pengaruh demoralisasi kekuasaan politik dan eko- nomi kolonial. Lihatlah Macapat Songs in Central Java (Canberra, 1973), hlm. 28. Ungkapan asune londo (anjingnya orang Belanda) sering dibilang asu londo (Belanda anjing), dalam pertemuan-pertemuan tersebut. “Pemimpin Nasionalis Comal, Transkripsi, 11/14, 30.11.74. 197 ONE SOUL ONE STRUGGLE me Barat. Rakyat yang kehilangan tanah secara berangsur-angsur, campur tangan birokrasi kolonial Belanda ke dalam pertukaran pribu- mi di pedesaan, pajak yang memberatkan dan dampak ekonomi per- kebunan Barat akan sistem produksi dan pertukaran tradisional sa- ngat mengacaukan psikologi dan ekonomi rakyat. Perubahan nilai- nilai sosial ini tidak tertahankan lagi dan hanya bisa diatasi dengan adanya gerakan yang dapat memulihkan kekacauan, dan memulai kembali pembangunan melalui penguasa baru. Ini dapat terjadi di bawah kepemimpinan Ratu Adil. Walaupun gagasan Ratu Adil itu bernada anti-kolonial, tetapi pendorong utamanya ialah moral pem- baruan dan kemurnian. Sebagian dari gerakan ini bersandar pada hal- hal yang magis, mistis, dan ritual, sebagian pula berdasar pada perbaik- an kondisi sosial ekonomis yang tidak adil dan perbaikan sarana po- licik." Sejak akhir abad kesembilan belas gerakan-gerakan ini menju- rus ke sinkretisme, yaitu perpaduan antara sifat budaya Jawa dengan mesianisme Islam, seperti adanya kepercayaan sementara di kalang- an Islam kepada Mahdi, yakni seorang tokoh keturunan Nabi Mu- hammad SAW, yang ditugaskan untuk membersihkan dunia. Sumpah setia para anggota Sarekat Islam juga merupakan lambang dan ritual kesetiaan petani kepada gerakan dan pemimpinnya. Di Keresidenan Pekalongan, hal ini terjadi dalam tahun-tahun terakhir kekuasaan pemerintah kolonial. Pendudukan Jepang telah menciptakan tekanan dan rasa semakin tidak aman pada rakyat pede- saan yang terancam bahaya kelaparan. Menurut kepustakaan Jawa mereka menganggap zaman itu sebagai zaman edan. Ramalan-ramal- an ini telah lama tersebar sebelum terjadi pendudukan Jepang di Tiga Daerah.? Lagu mesianisme yang diajarkan'oleh pemimpin pergerakan sangat populer di Tiga Daerah semasa pendudukkan Jepang. Gubah- "Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java, (Kuala Lumpur, 1973): “Messianisme dan Millenaranisme dalam Sejarah Indonesia,” Lembaga Sc- jarah, 7 Juni 1971, hlm. 15-16, “Agrarian Radicalism in Java” dalam Holt, Culture, hlm. 92-125. #Lihat Penders, Documents, hlm. 183-88, Brugmans, Nederlandsch Indie on- der Japanese Bezerting 1942-1945 (Frencker, 1960), hlm. 143, dan Sidik Kertapati, Sekitar, hlm. 15, tentang bagaimana orang-orang Jepang menggunakan ramalan Joyoboyo. 198 KESADARAN REVOLUSIONER an Ronggowarsita bahkan diajarkan oleh seorang pemimpin Senden In (Jawatan Penerangan), yang bunyinya sebagai berikut: Mengalami zaman edan, Semua tindakan serba salah, Mengikuti kegilaan hati tak tahan, Namun bila tak mengikuti, Tak akan memperoleh bagian, Akhirnya akan kelaparan pula, Namun betapapun mujurnya mereka yang alpa, Masih beruntung mereka yang ingat waspada.” Sajak ini sudah populer di Jawa sejak masa kemerosotan ekono- mi, karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin makin lebar dan penghisapan merajalela. Pemimpin Senden In mengatakan pada orang-orang desa bahwa pangreh prajalah yang menjadi gila, tetapi rakyat jangan sampai ikut-ikutan. Di Keresidenan Pekalongan, lama periode pendudukan Jepang umumnya dikenal sebagai masa seumur jagung (samuring jagung). Salah satu tafsirannya berbunyi sebagai berikut: seorang raja besar (raja jagung) atau raja kuning akan datang dan memerintah Jawa se- lama umur tanaman jagung, kemudian ia akan dikalahkan atau diusir Ratu Adil. Ketika Jepang datang, banyak yang percaya bahwa Jepang akan memerintah selama tiga setengah bulan saja, yaitu seumur ja- gung. Ketika ramalan itu meleset, ditafsirkan bahwa raja agung itu memerintah selama waktu sebutir bibit jagung yang diawetkan dan disimpan, berarti tiga setengah tahun lamanya. Identitas raja agung tidak dijelaskan dalam ramalan itu, sekalipun sebagian orang menga- takan sebagai Kaisar Jepang. Masa-masa revolusi sosial di Tiga Daerah menandai timbulnya protes sosial yang mencolok. Bagaimanapun juga penggulingan hie- rarki sosial yang kuat yang dibawahi oleh pangreh praja bukanlah hal yang mudah. Hal ini mengakibatkan penolakan rakyat pada para majikan, yang dihina bahkan dibunuh dengan aksi-aksi dombreng. Sandiwara-sandiwara yang dipertunjukkan selama revolusi sosial me- 2 Mengenai versi lain dari nyanyian ini lihatlah C. Geertz, Religion in Java (New York, 1960), hlm. 281. 199 ONE SOUL ONE STRUGGLE nunjukkan aksi dombreng dan kampanye demokrasi dalam berbicara, sama dengan yang dianut oleh kalangan Islam, sehingga pemuda me- nolak dengan tegas hierarki sosial, suatu kebalikan dari nilai-nilai la- ma. Pangreh praja, yang memegang teguh nilai-nilai lama itu menga- takan bahwa rakyat pada waktu revolusi sosial adalah semrawut (ka- cau-balau), morat-marit (berantakan), serakah dan pating jlenting (ti- dak bertindak sewajarnya). Sandiwara Perjuangan dalam Revolusi Seperti di daerah-daerah lain,? sandiwara-sandiwara perjuang- an selama masa revolusi sosial menolak sistem hierarki lama yang di- anggap normal itu. Di Pemalang, sandiwara-sandiwara ini diselengga- rakan oleh Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penyanyinya biasa membawakan lagu revolusi yang mengingatkan para pejuang pada tanggungjawabnya. Sandiwara yang dipertunjukkan memberi do- rongan kesadaran revolusioner dan mengungkapkan adanya protes- protes sosial yang tercetus dalam pemberontakan masa lalu dan masa revolusi. “Untung Suropati” yang mengisahkan perjuangan pahla- wan pemberontak dari Bali pada abad ketujuh belas, dan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang merupakan tonggak sejarah gerakan nasio- nalis meneguhkan semangat solidaritas. “Di Ujung Bambu Runcing” mengisahkan persatuan antara rakyat biasa dengan pemuda yang ha- nya mempunyai bambu runcing. Sebuah lakon yang digubah di bulan November 1945 “Di Depan Kawat Berduri” mengisahkan cerita pah- lawan heroik rakyat Surabaya menentang serbuan Inggris di Suraba- ya pada tanggal 10 November 1945. Sebuah lakon yang dipertunjukkan di Brebes menggambarkan arti revolusi di mata rakyat, penggulingan “majikan lama,” baik itu lurah, pangreh praja, maupun Belanda. “Bedinde Berani dengan Ma- jikan” (bedinde, kata Belanda artinya abdi, pelayan) mengisahkan se- orang yang bekerja sebagai pelayan seorang Belanda, manajer perke- bunan karet. Si majikan selalu berlaku kasar terhadap pelayannya dan suatu ketika kekejamannya benar-benar melampaui batas, ketika 2Dij Solo. Sandiwara pada awal revolusi sangat populer. Lihat John Thomp- son, Hubbub in Java (Sidney, 1946), hlm. 78-79 (selanjutnya dikutip sebagai Hub- bub). 200 KESADARAN REVOLUSIONER menghina dengan pernyataan bahwa semua orang Jawa itu bodoh dan ditakdirkan untuk selalu dijajah Belanda. Beberapa waktu kemu- dian si pelayan lari dari perkebunan karet dan membentuk suatu Ba- risan Pendem (barisan bawah tanah), yang pada suatu ketika berhasil menghadang dan membunuh majikan Belanda itu di perkebunannya sendiri. Istri pengusaha Belanda itu meminta bantuan polisi yang se- gera datang mengepung dan memenjarakan semua anggota Barisan Pendem. Ketika mereka meringkuk dalam penjara, kemerdekaan di- proklamasikan dan penguasa lama dikalahkan. Namun sebelum itu terjadi pahlawan dalam kisah ini, yakni si pelayan, telah tewas dalam perjuangan.? Di daerah Keresidenan Pekalongan sampai akhir masa pendu- dukan Jepang kepala desa mendapat sebutan majikan lurah atau ma- jikan. Majikan berarti kepala, tuan, atau penguasa dalam sistem kolo- nial. Jadi istilah itu diterapkan dalam pergerakan Jawa dalam wujud kawulo-gusti di tingkat pedesaan. Wedana Pangkah, misalnya, selalu berkata bahwa ia menantikan majikan lama, yang dimaksud yaitu Belanda. Kata bedinde dan majikan mempunyai konorasi jelek di ma- ta rakyat karena berbau kolonial. Demokrasi dalam Bahasa Bahasa yang dipakai dapat memperkuat sistem kekuasaan hie- rarki elite birokrat. Sekalipun Anderson mengatakan bahwa bahasa Jawa Kromo (halus) pada hakikatnya adalah bahasa penghormatan yang digunakan untuk hierarki sosial yang lebih tinggi, misalnya oleh bawahan kepada atasan.” Kaum pangreh praja dengan cerdiknya menggunakan bahasa kromo apabila berbicara dengan penduduk desa sebagai salah satu cara agar terjadi suasana resmi dan tertib di dalam sistem pemerintahan kolonial. Gerakan Samin, yaitu suatu gerakan petani radikal di daerah Blora di pantai utara Jawa, mempunyai ang- gota yang menolak menggunakan bahasa Jawa kromo, yang pada da- “Pemimpin PKN Brebes, Wawancara, 2.12.75. MAnderson menulis bahwa Bahasa Jawa tinggi (kromo) adalah bahasa ter- hormat kaum priayi, yang memperkuat hierarki masyarakat Jawa akibat tekanan dan kemudian kekuasaan Belanda. B.R.O'G. Anderson , “The Language of Indo- ncsian Politics, Indonesia 1 (April, 1966), hlm. 96. 201 ONE SOUL ONE STRUGGLE sarnya merupakan bagian dari penolakannya terhadap kekuasaan pe- nguasa kolonial. Dalam rapat-rapat Sarekat Islam di Pekalongan ta- hun 1919, pembicara lebih dulu mengumumkan bahwa ia akan menggunakan bahasa Jawa Dipo. Jawa Dipo adalah sebuah pergerak- an yang menganjurkan agar orang-orang Jawa hanya menggunakan bahasa persamaan, yakni bahasa Jawa ngoko.? Gerakan ini tidak di- sukai oleh kalangan pemerintah sipil Eropa maupun pangreh praja. Gerakan ini dianggapnya sebagai “menggerogoti kekuasaan” dan ber- bahaya karena sifatnya yang demokratis.” Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh radikal pendidikan Barat, sejalan dengan pendirian Jawa Dipo, bahkan menganjurkan agar bahasa Jawa itu ditinggalkan sama sekali karena “merupakan bahasa budak yang menghambat ke- majuan.” Penumbangan majikan selama revolusi sosial berarti juga peno- lakan bahasanya. Di Tiga Daerah selama revolusi sosial, rakyat dido- rong untuk tidak memakai gelar atau sebutan kebangsawanan. Resi- den Sarjio yang masa jabatannya hanya empat hari saja di bulan Desem- ber, mengeluarkan seruan tentang bagaimana mendirikan suatu pe- merintahan berdasarkan “kerakyatan dan kekeluargaan.” Sebagaj lang- kah pertama ke arah ini, maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat, baik secara tertulis maupun lisan, sebutan “Bapak akan digu- nakan bagi semua pejabat dari residen sampai ke bawah, kalau tidak maka istilah “Bung atau “Saudara harus digunakan. Sebutan berbau feodal, seperti 'paduka dan “abdi dan nDoro' dilarang buat selama- lamanya di Keresidenan Pekalongan.“ Demokratisasi bahasa bagi kaum revolusioner pada awal De- sember 1945 dapat dilihat dari kunjungan Maksum, seorang pemim- pin revolusioner Brebes dan bekas jaksa yang mewakili Residen Sarjio ?5Nagazumi Akira, The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo 1908-1918 (Tokyo Institute of Developing Economics, 1972), hlm. 193, catatan kaki 26. 2Sutherland, The Making, hlm. 91. 7Anthony Reid, “Indonesia: Revolurion Without Socialism' dalam Robin Jeffrey (ed), Asia: The Winning of Independence (London, McMillan, 1981), him. 126. 28 Pengumuman Pemerintah Republik Daerah Keresidenan Pekalongan No. 1! B ditandarangani Bapak Residen Sarjio, Pekalongan, 1 1 Desember 1945, Proc. Gen. 202 KESADARAN REVOLUSIONER ke penjara Pekalongan: Maksum datang ke penjara waktu gerakan Tiga Daerah. Maksum se- bagai wakil Sarjio pidato sama orang hukuman.” Orang hukuman itu menjawab, “Inggih ndoro,” (ya, Tuan). Maksum bilang, “Sudah omong ngoko, saiki wis ora ono ndoro, omong-2 ngoko wae. Iki ba- pak siji, iki Bapak loro, iki Bapak telu” (ini Bapak kesatu, Bapak kedua, Bapak ketiga). Orang hukuman itu tidak mau, mereka bilang “Ing- ' gih ndoro” lagi. (Kepala penjara ketawa-ketawa). “Wah susah ini mengubah sikap rakyat dengan cara ini tidak bisa.” Maksum didikan feodal. Pembantu di rumah panggil istrinya ndoro dan munduk-2 (membungkuk-bungkuk).? Bekas kepala penjara berpendapat tidak dapat mengubah sikap rakyat dengan cara ini. Selain itu Maksum sendiri mempunyai latar belakang feodal. Para pembantu di rumahnya menyebut istri Maksum dengan kata ndoro seraya membungkukkan badan. “Inggih ndoro” merupakan jawaban tradisional terhadap perin- tah pangreh praja yang diberikan oleh petani yang sudah turun temu- run sarat dengan beban pajak dan corvee semasa kekuasaan kolonial. Sikap hormat kepada ndoro dengan sendirinya ditunjukkan kepada Maksum, seorang priayi pemerintah, walaupun ia telah membaur- kan diri dengan kaum revolusioner. Mungkin kalau penghuni penjara itu memegang senjata dan berada di luar penjara, jawabnya menjadi lain. Revolusi bahasa di Jawa dianggap berbahaya, sebab pangreh praja menggunakan bahasa kromo tidak hanya untuk memelihara hierarki sosial, tetapi juga untuk memulihkan ketertiban dalam situasi yang tidak aman. Jadi pangreh praja telah dilatih untuk menggunakan bahasa kromo, kalau harus pergi ke desa tempat terjadi kerusuhan. Dengan cara pendekatan ini mereka akan berhasil karena bahasa tinggi yang dipakai. Dalam keadaan semacam itu, penguasa berusaha men- cegah orang-orang lain mendahului mereka memakai bahasa ngoko, sebab dengan bahasa ngoko mereka akan mudah menuntut dan ma- rah, sedangkan dengan bahasa kromo mereka sukar melakukannya. "Kepala penjara Pekalongan, Wawancara, 5.10.76. 203 ONE SOUL ONE STRUGGLE Dengan menggunakan kromo terlebih dahulu, pangreh praja dapat meredakan kerusuhan, dan memaksa para perusuh berbicara dengan perasaan halus. “Kutil pun dengan mudah dikalahkan dengan cara Tiga Tuntutan revolusioner akan bentuk sebutan yang lebih demok- ratis dapat dikaitkan dengan kepribadian tokoh wayang Bima. Pe- mimpin AMRI Slawi, Suwignyo, ketika diminta memilih lambang revolusi sosial di Tiga Daerah, memilih gambar Bima, seorang tokoh satria dalam wayang yang memiliki kekuatan seperti angin dan peng- hancur gunung. Bima tidak pernah berjalan dengan langkah pelan (suatu ciri priayi), melainkan melewati gunung, lautan, padang pasir dan hutan dengan langkah-langkah panjang. “Tanpa mengenal am- pun terhadap musuh-musuhnya, bertubuh tegap, tinggi besar, teguh pendiriannya, dan berotot kuat, badannya berbulu dengan mata me- lotot dan suaranya mengguntur...”3' Perilakunya sungguh berlawan- an dengan kehalusan seorang priayi seperti Yudistira kakak Bima. Bah- kan ia selalu berbicara dalam bahasa ngoko meski dengan para dewa sekalipun. Bila rapat-rapat Sarekat Islam di Pekalongan biasanya dia- wali dengan bahasa Indonesia, dan dilanjutkan dalam bahasa Jawa Dipo, maka pendengar menyambutnya dengan teriakan “mufakat cara Seno!”?? Seno adalah nama lain dari Bima. Gejala Dombreng Suatu ciri ritual dombreng pada revolusi sosial di Tiga Daerah selama bulan Oktober-November 1945 adalah pengusiran majikan oleh pelayannya. Suatu aksi khas dombreng mengikuti suatu pola se- bagai berikut. Sekelompok orang mendatangi rumah tersangka dan menerobos masuk. Kalau yang dicari kedapatan, ia pun diseret keluar dan dipertontonkan di depan umum. Sering kali ia dikalungi beras atau padi, dan diiringi bunyi “breng dong breng” yang berasal dari kaleng kosong yang dipukul-pukul. Hal ini selalu terjadi di siang hari, supaya sebanyak mungkin orang dapat menyaksikan “koruptor” itu, yang mengalami penghinaan. Komandan TKR Resimen XVII, Wawancara, 27.871. "Hardjowirogo, Sejarah Wayang Purwa (Jakarta, 1965) him. 133. 2 Neratja, 29 Agustus 1918. 204 KESADARAN REVOLUSIONER Pengertian dormbreng lebih merupakan tindakan membuat malu para pejabat yang korup di depan umum daripada suatu tindakan kekerasan. Dalam pengertian lain dombreng diartikan sebagai ritual tentang majikan yang diusir (disepak keluar) oleh abdinya. Sama Rata Sama Rasa Nilai-nilai persamaan, ideologi “sama rata sama rasa,” sebagai bagian dari kesadaran revolusioner, juga merupakan pandangan dasar Islam. Pada tahun 1919 di Pekalongan, Sarekat Islam telah menuntut hak sama rata, berupa penghapusan diskriminasi antara priayi dan penduduk kampung. “Kalau mereka mendapat air yang baik, demiki- an pula hendaklah kami, kalau jalan kami gelap, di sana juga harus gelap. Hak sama rata berlaku bagi setiap orang,” demikianlah tuntutan Sarekat Islam Pekalongan. Sama rata tidak diperlukan oleh priayi. “Kaum priayi tidak membutuhkan persamaan hak, tetapi kami rakyat kecil (si Kromo) memerlukannya.” Sama rata sama rasa memiliki makna besar bagi kaum nasionalis Indonesia. Rasa, sebuah kata Jawa yang kaya dengan konotasi, antara lain, bermakna kejiwaan. Sama rasa adalah penemuan batin yang bisa dicapai karena adanya persamaan penderitaan, atau pengorbanan. Meskipun ide itu bagus tetapi penerapannya keliru di dalam kenyata- an. Misalnya, di Talang ketika kaum revolusioner setempat mengam- bil alih kekuasaan, mereka mendistribusikan cadangan beras dan ba- han pakaian yang semula dikuasai oleh pangreh praja kepada pendu- duk desa. Untuk membagi bahan pakaian menurut kebutuhan seti- ap orang pada waktu itu tidaklah mungkin. Kejadian di Talang, sebu- ah kecamatan yang sangat miskin, berupa pembagian sama rata diar- tikan bahwa setiap orang menerima jatah yang sama yaitu sepotong kain selebar 10 sentimeter, jk tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan apa pun.” Semboyan sama rata sama rasa itu dijadikan semboyan nasional oleh kelompok sayap kiri, sekalipun oleh rakyat dapat diartikan secara “Neratja, 29 Agustus 1918. “Pemimpin KNI Talang, Wawancara, 7.12.75. Setiap orang rupanya men- dapatkan jatah sekitar 13 sentimeter, yang oleh Ketua KNI itu dianggap sebagai “suatu keputusan yang gila.” 205 ONE SOUL ONE STRUGGLE lain. Tujuan Partai Sosialis Rakyat yang dibentuk di Cirebon pada awal bulan Desember 1945 di bawah pimpinan Perdana Menteri Su- tan Syahrir ialah “berjuang ke arah suatu masyarakat sama rata sama rasa.” Semboyan yang berarti kebahagiaan bersama, kesejahteraan ber- sama, dan kebebasan bersama,” dibanding dengan keadilan seperti yang terjadi dalam pembagian ba- han pakaian di Talang. mengandung makna yang lebih luas Janur Kuning Penggunaan janur kuning (daun kelapa muda) sudah berakar di dalam kebudayaan Jawa. Pohon kelapa yang serba guna manfaatnya itu dianggap sebagai salah satu sumber kekuatan spiritual. Di daerah Banyumas, janur kuning digunakan sebagai bendera (umbul-umbul) yang dikibarkan di atas patung Dewi Sri yang dibuat dari padi, dan bersama dengan sajian lainnya diletakkan di pinggir sawah. Di Peka- longan, janur kuning secara tradisional dipakai untuk menghias pintu masuk ke tempat upacara perkawinan, baik di kalangan orang-orang Islam maupun bukan. Orang Islam menafsirkan kata janur berasal dari kata Arab jaa nuryang berarti cahaya telah datang yang kemudian dikaitkan dengan kekuatan spiritual, yakni wahyu. Dalam mitologi wayang, ketika Rama menugaskan Hanoman untuk membakar ibukota kerajaan Alengka, semua rumah dihiasi ja- nur kuning sebagai perlindungan terhadap api. Sampai kini pun, pe- masangan silang janur kuning di atas kaca dimaksudkan untuk meno- lak penyakit atau roh-roh jahat (tolak bala) yang datang dari luar ru- mah itu. Selama revolusi di Tiga Daerah, janur kuning digunakan teruta- ma dalam pertempuran, karena orang percaya akan adanya kekebalan- nya dan kekuatan spiritualnya yang akan melindungi pemakainya da- lam pertempuran. AMRI Talang di bawah Kuril menggunakan janur “Revolusioner 4, 6 Januari 1946, hlm. 6-7, memberikan suatu makna ung- kapan itu bagi Pesindo. 36Pada awal mula konflik kekerasan antara kaum aristokrat dan golongan Islam di Aceh pada awal tahun 1946, seorang kapten Jepang yang tinggal di daerah itu setelah pasukan Jepang ditarik, mencatat bahwa barisan demonstrasi yang berjalan maju itu mengalungkan janur kuning di leher yang juga merupakan lambang per- 206 KESADARAN REVOLUSIONER kuning sebagai ikat kepala atau ikat lengan, pada saat penyerbuan Kota Tegal pada 4 November, dan pengambilalihan ibukota pada bu- lan Desember. Segi-segi Lain dari Revolusi Kesadaran untuk menjadi anggota perjuangan itu tercermin lewat pengucapan salam atau panggilan dalam bahasa Indonesia. Sa- lam atau panggilan itu digunakan untuk mempersatukan para pemu- da dengan para pemimpin yang lebih tua. Bahasa Indonesia mulai dipakai sebagai bahasa pemersatu pada tahun 1920-an, namun baru di bawah pendudukan Jepang bahasa itu mulai digunakan sebagai bahasa nasional. Kata-kata seperti Merdeka, darah, bebas, dan bung dipakai sebagai salam yang menandakan keberanian baru yang penuh pengharapan dan kesetiakawanan. Semangat inilah yang mendasari segala tindakan di masa revolusi. Sekalipun para pemuda masih harus belajar mengucapkan kata proklamasi, namun kata Merdeka yang berasal dari kata Melayu kuno Mahardiker, yang berarti orang bebas (bukan budak), tidaklah asing bagi mereka. Seorang koresponden perang ABC (Australian Broadcast- ing Corporation), yang menyertai rombongan Presiden Sukarno ber- keliling ke Jawa Timur di awal Desember 1945, mengatakan bahwa sepanjang perjalanan Presiden selalu disambut dengan pekikan “Mer- deka!”” Rakyat merasakan ada keistimewaan mengucapkan pekik “Merdeka!” Apa sebenarnya makna Merdeka itu? Merdeka dapat diartikan bahwa Belanda harus lenyap, dapat pula berarti dengan hati besar tidak takut mati. Pengertian Merdeka dan berita Proklamasi tidak dapat dipisahkan. Mendengar berita Proklamasi menyebabkan darah rakyat mendidih untuk mempertahankan kemerdekaan. Sejak pertempuran Surabaya, semboyan “lebih baik mandi da- rah daripada dijajah” menjadi populer. Di Pemalang, salam “darah!” yang diteriakkan dengan dua tinju terkepal tidak kurang pentingnya lawanan. Lihat Ushiyama Mitsuo, Hokubu Sumatera Susen Noki (konflik sesudah penyerahan Jepang di Acch), diterjemahkan oleh Akira Oki dan Anthony Reid, akan terbit). “Thompson, Hubbub in Java, hlm. 73, 76. 207 ONE SOUL ONE STRUGGLE daripada salam Merdeka, karena satu perjuangan satu hati (one soul one struggle) berarci bersatu berjuang melawan Belanda. Bagi yang lain, berarti darah kaum kolonialis tumpah bila berani kembali. Salam itu melambangkan keberanian para pahlawan muda dalam memper- tahankan tanah airnya: dapat pula diartikan sebagai lambang pemba- lasan dendam atas penindasan di masa kependudukan Jepang. Dua kata revolusioner yang memikat yaitu semangat dan bebas. Waktu itu kalau seseorang dianggap tidak mempunyai semangat, ma- ka dia bukanlah pemuda sebenarnya. Di Comal, Pemalang, jawaban atas salam merdeka ialah bebas! Selama revolusi ada beberapa ciri sifat perjuangan yang dianggap penting. Di antaranya, yaitu, tugas jaga yang merupakan kewajiban tanpa perintah dianggap sebagai bagian dari kesadaran revolusioner. Orang yang tidak aktif jaga akan cepat dicurigai sebagai musuh. Tetapi bebas dapat juga diartikan bahwa setiap orang secara pribadi bebas untuk datang dan pergi, tidak terlalu diatur, dan mencari kebebasan dalam pengalaman-pengalaman baru. Sekalipun kebebasan pribadi yang baru ditemukan, ini meru- pakan bagian dari ciri revolusioner, mereka juga dituntut untuk mem- punyai rasa disiplin dalam kelompoknya. Para pemuda yang bertugas di penjagaan rintangan jalan, menyuruh para pengemudi yang tidak membawa surat keterangan jalan agar kembali. Tidak ada perlakuan tidak semena-mena dan tidak ada perampasan. Tentu saja tidak semua pemuda mempunyai kesadaran revo- lusioner. Beberapa di antaranya menggunakan kebebasan itu untuk kepentingan pribadi. Mereka ini datang untuk menggilir jaga agar dapat jatah nasi pongol, sehingga ada pemuda-pemuda yang dijuluki pemuda pongol karena ogah-ogahan Pe jaga apabila nasi pongol belum datang.” Untuk dianggap sebagai pemuda knena bukanlah umur, pendidikan, atau status perkawinan yang menentukan, meskipun arti pemuda